Umum

Detail
Dilihat: 17907

Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 usai penyerahan surat Keputusan Presiden Pengangkatan Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (5/8/2019).

Jakarta -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara, menyerahkan Salinan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P/2019, tentang Pemberhentian Anggota KPI Pusat periode 2016-2019 dan Pengangkatan Anggota KPI Pusat Anggota KPI Pusat periode 2019-2022, Senin (5/8/2019).

Acara penyerahan SK Presiden dilakukan di Kantor Kementerian Kominfo. Acara tersebut disaksikan langsung Ketua dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, para anggota Tim Panitia Seleksi Anggota KPI Pusat, serta tamu undangan. 

Dalam sambutannya Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan harapan agar KPI menjadi organisasi yang dihormati karena menerapkan peraturan undang-undang yang berlaku, khususnya undang-undang penyiaran.

Dia juga berharap bahwa KPI terpilih tidak hanya mengedepankan pendekatan regulasi atau hanya bekerja sebagai regulator namun juga pendekatan pembinaan kepada industri penyiaran.  

Menteri Rudiantara juga menyinggung revisi Undang-Undang Penyiaran No.32/2002 yang hingga saat ini belum terealisasi. Dia menegaskan revisi UU Penyiaran diperlukan untuk mendukung proses digitalisasi.

 "Tapi kalau kita hanya menunggu digitalisasi, itu akan lama. Yang harus dilakukan adalah bagaimana saling bersinergi dan memberdayakan tiap potensi yang ada," katanya.   

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis, meminta Anggota KPI Pusat yang terpilih bekerja keras dan lebih baik dari sebelumnya. “Saya yakin tim seleksi tidak memilih orang-orang sembarangan. Selamat bekerja,” tandasnya. 

Sementara itu, Ketua KPI Pusat periode 2019-2022, Agung Suprio, dalam sambutannya usai menerima surat keputusan tersebut menyatakan pihaknya memprioritaskan pengembangan penyiaran di wilayah tertinggal, terluar dan terpencil. “Kami juga berharap DPR segera mengesahkan revisi Undang-undang Penyiaran agar proses digitalisasi dapat segera terealisasikan,” katanya.

Agung juga menyinggung permasalahan rating yang menurutnya tidak sebanding dengan kualitas isi siaran. 

Dalam kesempatan itu, Agung Suprio memperkenalkan Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang baru yakni, Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi Purnomo, Aswar Hasan, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Irsal Ambia, Mimah Susanti, dan Mohamad Reza. ***

 

Detail
Dilihat: 43242

 

(Suasana Rapat Pleno I KPI Pusat Periode 2019-2022 yang difasilitasi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPI Cecep Ahmed Feisal)

Jakarta - Agung Suprio terpilih sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022 dengan didampingi Mulyo Hadi Purnomo sebagai Wakil Ketua. Keduanya dipilih dalam Rapat Pleno Pertama KPI Pusat periode 2019-2022 yang berlangsung pada Jum’at, 2 Agustus 2019. 

Agung yang merupakan lulusan Universitas Indonesia ini mengatakan, prioritas KPI selama tiga tahun ke depan adalah mengawasi konten siaran televisi dan radio secara lebih professional, melakukan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dengan memberikan perhatian khusus pada perlidungan perempuan dan kesetaraan gender, serta membuat Kode Etik KPI. Selain itu, KPI juga mendukung dilakukannya percepatan digitalisasi penyiaran dengan dimulainya siaran simulcast di beberapa lokasi perbatasan antar negara. Hal lain yang juga menjadi perhatian utama KPI adalah penguatan kelembagaan dan anggaran KPI Daerah. 

 

(Komisioner KPI Pusat 2019-2022: Mulyo Hadi Purnomo, Aswar Hasan, Nuning Rodiyah, Mohamad Reza, Yullandre Darwis, Mimah Susanti, Hardly Stefano Pariela, Agung Suprio, Irsal Ambia)

 

Adapun untuk pembagian tugas masing-masing komisioner berdasarkan bidang di KPI Pusat adalah sebagai berikut: 

Agung Suprio: Ketua merangkap anggota bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (PS2P)
Mulyo Hadi Purnomo: Wakil Ketua merangkap anggota  bidang pengawasan isi siaran
Irsal Ambia: Anggota KPI Pusat bidang kelembagaan (Koordinator)
Mimah Susanti: Anggota KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran (Koordinator)
Mohamad Reza: Anggota KPI Pusat bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (PS2P) (Koordinator)
Nuning Rodiyah: Anggota KPI Pusat bidang kelembagaan
Hardly Stefano Pariela: Anggota KPI Pusat bidang kelembagaan
Yuliandre Darwis: Anggota KPI Pusat bidang kelembagaan
Aswar Hasan: Anggota KPI Pusat bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (PS2P)

 

Detail
Dilihat: 6127

Jambi - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Ihsan Yunus, menilai kerja sama yang dilakukan Televisi dan Radio (TVR) Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dengan media televisi dan radio lokal di Jambi sangat penting. Kerja sama yang dirintis dalam lokakarya ini diharapkan mendorong TV dan radio lokal mengunduh sejumlah program yang berisi kinerja wakil rakyat yang perlu ditonton atau didengar masyarakat yang berada di wilayah Jambi.

