Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Oktober 2023

Dilihat: 2239

Jakarta – Penandatanganan keputusan bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Pers tentang pembentukan Gugus Tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye iklan dan pemberitaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 jauh hari telah dilakukan. Namun demikian, keputusan bersama tersebut belum diterapkan di banyak daerah termasuk di Bali. 

Dalam kunjungan ke KPI Pusat, Senin (30/10/2023), Ketua KPID Provinsi Bali I Gede Agus Astapa menyampaikan, hingga saat ini KPID Bali belum melakukan kerjasama pembentukan gugus tugas pengawasan siaran kepemiluan dengan instansi terkait penyelenggara pemilu di Bali. Dia beranggapan inisiasi kerjasama ini semestinya datang dari KPUD setempat. 

“Persoalannya inisiasi ada di KPU. Jadi, hingga sekarang kami belum ada gugus tugas pengawasan kepemiluan, padahal pemilu makin dekat,” katanya kepada Anggota KPI Pusat I Made Sunarsa yang menerima langsung kunjungan tersebut. 

Terkait hal itu, Anggota KPI Pusat I Made Sunarsa, meminta KPID tetap melakukan pemantauan siaran kepemiluan meskipun gugus tugas belum terbentuk. Menurutnya, pemantauan siaran tetap mengacu pada aturan yang berlaku yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. 

“Kita masih pakai pasal 71 tentang siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Soal keberimbangan, tidak mendominasi, tidak boleh dibiayai peserta pemilu dan hal lainnya dijelaskan dalam pasal tersebut,” kata I Made Sunarsa.

Kendati demikian, pembentukan gugus tugas di pengawasan siaran iklan dan politik di lembaga penyiaran sangat penting. Menurut I Made Sunarsa, keberadaan gugus tugas di daerah ini akan menguatkan koordinasi dan pemahaman antar stakeholder terkait tentang bagaimana mekanisme pengawasan penyiaran politik di masa-masa pemilu. 

I Made Sunarsa juga mengungkap inisiatif pihaknya membuat Peraturan KPI tentang pengawasan siaran dan iklan kepemiluan di lembaga penyiaran. Peraturan baru ini telah diharmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM. “Kita tidak menunggu dibuatnya juknis untuk membuat peraturan ini,” tegasnya.

Hal lain yang disampaikannya tentang kebutuhan masyarakat memperoleh seluruh informasi tentang kepemiluan termasuk kontestan yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Hal inilah yang mendasari pentingnya keberimbangan, proposionalitas dan keadilan semua pihak dalam siaran. “Ini bagian dari pencerdasan bagi masyarakat. Karenanya perlu sosialisasi yang massif di TV dan radio,” tandas I Made Sunarsa yang juga Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat.

Di pertemuan itu, Anggota KPI Pusat Amin Shabana juga menyampaikan hal yang sama terkait pengawasan siaran kepemiluan di lembaga penyiaran. ***

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 28 Oktober 2023

Dilihat: 1136

Pandeglang -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen terus menggalang kekuatan masyarakat untuk mengawasi siaran pemilihan umum (pemilu). Penyiaran adalah tempat strategis yang memberi pengaruh kuat pada masyarakat. Jangan sampai penyiaran dikuasai oleh kelompok tertentu, terlebih dalam persaingan di pemilu. 

Terkait hal itu, KPI menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) yang ditujukan bagi masyarakat Pandeglang pada Kamis (26/10/2023). Bimtek yang digelar di Pendopo Kabupaten Pandeglang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi wartawan/media, hingga tokoh masyarakat. 

Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Aliyah selaku Komisioner KPI Pusat, Subhan Nur Ulum  selaku Praktisi Penyiaran, Fery Hasnudin selaku Tokoh Masyarakat, A. Solahudin selaku Wakil Ketua KPID Banten, serta Rizki Natakusumah selaku Anggota Komisi I DPR RI.

Penyampai pertama sekaligus penanggungjawab kegiatan, Aliyah, mengatakan bahwa dunia penyiaran televisi dan radio masih menjadi ladang utama dalam pemberitaan pemilu. Ia menyatakan KPI berupaya terus menjamin informasi yang ada di televisi dan radio bebas dari hoaks mengingat pengawasannya yang ketat. KPI juga mengutamakan independensinya sekaligus mewakili masyarakat. 

“KPI merupakan wakil dari Aa dan Teteh semua terkait pengawasan penyiaran, itu adalah tugasnya KPI. Tugas wewenang KPI adalah memastikan informasi yang diberikan ke masyarakat adalah benar. Apalagi ini tahun politik, jelang pemilu 2024 yang tentunya banyak informasi di luar lembaga penyiaran yang disinformasi, misinformasi, dan sebagainya,” jelas Aliyah. 

