Umum

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 12 Jun 2023

Dilihat: 1395

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali melakukan inovasi dalam pengawasan isi siaran. Kali ini, KPI Pusat mengajak KPID seluruh Indonesia untuk berpartisipasi mengembangkan sistem layanan terbaru pengaduan masyarakat. Pengawasan masyarakat merupakan bentuk pengawasan partisipatif yang akan menguatkan tugas fungsi KPI.

Langkah awal pengoptimalan pengawasan dengan menggandeng KPID seluruh Indonesia diawali dengan pertemuan rapat koordinasi daring bertajuk “Membangun Komitmen Bersama Dalam Rangka Optimalisasi Partispasi Masyarakat Dalam Pengawasan Konten Televisi dan Radio Bersama Sahabat Penyiaran “SARAN, “pada Jumat (9/6/2023), yang melibatkan seluruh jajaran Anggota KPI Pusat dan para perwakilan KPID.

Sekretaris KPI Pusat, Umri, menyampaikan pentingnya sistem pengaduan yang akan dibangun. Beragamnya model pengawasan di seluruh KPID menjadikan penyelarasan harus disegerakan. KPI dan KPID hingga saat ini telah banyak menyelenggarakan kegiatan untuk menyadarkan masyarakat dan membentuk simpul masyarakat yang peduli penyiaran. Namun, pengetahuan dan kepedulian masyarakat tidak akan cukup jika tidak dilengkapi saluran pengaduan. 

“Jadi jangan sampai kita sudah melakukan literasi, membentuk forum-forum peduli penyiaran, tapi gaada tempat melapor. Saya kira aplikasi ini adalah tempatnya,” ungkap Umri kepada para Anggota KPI dan KPID. 

Saluran baru yang akan dibentuk berupa aplikasi pengaduan. Aplikasi yang diberi nama “Saran,” akronim dari sahabat penyiaran, diharapkan menjadi tonggak baru dalam memunculkan aduan masyarakat yang lebih aktif dan berkualitas. 

Selaras dengan Umri, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan bahwa aplikasi “Saran” adalah upaya nyata KPI Pusat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Transformasi digital menuntut pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengaduan masyarakat.

“Aduan masyarakat untuk daerah tertentu, akan langsung ditransfer ke yang bersangkutan. Nanti ada notifnya, dan KPID bisa menjadi admin. Jadi, masyarakat bisa mentracking, inilah implementasi transparansi KPI,” ujar Ubaidillah. 

Integrasi, kecepatan, dan efektivitas menjadi kunci hadirnya inovasi “Saran” yang digagas. Namun, Umri, menegaskan bahwa nantinya laporan yang muncul adalah laporan yang berkualitas. Semua akan terdata secara lengkap beserta dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) sehingga dapat dipertanggungjawabkan. KPI tak lupa berkomitmen untuk menjaga privasi dari pelapor dan jaminan keamanan data bagi para pengguna aplikasi kelak. Umri juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait keamanan data dan kependudukan.

“Kita akan diskusi dengan Dukcapil dan BSSN, karena kita harus pastikan bahwa platform yang kita buat aman sistemnya,” tegas Umri.

Tanggapan beragam muncul dari berbagai anggota KPID. Terkait kemampuan tiap-tiap KPID yang beragam, kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan hal lebih rinci lainnya menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Meskipun banyak catatan dari KPID, respon didominasi dengan dukungan terhadap terobosan ini. Terkait catatan dari KPID, Umri menyampaikan bahwa perlu ada komitmen bersama.

“Jadi bapak ibu, KPI Pusat tidak bisa sendiri. Makannya, di tengah keterbatasan, kami meminta komitmen bapak ibu semua. Mari kita bangun ini bersama-sama,” ajak Umri kepada para anggota KPID. 

Umri berharap bahwa platform ini tidak hanya berakhir sebatas memproduksi aplikasi. Sahabat Penyiaran adalah bentuk dari simpul masyarakat yang diharapkan aktif dalam mengawasi dan mengadukan dugaan pelanggaran penyiaran. 

“Jadi ‘Saran’ (Sahabat Penyiaran) ini adalah masyarakat yang sudah teredukasi, mereka adalah simpul yang mewakili kita semua (KPI dan KPID). Kalau kita sendiri, kita masih sangat terbatas,” jelas Umri.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun aplikasi “Saran.”  Komitmen dalam bentuk tanda tangan dilakukan oleh ketua KPI Pusat dan Ketua KPID. Penandatanganan dilakukan secara daring dan berkala. Abidatu Lintang

Detail

Ditulis oleh MR

Ditayangkan: 07 Jun 2023

Dilihat: 4141

Siaran Pers:

Nomor: 05/KPI/HM.02.02/06/2023

Tentang: 

Pemberitaan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika 

di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Menyikapi pemberitaan berbagai media massa mengenai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang diduga terjadi di lingkungan KPI, maka disampaikan bahwa:

1. Tidak benar ada Anggota KPI terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam jenis apa pun yang saat ini ditangani oleh Kepolisian Resort (Polres) Metro Tangerang Kota.

