Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Agustus 2021

Dilihat: 24830

Jepang - Saluran media teramat penting untuk memberitakan informasi. Di Jepang, pelopornya adalah NHK (Nippon Hoso Kyokai), atau Perusahaan Penyiaran Jepang, yang berdiri pada 20 Agustus 1926. 

Dikutip Wikipedia, NHK didirikan berdasarkan model perusahaan radio Britania Raya, BBC. Sebuah jaringan radio kedua dimulai pada 1931 dan siaran gelombang pendek dipancarkan ke luar negeri pada tahun 1935. 

Pada November 1941, Tentara Kekaisaran Jepang menasionalisasi seluruh kantor berita umum. Mereka juga mengkoordinasikan usaha mereka lewat Majelis Perhubungan Informasi Rahasia. 

Segala media cetak dan penyiaran pun menjadi pengumuman resmi Markas Besar Tentara Kekaisaran Jepang di Tokyo, selama berlangsungnya Perang Dunia II. NHK lalu memulai jasa siaran televisi pada tahun 1953 dan menyiarkan siaran berwarna pertama kalinya pada tahun 1960. 

NHK merupakan perusahaan pertama yang memperkenalkan penyiaran iklan ke televisi Jepang, meski kini perusahaan tersebut dibiayai oleh iuran penonton. Penduduk Jepang yang memeliki televisi, diwajibkan membayar iuran sekitar 12 dollar AS setiap bulan di bawah Undang-undang Penyiaran. Namun, undang-undang tersebut tidak menyebut hukuman jika iuran tidak dilunaskan. 

Jaringan televisi NHK memulai sistem siaran digital pada 2000, sedangkan sistem siaran analog tetap dipertahankan sampai tahun 2011. NHK General TV menyiarkan berbagai acara, mulai dari hiburan, berita, sampai olahraga. 

Sebagai TV Jepang, NHK juga menampilkan Pertandingan Grand Sumo, Kejuaraan Bisbol Sekolah Menengah Umum, dan yang lainnya. Acara musik tahunan Kohaku Uta Gassen pada malam Tahun Baru juga turut ditampilkan. Sejumlah serial dan film khas Jepang bertema samurai, mengiasi layar kaca NHK.

Termasuk juga anime-anime, yang memang berasal dari Jepang seperti Tsubasa sampao Zettai Shonen. Walaupub sudah berdiri puluhan tahun, NHK tetap mempertahankan eksistensinya. Memberi informasi dan hiburan yang mencerahkan. Red dari kompas.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 Agustus 2021

Dilihat: 12031

Islamabad -- Presiden Dr Arif Alvi hari ini, pekan lalu, meresmikan Platform Informasi Digital Nasional (PIDN) untuk digitalisasi organisasi media pemerintah, termasuk Radio Pakistan di Islamabad.

Berbicara pada upacara peluncuran itu, Presiden Arif Alvi mengatakan, media digital memiliki peran penting dalam menyoroti masalah Kashmir, memerangi Islamofobia dan menggambarkan budaya sejati Pakistan. Dia mengatakan peran media telah meningkat berlipat ganda dalam membangun narasi dan melawan berita palsu untuk menghentikan sensasionalisme dan ketidakpastian. Dia mengatakan media digital memiliki potensi besar dalam komersialisasi olahraga dan acara lainnya untuk menghasilkan pendapatan juga.

Presiden mengucapkan selamat kepada Kementerian Informasi dan Penyiaran dan departemen terkait atas inisiatif besar digitalisasi ini.

Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut, Menteri Penerangan dan Penyiaran Chaudhry Fawad Hussain mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mentransformasi media negara untuk memperkuat narasi negara. Dia mengatakan pergi adalah hari-hari ketika negara-negara ditaklukkan melalui perang. Dia mengatakan sekarang dunia telah berubah dari perang fisik menjadi perang narasi. Dia mengatakan Pakistan memberikan 70.000 pengorbanan dalam perang melawan teror, tetapi sayangnya, kami tidak dapat memberi tahu komunitas global tentang kontribusi kami dalam mengalahkan narasi terorisme.

Menteri mengatakan kami telah mengalihkan Radio Pakistan ke internet dan memulai Radio Pakistan Podcast untuk menyediakan konten audio dan video berkualitas kepada orang-orang tentang berbagai topik.

Dia mengatakan Associated Press Pakistan sedang membuat kantor berita media digital setara dengan kantor berita internasional. Selain itu, transmisi kabel juga sedang didigitalisasi, katanya.

Chaudhry Fawad Hussain mengatakan Televisi Pakistan diluncurkan pada tahun 1964 dan hari ini sedang dialihkan ke teknologi High Definition.

