Umum

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 26 September 2022

Dilihat: 1993

Sabang -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan kunjungan ke Wali Kota Sabang, Aceh, Sabtu (24/9/2022). Dalam kunjungan itu, dibahas pelaksanaan program nasional digitalisasi penyiaran televisi atau Analog Switch Off (ASO). 

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menyampaikan, sejumlah manfaat yang dapat diterima masyarakat apabila melakukan migrasi dari televisi analog ke televisi digital. Selain bersih dan jernih, menurutnya, masyarakat juga akan menikmati lebih banyak layanan saluran televisi.

“Dengan beralih, kualitas layar kaca televisi akan menjadi jernih dan bersih. Konten juga akan lebih beragam karena jumlah televisi semakin banyak. Masyarakat dimanjakan dan bisa memilih lebih banyak konten,” kata Agung kepada Pj Wali Kota Sabang Reza Pahlevi di Pendopo Wali Kota Sabang.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo menambahkan, digitalisasi penyiaran merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak informasi masyarakat, terlebih di daerah perbatasan. “Informasi adalah hak semua warga negara. Sabang ini menjadi wilayah yang harus diperhatikan, mengingat posisinya berbatasan dengan negara tetangga,” ucap Mulyo, sapaan karibnya. 

Dirinya juga menjelaskan televisi digital tidak menggunakan layanan internet atau berbayar. Masyarakat hanya perlu menyediakan converter berupa Set Top Box (STB). “Bahkan bagi yang sudah mempunyai perangkat digital di televisinya akan menerima layanan televisi digital tanpa tambahan converter,” tambahnya.

Terkait ASO, Reza Pahlevi mengatakan, saat ini ada TV Aceh yang menjadi primadona masyarakat Aceh, termasuk di Sabang. Ia berharap melalui migrasi siaran ini bisa menambah alternatif layanan saluran televisi dan kontennya mendidik. 

“Mudah-mudahan dengan televisi digital ini bisa menambah alternatif informasi bagi masyarakat Sabang. Lebih-lebih, sebagai daerah perabatasan, saluran televisi dapat berisi konten yang mendidik,” kata Reza Pahlevi.

Dorong Konten Animasi

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Mimah Susanti mengatakan, pihaknya secara rutin memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran yang menayangkan program berkualitas, termasuk program animasi. “Salah satunya, kami konsisten memberikan apresiasi terhadap konten animasi yang berkualitas. Ini bentuk dukungan kami agar konten animasi bisa terus tumbuh,” katanya.

Hal ini senada dengan Reza Pahlevi yang berharap terhadap konten animasi Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain. Di beberapa negara seperti Korea, katanya, konten kartun sangat berkualitas. “Kita harapkan punya kartun yang sama dengan Korea,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Reza Pahlevi mengucapkan terimakasih atas kunjungan KPI Pusat dan KPI Aceh ke Kota Sabang. Kunjungan ini diharapkan mendorong peningkatan ekonomi dan pariwisata kota Sabang. AR/AH

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 September 2022

Dilihat: 3828

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan surat teguran tertulis untuk Program Siaran “Mega Bollywood: Asoka” di ANTV, pekan lalu. Tayangan film India berklasifikasi R13+ (Remaja 13 ke atas) yang ditayangkan pada siang hari tersebut dinilai melanggar 10 Pasal di P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI tahun 2012. 

Pelanggaran terjadi pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB yang menampilkan adegan seorang wanita menyanyi dan menari menggunakan pakaian yang hanya menutup bagian payudara sehingga lebih banyak memperlihatkan bagian tubuh lainnya. Selain itu, ditemukan pula adegan seorang pria dan wanita sedang berpelukan mesra di bawah air terjun.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan pelanggaran ini semestinya tidak terjadi jika pihak ANTV memahami aturan yang berlaku dan melakukan kontrol yang ketat terhadap isi film tersebut. Pasalnya, bentuk adegan tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Apalagi disiarkan pada jam yang semestinya ramah anak.

“Pada jam yang semestinya ramah anak, cara berpakaian demikian tentu tidak pantas karena menonjolkan unsur sensualitas. Pakaiannya hanya menutupi salah satu bagian tubuh si penari sehingga bagian tubuh yang lain terekspose. Padahal, jika sistem editing ANTV cermat tentunya tidak akan tampak secara jelas bentuk tubuh tersebut,” jelas Mulyo Hadi.