2. Pernah terjadi penyalahgunaan narkotika oleh bekas staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan KPI Pusat dan saat ini yang bersangkutan dalam proses hukum.

3. KPI Pusat berkomitmen melakukan pencegahan terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja. Komitmen KPI tersebut terimplementasi dalam bentuk kerja sama berupa penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada bulan Januari tahun 2023.

Demikian informasi ini disampaikan.

Jakarta, 7 Juni 2023

Siaran Pers ini dikeluarkan oleh KPI Pusat

Narahubung: 

Mauludi Rahman

Sub Koordinator Humas dan Kerja Sama KPI Pusat 

08128511543

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 09 Jun 2023

Dilihat: 2058

Depok – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat membangun iklim penyiaran sehat dengan memperkuat pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan di media penyiaran. Terkait hal ini, Anggota KPI Pusat, Mimah Susanti mengatakan, frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran sewajarnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik dengan dilandasi keseimbangan antara orientasi sosial dan kepentingan bisnis.

“Utamanya, KPI mengedepankan kepentingan publik dari berbagai aspek apa lagi yang berkaitan dengan konten siaran obat itu untuk kebermanfaatan masyarakat luas,” kata Mimah saat menjadi pemateri dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan tema “ Siaran Sehat Melalui Penyaringan Konten Positif di Media Penyiaran dalam Upaya Perlindungan Konsumen,”, Jumat (9/6/2023) di Depok, Jawa Barat.

Merujuk Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 1 dikatakan konten siaran wajib memperhatikan aspek informasi, pendidikan, hiburan untuk pembentukan intelektualitas bangsa, watak, moral, menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengamalkan nilai agama dan budaya Indonesia. 

“Semua pihak memiliki peranan yang vital untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya kerja sama antara KPI dan BPOM yang merupakan bentuk kolaborasi mewujudkan visi misi penyiaran yang berkualitas,” tutur Mimah.

Dia menegaskan komitmen pihaknya dalam upaya pencegahan siaran iklan obat dan makanan yang tidak sesuai dengan kaidah, apalagi tayangan iklan obat dan makanan yang tidak terdaftar di BPOM. Terkait siaran iklan niaga, lanjut Mimah, media penyiaran tidak boleh menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi publik sekaligus wajib mempertimbangkan manfaat dan jam tayang ketika iklan itu akan disiarkan. 

Disebutkan jika Tim Pemantauan KPI mengamati selama 24 jam setiap harinya apa yang terjadi di media penyiaran konvensional. “Dalam siaran iklan, bobot isi iklan tersebut wajib mempertimbangkan proposional kualitas produk dan juga harus disampaikan dengan sebenar-benarnya,” katanya

Di tempat yang sama, Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM, Rustyawati mengatakan, iklan di media penyiaran lokal memiliki kaitan dengan media penyiaran di pusat. Dia menilai masih banyak para produsen obat tradisonal beriklan di media penyiaran karena keefektifannya menyampaikan keakuratan dan fakta dari produk yang akan ditawarkan. “Sering ditemukan iklan obat di media lokal terbukti dari UMKM tradisional masih memanfaatkan radio dalam mempromosikan produknya,” kata Rustyawati.

Rustyawati memandang BPOM memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan iklan di media penyiaran, salah satu faktornya yaitu sulit mendekteksi jam tayang iklan siaran. Selain itu, tidak ada wewenang BPOM untuk memberi teguran kepada rumah produksi iklan obat di daerah. 

Oleh karenanya BPOM berharap KPI Pusat pun Daerah dapat menjadi garda terdepan mensosialisasikan kaidah produksi siaran iklan yang bermanfaat. “Perlunya peningkatan koordinasi dan kerja sama yang bersifat masif antara KPI dan BPOM terkait sosialisasi regulasi penyiaran,” tandasnya. Syahrullah

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Jun 2023

Dilihat: 2002

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan kembali peran lembaga penyiaran khususnya radio dalam menjaga integritas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran ini harus terus dijaga dan dimaksimalkan melalui siaran yang tidak memecah belah persatuan, berbau radikalisme dan juga intoleransi.