“Media televisi dan radio yang ada di Jambi, bisa mengakses berita-berita yang ada di parlemen, karena sesungguhnya dinamika politik, perdebatan, kemudian pembahasan undang-undang, monitoring, dan budgetingitu tidak hanya ada di Paripurna saja, tapi juga ada di komisi-komisi, panja, dan pansus yang dapat diakses oleh TVR Parlemen,” ujar Ihsan di sela-sela lokakarya dengan tema ‘Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja Anggota DPR RI’ di Jambi, Jumat (26/7/2019).

Lebih lanjut menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, publik berhak mengetahui kinerja wakil mereka yang sudah dipilih dalam Pemilu. Akses informasi melalui media mainstream dibatasi waktu dan durasi, sementara TVR Parlemen memiliki dokumentasi yang lebih lengkap, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang lebih detail. Kerja sama ini menurutnya juga menjadi solusi bagi sejumlah TV dan radio lokal yang hadir dalam lokakarya ini, yang sering terkendala karena kekurangan konten siaran.

Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi Arif Usman yang juga hadir sebagai pembicara dalam lokakarya tersebut menilai sinergi TVR Parlemen dengan TV dan radio lokal dapat memenuhi keinginan masyarakat Jambi terhadap informasi keparlemenan. Apabila sinergi ini berjalan masyarakat bisa lebih memahami dinamika kerja dewan.

“TVR Parlemen dapat menyediakan informasi yang lebih lebih lengkap karena memang fokus penyiarannya tentang informasi keparlemenan. Jadi sinergi dengan TV radio lokal di Jambi ini memberikan dampak yang positif untuk kemajuan ataupun pemahaman kinerja-kinerja DPR di masyarakat Jambi pada khususnya.” ujar Arif.

Lokakarya diikuti oleh 32 perwakilan media TV dan radio yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Jambi diantaranya Kerinci, Sungai Penuh, Andalas, Bungo dan Tebo. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk membangun sinergi, diantaranya dengan tukar menukar program mengedepankan prinsip kesetaraan. TVR Parlemen siap menyiarkan program dari TV dan radio lokal yang terkait kedewanan, demikian pula TV dan radio lokal akan mengunduh program TVR Parlemen sesuai keperluan pendengar/penonton mereka. Red dari dpr.go.id

 

Detail
Dilihat: 7750

Majene - Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan literasi dan pemantauan siaran di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng sejumlah perguruan tinggi salah satunya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  (STAIN) Majene.

Penandatangan Nota Kesepahaman antara dua lembaga ini dilakukan di Hotel Villa Bogor Leppe Majene. Kamis, (1/8/2019). Penandatangan MoU dilakukan Ketua STAIN Majene, M Napis Djuaeni dan Wakil Ketua KPID Sulbar, Budiman Imran, serta disaksikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Muliadi, Wakil Ketua III Bidang Administrasi dan Kemahasiswaan, Anwar Sadat dan Komisioner KPID Bidang Perizinan, Urwa serta beberapa stakeholder, Kepala Madrasah, Kepala KUA serta Pengasuh Pondok Pesantren.

Dalam sambutannya, M. Napis Djuaeni menggungkapkan menyambut baik kerjasama yang dibangun KPID Sulbar guna memperkenalkan bagaimana menata penyiaran di daerah ini. Tentunya, lanjut dia, sivitas akademika STAIN Majene akan ambil bagian dalam program tersebut sebagaimana dimaksud dalam tujuan Nota Kesepahaman. Kerjasama ini akan melibatkan mahasiswa untuk melakukan pengabdian dan penelitian dalam bidang penyiaran.

"Selaku Ketua, saya sangat mengapresiasi hal ini. STAIN baru tiga tahun terbentuk dan ini merupakan kerjasama perdana dengan KPID beserta lembaga lainnya. Semoga MoU ini dapat memberikan inovasi baru ke dalam ranah akademisi untuk keluar, baik lewat mahasiswa dan pengurus kampus," jelas H. Nafis Djuaeni.

Sementara itu, Wakil Ketua KPID Sulbar, Budiman Imran mengharapkan dengan kerjasama ini program kerja antara kedua lembaga dapat berjalan demi kemajuan dibidang penyiaran untuk masyarakat Sulawesi Barat.

