- Detail
- Dilihat: 11306
Jakarta - Kehadiran acara musik yang kemudian berkembang menjadi acara hiburan yang berpeluang besar melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), harus segera diperbaiki oleh pengelola teelvisi. Dalam penilaian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), banyak program music yang kemudian berubah lebih banyak candaan dan banyolan yang tidak pantas, dan bahkan sarat dengan penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam acara Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) di kantor KPI DKI Jakarta, (16/5).
Judha menyampaikan bahwa salah satu aspirasi dari masyarakat yang disampaikan pada KPI adalah tentang acara musik yang menjadi variety show. “Usulan kami, acara seperti itu dihilangkan saja atau dikembalikan ke habitatnya sebagai acara musik’”, ujar Judha. Dirinya menilai, perjalanan 27 tahun RCTI sebagai televisi swasta paling awal di Indonesia, justru tidak tercermin dalam program variety show (Dahsyat) tersebut.
Sementara itu dari KPI DKI Jakarta, Muhammad Sulhi, dirinya mengingatkan bahwa sinetron yang muncul di RCTI didominasi dengan visualisasi adegan negatif. Selain itu, Sulhi juga mengkritik sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Meskipun sudah memasuki tahun ke-empat, sinetron tersebut justru memberikan stigma negatif pada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Sedangkan dari KPID Sulawesi Barat, Sitti Mustikawati, mempertanyakan mekanisme penjaringan Miss Indonesia yang diselenggarakan oleh RCTI. Menurutnya, perwakilan dari Sulawesi Barat yang ada di kontes kecantikan tersebut haruslah benar-benar mewakili masyarakatnya.
Komisioner KPI Pusat Koordinator Pengawasan Bidang Isi Siaran, Agatha Lily, menyampaikan catatan KPI terhadap RCTI, termasuk program dahsyat dan program Silet. Belajar dari kasus tersebut, Lily mengingatkan bahwa lembaga penyiaran tidak dapat digunakan untuk menyiarkan kabar yang belum diverifikasi kebenarannya.
Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran menyampaikan hasil evaluasi implementasi program lokal dalam sistem stasiun jaringan (SSJ) yang dilakukan oleh RCTI, per Mei 2016. Menurut Azimah, kedekatan program lokal dan penggunaan SDM lokal harus menjadi perhatian lembaga penyiaran dalam implementasi SSJ ini.
Pada kesempatan tersebut, dari Syafril Nasution selaku Direktur merespon penilaian dari KPI. Syafril menjelaskan langkah-langkah yang sudah ditempuh RCTI dalam meningkatkan kualitas program siaran. RCTI juga memaparkan siaran Iklan Layanan Masyarakat yang dibuat dan diputarnya selama ini, sebagai bagian pemenuhan kewajiban dalam Undang-Undang Penyiaran.