Umum

Detail
Dilihat: 8881

Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sangat mendukung upaya Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menjadi Radio Pemilu. Hal ini karena media masa khususnya penyiaran sangat strategis sebagai media informasi pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk itu, RRI harus menjunjung tinggi independensi dan netralitasi. Demikian disampaikan Azimah Subagijo, Komisioner KPI Pusat dalam acara Workshop Penguatan Program Pemberitaan Investigatif, Indepth News dalam Rangka Pemilu 2014 yang diselenggarakan oleh Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, di Bandung (9/10).

Apalagi, tambah Azimah, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti RRI, harus menjadikan muatan yang informatif dan edukatif sebagai prioritas dalam siarannya. Selain tentu saja,mengedepankan pula fungsi perekat social bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Di mata Azimah, peran RRI sangat besar, untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan hingga ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Bahkan, hingga daerah-daerah yang bersebelahan dengan negara tetangga. Karenanya, lanjut Azimah, sangat wajar jika RRI diharapkan mengoptimalkan perannya dalam menginformasikan proses demokrsi dalam pemilu. “Harapan kita, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu tahun depan”, ujarnya.

Independensi dan netralitas bagi lembaga penyiaran khususnya RRI sebenarnya juga menguntungkan bagi pembangunan citra positif RRI. Mengingat stigma pada masa orde baru yang menilai RRI sebagai corong pemerintah masih kuat, terutama di beberapa elemen masyarakat. Di sisi lain, ujar Azimah, dengan menjaga independensi dan netralitas sebagai radio pemilu, RRI menunjukkan dirinya sebagai LPP yang semakin professional dan dapat dipercaya masyarakat.

Hadir pula pada acara Workhop ini, yaitu Ferry Kurniawan, anggota  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyampaikan tentang tahapan-tahapan pemilu dan penyelenggaraannya. Sedangkan moderator acara ini adalah lstugutari.

 

Detail
Dilihat: 14883

Jakarta – Pembinaan isi siaran dengan dialog dan diskusi sangat diperlukan, agar antara lembaga penyiaran dan KPI memiliki persepsi yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Agatha Lily pada pertemuannya dengan ANTV dan TV One pada 11 Oktober 2013.

Berdasarkan pemantauan langsung KPI dan pengaduan masyarakat, KPI menerima banyak keluhan program-program  yang disiarkan ANTV dan TV One.  Dalam kesempatan tersebut, KPI menyampaikan tayangan yang dimaksud sebagai koreksi internal agar kedepan program dapat lebih baik dan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dan Undang-Undang Penyiaran. Pembinaan juga akan dilakukan pada seluruh stasiun TV.

Menurut Lily, pembinaan merupakan bagian dari himbauan KPI. “Himbauan ini bukan sanksi, hanya mengingatkan agar tidak ada tayangan yang berpotensi melanggar lagi. Mudah-mudahkan menjadi awal perbaikan TV”, Jelas Lily.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Heriyadi, Kasubbag Pemantauan KPI Pusat, Irfan Senjaya, Koordinator Pemantauan KPI Pusat dan Sofyan, Legal KPI Pusat. Dari TV One hadir  Ade Pepe, Manager Dokumentasi dan Raldy Boy, PR Manager, sedangkan ANTV hadir juga Zoraya Perucha, Head of Corporate Communications, Herty Purba, Direktur Produksi, David Pardede, Suharto dan Eko. Red

Detail
Dilihat: 5563

Jakarta – KPI Pusat berupaya mencari persepsi yang sama dan jelas terkait standar kelayakan siaran kekerasaan dalam pemberitaan atau program jurnalistik. Upaya tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan workshop yang mengundang banyak pihak dan stakeholders di kantor KPI Pusat, Kamis siang, 10 Oktober 2013.

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, yang menjadi salah satu pembicara dalam workshop menjelaskan pertemuan ini dimaksud mencari sinkronisasi dan penyamaan persepsi sekaligus peneguhan komitmen tentang masalah ini, agar berita televisi dapat menyajikan yang terbaik buat masyarakat. 

“Meski sudah ada P3 dan SPS KPI serta Kode Etik Jurnalistik, kita masih perlu mencari pemahaman yang sama dan komprehensif supaya semuanya jadi jelas,” katanya di depan peserta workshop yang sebagian besar dari stasiun televisi.

Sementara itu, moderator acara yang juga Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran, Agatha Lily menyampaikan, tujuan workshop untuk merefleksikan pemberitaan bernuansa kekerasan yang selama ini berlangsung. Mendiskusikan tentang standar kelayakan siaran kekerasan dalam program jurnalistik.

“Kita juga berusaha merumuskan konsensus tentang kelayakan berita bernuansa kekerasan. Selain juga untuk meneguhkan komitmen bersama untuk menyajikan informasi yang layak dan benar bagi kemanusiaan,” kata Lily.

