Umum

Detail

Ditayangkan: 20 Februari 2017

Dilihat: 10956

Denpasar - Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika, melantik Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali terpilih untuk masa jabatan 2017-2020, Sabtu, 18 Februari 2017, di Gedung Wisma Sabha Utama, kantor Gubernur Bali. Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat Bali untuk berperan optimal mengawasi media penyiaran.

“Saya yakin masyarakat Bali semakin cerdas dan kritis. Kecerdasan dan kekritisan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah, tetapi seharusnya juga kepada media,” katanya.

Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Ubaidillah, yang hadir dalam pelantikan tersebut menilai KPID Bali merupakan KPID yang menjadi percontohan bagi provinsi lain. Diantaranya karena kelengkapan sarana prasarana yang mendukung dan memadai. Ia berharap hal ini bisa terus dipertahankan. "Bagaimana pun juga KPID punya peran yg sangat strategis dalam menjaga kearifan dan khazanah budaya lokal lewat penyiaran", tambah Ubaidillah.

Adapun nama Anggota KPID Provinsi Bali yang dilantik yaitu I Made Sunarsa, SE., Ni Wayan Yudiartini, SE., Ni Putu Mirayanthi Utami, SH., I Wayan Sudiarsa, ST., M.Kom., I Nyoman Karta Widnyana, SH., I Gusti Ngurah Murthana, ST., dan Anak Agung Gede Rai Sahadewa, SH.

Pada Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua MUDP Bali, perwakilan DPRD Bali, perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Jajaran OPD Pemprov Bali, Anggota Forkopimda, dan Lembaga Penyiaran se-Bali. Red dari berbagi sumber

Detail

Ditayangkan: 17 Februari 2017

Dilihat: 3392

Jakarta - Pelaksanaan Forum Penyiaran Internasional 2017 di Bandung tinggal hitungan hari. Forum organisasi penyiaran negara-negara yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu OIC Broadcasting Regulathory Authority Forum (IBRAF), akan berlangsug pada 22 - 24 Februari 2017.

Ketua KPI Pusat yang juga Presiden IBRAF mengatakan, forum ini akan banyak membahas persoalan konvergensi media dan teknologi siaran. Menurutnya, sebagian besar negara yang akan hadir di forum ini akan mengupas konsep dan pelaksanaan alih teknologi serta konvergensi media di dunia.

Selain membahas isu konvergensi, forum penyiaran internasional ini akan mengumandangkan pentingnya nilai-nilai perdamaian dalam harmoni dalam penyiaran. “Kami ingin forum ini mampu mengangkat dan menyebarkan semangat perdamaian dan kesejukan,” kata Andre, panggilan akrab Ketua KPI Pusat.

Terkait persiapan penyelenggaraan forum, Andre menyatakan sudah hampir 100 persen tuntas. Bahkan, lebih dari 40 negara sudah menyatakan hadir dalam forum yang rencananya akan di buka Presiden RI Joko Widodo.

"Semoga saja pertemuan nanti bisa membuat yang baik dari Bandung untuk Indonesia dan dunia. Semangat Konferensi Asia Afrika akan kita wujudkan dalam forum ini," papar Andre. ***

Detail

Ditayangkan: 17 Februari 2017

Dilihat: 35946

Jakarta – KPI Pusat memanggil Indosiar, Jumat, 17 Februari 2017, untuk dimintai klarifikasi terkait tayangan D’Academy 4 pada 14 Februari 2017 yang menampilkan adegan keributan sesama pengisi acara hingga keluarnya kata-kata makian dan tidak pantas.

Di awal pertemuan yang berlangsung Jumat pagi itu, Komisioner KPI Pusat Dewi Setyarini mengatakan, pertemuan ini untuk meminta klarifikasi langsung dari Indosiar mengenai tayangan yang banyak diadukan publik. KPI, lanjutnya, sangat menyayangkan kejadian munculnya kata-kata kasar dalam program yang banyak ditonton tersebut.

Menurut Dewi, lebih dari 300 aduan publik masuk ke KPI Pusat yang memprotes tayangan keributan antara Dewi Persik dan Nazar dalam program D’Acedemy hari Selasa malam lalu.