Aliyah juga meminta lembaga penyiaran (LP) untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Lembaga penyiaran memiliki kewajiban menyiarkan informasi yang berimbang dengan acuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

“Lembaga penyiaran bisa mengedukasi masyarakat melalui informasi yang disampaikan. Untuk lembaga penyiaran pasti sudah familiar dengan P3SPS, utamanya pasal 71 yg terkait penyiaran kepemiluan (berimbang, netral, dan sebagainya),” tambah Aliyah. 

Penyampai kedua yakni Solahudin selaku Wakil Ketua KPID Banten menekankan agar peserta turut mengawasi dan melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran di isi siaran. Meskipun KPI telah tergabung dalam gugus tugas pemilu, partisipasi masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja KPI. 

“Pemantauan kita adalah pemantauan langsung oleh analis KPID Banten. Yang terpenting adalah partisipasi masyarakat melalui aduan yang bisa menjadi salah satu instrumen kita. Partisipasi masyarakat dalam dunia penyairan menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai amanah Undang-Undang 32 tahun 2002. Jika hanya diamanahkan pada KPI tanpa masyarakat, maka akan sulit,” ujar Solahudin. 

Subhanul Ulum selaku penyampai ketiga meminta masyarakat untuk terus meningkatkan perannya dalam dunia penyiaran. Dia menjelaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap pemberitaan pemilu di TV dan radio adalah wujud nyata partisipasi.

“Saya ingin mengajak bapak ibu semua untuk menyimak dan mendengarkan TV dan Radio di Pandeglang karena hanya dengan itu kita bisa turut serta mengawasi penyiaran pemilu,” jelas Subhanul.

Subhanul juga menyebutkan bahwa pengawasan tersebut akan mendorong lembaga penyiaran memuat informasi yang berimbang terkait pemilu.

Peran tokoh masyarakat dalam menggerakkan pengawasan siaran pemilu tidak kalah penting. Fery Hasanudin selaku tokoh masyarakat di Pandeglang menyatakan tokoh masyarakat adalah penggerak pendidikan politik di masyarakat. Secara tidak langsung tokoh masyarakat turut memberi kontribusi dalam proses pemilu melalui edukasi. 

“Tugas tokoh masyarakat meningkatkan kualitas pemilu partisipasinya dan kualitasnya. Edukasi pemahaman dari tokoh masyarakat kepada warganya, pentingnya pemilihan, lalu adanya kesadaran, dan hal-hal ini bisa disugestikan kepada masyarakatnya,”  jelas Fery.

Terakhir yang menyampaikan paparan adalah Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah yang membidangi komunikasi dan informasi. Dia juga mendengarkan aspirasi langsung dari organisasi media yang fokus pada pengawasan KPI. 

Dalam kesempatan itu, Rizky menjelaskan bahwa KPI perlu diberi regulasi yang kuat. Terlebih menghadapi perubahan teknologi yang pesat salah satunya dengan revisi UU penyiaran yang ada saat ini. Dia mengaku perlu adanya kajian yang matang. 

“Terobosan yg menjadi pemikiran saat ini adalah agar semua bisa berjalan seiringan. Bagaimana memisahkan UU 32 yang didalamnya banyak pro dan kontra tidak hanya ada KPI. Tapi, disitu juga ada berbagai stakeholder sampai kominfo,” papar Rizki. Abidatu Lintang

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 30 Oktober 2023

Dilihat: 2223

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kedatangan mahasiswa Program Studi (Prodi) Produksi Media Politeknik Tempo Jakarta, Senin, (30/10/2023). Dalam kunjungan ini, KPI menjelaskan dinamika dan regulasi penyiaran di tanah air kepada mahasiswa .

Anggota KPI Pusat Amin, yang menemui langsung mahasiswa menyampaikan substansi dari Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 adalah menjadikan sebuah program siaran mengandung hal-hal yang informatif, mendidik, hiburan sekaligus bermanfaat untuk masyarakat. 

“KPI tentunya tidak berdiri dengan tanpa adanya peraturan-peraturan yang tertulis seperti Undang-Undang. KPI harus berdiri dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang yang tertuang pada Pasal 36 Ayat 1,” kata Amin. 

Dia juga menjelaskan, saat ini KPI mempunyai kebijakan mengembangkan ekosistem penyiaran yang lebih adaptif terhadap dunia digital. Bahkan, ungkap dia, pihaknya saat ini sedang berusaha untuk mengatur siaran Netflix. “Selama KPI berusaha, KPI meminta teman-teman Politeknik Tempo dan masyarakat untuk melakukan screening tayangan sendiri,” ujar Amin sekaligus menambahkan jika KPI memiliki tim pengawasan langsung untuk memantau jalannya program televisi sesuai undang-undang. 

