Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 12 Mei 2023

Dilihat: 4131

Jakarta – Kehadiran sinema elektronik atau sinetron di televisi dinilai belum ramah anak lantaran masih ditemui adanya eksploitasi kekerasan dan juga perundungan (bullying) yang dikhawatirkan memberi efek tiru pada anak-anak dan remaja. Stasiun televisi juga diharapkan memperhatikan durasi kehadiran satu judul sinetron di tengah masyarakat, agar jangan sampai episodenya terlalu panjang. Hal ini disampaikan Evri Rizqi Monarshi, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang kelembagaan dalam acara Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Berjaringan untuk PT Surya Cipta Televisi (SCTV), di kantor KPI Pusat, (12/5). 

Selain mengevaluasi konten sinetron, pada kesempatan itu Evri meminta agar SCTV dapat kembali mengksplorasi kekayaan budaya negeri ini lewat konten program siaran film dan televisi (FTV). Beberapa tahun lalu ungkapnya, konten FTV di SCTV cukup variatif dengan cerita berlatarkan dinamika masyarakat dan budaya di beberapa daerah. “Saya berharap, SCTV dapat memproduksi lagi FTV dengan konten serupa, sehingga publik juga dapat menikmati aneka ragam budaya sekaligus menguatkan keberagaman konten siaran,” ujarnya. 

Senada dengan Evri, catatan tentang kualitas sinetron disampaikan oleh Aliyah selaku anggota KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran. “Kalau bisa, produksi sinetron memperhatikan betul bagaimana tata krama dihadirkan dalam keseharian anak-anak dan remaja, termasuk bagaimana sopan santun kepada orang tua. Karena kita berharap televisi turut memberi tayangan yang edukatif yang dapat dijadikan panutan,” ujarnya.  Selain konten sinetron, Aliyah juga menyampaikan mengingatkan tentang penggunaan bahasa isyarat dalam program berita dengan memperhatikan keterwakilan asosiasi penyedia juru bahasa isyarat. 

Dalam Evaluasi Tahunan untuk kinerja penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan SCTV sepanjang  tahun 2022, didapati penurunan jumlah sanksi jika dibanding tahun 2021.  Pada tahun ini SCTV mandapatkan 3 teguran tertulis. Sedangkan di tahun 2021 SCTV menerima 4 teguran tertulis dan 1 teguran tertulis kedua. Adapun untuk apresiasi, di tahun 2022 SCTV berhasil meraih 3 penghargaan dan 8 nominasi. Apresiasi ini lebih baik dari tahun 2021 yang memperoleh 2 penghargaan dan 5 nominasi.  Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat mengatakan, dengan capaian di tahun 2022 ini, dapat dikatakan ada tren yang membaik atas kinerja SCTV. Selain memaparkan akumulasi sanksi dan apresiasi sepanjang 2022, Tulus juga mengungkap  terdapat 25 dugaan pelanggaran yang dilakukan SCTV berdasarkan aduan publik yang disampaikan kepada KPI. 

Terkait sinetron ini, evaluasi secara khusus disampaikan Amin Shabana selaku anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan. Menurut Amin, dari penyelenggaraan riset terhadap kualitas program siaran televisi yang berlangsung selama delapan tahun, kategori sinetron dan infotainment masih belum mencapai angka indeks yang berkualitas. Menurut Amin, indikator yang dinilai kurang oleh para responden riset adalah tingkat akurasi, prinsip keadilan dan keberimbangan, kepentingan publik dan juga perlindungan atas kepentingan anak. “Meskipun secara realita dua program ini yang memiliki rating tinggi, kami berhadap komitmen dari SCTV untuk melakukan perbaikan atas program sinetron dan infotainment,” ujar Amin yang juga penanggungjawab kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Rencananya, KPI sendiri akan mengundang rumah-rumah produksi dari program sinetron dan infotainment untuk ikut mendiskusikan kualitas dua program ini secara serius. “Agar jangan sampai selama satu dekade, kualitas sinetron kita begitu-begitu saja,” harapnya.

Catatan yang juga disampaikan KPI Pusat pada SCTV adalah penayangan program siaran lokal sebagai implementasi terselenggaranya sistem stasiun jaringan (SSJ). Menurut M. Hasrul Hasan sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), KPI mendapati satu daerah yang belum memenuhi ketentuan 10% program siaran lokal dan penggunaan bahasa daerah untuk program siaran lokal dari SCTV masih sangat minim. Sedangkan untuk sebaran kategori, program siaran lokal SCTV terdiri atas wisata budaya, berita dan religi. Terkait siaran religi, Hasrul berharap, SCTV tidak lagi memasukkan adzan Maghrib dan Subuh sebagai program siaran lokal. “Ada baiknya untuk program religi, SCTV melakukan kerja sama degan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah untuk memperkaya konten lokal,” ujarnya.  