Jadi temuan yang memberatkan program ini mendapatkan sanksi adalah jam tayang yang tidak sesuai. Penari dan tampilan tubuh sensualnya dengan klasifikasi R13+ yang disiarkan di jam 13.00 WIB dinilai tidak sesuai dengan kepatutan bagi anak.

“Untuk program siaran berklasifikasi R13+ kami sangat menekankan kehati-hatian terhadap seluruh isi konten, apalagi ini film India dan isi ceritanya cenderung dewasa. Adegan dan tarian tetap harus dicermati jika hendak ditayangkan pada jam anak menonton. Baik dalam pengadeganan, dialog, dan cara perpakaian. Jika cenderung sensual, tentunya harus ada kontrol untuk meminimalisirnya, atau menempatkannya pada jam tayang di atas pukul 22.00,” kata Mulyo Hadi.

Dia kembali mengingatkan, untuk program siaran berklasifikasi R harusnya menanamkan isi siaran yang bernilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. “Karena itu aturan KPI melarang adanya tampilan atau muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas sehingga membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah,” jelas Mulyo Hadi.

Dalam kesempatan itu, KPI mengingatkan ANTV jika program yang sama telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis nomor 235/K/KPI/31.2/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020 lalu. “Catatan tersebut harus jadi pengingat sekaligus masukan untuk ANTV berbenah dan memperbaikinya agar ke depan pelanggaran serupa tidak terulang,” tandas Mulyo Hadi. ***

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 25 September 2022

Dilihat: 2796

Sabang -- Radio Republik Indonesia (RRI) Sabang menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Sabtu (24/9/2022). Dalam kunjungan itu, Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan daerah perbatasan seperti kota Sabang menjadi salah satu perhatian KPI dalam hal penyiaran. 

“Secara rutin kami mengunjungi daerah perbatasan, saat ini kita ke Sabang. Hal ini penting kami lakukan karena perbatasan merupakan etalase Indonesia. Posisinya langsung berhadapan dengan negara tetangga,” kata Agung.

Untuk itu, Agung berharap RRI Sabang sebagai satu-satunya radio yang menyiarkan berita dan hiburan ke masyarakat Sabang, dapat menciptakan sekaligus menyebarkan citra positif Indonesia.

Lebih lanjut, Agung menilai perlu dukungan terhadap RRI Sabang mulai dari infrastrukur, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meracik nilai budaya nasional dan lokal menjadi konten siaran, serta melakukan akselerasi siaran melalui internet atau streaming.

Kendati menjadi satu-satunya radio di Sabang, Koordinator RRI Sabang Suriana mengatakan masyarakat kota Sabang mempunyai alternatif mendapatkan informasi dan hiburan melalui platform digital seperti YouTube.

“Kami satu-satunya radio (di Sabang), tidak ada saingan. Alternatif informasi lainnya YouTube. Kedua medium ini menjadi alternatif hiburan khususnya musik bagi warga Sabang,” kata Suriana.

Suriana juga menjelaskan RRI Sabang bersiaran selama 19 jam dan bisa menjangkau khalayak dengan jarak kurang lebih 5 KM.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, Koordinator Bidang Kelembagaan Irsal Ambia, Koordinator Bidang Isi Siaran Mimah Susanti, Sekretaris KPI Umri dan Anggota KPI Aceh Nofriza. AR/AH

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 September 2022

Dilihat: 2280

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendukung rencana pengusulan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah untuk mengakomodasi konten lokal dalam siaran TV digital di Sumatera Barat.

"Perda ini bisa mengatur agar konten lokal bisa masuk ke jaringan TV nasional di daerah pada waktu utama sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat," kata Anggota KPI Pusat, Yuliandre Darwis, di Padang, Senin (19/9/2022).

Menurutnya, selama ini jaringan TV nasional di daerah memang telah mengakomodasi konten lokal. Namun, konten itu biasanya kurang up date dan ditayangkan pada jam yang tidak strategis.

Akibatnya tidak banyak masyarakat daerah yang bisa menikmati sajian konten lokal yang menarik tersebut.

Apalagi dalam waktu dekat, siaran TV digital akan diluncurkan di Sumbar, Ketua KPID Sumbar Dasrul mengatakan pihaknya tengah mengkaji dan menjajaki pembentukan Perda tersebut bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk bisa diusulkan ke DPRD.

"Ini semata untuk memberikan tontonan yang baik, mendidik sekaligus memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Sumbar," katanya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyatakan salah satu tujuan siaran TV adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Tidak hanya konten nasional, masyarakat juga harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sajian konten lokal yang mendidik, yang bisa memperkuat jati diri masyarakat Sumbar. Red dari berbagai sumber