Selain Idy, workshop menghadirkan narasumber lain yakni Stanley dari Dewan Pers, Ketua Forum Pemred, Nurjaman Muchtar, dan Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo, Priyambodo RH. Sampai dengan berita ini diturunkan, workshop tersebut masing berlangsung. Red

Detail
Dilihat: 5436

 



Jakarta – Ketua bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, S. Rahmat Arifin mengusulkan adanya MoU antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Republik Indonesia (RI). MoU tersebut terkait pengawasan tayangan program siaran atau iklan mengenai obat-obatan dan makanan di media penyiaran. Hal itu disampaikan Rahmat ketika menjadi narasumber di acara Sosialisasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat yang diselenggarakan BPOM RI, di Hotel Lumire, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2013.

Menurut Rahmat, kerjasama tersebut akan lebih mempermudah koordinasi dan penindakan terhadap dugaan pelanggaraan yang ada di iklan atau siaran mengenai obat-obatan atau yang lainnya di media penyiaran, radio dan televisi. “Jika BPOM melihat dan mencatat adanya pelanggaran pada siaran iklan obat, bisa berkoordinasi langsung dengan KPI untuk penindakan lebih lanjut,” jelasnya di depan peserta sosialisasi yang sebagian besar berdatangan dari perusahaan obat dan makanan.

Sebenarnya, kata Rahmat, ketika bertugas sebagai Ketua KPID DIY, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan BPOM setempat. “Kami sudah membuat MoU dengan BPOM Yogyakarta. MoU itu dilatarbelakangi maraknya iklan-iklan obat dan pengobatan alternatif dan tradisional di media penyiaran lokal di Yogyakarta,” katanya.

Rahmat mengatakan, pengaduan masyarakat terhadap siaran iklan di mediap penyiaran khususnya televisi yang masuk ke KPI menempati urutan kedua Sepanjang Januari hingga Agustus 2013 dengan jumlah mencapai 1.243 aduan. Dan, yang paling banyak diadukan masyarakat terkait iklan obat dan pengobatan alternatif. “Yang paling banyak saat bulan April sampai Mei lalu,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Rahmat menekankan pentingnya self sensorship di lembaga penyiaran terhadap program siaran maupun iklan. Upaya tersebut dinilai efektif menutup ruang pelanggaran atau kesalahan terhadap aturan penyiaran dalam program sebelum ditayangkan. 

Saat sesi tanyajawab, sejumlah peserta mengeluhkan tayangan adanya program untuk anak-anak yang masih terdapat unsur kekerasan. Mereka meminta KPI menindak tayangan tersebut karena tidak layak buat anak-anak. Red

 

Detail
Dilihat: 6613

Yogyakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus proaktif mengawasi program dakwah di televisi agar lebih berkualitas dan mengurangi komodifikasi agama, kata peneliti Indonesian Consortium for Religious Studies Dicky Sofjan.

"Program dakwah di televisi yang kian menjamur saat ini memberi dampak pada pendangkalan terhadap ajaran agama," katanya pada seminar 'Agama dan Televisi di Indonesia', di Yogyakarta, Rabu (9/10).

Bahkan, menurut dia, program acara tersebut dinilai melakukan upaya komersialisasi agama, karena seorang dai dan daiyah dimanfaatkan untuk mempromosikan produk industri.

Ia mengatakan acara dakwahtainment dilihat dari sisi konten terdapat permasalahan norma dan etika karena isu agama yang diangkat itu tidak mengena pada kebutuhan umat.

"Selain itu, juga tidak mengena pada permasalahan objektif terhadap persoalan kemiskinan dan kebodohan. Program acara tersebut lebih banyak tontonan daripada tuntunan," katanya.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad mengatakan, acara dakwahtainment di televisi saat ini lebih banyak memasukkan unsur komedi, bukan pada unsur agama. Hal itu menimbulkan bias.

Menurut dia, selama bulan puasa atau Ramadhan 2013, enam program acara pada empat stasiun televisi telah diberi peringataan oleh KPI.

"Peringatan itu diberikan KPI karena program acara Ramadhan yang ditayangkan empat stasiun televisi tersebut dianggap mengganggu kekhusyukan umat Islam melaksanakan ibadah Ramadhan," katanya.(BeritaSatu.com) 

  1. Ketua Komisi I DPR RI Tinjau Pemantauan Langsung KPI Pusat
  2. KPI Pusat Undang Sejumlah Pihak Bahas Tayangan Program Tarung Bebas
  3. Task Force Penyiaran Pemilu 2014 Agendakan Sosialisasi Secepatnya
  4. Pendaftaran Anugerah KPI 2013 untuk Program Siaran Terbaik dan Berkualitas Dibuka

Halaman 626 dari 676

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.