Turut hadir dalam Evaluasi Tahunan ini, Direktur SCM Group Harsiwi Ahmad yang didampingi Gilang Iskandar, (Corporate Secretary SCM) dan Banardi Rachmad  (Deputy Director Programming SCTV). Menanggapi evaluasi yang disampaikan KPI, Harsiwi berkata pihaknya akan meningkatkan kualitas siaran agar SCTV di tahun depan tidak lagi pelanggaran. Terkiat catatan terhadap program sinetron, Harsiwi mengakui hal tersebut sebagai tantangan yang cukup besar, apalagi sinetron adalah program yang disukai oleh sebagian besar penonton. Dirinya juga menyampaikan, kondisi saat ini yang membuat televisi harus bekerja lebih keras dalam menghadapi persaingan konten dengan media Over The Top (OTT). “Harus diperhatikan juga di OTT, banyak konten yang dilarang di televisi tapi ada semua di OTT,” ujarnya. Menurut Harsiwi, ini juga menjadi masalah bagi televisi yang berkarya dengan banyak aturan, sementara di OTT tidak ada aturannya.  

Sementara itu menurut Banardi Rachman, sinetron dirasa bagai menanggung dosa masa lalu yang luar biasa. DI masa lalu, adegan mengubur orang hidup-hidup bisa muncul di sinetron dan dirasa sebagai seuatu hal yang wajar. Sementara sekarang, sudah ada pergerakan ke arah yang lebih baik, namun persepsi masyarakat atas sinetron di masa lalu tetap ada, ujar Banar. Keinginan kita sebenarnya, televisi dapat menghadirkan PPT (Para Pencari Tuhan) setiap hari. Namun menghadirkan konten berkualitas itu memang tidak mudah, tambahnya. Dia juga berpendapat sinetron di televisi tidak dapat dihilangkan karena sudah ada pola kepemirsaan yang sudah nyaman dengan kehadiran sinetron. “Kalau sinetron gak ada, maka daya tarik televisi juga hilang,”ungkapnya. 

Di sisi lain, Banar juga setuju aksi perundungan atau bullying di televisi harus diperhatian. Namun menurutnya edukasi ke publik tentang perundungan bukan sama sekali tidak menampilkan, melainkan membuat koridor yang benar tentang dampak perundungan. Sedangkan terkait usulan agar menghadirkan lokalitas pada sinetron, Banar menyampaikan ongkos produksinya jauh lebih tinggi. Di samping itu, sinetron dengan muatan lokal tidak dihitung KPI sebagai konten lokal, ujarnya. 

Usai penandatanganan berita acara Evaluasi Tahunan 2022 untuk SCTV, KPI menyampaikan empat buah buku berdasarkan empat kategori indeks kualitas program siaran televisi.. Empat buku tersebut adalah Religiousitas Dari Layar Kaca, Potret Program Siaran Wisata Budaya di Indonesia, Perbincangan Bermakna di Layar Kaca, dan Potret Kualitas Program Berita di Televisi Indonesia. Keempat buku ini diterbitkan oleh KPI sebagai gambaran kualitas pada masing-masing program siaran yang diteliti melalui program riset KPI selama delapan tahun. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 Mei 2023

Dilihat: 3723

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan Evaluasi Tahunan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan selama medio tayang antara Januari hingga Desember 2022. Evaluasi tahunan terhadap TV ini bagian dari komitmen yang diminta Komisi I DPR kepada KPI Pusat dalam menjalankan fungsi pengawasan siaran secara menyeluruh berlandaskan UU Penyiaran tahun 2002. Kegiatan evaluasi tahunan TV ini akan dilakukan KPI dalam beberapa hari ke depan.    

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, saat membuka kegiatan evaluasi tahunan terhadap PT Lativi Media Karya atau TvOne mengatakan, penilaian terhadap TV berjaringan meliputi pada pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ), kepatuhan pada aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), perolehan penghargaan dan sanksi.  

“Evaluasi ini penting untuk jadi ruang komunikasi kami kepada para mitra antara lain Komisi I DPR, Pemerintah, Pengiklan dan lainnya agar TvOne sesuai aturan,” katanya kepada jajaran Direksi TV One dalam sambutan membuka kegiatan tersebut.

Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P). Muhammad Hasrul Hasan, langsung menyampaikan hasil penilaian KPI terhadap TV One terkait pelaksanaan sistem stasiun jarring di daerah. 

Berdasarkan catatan dan Kepmen 62 tahun 2018, TvOne memiliki anak jaringan di 21 Provinsi. Namun secara fakta sekarang, TvOne sudah memilikinya di 34 Provinsi. Dari ke 34 daerah, KPI masih menemukan adanya jaringan daerah TvOne yang belum sepenuhnya memenuhi durasi 10% siaran lokal. Rata-rata setiap bulan terdapat 4 hingga 5 daerah yang belum memenuhi aspek tersebut. “Hanya 27 yang alokasinya sudah 10%,” ujarnya.

Hal yang sama ditemukan dalam aspek penyediaan siaran lokal di waktu produktif atau prime time. Angkanya tidak jauh berbeda dengan nilai aspek alokasi 10% pelaksanaan siaran lokal. Dalam kaitan ini, Hasrul menyoroti penggunaan bahasa dalam siaran lokal yang justru lebih didominasi bahasa nasional. “Soal bahasa masih rata-rata menggunakan bahasa nasional,” katanya.

Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso, menyampaikan rekap sanksi dan apresiasi yang diperoleh TvOne selama kurun Januari hingga Desember 2022. Sanksi yang diperoleh TvOne selama 2022 mencapai 10 dengan rincian 8 teguran tertulis pertama dan 2 teguran tertulis kedua.

Catatan apresiasi TvOne mendapatkan 2 (dua) penghargaan dan 11 (sebelas) nominasi. Penghargaan yang diperoleh tvOne sebanyak 1 (satu) dalam Anugerah KPI dan 1 (satu) di Anugerah Syiar Ramadan (ASR). Adapun nominasi yang diperoleh terdiri dari 5 (lima) pada Anugerah KPI dan 6 (enam) dalam Anugerah Syiar Ramadan. 

Dalam kesempatan itu, Tulus mengingatkan seluruh lembaha penyiaran, khususnya TvOne dan ANTV tentang penyiaran Pemilu 2024 di lembaga penyiaran. Disampaikan jika tahapan kampanye belum mulai, tapi tahapan Pemilu sudah. Lembaga penyiaran harus menyikapi secara hati-hati menyangkut sosialisasi, iklan dan tayangan politik lainnya.

“Tolong diberikan perhatian, karena sudah ada undang-undangnya, meski ini terkait kepemiluan,” pintanya. 

Tulus memahami perihal nilai komersil yang diharapkan lembaga penyiaran dari pelaksanaan Pemilu. Dia sangat menekankan perhatian lembaga penyiaran terhadap aturan yang berlaku. 

“Sekali lagi tolong diperhatikan oleh lembaga penyiaran, selain soal keberimbangan bagi peserta pemilu. Kalau soal ruang, pasti dibuka selebar-lebarnya oleh lembaga penyiaran. Tapi tentu tidak semuanya punya kemampuan. Di lain pihak ada aturan dari penyelenggara pemilu,” jelasnya. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, meminta TvOne mengedepankan kreatifitas dan produktifitas tayangan religi. Pasalnya, masih banyak peluang untuk mengembangkan isi tayangan ini. 

“Masih banyak kreatifitas yang bisa dilakukan. Dakwah yang baik untuk kaitan dengan Pemilu. Kerjsaama dengan MUI di daerah. KPID sudah melakukan hal yang sama, kaitannya dengan tayangan Pemilu tahun depan,” katanya. 

Sementara itu, Anggota KPI Pusat, Mimah Susanti, menyoroti banyak penggunaan video amatir dalam berita TvOne. Selain itu, aspek kehati-hatian lembaga penyiaran dalam menghadirkan narasumber. “Kredibilitas narasumber yang dihadirkan, karena ada pengaduan masyarakat yang akhirnya TV perlu hak jawab atau koreksi. Semoga ke depan dalam konteks penyelengaraan penyiaran semakin baik,” pintanya.  

Adapun Anggota KPI Pusat, Amin Shabana, menyampaikan catatan hasil indek kualitas KPI terhadap tayangan jurnalistik di TvOne. Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti kurang perhatiannya TvOne terhadap hak privasi, prinsip praduga tak bersalah dan isu gender. 

“Pada program religi, ada satu indikator yang dianggap sedikit masalah yakni kurangnya memperhatikan etika hubungan antar umat beragama. Ada potensi melanggar kerukunan umat berragama,” tuturnya. 

