Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Agustus 2020

Dilihat: 3897

Jakarta -- Pertarungan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi Covid-19 besar kemungkinan akan lebih banyak berlangsung di media terutama media mainstream, TV dan Radio. Hal ini disebabkan TV dan Radio masih menjadi media yang kebenaran informasinya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus dipercaya publik. 

Siaran tentang Pilkada yang aman akan Covid-19 melalui TV dan Radio dinilai dapat mendongkrak angka partisipasi pemilih untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara) yang dikhawatirkan menurun akibat khawatir terhadap virus mematikan ini. Kualitas pemilihan kepala daerah sangat bergantung dari tingginya partisipasi pemilih. 

Pendapat tersebut mengemuka pada saat pelatihan praktis secara daring yang diselenggarakan Indonesian Broadcasting Foundation (IBF) bersama Nurani Istitute Indonesia dengan tema “Sukses Pemasaran Politik dalam Pilkada 2020”, Sabtu (22/8/2020).

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, yang menjadi salah satu narasumber pelatihan mengatakan, suksesnya penyelenggaran Pilkada 2020 sangat bergantung dari massifnya informasi dan sosialisasi soal Pilkada yang aman saat pandemi ke masyarakat. Dan, fungsi ini dapat dilakukan media penyiaran. 

“Kita dapat mengambil contoh dari kesuksesan pemilihan umum di Korea Selatan di saat pandemi. Angka partisipasi pemilih di Korea Selatan tetap tinggi karena mereka berhasil mengendalikan kurva penyebaran covid sebelum Pemilu dan berhasil mensosialisasikan rasa aman saat melakukan pencoblosan lewat media,” kata Agung.

Berdasarkan data yang diperoleh Agung dari berbagai sumber, dari 18 negara yang melaksanakan pemilu di saat pandemi, sebanyak 16 negara mengalami penurunan partisipasi pemilih karena gagal mensosialisasikan rasa aman saat melakukan pencoblosan. Angka partisipasi pemilih di Perancis menurun dari 63.6% menjadi 44.7%. Kemudian Australia dari yang sebelumnya 83% menjadi 77%. Lalu, Iran dari sebelumnya 60.09% menjadi 42.32% dan Mali dari 42.7% menjadi 7.5%. 

Lepas dari kesuksesan Korsel meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, Agung menilai peran media penyiaran sangat tepat dan efektif untuk melakukan edukasi soal Pilkada di tengah pandemi ketimbang oleh media baru seperti youtube. Selain jangkauannya yang luas, keberadaan TV dan radio telah dipayungi hukum serta etika siaran yang hal ini belum ada di media baru. “Selain itu, orang lebih percaya dengan TV dan radio ketimbang youtube,” tambah Agung.

Selain sosialisasi, kata Agung, upaya lain untuk menggenjot angka partisipasi pemilih dengan meningkatkan porsi kampanye positif oleh peserta di media penyiaran. Namun usaha ini harus diikuti dengan penyamarataan kesempatan untuk tampil. “Media harus memberi waktu yang sama dan proporsional untuk semua peserta. Tidak boleh ada pembedaan kesempatan,” ujarnya. 

Menurut Agung, penyelenggara Pilkada maupun peserta dapat memanfaatkan seluruh media penyiaran, TV dan radio, lokal maupun jaringan untuk sosialisasi, kampanye maupun iklan. “Kemungkinan waktu kampanye di media penyiaran akan diperpanjang dari yang sebelumnya hanya 14 hari. Mudah-mudahan perpanjangan ini akan meningkatkan angka partisipan sekaligus menguntungkan finansial lembaga penyiaran,” ungkapnya. 

Sementara itu, di waktu yang sama, Direktur Utama Metro TV, Don Bosco Selamun, menyatakan sepakat jika media mainstream masih lebih dipercaya ketimbang media baru. Hal ini tidak lepas dari kegaduhan atau maraknya info hoax di media baru. 

