Umum

Detail
Dilihat: 4028

 

Washington DC -- Amerika Serikat pada hari Rabu (16/11) menjatuhkan sanksi kepada enam pejabat senior media milik pemerintah Iran atas peran mereka dalam menyiarkan ratusan pengakuan paksa dari warga Iran yang kerabat dan keluarganya meninggal dunia saat ditahan pemerintah.

Pejabat AS mengklaim media itu menyiarkan wawancara dengan pihak keluarga yang mengklaim bahwa sanak saudara mereka tidak dibunuh oleh otoritas Iran saat berunjuk rasa selama beberapa tahun terakhir, melainkan meninggal karena penyebab lain yang tidak disengaja dan tidak berkaitan.

“Ketergantungan sistemik pemerintah Iran pada pengakuan paksa menggambarkan penolakan pemerintah untuk mengungkapkan kebenaran kepada rakyatnya dan komunitas internasional,” kata Brian Nelson, kepala intelijen terorisme dan keuangan Departemen Keuangan AS, dalam sebuah pernyataan.

Ia mengatakan bahwa AS “akan terus menuntut pertannggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah Iran atas pelanggaran HAM dan penyensoran mereka terhadap rakyat Iran.”

The Islamic Republic of Iran Broadcasting telah masuk ke dalam daftar hitam organisasi sejak tahun 2013. Sanksi Departemen Keuangan AS itu menyasar enam pejabat, dua di antaranya yaitu Ali Rezvani dan Ameneh Sadat Zabihpour, yang dinilai sebagai “jurnalis penginterogasi” yang menghasilkan dan menyiarkan pengakuan paksa dengan gaya berita dokumenter.

Departemen Keuangan AS menuduh penyiaran media pemerintah Iran “secara rutin membuat tuduhan palsu dan tak berdasar terhadap warga negara Iran, warga dwikewarganegaraan, dan penduduk asing, serta menggunakan berita palsu untuk memberi informasi yang salah dan secara keliru menuduh mereka yang dianggap sebagai musuh rezim.”

Puluhan warga Iran tewas dalam dua bulan terakhir dalam aksi unjuk rasa yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, 22 tahun, September lalu, yang meninggal dalam tahanan pihak berwenang Iran karena diklaim mengenakan kerudung secara tidak benar. Namun sanksi terbaru yang dijatuhkan kepada pejabat media pemerintah itu terkait dengan tuduhan pengakuan paksa sebelum gelombang unjuk rasa tersebut.

Sanksi-sanksi itu dijatuhkan di kala media independen Iran tengah menerima tekanan dari dalam dan luar negeri. Sejak unjuk rasa pecah September lalu, lebih dari 60 wartawan telah ditahan.

Departemen Keuangan AS memblokir keenam pejabat media Iran tersebut dari transaksi apa pun yang melibatkan properti maupun kepemilikan finansial mereka di Amerika, meskipun tidak disebutkan apakah mereka memang memiliki kepentingan finansial di AS. Red dari VOA

 

Detail
Dilihat: 12307

 

Jakarta -- Pemerintah secara bertahap telah melakukan migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital sejak 2 November 2022 lalu. Peralihan sistem penyiaran merupakan sebuah keniscayaan. Lantas, bagaimanakah sejarah dan perkembangan TV digital?

Melansir dari Britannica, Siaran TV digital muncul ke publik pada 1990-an. Saat itu Amerika terdorong menyaingi Jepang yang memperkenalkan sistem televisi devinisi tinggi (HDTV). Pada 1987, Stasiun TV NHK Jepang telah menampilkan siaran HD dengan gambar lebih baik. 

Hal itu melecut FCC, lembaga penyiaran televisi Amerika untuk mendorong HDTV. Singkat cerita, pada Juni 1990 General Instrument Corporation (GI) sebuah perusahaan elektronik di AS mengumumkan sistem televisi digital pertama di dunia.

Dirancang oleh insinyur kelahiran Korea Woo Paik, sistem GI menampilkan gambar berwarna 1.080 garis pada penerima layar lebar dan berhasil mengirimkan informasi yang diperlukan untuk gambar ini melalui saluran televisi konvensional.

Paik Woo-Hyun lahir pada 6 November 1948. Ia seorang insinyur dan penemu yang berasal dari Korea. Kontribusi Paik untuk televisi digital telah diakui melalui berbagai penghargaan hingga dirinya disebut sebagai "Bapak HDTV".

Selain itu, dia adalah penulis berbagai makalah teknis dan penemu lebih dari 25  paten di bidang kompresi video digital, transmisi digital, dan pemrosesan sinyal digital.

Paik mendapat berbagai penghargaan diantaranya dilantik ke dalam Consumer Electronics Hall of Fame dan Academy of Digital Television Pioneers pada 2004. kemudian ia juga menerima sejumlah penghargaan seperti Digital Television Pioneers Award dari Broadcasting & Cable Magazine pada 2000,

Arthur C. Clark Award dari Satellite Broadcasting and Communications Association di 1999, Penghargaan Emmy teknis dari Academy of Television Arts & Sciences untuk pencapaian televisi digitalnya yang luar biasa pada 1996 dan Penghargaan Peringatan Matti S. Siukola dari IEEE Broadcast Technology Society pada 1991.

