Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 April 2017

Dilihat: 33626

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Noor Ihza, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada 18 stasiun ‎radio karena belum memperpanjang izin masa siarannya sebelum habis masa berlakunya.

Noor Ihza mengungkapkan, sanksi tersebut diberikan dengan mencabut perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, kata Noor Izza, disebutkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, namun dapat dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

Selain itu, lanjut Noor Ihza, pada Pasal 57 ayat (1) Permenkominfo Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran yang akan memperpanjang IPP harus mengajukan permohonan perpanjangan IPP paling lambat 12 bulan sebelum berakhirnya IPP.

"Jika setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyiaran tidak mengajukan permohonan perpanjangan IPP, Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan perpanjangan IPP," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/4/17).

Sebelumnya, ia menyatakan bahwa Kemkominfo telah melayangkan surat teguran Pertama dan Kedua, hingga akhirnya Kemkominfo memutuskan untuk memberikan sanksi berupa tidak diberikannya perpanjangan IPP karena belum mengajukan permohonan perpanjangan izin tersebut sebelum habis masa berlakunya.

Kendati demikian, Noor Ihza menuturkan, jika 18 stasiun radio tersebut merasa keberatan dengan sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh Kemkominfo, maka dapat segera mengajukan keberatan kepada Kemkominfo sesuai dengan Pasal 21 Permenkominfo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif.

"Pengajuan keberatan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya sanksi tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran," ujarnya.

Sekadar informasi, adapun 18 stasiun radio tersebut adalah Radio Suara Medan, Swara Perak Jaya, Radio Makobu, SS Favourite Stasion, Smart FM, Ramona FM, Nugraha Top FM, Radio Maria, Mentari FM, Arjuna FM, RBJ FM, Rakom Dwijendra, Dinda FM, Hudda, CDBS 94,5 FM, Radio Barong, Radio Lafemme FM dan Radio Rama Solo. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 April 2017

Dilihat: 28241

Medan – Memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2017, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumut bekerjasama dengan sejumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang ada di Kota Medan ikut dalam “karnaval mobil hias” yang diselenggarakan di Kota Medan pada 24 April 2017.
   
Wakil Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara, Rachmad Karo-Karo menginformasikan bahwa karnaval mobil hias yang menyusuri jalan-jalan protokol di Kota Medan bertepatan dengan hari libur mendapat sambutan hangat dari warga Kota Medan dan sekitarnya.

Sejumlah Lembaga Penyiaran di Kota Medan yang ikut serta dengan menggunakan mobil OB Van masing-masing yakni LPP TVRI Sumatera Utara, LPP RRI Medan, Metro TV Biro Medan, TV One Biro Medan, Kompas TV Biro Medan, iNews TV Biro Medan, Radio KISS FM Medan, Radio Medan FM.

Rachmad juga menambahkan, karnaval yang juga diikuti mobil hias dari jajaran instansi pemerintah, BUMN dan beberapa organisasi kemasyarakatan Sumatera Utara disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara H. Tengku Erry Nuradi di tribun kehormatan di Jln. P. Diponegoro depan kantor Gubernur Sumut.

Pada kesempatan sama, turut hadir menyambut iring-iringan karnaval mobil diantaranya Wakil Gubernur Brigjend TNI (Purn) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH, MH, Sekretaris Daerah Provinsi Hasban Ritonga, SH, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Kepala BNN Sumatera Utara Brigjend TNI Andi Loedianto, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, pimpinan instansi pemerintah dan  sejumlah undangan.

Saat iring-ringan mobil OB Van ke delapan Lembaga Penyiaran Kota Medan melintasi tribun kehormatan, Ketua KPID Sumatera Utara Parulian Tampubolon, S.Sn didampingi Wakilnya Drs. Rachmad Karo-Karo ikut memberikan penjelasan kepada Gubernur Sumatera Utara atas keikutsertaan sejumlah Lembaga Penyiaran di daerah ini dalam memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.

Keikutsertaan KPID Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Penyiaran dalam karnaval mobil hias tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Sumatera Utara maupun dari pejabat yang hadir termasuk dari Wakil Gubernur, anggota DPD RI asal Sumatera Utara.

Di hadapan para pejabat yang hadir kata Rachmad Karo-Karo, Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si memberikan apresiasi kepada KPID Sumatera Utara yang telah berupaya mengikutsertakan sejumlah Lembaga Penyiaran dalam karnaval mobil hias ini.