Amin mengklaim, pihaknya selalu berkolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan industri terkait untuk melancarkan kegiatannya. “KPI tentunya akan selalu melakukan kolaborasi-kolaborasi yang tujuannya untuk melancarkan kegiatan penyiaran di Indonesia seperti LSM, dengan industri-industri terkait tentang penyiaran agar terciptanya penyiaran yang kondusif,” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemantauan Isi Siaran, R. Guntur Karyapati juga menjelaskan tentang upaya KPI dalam melakukan proses pengawasan. Ia menyebut, KPI berupaya untuk menaikkan jam tayang sehingga anak-anak di bawah umur tidak dapat menyaksikan tayangan yang dinilai bisa berdampak negatif.

“KPI tentunya selalu memperhatikan prime time untuk mencegah terjadinya anak-anak menyaksikan langsung apa yang sedang ditonton. Bisa saja dalam tontonan tersebut terdapat adegan-adegan negatif seperti adegan kekerasan, kissing, minum alkohol, merokok, dan lain-lain sebagainya,” kata Guntur.

Sebelum kunjungan ini selesai, mahasiswa Politeknik Tempo melihat langsung proses bagaimana KPI bekerja dalam memantau penyiaran-penyiaran yang sedang tayang melalui televisi. **

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 Oktober 2023

Dilihat: 1490

Jakarta – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI harus menjadi rumah pembersih (clearing house) terhadap pemberitaan palsu atau hoaks yang beredar di media sosial. Tidak hanya itu, kedua media penyiarannya ini harus berlaku adil dan memberikan porsi yang sama untuk semua kontestan Pemilu.

Keinginan tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (fokus grup diskusi) bertajuk “Media Publik Pemerintah dalam Mensukseskan Pemilu Damai 2024”, Kamis (26/10/2023) di Hotel Mercure Batavia, Jakarta.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, mengatakan dalam konteks media negara momentumnya mengambil posisi sebagai clearing house  bagi media-media sosial. Menurutnya, media penyiaran publik memiliki peran penting untuk memitigasi peredaran konten hoaks, termasuk deef fake selama tahun politik 2024 mendatang.

Dia memberi contoh konten hoaks terbaru beredarnya video Presiden Joko Widodo yang berpidato dengan membaca teks dalam bahasa mandarin di media sosial TikTok, yang ternyata adalah deep fake memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Nah itu suatu fenomena yang kita khawatirkan menjelang Pemilu yakni deep fake. Jadi Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan itu harus kita antisipasi karena bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik,” jelas Dirjen IKP.

Kejadian serupa juga terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Chicago, Amerika Serikat, dimana seorang kandidat juga mendapat serangan deep fake, yang pada akhirnya menyebabkan dia kalah dalam pilkada tersebut.

Oleh karena itu, Usman yang baru saja menerima video tersebut langsung berkoordinasi dengan Dirjen Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel A Pangerapan, untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan langkah pemutusan akses atau take down atau memberi stemple bahwa konten tersebut hoaks.

“Tidak mungkin presiden bicara dalam bahasa Mandarin kendati baca teks, pasti juga dalam tulisan mandarin kan begitu,” kata Usman sekaligus menyatakan untuk menjadi clearing house tentu saja ada prasyarat umum bagi media yang melakukannya, seperti harus independen.

Anggota KPI Pusat Amin Shabana, yang hadir dalam FGD tersebut, mengatakan hal yang sama terkait posisi LPP menghadapi Pemilu mendatang. Proporsional, berimbang serta adil memberi ruang yang sama bagi peserta Pemilu adalah hal yang mutlak dilakukan LPP. “LPP hadir untuk mengangkat tingkat kepercayaan publik pada informasi,” tambahnya. 

Meskipun begitu, Amin meminta LPP untuk mengikuti aturan di P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI terkait kepemiluan. Selain itu, dia juga meminta agar LPP tidak menjadikan media baru sebagai sumber informasi utama.

Harapan lain yang disampaikannya terkait pemilu agar siaran TVRI dan RRI dapat menjangkau wilayah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar). Menurutnya, tiga daerah ini memerlukan siaran kepemiluan yang kebenarannya dapat dipercaya. “Berdasarkan pantauan kami, daerah-daerah ini masih banyak yang terpapar siaran asing,” ujar Amin.

Disampaikan juga bagaimana program Indeks Kualitas Program Siaran TV (IKPSTV) KPI tahun 2023 ini menganalisis siaran kepemiluan di TV. “Kami memantau bagaimana netralitas dan keberimbangan lembaga penyiaran. Kami juga mengajak 12 perguruan tinggi dalam riset ini dan hasilnya sangat penting bagi lembaga penyiaran,” tandasnya. 

Diskusi ini menghadirkabn narasumber antara lain Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, Direktur Utama RRI Hendrasmo, dan Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir. Adapun yang bertindak sebagai moderator Prof. Widodo Muktiyo. ***