“Selain juga efektif, media penyiaran itu terikat dengan etika. Hal ini juga dapat dilihat dari share yang tinggi meskipun dari pemasukan iklan tidak naik karena ekonomi saat pandemi. Ini tanda bahwa masyarakat masih percaya dengan media penyiaran,” kata Don.

Dalam kesempatan itu, Don berharap Pilkada 2020 menghasilkan pimpinan yang berkualitas dan cerdas. “Saya harap masyarakat dapat memilih pemimpin yang bisa bekerja untuk mereka. Hanya dengan begitu bangsa kita akan naik kelas. Mari ikutkan masyarakat untuk cerdas memilih,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Agustus 2020

Dilihat: 7406

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai kampanye para calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang berlangsung pada masa pandemi Covid-19 lebih aman dilakukan di lembaga penyiaran, TV dan Radio. Selain efektif dan efisien, model kampanye melalui media ini sejalan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, dalam acara Jagong Budaya yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, secara daring dengan tema “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020”, Rabu (19/8/2020) malam.

Selain itu, lanjut Nuning, ada empat keuntungan jika menjadikan media penyiaran sebagai medium utama pilkada di masa pandemik. Pertama, informasi bisa diterima dengan cepat dan tepat, yang berbeda dengan model konvensional. Kedua, informasi bisa diterima secara utuh, berimbang dan adil oleh seluruh masyarakat, sehingga bisa menutup ruang bagi terjadinya black campaign yang lazim terjadi pada proses kampanye secara konvensional ataupun melalui platform media sosial. 

“Ketiga adalah daya jangkau dan kepemirsaan yang luas sehingga memudahkan penyelenggara dan peserta pilkada menyampaikan informasi dan gagasan. Adapun yang ke empat, media penyiaran situ elalu diawasi dengan intesitas waktu 24 jam perharinya secara menyeluruh, integral, massif, dan secara langsung oleh KPI dengan juga mengikutsertakan masyarakat,” papar Nuning.

Bahkan, kata  Nuning, kampanye di media penyiaran dapat mendorong angka partisipasi masyarakat dan pembentukan pemilih rasional. Hal ini dimungkinkan berkat kualitas informasi yang ditayangkan secara adil dan berimbang, baik TV maupun radio.  

Dalam kesempatan itu, Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini membahas ketentuan mengenai kampanye dan sosialisasi pilkada 2020 yang menurutnya masih belum adaftif terhadap pademi. “Baru sebatas untuk memperhatikan protokol kesehatan saja,” ujarnya dalam diskusi. 

Nuning mengusulkan perlunya perbaikan terhadap aturan kampanye dan sosialisasi Pilkada 2020. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam kaitan iklan kampanye berdasarkan Pasal 65 UU No 10 tahun 2016 yang di fasilitasi penyelenggara melalui APBD yakni pertama perlu memberikan ruang bagi peserta pemilihan untuk beriklan secara mandiri yang disertai pengaturan dan pembatasan jumlah iklan yang ditayangkan. 

Kedua, masa kampanye di lembaga penyiaran sangat terbatas (14 hari) sebagaimana telah ditentukan di tahapan pilkada, sehingga perlu ditinjau ulang agar bisa dilaksanakan selama masa kampanye. “Debat yang difasilitasi KPUD hanya maksimal 3 kali, sehingga perlu diberikan penambahan frekuensi debat yang diselenggarakan TV atau radio atau pemerintah daerah dengan panduan dari penyelenggara Pemilu,” pinta Nuning.