Dalam evaluasi tersebut, turut hadir Anggota KPI Pusat, Aliyah, I Made Sunarsa, dan Evri Rizqi Monarshi. Usai evaluasi, perwakilan TvOne diminta untuk menandatangani hasil evaluasi berikut catatan yang perlu jadi perhatian dan diperbaiki. ***/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 12 Mei 2023

Dilihat: 2326

Jakarta - Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Berjaringan dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam rangka mengukur kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran. Dalam evaluasi tahunan 2022, penilaian dilakukan pada program siaran yang hadir di bulan Januari hingga Desember 2022, mencakup sanksi, apresiasi dan pelaksanaan siaran lokal pada stasiun anak jaringan. Hal ini disampaikan Ketua KPI Pusat Ubaidillah saat membuka Evaluasi Tahunan untuk PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang dikenal dengan nama udara ANTV, di kantor KPI Pusat, (11/5). 

Dikatakan Ubaidillah, hasil evaluasi tahunan ini sebagai ruang komunikasi dengan Komisi I DPR RI dan mitra KPI lainnya terkait kualitas program siaran di televisi, khususnya ANTV. Harapannya, lewat evaluasi tahunan ini, lembaga penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran sebagaimana yang menjadi arah dan tujuan terselenggaranya penyiaran dalam undang-undang. 

Evaluasi terhadap kinerja ANTV di tahun 2022 disampaikan Tulus Santoso, selaku Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Dalam catatan yang dihimpun KPI, dugaan pelanggaran bagi ANTV didominasi pada ketentuan terhadap perlindungan anak dan remaja. “Dugaan pelanggaran atas ketentuan ini mencapai 40%,” ujar Tulus. Selanjutnya adalah dugaan atas pelanggaran norma kesopanan, yang mencapai 19%. 

Sepanjang tahun 2022 ANTV mendapatkan 4 buah sanksi yang terdiri atas tiga teguran tertulis dan satu teguran tertulis kedua. Adapun untuk penghargaan, di tahun 2022 ANTV hanya menerima tiga nominasi yang didapat dari Anugerah KPI dan Anugerah Penyiaran Ramah Anak. “Tidak ada penghargaan tahun ini untuk ANTV,” ungkap Tulus. 

Evaluasi Tahunan juga memaparkan kinerja televisi dalam mengimplementasi sistem stasiun jaringan (SSJ). Evaluasi SSJ ini dipaparkan oleh Muhammad Hasrul Hasan selaku Komisioner KPI Pusat Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran. Dikatakan Hasrul, pada bulan Januari hingga Juni 2022, ANTV tidak menyiarkan program lokal di 34 stasiun anak jaringan. Sebagai catatan, undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mewajibkan lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi yang melakukan siaran berjaringan untuk menyiarkan program lokal dengan durasi minimal sepuluh persen dari keseluruhan waktu siar selama satu hari. 

Dalam catatan KPI terkait siaran lokal, untuk alokasi waktu siaran di waktu produktif, belum semua stasiun anak jaringan ANTV memenuhi kewajiban tersebut. Setidaknya, baru 10 hingga 12 stasiun anak jaringan saja yang sudah memenuhi, sedangkan sisanya masih belum terpenuhi.  “Hal yang sama juga ditemui untuk penggunaan bahasa daerah, masih banyak yang tidak memenuhi ketentuan,” ungkap Hasrul. Sedangkan untuk sebaran kategori program siaran lokal dari ANTV, didominasi oleh program religi, variety show, talkshow dan informasi. 

Masih merujuk dari undang-undang yang sama, KPI mengingatkan aturan pembatasan program siaran asing di televisi maksimal 30%. Dari perhitungan KPI atas program siaran asing ini, didapati jumlah program asing yang disiarkan ANTV melebihi ketentuan undang-undang. “Program siaran asing di ANTV mencapai 52%,” ungkap Ubaidillah. Ini berarti, proporsi siaran asing di ANTV lebih banyak daripada program siaran lokal, atau dalam negeri. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, I Made Sunarsa (koordinator), Evri Rizqi Monarshi, Mimah Susanti, Amin Shabana, dan Aliyah selaku Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran. Sedangkan dari jajaran ANTV, hadir Pemimpin Redaksi ANTV Reva Deddy Utama yang turut didampingi Kiki Zulkarnain selaku Chief Program & Communication Officer ANTV, Yusuf Ibrahim selaku Wakil Pimpinan Redaksi ANTV, dan Manuntun Sibuea selaku Manajer Transmisi ANTV. 