Secara terpisah, Koordinator Pengawasan Isi Siaran, Busran Riandhy, mengungkapkan tempat poin tujuan dan maksud dari MoU dengan STAIN Majene guna mewujudkan penyiaran sehat untuk rakyat di Tanah Mandar.

Kedua lembaga ini, lanjut Busran Riandhy, akan saling memberi penguatan dalam tupoksi masing-masing terutama berkaitan dengan tri darma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat pada proses pendidikan. Kemudian, terwujudnya literasi media dalam penciptaan dan pemantauan siaran televisi dan radio. 

“Terciptanya pemuktahiran program pendidikan, penyelenggaraan perkuliahan, pemagangan, riset di KPID Sulbar serta pengembangan dan pengabdian masyarakat. kerjasama ini berdasarkan pada prinsip saling membantu dalam usaha melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif isi siaran televisi dan radio,” jelasnya.

Penandatangan MoU dengan STAIN Majene, merupakan kerjasama kelima yang dibangun KPID selain dengan Bawaslu dan KPU Provinsi Sulbar soal Pengawasan Iklan Kampanye, Kanwil Kemenag Sulbar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulbar terkait pengawasan Isi Siaran Dakwah. 

"Insha Allah pada pertengahan Agustus 2019 nanti, akan dilakukan MoU dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sulbar tentang Pengawasan Iklan Obat dan Makanan pada Lembaga penyiaran, tentu dengan usaha KPID Sulbar periode 2019-2022 dapat berjalan maksimal guna terciptanya siaran sehat untuk rakyat. Dimana siaran-siaran yang ditonton dan didengar dapat menjadi tuntunan dan pedoman dalam meningkatkan tarap hidupnya," jelas mantan Ketua Bawaslu Sulbar ini. Red dari Humas KPID Sulbar

 

Detail
Dilihat: 4540

Yogyakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar kegiatan Literasi Media dengan tema “Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran Secara Online”, Selasa (30/7/2019). Sosialisas ini sangat pentingnya karena sebelumnya menggunakan sistem konvensional dan saat ini telah berubah menggunakan sistem secara online. 

Selain itu, penyelenggaraan perizinan penyiaran secara on-line belum banyak dipahami dan diketahui oleh masyarakat umum dan pengelola lembaga penyiaran, sehingga dalam implementasinya masih banyak menemui kendala. Literasi ini juga dihadiri lembaga penyiaran di Yogyakarta yang IPP-nya mendekati habis. 

Wakil Ketua KPID DIY,  Hajar Pamundi, menyampaikan bahwa nilai kepercayan harus jadi pegangan dan dipertahankan dalam dunia penyiaran. Salah satu cara mempertahankannya adalah dengan menjaga legalitas. “Legalitas dalam dunia penyiaran merupakan hal yang penting, literasi mengenai penyelenggaraan perizinan secara online ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh pengelola lembaga penyiaran agar legalitas dan trust masyarakat terhadap dapat dimiliki,” katanya.

Hari Purnomo menyampaikan bahwa perubahan sistem perizinan ke sistem online OSS dimaksudkan untuk membuat sistem perizinan menjadi lebih efisien dan efektif. Sistem OSS ini masih dalam proses penyempurnaan karena masih banyak masyarakat yang mendapatkan kendala. 

“Perubahan mendasar dalam perizinan saat ini adalah pintu pertama perijinan bukan lagi e-penyiaran melainkan OSS untuk mendapatkan NIB. Selanjutnya FRB, EUCS dan EDP saat ini juga sudah dilakukan secara online,” kata Hadi.

Dalam kesempatan itu, peserta bertanya soal kendala dalam pembayaran dan tidak adanya reply email mengenai kelengkapan dokumen. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Hari Purnomo bahwa  di bank sedang ada maintenance jaringan, apabila ada justifikasi dari bank maka denda akan dihilangkan. Melalui literasi ini diharapkan seluruh Lembaga Penyiaran dapat lebih memahami mengenai sistem perijinan penyiaran secara online. Red dari KPID DIY

 

  1. Jelang Pilkada Serentak 2020, KPID Sulbar Dorong Gugus Tugas Pengawasan di Kabupaten
  2. Tidak Sesuai Klasifikasi Umur dan Jam Tayang, KPI Tegur “Sinema Spesial” ANTV 
  3. KPI Tegur Siaran “Keramat” INews TV Karena Tayangkan Adegan Kerasukan 
  4. Teguran Tertulis untuk “Brownis”: Bukan karena Penampilan Hudson, Tetapi Karena Wendy Menirukan Dorce dan Jadi Bahan Olok-olok

Halaman 279 dari 679

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.