BANGKOK - Pemerintah militer Thailand telah resmi membuat  regulasi siaran untuk menutup televisi dan radio setiap stasiun yang mereka anggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Regulasi itu dibuat oleh Perdana Menteri Prayut Chan-ocha melalui penggunaan Pasal 44 konstitusi interim yang memberikan kekuasaan pemerintah kepada militer.

Regulasi ini telah dilakukan oleh  Thailand National Broadcasting dan Telekomunikasi , yang akan dilindungi dari setiap tindakan hukum setiap kali menegur laporan media penyiaran "dianggap sebagai ancaman keamanan nasional atau menghasut kerusuhan".

organisasi media tidak akan bisa mengajukan banding terhadap keputusan regulator dan akan dipaksa offair jika terbukti bersalah. Tapi mereka kemudian dapat mencari kompensasi di pengadilan untuk kerugian.

Langkah ini dilakukan setelah sebuah stasiun TV yang dioperasikan oleh kelompok kaos merah anti-pemerintah terpaksa menghentikan siaran selama satu bulan, tapi terhindar dari sanksi berkat adanya perintah pengadilan.

stasiun akan diizinkan untuk kembali  siaran setelah adanya referendum publik pada konstitusi baru pada tanggal 7 Agustus, hal itu efektif mematikan  oposisi di minggu terakhir untuk hari pemungutan suara. Kritik mengatakan bahwa dialog terbuka telah dibatasi selama proses referendum seluruh karena hukum yang ketat yang melarang kritik terbuka dan kampanye yang tidak sah dan menentang rancangan konstitusi.

Mereka mengatakan urutan terbaru lebih lanjut menggarisbawahi keinginan pemerintah militer untuk memastikan bahwa cetak biru politik mendapat persetujuan publik, namun hasilnya masih belum pasti. Sumber:http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-broadcast regulators/2960610