Menanggapi evaluasi yang disampaikan oleh KPI, Reva Deddy Utama selaku pimpinan ANTV akan melakukan perbaikan kualitas. Reva juga memaparkan beberapa usaha yang dilakukan jajarannya dalam menindaklanjuti aspirasi publik terkait siaran di ANTV. Sedangkan terkait evaluasi program siaran lokal, Reva mengakui menemui hambatan dalam menyiarkan program lokal sebagai akibat migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital.

Dalam kesempatan evaluasi ini KPI menyampaikan rekomendasi agar ANTV menyiarkan program Pemilu 2024 dengan memperhatikan asas proporsionalitas, netralitas dan keadilan agar upaya edukasi politik kepada khalayak  tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ANTV juga diminta menyediakan juru bahasa isyarat dalam program siaran dan memperhatikan keterwakilan asosiasi penyedia juru bahasa isyarat. Terakhir, memperhatikan program siaran berdasarkan hasil Indeks Kualitas Program Siaran ANTV tahun 2022, pada kategori program anak, sinetron dan berita.

Evaluasi Tahunan dilaksanakan dengan landasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah Pasal 72 PERPPU Nomor 2002 tentang Cipta Kerja, Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, PKPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Keputusan KPI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta. (Foto: KPI Pusat/ Agung R) 

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 11 Mei 2023

Dilihat: 1357

Banjarbaru -- Analog Switch Off (ASO) diyakini membawa manfaat dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang akan mengambil potensi manfaat tersebut adalah insan daerah. ASO yang sedang diterapkan di Indonesia melibatkan berbagai elemen masyarakat khususnya ekonomi kreatif. Manfaat ASO merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.

Anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan, Evri Rizqi Monarshi, menyampaikan gagasan tersebut dalam kesempatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan (Kalsel). Acara tersebut diselenggarakan di Kota Banjarbaru Selasa, (9/5/2023). Evri mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi mengenai dinamika ASO di Kalsel.

Evri menilai ASO akan berlangsung dengan optimal. Lembaga penyiaran memiliki pemirsa khusus dengan pendekatan kearifan lokal. Sehingga televisi lokal lebih efektif menggapai pemirsanya. “ASO akan menguntungkan lembaga penyiaran lokal karena mereka memiliki tempat di hati penggemarnya,” jelas Evri. 

KPI sebagai lembaga pembuat regulasi penyiaran turut mendukung konten siaran berdasarkan kearifan lokal. Melalui Standar Program Siaran (SPS), lembaga penyiaran diwajibkan memberikan jatah 10% bagi konten lokal untuk ditayangkan di waktu prime time. 

Konten lokal dalam produksinya melibatkan berbagai pihak. Pelibatan pelaku budaya sebagai bentuk kearifan lokal akan menggerakkan wisata dan ekonomi kreatif daerah. Kegiatan yang disertai dengan penyiaran akan menambah nilai ekonominya. Masyarakat lokal menjadi kunci penting dalam penyiaran digital berbasis kearifan budaya.

“Bayangkan ketika proses produksi konten siaran melibatkan banyak masyarakat, ada nilai ekonomi yang bertambah dari tiap kegiatan,” ujar Evri. 

ASO yang mengutamakan kualitas siaran yang bersih, jernih, canggih, menjanjikan masyarakat untuk mendapatkan hak informasi yang maksimal. Penerimaan masyarakat terhadap ASO yang mulai mengalami tren positif harus dibarengi dengan peningkatan konten lokal di dalamnya. Lembaga penyiaran lokal diharapkan memunculkan hal baru dalam mengemas konten lokal.

“Konten lokal harapannya tidak sekedar memenuhi regulasi, namun lembaga penyiaran lokal harus tertantang untuk lebih kreatif dan inovatif,” tambah Evri.

Berbagai kendala ASO dan masih adanya lembaga penyiaran yang masih belum banyak lembaga penyiaran yang menjadikan lokal menjadi program utama, menjadi tantangan dalam pelaksanaan ASO. KPI sebagai pengawas penyiaran di Indonesia dapat mengutamakan berbagai langkah strategis.

“KPI memiliki banyak peran dalam pelaksanaan ASO. Dari segi regulasi, KPI terus mengkaji ulang dan memperbarui P3SPS dan mengawasi isi siaran secara real time. Selain itu, KPI juga melakukan edukasi pada masyarakat melalui literasi,” tutup Evri. Abidatu Lintang/Foto: Agung R