Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 Februari 2021

Dilihat: 19351

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan memberi sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada program siaran “Status Selebritis” di SCTV. Program acara infotainmen ini kedapatan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Pelanggaran ditemukan pada tayangan “Status Selebritis” tanggal 02 Februari 2021 pukul 07.25 WIB. Demikian ditegaskan KPI dalam surat teguran yang telah dilayangkan ke SCTV, 17 Februari 2021 lalu. 

Adapun bentuk pelanggaran berupa tayangan video yang bersumber dari instagram @manaberita yang berisi informasi tentang kehidupan pribadi seseorang (suami mempergoki istrinya selingkuh dengan seorang pria yang diduga oknum lurah). Pada tayangan itu terdapat juga rekaman video amatir yang ditampilkan secara berulang-ulang peristiwa suami melabrak dan meluapkan kemarahannya kepada pasangan tersebut.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan tampilan video tersebut telah melanggar 8 (delapan) Pasal dalam P3SPS sekaligus tidak mengindahkan Surat Edaran KPI Nomor 591/K/KPI/31.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 tentang Program Siaran Infotainment di Lembaga Penyiaran Televisi. “Kami menilai tayangan video tersebut tidak memperhatikan penghormatan terhadap hak privasi seseorang sekaligus perlindungan terhadap anak dan remaja dalam siaran. Padahal acuan ini telah diatur tegas dalam P3SPS KPI,” tegasnya, Rabu (24/2/2021).

Menurut Mulyo, pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk siaran yang mengekspose persoalan atau masalah pribadi orang dalam semua mata acara. “Tayangan seperti ini rendah kadar kemanfaatannya. Memang dapat memberi pelajaran tentang kehidupan berrumah tangga. Tetapi visual yang dimunculkan justru membuka kemungkinan dampak baru di masyarakat. Belum lagi kalau yang menontonnya anak-anak dan remaja, ini akan memberi pengaruh yang tidak baik bagi mereka,” kata Komisioner bidang Isi Siaran ini.

Ia meminta kepada SCTV dan seluruh lembaga penyiaran untuk lebih jeli, teliti dan berhati-hati sebelum menayangkan sebuah informasi ataupun video terlebih jika itu viral di masyarakat. “Tidak semua hal yang viral di media sosial mesti masuk ke dalam ruang siaran. Televisi saat ini banyak yang terlalu ceroboh mengambil muatan viral di media sosial demi sesuatu yang sensasional agar ditonton. Mestinya dilihat dan dipertimbangkan apa dampak dan  manfaatnya bagi masyarakat. Bagaimana pun televisi sebagai ruang publik ini harus dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat lewat informasi dan siaran yang baik serta berkualitas,” tandas Mulyo. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Februari 2021

Dilihat: 20488

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan memberi sanksi teguran tertulis untuk program siaran asing stasiun televisi RTV, Kamis (11/2/2021) pekan lalu. Teguran ini diberikan karena durasi waktu siar program siaran asing RTV melebihi batasan atau durasi waktu yang telah ditentukan. 

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, durasi siaran untuk mata acara asing secara keseluruhan maksimum hanya 40% dari waktu siaran dalam sehari. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya telah menghitung secara rinci seluruh siaran mata acara asing di semua TV dalam satu hari. Hasil dari pantauan antara tanggal 1 hingga 14 Januari 2021, KPI menemukan waktu siaran asing di RTV telah melewati batasan maksimal yang telah diatur dalam pedoman penyiaran dan UU Penyiaran. 

“Analisis pemantauan kami mencatat seluruh aktivitas siaran di lembaga penyiaran 24 jam penuh termasuk durasi siaran program acara asing. Dari pantauan itu, ditemukan siaran asing RTV telah melewati batas maksimum. Ini jelas telah melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri,” jelasnya, Selasa (16/2/2021).  

Selain itu, kata Mulyo, lembaga penyiaran yang ingin menayangkan mata acara asing harus juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (1), di Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI. “Kapatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya UU Penyiaran dan P3SPS KPI terkait penyiaran asing harus dijalankan. Aturan itu telah menetapkan porsi setiap program acara, baik asing maupun lokal. Mestinya seluruh lembaga penyiaran dan khususnya RTV mengikutinya,” katanya.

KPI telah meminta klarifikasi dari RTV terkait temuan pelanggaran kelebihan durasi waktu program siaran asing dalam tayangannya pada 4 Februari 2021 lalu. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan sejumlah alasan penyebab siaran asing mereka melebihi batasan.

Sebelumnya, KPI telah menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk stasiun televisi ANTV terkait siaran mata acara asing. Berdasarkan catatan KPI, siaran asing di ANTV telah melebih batasan yang diatur dalam UU Penyiaran dan P3SPS. “Kami akan memperlakukan hal yang sama jika ditemukan adanya kelebihan siaran asing di setiap lembaga penyiaran,” tegas Mulyo. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 Februari 2021

Dilihat: 10454

Jakarta -  Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengungkapkan, dalam konsep Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, semangat KPI adalah ingin memiliki data mandiri yang mencakup aspek kualitas siaran sehingga dapat menjadi bahan yang dapat memperbaiki mutu kualitas isi siaran.

“Jika terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran, Kami memberikan sanki dengan ukurannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Inilah yang dijadikan landasan KPI dan mengukur kualitas siaran televisi,” kata Yuliandre saat menjadi pemateri acara diskusi berbasis daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia dengan tema “Konsep, Metedologi dan Mekanisme Penyusunan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi,” di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Dalam hal ini, Pria yang akrab disapa Andre itu menegaskan, metode penelitian yang digunakan KPI harus mencapai tujuan dan fungsi KPI terhadap media penyiaran yakni bagaimana memperkukuh integrasi nasional. Menurut dia, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan Riset Indeks Kualitas Siaran Televisi. 