Aturan kampanye Pilkada 2020 masih menggunakan model lama, termasuk kampanye di media penyiaran. Misalnya debat publik masih diberikan porsi tiga kali adapun penayangan iklan kampanye hanya dibatasi 10 kali selama 14 hari dan itu difasilitasi oleh penyelenggara pemilu melalui APBD. “Jika kerangka pikir new normal digunakan, maka yang paling mungkin untuk proses adaptasi ini adalah memaksimalkan media mainstream, TV-Radio, sebagai sarana pendorong partisipsi publik,” tandas Nuning.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan mekanisme kerja lembaganya dan kerjasama dengan lembaga lain seperti KPI dalam mengawasi jalannya Pilkada 2020. Hal ini, katanya, adalah usaha untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran. “Saya sering mengistilahkan samudera pengawasan dalam kontek pencegahan itu sangat luas. Karena itu, hal ini butuh inovasi, kolaborasi dan kerjasama,” ujarnya seraya memastikan kerjasama dengan KPI berjalan dengan baik.  

Inovasi ini, lanjut Afif, bisa dilakukan dengan menggandeng budaya lokal dan hal ini dinilai efektif. Pasalnya, untuk mengajak orang masyarakat mau ikut memilih lebih mudah dengan bantuan orang yang dipercaya seperti pemuka agama, tokoh masyarakat hingga Ketua RT/RW. 

Dia menerangkan pentingnya tiga faktor yang tidak boleh hilang dalam proses pemilihan kepala daerah yakni penyelenggara, peserta dan pemilih. Menurutnya, ketiganya memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. “Penyelenggara juga harus dipercaya dan jika masyarakat tidak percaya ini akan sangat berbahaya. Karena itu penting melakukan pengawasan terhadap prosesnya,”pintanya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu bidang Pengawasan dan Sosialisasi ini, menyoroti pentingnya penambahan aturan kampanye di media sosial dan media penyiaran. Pasalnya, aturan yang diterapkan dalam Pilkada sekarang masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Padahal, banyak celah yang perlu ditambal untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. “Pengaturan di media sosial dan media penyiaran perlu ditambah,” tegas Afif. ***  

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 Agustus 2020

Dilihat: 5057

Pacitan -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan ancaman hoaks terkait COVID-19 saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Jika tidak disikapi dengan baik hal itu dikhawatirkan berdampak pada penurunan partisipasi pemilih.

"Misalnya ada yang menyebarkan berita bahwa di suatu TPS ada kasus positif. Kira-kira pemilih mana yang berani datang ke situ?" papar Nuning Rodiyah, komisioner KPI Pusat saat bimbingan teknis di Pacitan, Jumat (21/8/2020).

Dikatakan, dewasa ini persebaran hoaks kerap mewarnai momen-momen penting. Salah satunya pemilihan umum. Di era pandemi seperti saat ini peluang terjadinya disinformasi semakin besar. Karenanya semua pihak diimbau bijak menyaring informasi yang tak jelas sumbernya.Masih menurut Nuning, selama ini penyebaran hoaks dominan terjadi pada ranah media sosial.

Di sinilah, lanjut Nuning, media arus utama memiliki peran memberikan pencerahan kepada khalayak.Media massa arus utama berkewajiban menyampaikan informasi secara benar. Dengan begitu masyarakat dapat memperoleh sisi manfaat dari media. Tentu saja tanpa menghilangkan fungsi lain sebagai penyaji hiburan.

"Hasil survey menunjukkan kepercayaan publik terhadap media mainstream masih cukup tinggi," tandasnya. Red dari detik.com

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 19 Agustus 2020

Dilihat: 4773

Jakarta - Penayangan proses interogasi terhadap pelaku kejahatan dalam program siaran patut mendapatkan evaluasi, mengingat dalam Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2012 terdapat ketentuan untuk tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan. Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti, menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Kelompok Terpumpun/ FGD tentang Rekaman Proses Interogasi Kepolisian Pada Program Siaran, yang diselenggarakan di Jakarta, (19/08/2020). 

