Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Desember 2019

Dilihat: 4174

Jakarta -- Peluncuran Buku “Mengawal Demokras: Dinamika Pengawasan Penyiaran Pemilu 2019” Komisi Penyiaran Indonesia, Rabu (4/12/2019) lalu, direspon positif stakeholder penyiaran termasuk pihak penyelenggara Pemilu. Buku tersebut dapat menjadi pembelajaran sekaligus evaluasi bagi penyelenggara Pemilu khususnya dalam membuat aturan yang detail terkait siaran dan iklan kampanye di media penyiaran, apalagi tahun depan akan berlangsung Pemilukada Serentak.

Salah satu yang perlu dikaji ulang oleh penyelengara Pemilu adalah waktu kampanye di media penyiaran. Berdasarkan aturan, peserta Pemilu hanya diberi waktu 21 hari untuk kampanye di media penyiaran. Waktu tersebut dinilai singkat dan cenderung kurang efektif jika arahnya ditujukan untuk pendidikan politik masyarakat. 

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengatakan waktu 21 hari terlalu singkat bagi peserta Pemilu berkampanye di media penyiaran. Padahal masa kampanye pemilu 2019 cukup panjang hingga delapan bulan. “Hal ini justru akan menimbulkan berbagai modus dari peserta pemilu untuk berkampanye dengan tanpa memunculkan  visi, misi, program dan logo partai namun tetap bernada kampanye. Hal ini timbul karena singkatnya waktu kampanye di lembaga penyiaran,” katanya di sela-sela acara dialog usai peluncuran buku. 

Menurut Nuning, dengan memperpanjang waktu kampanye di media penyiaran, upaya meningkatkan elektabilitas pemilih dapat terwujud. Selain itu, rentang waktu tersebut dinilai cukup efektif memberi kesempatan partai politik melakukan pendidikan politik ke publik. “Ke depan, durasi kampanye di media penyiaran harus diperpanjang. Yang diperkecil itu cukup frekuensi iklan perharinya,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Nuning tentang larangan blocking time oleh peserta Pemilu dalam Peraturan KPU. Larangan ini justru mempersulit karena tidak sejalan dengan upaya penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi dan sarana pendidikan politik. Menurutnya, yang perlu diatur adalah batasan berapa kali setiap peserta bisa melakukan blocking time. 

“Ini harus dibuka seluas-luasnya untuk pendidikan politik dan ini akan membuat lembaga penyiaran semakin nyaman menghitung berapa blocking time-nya. Jika sudah dibatasi misalkan sebanyak tiga kali maka tidak akan terjadi dominasi blocking time oleh peseta pemilu.  Pendidikan politik akan dapat dilakukan secara massif dengan pembatasan tadi,” tambahnya seraya berharap hal itu bisa diterapkan saat Pemilukada 2020 yang masa kampanye di media penyiaran hanya dua minggu.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Mochamad Afifuddin, menyatakan sepakat jika waktu kampanye peserta Pemilu di media penyiaran ditambah dengan catatan tidak sepanjang masa kampanye Pemilu 2019. Dia mengusulkan durasi selama tiga bulan untuk peserta Pamilu kampanye di media penyiaran. Durasi yang lama akan memberatkan peserta dari segi pembiayaan dan juga pengawas seperti KPI.   

Dalam kesempatan itu, Afif menegaskan pentingnya kesamaan hak seluruh peserta Pemilu atau partai politik untuk bisa beriklan. Dia juga menyinggung peserta yang memiliki kemampuan dan punya TV untuk tidak bisa semau-maunya beriklan dalam kontestasi politik. Hal ini harusnya dapat dinarasikan dalam aturan berikutnya.

“Aturan kemarin agak berbeda. Ada juga dinamika yang menarik ketika kita bahas Pilkada 2018. Misalnya juga calon kepala daerah yang sudah main sinetron sebelum kampanye main lagi pas masa kampanye. Lalu, calon kepala daerah jadi pembawa azan di daerah. Ini menarik, kita harus memikirkan hal ini agar kesamaan hak para peserta dapat terjamin,” jelas Afif.

Komisioner KPI Pusat Periode 2016-2019, Dewi Setyarini, mengungkapkan adanya perbedaan aturan ketika menyikapi adanya temuan pelanggaran siaran kampanye. Menurutnya, KPI sebagai regulator penyiaran menggunakan semua hal yang masuk dalam kategori penyiaran. “Term itu yang kita pakai dalam keseharian,” katanya. 

Dewi mendorong adanya pembahasan bersama mengenai aturan terkait siaran Pilkada mendatang dengan penyelenggara Pemilu. “Karena ada hal yang berbeda dan berubah. Karena itu, kita harus mengantisipasi agar menghasilkan aturan yang detil,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Desember 2019

Dilihat: 16357

Ismid Hadad saat menerima penghargaan di malam Anugerah KPI 2019, Rabu (5/12/2019)

Jakarta – Tokoh eksponen Angkatan 66, Ismid Hadad, memperoleh penghargaan Pengabdian Seumur Hidup (lifetime achievement) oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam ajang Anugerah KPI 2019, Rabu (4/12/2019). Ismid Hadad dinilai KPI berkontribusi besar pada bidang penyiaran Indonesia baik dari segi pemikiran dan upayanya. 