“Hal ini menjadi perspektif umum. Jika kita bicara kualitas, kita butuh untuk menterjemahkan sebuah perspektif di industri penyiaran. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat mandiri adalah prioritas utama sehingga tercipta sebuah sistem yang demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran yang sehat,” tegasnya.

Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat ini menyatakan, KPI mendorong penelitian ini masuk dalam program prioritas nasional. “Saat ini, KPI sudah bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di Indonesia, semangat untuk kebaikan dengan para pakar di bidangnya,” tutur Yuliandre.

Ketergantungan penyiaran terhadap rating begitu tinggi, karenanya butuh referensi lain dalam membuat program maupun panduan pemirsa dalam menonton. Riset ini bertujuan menilai kualitas program siaran televisi sekaligus mendorong terwujudnya kualitas konten siaran. “Riset ini memberikan output pada situasi untuk memperbaiki kualitas yang cukup luas jika diartikan, bukan ajang menjudge siaran,” katanya.

Sebagai tahapan, Andre mengatakan, proses riset dibagi menjadi per ketegori dan klustering dengan ragam program siaran. Diantarannya kategori program berita, talkshow berita, infotainmen, Variety Show, Sinetron, Wisata Budaya, Tayangan Anak, Religi dan Talk Show Non Berita. “Ketika informan berkumpul dan melakukan penilaian, FGD ini menjadi kunci dari penilaian para akademisi,” kata Andre.

Sampel tayangan bersumber dari 15 stasiun televisi berjarngan dalam periode selama 3 bulan. Dari 9 kategori terdapat sampel program televisi yang akan dianalisis dan diberikan nilai oleh informan. Dalam memberi penilaian harus ada kesesuaian antara skoring dengan alasan informan memberi penilaian.

“Jangan sampai ada skor dan pernyataan itu berbeda, kami turunkan dari sebuah kualitas antara skor dan pernyataan dengan hasil yang menyatakan kualitas atau tidak berkualitas. Selain itu, ada pendalaman analisis pernyataan sangat penting keran riset yang fokus pada penilaian kualitas siaran TV,” jelas Andre. 

Andre menegaskan, instrumen menilai kualitas konten televisi, rekomendasi bagi lembaga penyiaran dalam memperbaiki kualitas konten sebagai salah satu basis data akademisi dalam melakukan kajian penelitian maupun pengawalan terhadap isi siaran televisi. “Ini penting sebagai instrumen bagi civil society maupun komunitas pemantau penyiaran dalam mendorong perbaikan konten siaran televisi. Salah satu referensi bagi masyarakat dalam memilih siaran yang baik dan berkualitas,” tutup Andre. */Man

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Februari 2021

Dilihat: 14169

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan memberi sanksi teguran tertulis untuk program siaran iklan “Starmaker” di enam stasiun televisi. Iklan ini dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI dengan menampilkan adegan yang dinilai tidak pantas sekaligus tidak mengindahkan kepentingan dan perlindungan anak serta remaja dalam aspek produksi siaran. 

Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran yang ditujukan kepada enam stasiun televisi dan telah dikirimkan pada Kamis (11/2/2021) lalu. Ke enam stasiun televisi itu yakni GTV, RCTI, MNC TV, Indosiar, Trans TV dan SCTV. Adapun pelanggarannya berupa visual seorang pria dengan gaya berpakaian, riasan (make up) dan bahasa tubuh kewanita-wanitaan. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menjelaskan keputusan memberi sanksi teguran untuk program iklan “Starmaker” telah disepakati dalam rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat. Menurutnya, selain karena menayangkan tampilan yang tidak layak serta melanggar aturan, tayangan dalam iklan tersebut dianggap tidak mengacuhkan surat edaran yang telah diterbitkan KPI bernomor 184/K/KPI/02/16 pada 18 Februari 2016 dan No.203/K/KPI/02/16 tertanggal 23 Februari 2016 tentang Larangan Menampilkan LGBT.

“Dalam surat edaran tersebut sudah dijelaskan secara detail apa yang tidak boleh terkait soal LGBT. Hal ini mestinya menjadi perhatian dan disikapi hati-hati oleh lembaga penyiaran sebelum menayangkan siaran termasuk iklan. Ada batasan yang harus dihormati karena ini menyangkut etika dan norma yang berlaku di negeri ini,” kata Mulyo Hadi. 

Dia menegaskan, KPI ingin memberi perlindungan maksimal kepada seluruh penonton televisi khususnya anak dan remaja dari siaran yang berdampak buruk. Menurutnya, visual yang terdapat dalam iklan tersebut sangat tidak laik dan tidak memberi contoh baik bagi siapapun yang menonton. “Kita ingin generasi kita menjadi generasi yang berkualitas dan terbaik, baik secara jasmani maupun rohani,” katanya.

Berdasarkan keterangan dalam surat teguran untuk enam stasiun televisi itu, tayangan iklan “Starmaker” melanggar dua pasal dalam P3SPS KPI tahun 2012 yakni Pasal 14 ayat 2 P3 dan Pasal 15 ayat 1 SPS. Pelanggaran ditemukan antara tanggal 1 hingga 5 Februari 2021 di enam stasiun televisi tersebut.

“Kami berharap teguran ini menjadi perbaikan untuk enam stasiun televisi tersebut sekaligus juga jadi peringatan untuk lembaga penyiaran lainnya. Faktor kehati-hatian dan pemahaman aturan sangat penting dan harus jadi perhatian utama sebelum sebuah acara tayang untuk publik,” tegas Mulyo. ***