“Saya mendapatkan informasi jika paham intoleran dan radikalisme banyak masuk lewat siaran radio. Karena itu, saya titip pesan, agar siaran radio, baik yang di pusat maupun di daerah, agar bisa sejalan dengan kebijakan negara,” kata Anggota KPI Pusat merangkap Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso, saat menerima kunjungan kerja dari Anggota KPID Provinsi Lampung dan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor KPI Pusat, Senin (5/6/2023).

Tulus mengkhawatirkan, laporan yang diterimanya menjadi fenomena yang makin meluas, apalagi pendengar radio sangat lekat dengan historisnya. Ditambah lagi, pengawasan isi siaran radio, terutama di daerah, belum sepenuhnya maksimal atau dipantau secara menyeluruh. 

“Radio masih menjadi alat propaganda. Apalagi pengawasan siarannya agak kurang. Mengenai konten lokal, agar siaran radio menyiarkan konten-konten yang mempunyai nilai kebangsaan dan jauh dari hal-hal yang berbau intoleransi dan radikalisme,” tutur Tulus Santoso dalam dua kesempatan saat menerima kunjungan KPID Lampung dan Sumbar.  

Berdasarkan data di KPI, jumlah radio berizin di tanah air mencapai 2000 lembaga penyiaran. Jumlah ini belum termasuk radio yang tidak memiliki izin atau illegal. Sayangnya, keberadaan radio belum sepenuhnya terpantau pengawasan KPI dan KPID. Karenanya, KPI mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam pengawasan tersebut.

“Besarnya jumlah radio menandakan penetrasi radio masih cukup baik ketimbang media internet. Karenanya, penting sekali memasukkan nilai-nilai baik tersebut dalam siaran radio yaitu yang mengandung visi persatuan dan kesatuan bangsa,” paparnya. 

Dalam Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 2 disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian di pasal 3 dituliskan penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, sejahtera, serta menumbukan industri penyiaran Indonesia.

Poin dalam 2 pasal UU Penyiaran menjadi rujukan bagi lembaga penyiaran agar terhindar dari siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, nilai kebangsaan dan demokrasi. 

Sebagai catatan, pada 2013 lalu, KPI pernah mengeluarkan teguran pada TVRI saat menyiarkan peringatan hari lahir organisasi masyarakat tertentu yang terindikasi bertentangan dengan demokrasi. Selain itu, KPI juga pernah menjatuhkan teguran terhadap pemberitaan yang tidak akurat tentang aksi teror bom di beberapa tempat. Sedangkan di program film, KPI menemukan adanya stigma perilaku teror kepada  agama tertentu pada sebuah film dari luar negeri.

Sementara itu, Anggota KPI Pusat merangkap Koordinator bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa, menyikapi sejumlah keluhan KPID terkait status kelembagaan dan penganggarannya. Menurutnya, sumber masalah dari ini semua karena lampiran dari PP No.18 tahun 2016 yang menyebutkan jika penyiaran tidak lagi menjadi urusan daerah.

“Hampir 93.7% permasalahan KPID Sumatera Barat sama dengan KPID yang lain,” kata Made sekaligus memastikan jika solusi dari persoalan akan terjawab melalui revisi UU Penyiaran.

Mengenai revisi UU Penyiaran, Made menyampaikan berita baik untuk KPID jika hubungan dengan KPI Pusat dibuat hirarki. Model hubungan ini masuk dalam prolegnas dan belum ada perubahan.

“Tahun ini, kami juga membuat antisipasi program berkenaan dengan klasterasisi anggaran KPID, kita akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kominfo RI. Program tersebut akan dimulai Juni. Juli kita berharap bisa segera selesai mengenai klasterisasi anggaran,” papar Made.

Dalam dua pertemuan itu, KPI Pusat mendengarkan aspirasi dari KPID Sumbar dan Lampung terkait dinamika penyiaran daerah serta permasalahan kelembagaan seperti kesulitan penganggaran. Mereka berharap permasalahan yang banyak menimpa KPID ini dapat terselesaikan melalui penetapan UU Penyiaran yang baru. Saat ini, proses revisi UU Penyiaran dalam pembahasan di Komisi I DPR RI. 

“Kami berharap bisa segera terealisasi revisi UU Penyiaran. Undang-undang Penyiaran sudah “jadul” jadi wajar bila harus direvisi,” tegas Anggota KPID Lampung, Sylvia Wulansari. 

Dalam pertemuan secara terpisah dengan KPID Lampung dan Sumbar ikut hadir Anggota KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, Aliyah, Evri Rizqi Monarshi, dan Amin Shabana. ***/Foto: Agung R