Pada kesempatan diskusi tersebut Santi menyampaikan catatan pengawasan konten siaran yang dilakukan KPI, terhadap program siaran yang menampilkan tindak kejahatan. “Dari catatan kami, setidaknya ada lima hal yang patut diperhatikan oleh lembaga penyiaran saat menyajikan tayangan terkait tindak kejahatan,” ujarnya. KPI menemui adanya wawancara pengakuan tersangka tindak kekerasan dan/atau kejahatan yang diceritakan secara jelas dan rinci. “Ada juga wawancara dengan pemilihan diksi yang kurang tepat sehingga dinilai tidak pantas untuk ditayangkan,” ungkap Santi. Selain wawancara, KPI juga menemukan tayangan proses interogasi oleh pihak kepolisian kepada tersangka tindak kejahatan pembunuhan,  yang dilakukan di dalam mobil. Ada juga pemberitaan  yang di dalamnya terdapat proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kekerasan dan/atau kejahatan, serta menampilkan  pengulangan tayangan gambar dan suara  yang sama secara bersambung menyatu  proses interogasi kepolisian pada pelaku tindak kekerasan dan/atau kejahatan.

Munculnya pemberitaan tindak kejahatan yang disampaikan secara detil dapat dipahami sebagai upaya memberikan informasi yang utuh kepada publik tentang sebuah tindakan kriminal beserta  modus yang melingkupinya. Namun demikian, menurut Wakil Ketua KPI  Mulyo Hadi Purnomo, lembaga penyiaran sebaiknya juga mempertimbangkan dampak yang diperoleh oleh publik. Ada kekhawatiran pemberitaan tindak  kejahatan ini selain menimbulkan efek kengerian, juga berpotensi ditiru oleh publik. 

Terkait kepentingan publik ini, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriyana sepakat dengan Mulyo. Menurutnya publik berhak mendapat informasi yang akurat dan memiliki dampak yang positif. Untuk itulah jurnalis juga harus mampu mengukur impact positif dan negatif untuk publik dari setiap karya jurnalistik yang dihasilkannya. “Pada tahap ini, tentulah dibutuhkan kompetensi dalam memahami etika jurnalistik,” ujar Yadi. Selain itu Yadi juga mengingatkan bahwa “calling message” dari undang-undang penyiaran saat ini adalah membentuk budaya santun dan bermoral . 

Dalam kesempatan tersebut hadir pula dari Divisi Humas Polri, yang diwakili oleh Komisaris Besar Polisi Sugeng Hadi Sutrisno. Dia memaparkan tentang hak-hak yang dimiliki tersangka dalam pemeriksaan. Dalam proses interogasi, ujar Sugeng, hanya dapat dihadiri oleh tersangka, penyidik, juru bahasa dan penasehat hukum. Peliputan sendiri, ujar Sugeng, masih memungkinkan. Namun dilakukan oleh pihak kepolisian dan bukan untuk konsumsi publik. Sedangkan untuk proses rekonstruksi perkara, boleh diliput oleh media. 

Namun demikian, menurut Yadi, meskipun proses rekonstruksi memang dapat diliput oleh media, jurnalis harus paham adanya tuntutan keberimbangan saat menayangkan. “Harus ada obyektifitas dan proporsional,” ujar Yadi.  Wartawan memang punya hak meliput, namun yang pegang kendali terkait penayangan adalah media yang bersangkutan. 

Senada dengan Yadi, Komisioner KPI Pusat Kelembagaan Hardly Stefano Pariela menyampaikan, tidak semua yang dibolehkan oleh polisi, dapat disampaikan kepada publik. Rekonstruksi perkara memang dibolehkan, tapi yang harus diingat dalam P3 & SPS KPI mengatur bahwa tidak boleh menayangkannya secara rinci, ujarnya.  Yang terpenting dalam pemberitaan kasus kejahatan ini adalah tidak memberikan inspirasi akan ide kejahatan yang serupa, serta tidak menghalangi proses pengadilan pro justitia. (Foto: Agung Rahmadiansyah/ KPI)