Ismid pernah menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Pusat. Melalui KAMI, dia menginisiasi berdirinya sejumlah radio yang berlatar perjuangan kala itu seperti Radio Amanat Penderitaan Rakyat dan Radio Arif Rahman Hakim. Berdirinya radio ini memicu munculnya radio-radio baru di sejumlah daerah. 

Setelah muncul banyak radio yang mengakhiri dominasi RRI dan TVRI, Ismid mendirikan Asosiasi Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI). Dia juga didapuk sebagai Ketua Umum PRSSNI untuk pertama kalinya.

“Sejarah dunia siaran pada saat ini hanya ada di RRI dan TVRI. Berkat perjuangan teman-teman yang waktu itu disebut Angkatan 66, telah membongkar monopoli tadi dan kemudian berdirilah Radio Ampera dan Arif Rahman Hakim. Setelah itu, penyiaran berkembang hingga sekarang, siaran tidak hanya ada RRI dan TVRI saja. Banyak berdiri radio di daerah dan juga TV swasta,” kata Ismid usai menerima penghargaan tersebut.

Ismid Hamid juga tercatat sebagai seorang pendiri dan sekaligus Direktur Eksekutif LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) dari tahun 1975 hingga 1980. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Yayasan KEHATI (Yayasan Keanekaragaman Hayati).

Di LP3ES, Ismid memberi perhatian besar pada masalah penyiaran dan jurnalistik. Hal itu dibuktikannya dengan mendirikan Radio Pendidikan Pemuda yang ditujukan bagi pemuda putus sekolah, pengangguran, dan masyarakat yang tinggal di daerah perkampungan kumuh di Jakarta. Ismid juga membuat majalah Prisma, sebuah jurnal pemikiran sosial ekonomi yang fenomenal. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 05 Desember 2019

Dilihat: 7834

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyerahkan buku “Mengawal Demokrasi: Dinamika Pengawasan Penyiaran Pemilu 2019” kepada PerpustakaanNasional. Buku tersebut diserahkan Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Nuning Rodiyah kepada Kepala Pusat Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional, Upriyadi. Penyerahan buku tersebut merupakan penunaian kewajiban KPI sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam. 

Dengan menyerahkan buku ini kepada Perpustakaan Nasional dan juga nantinya kepada Perpustakaan Umum Daerah (Perpumda) DKI Jakarta, Nuning berharap, kiprah kinerja KPI dalam mengawal demokrasi lewat pengawasan penyiaran pemilu 2019 dapat diambil pelajarannya oleh generasi mendatang. Buku ini diharapkan menjadi nara hubung pada sebuah lintasan sejarah bangsa ini. Bagaimana pun juga, kiprah KPI dalam mengawasi penyiaran pemilu merupakan sebuah pengalaman berharga. 

Hal serupa juga disampaikan Mayong Suryo Laksono selaku Komisioner KPI Pusat periode 2016-2019 sekaligus penanggungjawab penulisan buku ini. Mengutip sebuah peribahasa latin, “Verba Volant, Scripta Manent”, ujar Mayong. Kata-kata akan hilang tertiup angin, tapi tulisan itu akan menetap. 

Buku ini tentunya akan menjadi sebuah penghubung lintasan sejarah dari generasi ke generasi. Agar demokrasi di negeri ini menjadi jauh lebih baik dan lebih berkualitas, dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran yang lebih adil dan penuh manfaat. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Desember 2019

Dilihat: 29481

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan apresiasi tertinggi atas hasil karya insan penyiaran di ajang Anugerah KPI 2019. Penghargaan diberikan untuk lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, yang telah menghadirkan program-program siaran berkualitas dan edukatif pada masyarakat.  Berikut nama-nama pemenang Anugerah KPI 2019.

Nama Pemenang Anugerah KPI 2019

Program Anak

Si Bolang: Pewaris Budaya Dayak Deah  (Trans 7) 

Program Animasi

ASJ – Bikin Pesawat Bareng Eyang Habibie (MNC TV) 

Program Drama Seri

Para Pencari Tuhan: Ganti Nasib (SCTV) 

Program Film Televisi

Sinema Wajah Indonesia, Eps. Lubang Tikus (SCTV)

Program Dokumenter

Indonesia Dalam Peristiwa (TV One)

Iklan Layanan Masyarakat (Radio)

Kursi Prioritas (MNC Trijaya FM) 

Iklan Layanan Masyarakat (Televisi)

Stop Hoax (Indosiar) 

Program Siaran Peduli Perempuan

Bicara Indonesia Eps. 5 (Jawa Pos TV)

Program Wisata Budaya (Radio)

Grebeg Suran Baturaden (RRI Purwokerto)

Program Wisata Budaya (Televisi)

Jejak Petualang(Trans 7) 

Program Berita/ Jurnalistik 

Seputar iNews Siang (RCTI)

Program Siaran Peduli Disabilitas

Inspirasi Indonesia – Man Jadda Wajada (TVRI)

Program Talkshow (Berita)

Aiman (Kompas TV) 

Program Talkshow non Berita

Kick Andy (Metro TV) 

Program Siaran Televisi Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal

The Nation (Metro TV)

Program Siaran Radio Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Aku Pulang Padamu Indonesia (RRI Boven Digul)

Nominasi Radio Komunitas Terbaik:

Perkumpulan Radio Komunias Swara Pendidikanp Singkawang (Rapensi) Prov. Kalimantan Barat

Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dan Penghargaan 

Provinsi Jawa Barat

Pengabdian Seumur Hidup 

Ismid Hadad