Namun ada tantangan baru bagi TV di era internet. Kemunculan Youtube menggerus siaran TV. Internet memungkinkan untuk menonton TV di mana saja dan kapan saja pada perangkat portabel kecil, maka terjadilah revolusi lain yang berlawanan. Yakni layar televisi di rumah semakin besar. High Definition Television alias HDTV akhirnya bangkit dan berjalan setelah masa vakum yang lama, dan penjualan perangkat HDTV lebih besar.

Namun seiring berjalannya dekade, semakin banyak program televisi yang diproduksi dalam format HD, dan semakin banyak stasiun yang meningkatkan fasilitas mereka agar dapat disiarkan dalam HD.

Momen simbolis dalam sejarah pertelevisian tiba pada bulan Juni 2009, ketika peraturan federal di Amerika telah mengamanatkan bahwa semua stasiun TV perlu mengubah dari analog menuju sinyal digital. Ada yang masih menggunakan antena, dan tidak akan lagi dapat menerima sinyal televisi tanpa menambahkan perangkat khusus ke perangkat mereka. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 4752

 

Qatar - Kru stasiun televisi internasional dilaporkan mendapat pembatasan tertentu dalam liputan Piala Dunia Qatar 2022 yang akan digelar pada 20 November–18 November mendatang. The Guardian menyebut bahwa pembatasan ini bisa menjadi “efek dingin yang keras” terhadap kebebasan peliputan media.

Berdasarkan syarat-syarat pengambilan gambar yang diatur oleh Pemerintah Qatar, pekerja dari lembaga penyiaran internasional, seperti BBC dan ITV, dilarang mengambil gambar di beberapa tempat akomodasi perhelatan.

Di antaranya adalah rumah-rumah pekerja migran, gedung-gedung pemerintah, universitas, rumah ibadah, dam rumah sakit. Juga properti pemukiman dan tempat usaha-usaha “swasta”.

Aturan larangan tersebut juga termasuk dalam syarat izin merekam atau mengambil potret di lokasi-lokasi yang paling populer di Qatar. Aturan ini juga diterapkan untuk fotografer namun tidak secara spesifik terhadap wartawan tulis yang bisa mengambil gambar.

Kebijakan ini seakan sejalan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan terhadap Qatar atas pekerja migran dalam proyek pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Dengan kata lain, jurnalis yang datang untuk Piala Dunia tidak bisa melakukan peliputan soal dugaan pelanggaran tersebut.

Komite Tertinggi Piala Dunia Qatar membantah bahwa pembatasan tersebut merupakan upaya menciptakan “efek dingin” terhadap kebebasan media. Komite mengatakan bahwa ribuan jurnalis diizinkan melakukan peliputan dengan bebas tanpa intervensi setiap tahunnya.

Qatar justru menyebut pembatasan tersebut bahwa untuk membuat rileks aturan bagi pekerja lembaga penyiaran menghadiri Piala Dunia. Mereka juga mengatakan bahwa aturan dilakukan untuk mencegah para jurnalis memproduksi liputan yang bisa menyinggung prinsip-prinsip budaya Islam dan Qatar.

Adapun FIFA berkomitmen untuk bekerjasama dengan Komite Tertinggi dan beberapa organisasi yang relevan di Qatar untuk memastikan kondisi kerja sebaik mungkin bagi pekerja media yang meliput Piala Dunia. Termasuk memastikan kebebasan tanpa pembatasan bagi jurnalis.

“Penting untuk menjelaskan bahwa pengambilan gambar di properti pribadi di negara manapun tetap harus patuh pada persetujuan pemilik atau operator properti,” kata salah satu juru bicara FIA.

Sementara itu, BBC tidak mengatakan apakah mereka setuju atau menolak aturan izin pengambilan gambar Piala Dunia Qatar. Media asal Inggris itu menyebut bahwa mereka bakal meliput isu-isu tertentu sebagaimana di Piala Dunia sebelumnya. Red dari berbagai sumber/the guardian

 

Detail
Dilihat: 9596

 

Korea Selatan -- Tragedi Itaewon pada 29 Oktober lalu rupanya berdampak ke industri penyiaran Korea, dengan kemungkinan dilarangnya penggunaan kata Halloween. Setiap tahun, perusahaan penyiaran telah merencanakan episode dan acara khusus Halloween untuk penonton. Namun tahun ini, semua acara dan episode terkait Halloween telah dibatalkan karena tragedi Itaewon yang terjadi akhir pekan lalu.

Setiap siaran dan layanan VOD sudah mulai mengedit setiap episode yang terkait dengan Halloween atau bagian mana pun di mana para pemeran terlihat dalam kostum Halloween. Episode 'Hong Kim Dong Jeon' yang ditayangkan pada tanggal 23 Oktober telah dihapus dari layanan VOD, di mana pemirsa dapat menonton ulang episode sebelumnya, dilansir dari laman Allkpop. 