Menteri mengatakan Departemen Informasi Pakistan telah dibuat tanpa kertas. Dia mengatakan proses iklan di PID telah dibuat terkomputerisasi untuk memastikan transparansi. Dia mencatat bahwa pemerintah telah membayar semua iuran yang belum dibayar dari rumah media.

Chaudhry Fawad Hussain mengatakan bahwa Universitas Teknologi Media akan didirikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam jurnalisme, seni pertunjukan, dan teknologi terkait media lainnya.

Penting untuk disebutkan bahwa di bawah NDIP, “Radio Pakistan Podcast” diluncurkan untuk menyediakan konten audio dan video berkualitas kepada orang-orang tentang berbagai topik.

Podcast menawarkan wawancara pejabat, ulasan berita harian, program urusan terkini, dokumenter, musik, olahraga, dan banyak lagi untuk menginformasikan, mendidik, dan menghibur orang.

Orang-orang dapat mengakses podcast Radio Pakistan di podcast.radio.gov.pk.

Dengan peluncuran Radio Pakistan Podcast, penyiar negara mencapai tonggak sejarah lain dalam memproduksi dan menyajikan wawancara video. Red dari https://radio.gov.pk/

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Agustus 2021

Dilihat: 7362

Luar Negeri - Olimpiade 2020 telah melangsungkan upacara penutupan pada 8 Agustus 2021. Akan tetapi, Korea Utara baru menyiarkan pertandingannya pada dua hari kemudian.

Selama perhelatan Olimpiade 2020, publik Korea Utara sendiri tak bisa menyaksikan pertandingannya karena aturan penyiaran dalam negeri. Kemudian, muncul kabar bahwa Korea Utara baru menayangkan pertandingan Olimpiade 2020 saat 2 hari pasca-penutupan.

NK News, media Amerika yang berfokus pada negara Asia, sebagaimana juga dipaparkan oleh Insider, melaporkan bahwa laga sepak bola putri Inggris Raya vs Cile ditayangkan di Korean Central Television (KCT) pada Selasa (10/8) lalu.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa laga yang dihelat di Sapporo Dome, Sapporo, Jepang, itu hanya disiarkan selama 70 menit oleh KCT. Aslinya, laga yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Inggris Raya itu telah digelar pada 21 Juli 2021.

Dua gol kemenangan Inggris Raya dicetak oleh Ellen White di menit ke-18 dan ke-73. Jadi, publik Korea Utara boleh jadi melewatkan gol kedua di laga tersebut.

Selain tidak ditayangkan penuh, siaran sepak bola itu juga ditampilkan dalam kualitas rendah dan tanpa komentator. Ini juga diklaim sebagai laga Olimpiade 2020 pertama yang ditonton publik Korea Utara karena mereka tak memiliki akses ke internet atau saluran TV internasional. Red dari kumparan.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Agustus 2021

Dilihat: 12533

Berlin - Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memutuskan tarif pajak televisi harus dinaikkan tahun depan sebagai jaminan menjaga kebebasan lembaga penyiaran publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan gugatan lembaga penyiaran publik Jerman karena partai koalisi pemerintah memblokir rencana kenaikan tarif pajak televisi yang seharusnya berlaku pada 1 Januari 2021.

"Lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk menyajikan realitas dengan tidak menimbulkan distorsi melalui penelitian informasi yang cermat membedakan fakta dan opini," kata hakim konstitusi saat membacakan putusan, dikutip pada Selasa (10/8/2021).

Sementara itu, CEO ARD Tom Buhrow menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dia menilai kenaikan pajak sangat penting untuk menjaga kebebasan lembaga penyiaran. Apalagi, biaya operasional berasal dari uang konsumen yang dibayar dalam bentuk pajak.

Dia menjelaskan gugatan hukum datang saat negara bagian Saxony-Anhalt melakukan veto terhadap rencana kenaikan pajak 2021. Untuk diketahui, kenaikan tarif pajak televisi berlaku jika disetujui oleh seluruh negara bagian dan diratifikasi oleh parlemen.

MK Jerman kemudian menganulir veto tersebut karena berpotensi menggerus independensi lembaga penyiaran publik. Alhasil, beban pajak televisi akan naik dari €17,5 per bulan menjadi €18,36 per bulan. Kenaikan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan tidak berlaku surut.

"Ini merupakan keputusan yang jelas dari hakim yang menegaskan dan memperkuat independensi penyiaran publik," ujar CEO ZDF Jerman Thomas Bellut.

Seperti dilansir thelocal.de, pajak televisi yang berlaku di Jerman dikenakan kepada rumah tangga. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat saat ingin mendapatkan layanan informasi dari media televisi dan radio.

Jenis pungutan ini paling minim penghindaran dan kebocoran pajak. Hal ini dikarenakan setiap rumah tangga harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk dapat mengakses layanan penyiaran publik tersebut. Red dari DDTCNews