“Program siaran itu wajib memperhatikan dan melindungi keberagaman khalayak baik itu terkait norma kesopanan ataupun norma kesusilaan. Program siaran dilarang untuk menampilkan muatan yang merugikan dan menimbulkan dampak negatif, menampilkan kata-kata kasar dan makin baik itu secara verbal atau nonverbal. Program siaran juga dilarang menampilkan muatan yang mendorong anak dan remaja untuk belajar tentang perilaku yang tidak pantas,” jelas Dewi kepada perwakilan Indosiar yang hadir dalam pertemuan.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Komisioner KPI Pusat Agung Suprio dalam pertemuan itu. Menurutnya, tayangan itu dapat menimbulkan dampak terutama adanya peniruan oleh khalayak tertentu seperti anak-anak. Hal lain yang menurut Agung sangat disayangkan adalah keluarnya kata yang mendiskriditkan kelompok tertentu dan itu sangat dilarang dalam aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012.

Sementara itu, pihak Indosiar yang diwakili GM Programming Indosiar Ekin Gabriel Surbakty menyampaikan, pihaknya sangat menyesal dan meminta maaf atas kejadian itu dan menyatakan hal itu merupakan kesalahan yang tidak diinginkan.

Menurut Ekin, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan agar kejadian itu tidak terjadi seperti pengalihan pembicaraan, membunyikan lonceng tanda konflik harus dihentikan dan mengalihkan tayangan ke bumper out.

Akibat kejadian yang disesali oleh seluruh pengisi acara dan tim produksi D’Academy 4, lanjut Ekin, pihak Indosiar langsung melakukan pertemuan pada tanggal 14 dan 15 Februari untuk memberi peringatan kepada pengisi acara. Bahkan, pihak Indosiar berserta pengisi acara sudah pula melakukan permintaan maaf kepada publik melalui program infotainment ataupun siaran langsung program yang sama pada 15 Februari 2017.

“Kami sangat menyesalkan keluarnya kata-kata itu karena tidak sesuai etika dan nilai kesopanan. Kami dari pihak Indosiar pun telah melakukan permintaan maaf ke masyarakat baik secara on air maupun off air,” jelas Ekin ke KPI Pusat.

Terkait penjelasan dari Indosiar, Dewi Setyarini menyatakan pihaknya akan menyampaikan bahan klarifikasi yang disampaikan Indosiar ke rapat pleno Komisioner KPI Pusat. Klarifikasi ini, menurut Komisioner bidang Isi Siaran ini, merupakan bagian dari mekanisme untuk proses selanjutnya. “Rapat pleno nanti akan menentukan keputusan yang diberikan untuk program D’Academy 4 Indosiar. KPI akan membuat keputusan segera mungkin terutama untuk kebaikan masyakat sebagai penikmat utama tayangan,” katanya. ***

Detail

Ditayangkan: 16 Februari 2017

Dilihat: 6608

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, mengapresiasi kebijakan lembaga penyiaran untuk menghormati aturan masa tenang dan siaran quick count Pilada Serentak 2017. Hasil dari pemantauan KPI Pusat menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran terhadap aturan di masa tenang dan siaran quick count Pilkada Serentak 2017, Rabu kemarin.

“Kami sangat menghargai langkah lembaga penyiaran dalam menghormati aturan siaran di masa tenang dan juga aturan siaran quick count. Menurut aturan, siaran quick count baru bisa disiarkan setelah pukul 13.00 dan kami pantau siaran semua televisi sudah sesuai dengan aturan,” kata Yuliandre di kantor KPI Pusat.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat mengharapkan semua media penyiaran untuk tetap menjaga suasana kondusif  usai melalui siarannya meskipun penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 sudah dilaksanakan.

Selama berlangsungnya masa tenang dan penyelenggaraan Pilkada Serentak, KPI Pusat mengintensifkan pemantauannya terhadap siaran televisi dan sebagian radio. KPI bersama-sama KPU dan Bawaslu tergabung dalam gugus tugas Pemilukada 2017. ***