Program hiburan populer KBS 2TV '2 Days and 1 Night' juga memutuskan untuk mengedit beberapa konten terkait Halloween. Acara tersebut memutuskan untuk mengedit segmen konsep Halloween yang telah direkam sebelum ditayangkan.

'The Return of Superman' juga menghapus tayangan ulang episode-episode yang berhubungan dengan Halloween. Acara OTT dan acara radio tidak terkecuali. TVing menghapus bagian konten terkait Halloween yang dihiasi dengan emotikon bertema Halloween seperti labu dan lentera di halaman utamanya.

Watcha juga segera menghapus bagian khusus berjudul 'You are the protagonis of Halloween.' Acara radio juga telah membuang rekaman pra-rekaman untuk episode khusus Halloween, dan saluran radio malah menyiarkan siaran peringatan khusus.

'Radio Show' KBS Radio Cool FM membatalkan pra-rekaman dengan Park Myung Soo dan malah mengadakan siaran langsung karena ucapan dan ungkapannya tidak sesuai untuk masa berkabung.

Agensi K-pop juga membatalkan acara sehubungan dengan Halloween. SM Entertainment memutuskan untuk tidak melanjutkan 'SMTOWN WONDERLAND 2022,' yang dijadwalkan akan disiarkan langsung pada pukul 18:15 pada tanggal 30 Oktober selama 1 jam.

'Strike Music Festival,' yang dipromosikan sebagai 'Fantasy Halloween' yang diadakan mulai 28 Oktober, membatalkan semua pertunjukan pada 30 Oktober.

Seorang pejabat industri penyiaran menjelaskan, "Tampaknya program, acara, dan pertunjukan terkait Halloween tidak akan diproduksi atau diadakan di industri penyiaran dan pertunjukan di Korea di masa depan tidak hanya tahun ini.” Red dari berbagai sumber

 

 

Detail
Dilihat: 11695

 

Hanoi -- Badan pemerintah Vietnam meminta Netflix menghentikan siaran Little Women di negara itu karena distorsi sejarah yang parah dan informasi yang salah.

Pada 6 Oktober 2022, drama Korea Little Women secara resmi dihapus dari Netflix Vietnam. Akibatnya, pencarian serial tidak akan menunjukkan hasil di negara Asia Tenggara, dan drama juga menghilang dari semua daftar tren.

Sebelumnya pada 3 Oktober 2022, kepala Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam mengeluarkan pernyataan resmi yang ditujukan pada platform streaming Netflix, meminta penghapusan drakor  Little Women dari Netflix Vietnam.

Pernyataan itu juga menunjukkan konten distorsi sejarah dalam drakor tersebut, khususnya pada 58:01 – 58:22 episode 3 dan 05:41 – 07:01 episode 8. Menurut Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam, keduanya stempel waktu tersebut termasuk konten yang mencemarkan nama baik Vietnam selama perang Vietnam, menghina negara, dan dengan demikian melanggar undang-undang penyiaran yang ditentukan dalam Klausul 4, Pasal 11 Undang-Undang Media dan Penyiaran Vietnam.

Selain itu, dalam sebuah dokumen resmi, Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam juga menetapkan tenggat waktu bagi Netflix untuk menyelesaikan permintaan pada 5 Oktober 2022. Namun, pada akhir 5 Oktober, Little Women masih tersedia di Netflix Vietnam, menyebabkan banyak pemirsa Vietnam membanjiri posting Facebook Netflix dengan komentar yang meminta platform untuk menghapus drama tersebut sesegera mungkin.

Little Women menceritakan tentang tiga saudara perempuan yang lahir dalam keluarga miskin. Alur cerita utama dari drama ini berpusat pada ‘komunitas Jeongran’, sebuah masyarakat rahasia yang anggota aslinya adalah tentara Korea yang berpartisipasi dalam Perang Vietnam. Mulai dari sini, kesalahpahaman tentang perang yang diikuti Korea sebagai sekutu militer AS terus muncul dalam dialog karakter.

Gelombang kritik, kemarahan, dan boikot penonton Vietnam terhadap Little Women tumbuh dan meningkat di media sosial segera setelah episode dengan distorsi sejarah ditayangkan. Drama ini sebelumnya dituduh mencuri foto dari perusahaan kosmetik Jepang Shiseido selain revisionisme historisnya, yang membuat penonton semakin marah. Red dari berbagai sumber

 

  1. Biaya Penyiaran Terlalu Mahal, Turis di Qatar Belum Tentu Bisa Nonton Laga di TV
  2. Disney Ingin Pemerintah Kanada Mengubah UU Penyiaran untuk Mendefinisikan Ulang Konten “Kanada”
  3. Sebut Brand Mewah di Liriknya, 'Pink Venom' Blackpink Dicekal KBS 2TV Karena Langgar Aturan
  4. Korsel Berencana Izinkan Kembali Akses Media Korut

Halaman 12 dari 32

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.