“Melalui karnaval ini masyarakat maupun jajaran pemerintahan di daerah ini dapat mengetahui bahwa saat ini ada beberapa Lembaga Penyiaran baik televisi maupun radio di Sumatera Utara telah memiliki mobil OB Van yang sewaktu-waktu dapat berfungsi melaksanakan siaran langsung atas berbagai peristiwa ataupun event-event penting,” kata Gubernur sebagaimana dilansir Wakil Ketua KPID Sumatera Utara Rachmad Karo-Karo. (*)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 April 2017

Dilihat: 47960

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), berencana menghidupkan kembali siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Urang Solok. Radio kebanggaan masyarakat Solok ini sudah tidak bersiaran sejak disegel Balmon karena tidak lengkap legalitasnya.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Solok, Azwirman, saat kunjungan kerja ke Kantor KPI Pusat, Selasa (25/4/2017).

Menurut Azwirman, DPRD dan Pemda Solok akan mengajukan permohonan izin penyiaran untuk melengkapi semua persyaratan agar dapat bersiaran kembali. “Kami akan melakukan pembahasan dalam waktu dekat untuk membahas izin radio ini dan Perdanya. Tapi, kami butuh masukan dari KPI Pusat bagaimana prosedur perizinannya dan bagaimana bentuk Perda penyiaran tersebut,” katanya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPI Pusat bidang Perizinan, Agung Suprio mengatakan, syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal sudah tertera dalam UU dan aturan di bawahnya. Syarat itu antara lain adanya Perda dan dibentuk Dewan Pengawas karena radio ini menggunakan anggaran APBD.

“Bentuk idealnya seperti dewan pengawas RRI yang berjumlah 3 orang yang nanti membentuk direktur dan wakil direktur dan lainnya. Dewan ini diperlukan untuk mengontrol maka kinerja LPPL,” tutur Agung.

Agung juga mengingatkan bahwa radio publik lokal sekarang ini tidak boleh digunakan untuk agenda politik pemerintah. “Sekarang ini radio publik lokal yang hanya untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Sementara untuk pembuatan Perda Radio agak berbeda dengan Perda Penyiaran karena lebih spesifik. “Beberapa contoh Perda bisa dipelajari sebagai masukan seperti Perda yang dibuat DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Radio Publik Lokal,” jelas Agung.

Dalam kesempatan itu, Agung juga mengingatkan tentang aturan dalam bersisaran yang terdapat di UU Penyiaran dan P3SPS. Dia meminta agar siaran radio jangan menyingung persoalan SARA. “Jika ternyata ada tayangan yang bermuatan SARA maka izin tetap tidak akan diberikan. Bagi LP pemegang izin tetap, izinnya akan dicabut,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 21 April 2017

Dilihat: 32429

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyayangkan hadirnya tayangan Ramadhan yang sia-sia di televisi. Apalagi jika tayangan tersebut hadir pada waktu saat doa-doa diijabah oleh Allah.  Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Terbatas Siaran Ramadhan Bermartabat di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Jumat (21/4/17).

Merujuk pada tayangan Ramadhan tahun lalu yang dipenuhi dengan aksi hiburan yang sia-sia, Hidayat menilai hal tersebut harus dikoreksi. Siaran televisi dan radio harus mengambil semangat Ramadhan agar selaras dengan tujuan diselenggarakannya penyiaran, seperti amanat Undang-Undang. Bukan menjadikan Ramadhan sebagai alasan untuk menjadikan program hiburan mendominasi layar kaca dan ruang dengar.

Hidayat yang juga anggota Komisi I DPR-RI ini mengingatkan peserta diskusi yang sebagian besar dari lembaga penyiaran, televisi dan radio, bahwa penyelenggaraan penyiaran harus dapat mencerminkan watak dan jati diri bangsa. Bulan Ramadhan, menurut Hidayat, dipilih oleh pendiri bangsa ini sebagai bulan kemerdekaan Indonesia. Karenanya Hidayat tidak sepakat jika seakan-akan masyarakat membutuhkan hiburan yang lebih banyak dari biasanya, di bulan Ramadhan ini. “Ramadhan harus dimaknai sebagai bulan perjuangan, bukan untuk bermalas-malasan dan bukan pula untuk hiburan”, ujarnya.

Bahkan, tambah Hidayat, siaran Ramadhan justru harus mengokohkan rasa kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk juga menguatkan nilai-nilai bhineka tunggal ika. Dirinya berharap KPI dapat memastikan dalam siaran Ramadhan nanti, televisi dan radio menghadirkan siaran yang menguatkan moralitas serta meningkatkan daya juang di masyarakat, sebagaimana pendahulu bangsa yang mengabadikan bulan Ramadhan dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini. 

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Ubaidillah, Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, dan turut dihadiri narasumber Komisioner KPI bidang Pengawasan Isi Siaran Dewi Setyarini, Direktur PENAIS Kementerian Agama RI, Muhammad Tambrin, dan Ketua Komisi Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrori S. Karni.