Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Jun 2024

Dilihat: 262

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan ke 51 dengan tema “Internalisasi Pancasila dalam Isi Siaran”, Rabu (5/6/2024) hingga Jumat (7/6/2024). Melalui tema ini diharapkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ideologis UU (Undang-Undang) No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta P3SPS KPI dapat terwujud dan mencakupi seluruh aspek penyiaran.

Anggota KPI Pusat sekaligus Kepala Sekolah P3SPS, Tulus Santoso, dalam laporannya di awal kegiatan mengatakan, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam siaran itu sangat penting dan diperlukan. Nilai ini merupakan perwujudan dari jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya. “Kita harus menginternalisasi nilai-nilai ini dalam semua aspek siaran kita,” katanya. 

Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, lanjut Tulus, perlunya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan penyiaran yang berlaku. Menurutnya, pedoman penyiaran yang dibuat KPI sebagian besar merupakan nilai-nilai dasar dari negara ini. 

“Kepatuhan ini dengan cara menjaga etika, norma serta adab yang semuanya ada dalam Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS KPI. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan kita,” ujar Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat di depan puluhan peserta Sekolah P3SPS yang berasal dari kalangan media penyiaran, rumah produksi, KPID, mahasiswa, masyarakat umum dan internal KPI Pusat.  

Dalam kesempatan ini, Tulus juga menegaskan posisi KPI yang mendukung sepenuhnya kemerdekaan pers di tanah air. Menurut dia, KPI tidak pernah ada niat untuk menyentuh aspek keutuhan dari demokrasi. 

“Sejatinya tidak ingin ada aspek demokrasi yang ingin diberangus. Kita sangat membuka ruang kebebasan,” ungkapnya.

Di akhir laporannya, Tulus menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam penyiaran. Karena itu, ujarnya, persoalan keberimbangan dan isu-isu kaum marginal harus jadi perhatian utama insan-insan penyiaran.    

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, sebelum membuka sekolah ini, menyampaikan maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini yakni dalam rangka membuka ruang implementasi dan regulasi di KPI. Harapannya agar lembaga penyiaran dan seluruh kelompok masyarakat bisa memahami regiulasi yang ada.

“Ini juga dalam upaya peningkatan SDM yang unggul di dunia penyiaran. Nantinya materi yang ada di dalam sekolah P3SPS ini akan bisa diimplementasikan di dunia penyiaran, di tempat masing-masing beraktivitas sehari-harinya,” katanya. 

Selain itu, pembelajaran yang diperoleh dari Sekolah P3SPS akan mempertebal wawasan mahasiswa dan masyarakat sehinga bisa menjadikan ini sebagai acuan dalam melihat tayangan dalam isi siaran. “Masyarakat jadi bisa ikut melihat dan mengawasi jalannya penyiaran yang ada,” ujar Ubaidillah. 

Terkait dinamika media yang terjadi saat ini, Ketua KPI Pusat menyoroti pentingnya keadilan dalam berusaha dan pengawasan untuk semua media termasuk media baru. “Ketika ada pelanggaran yang dilakukan media penyiaran, harusnya media lain juga ada pengawasan. Sehingga adanya keadilan dalam pengawasan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Ubaidillah mengingatkan akan berlangsungnya agenda politik pemilihan kepala daerah secara serentak dalam waktu dekat. Terkait hal ini, KPI berencana akan berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan pemantauan pilkada di masing-masing daerah. “Kita juga membuat PKPI kepemiluan. Semangatnya bukan untuk mengekang media dalam melakukan pemberitaan, namun sebagai bagian dari pencerdasan kepemirsaan,” tandasnya.

Mewakili Anggota DPR RI Utut Adianto, Tenaga Ahli Komisi I DPR RI, Riyanto Wujarso, mengatakan Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang harus kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk media penyiaran. Menurutnya, pentingnya nilai ini diterapkan karena media memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik. 

“Setiap gambar suara memiliki dampak tentang cara berpikir masyarakat maka ketika kita dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat maka dapat lebih beradab, toleran, dan bersatu,” tuturnya secara daring. 

Riyanto memaparkan strategi bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Salah satunya dengan memberikan pelatihan tentang nilai-nilai ini dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan termasuk dalam dunia penyiaran. 

“Lalu kolaborasi dengan berbagai pihak seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi media, pemerintah, ormas dan akademisi untuk bersama-sama mengembangkan konten yang berkualitas dan mencerminkan Pancasila. Kampanye publik kepada masyarakat untuk menekankan nilai-nilai Pancasila baik online ataupun offline,” ucap Riyanto. ***/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 05 Jun 2024

Dilihat: 345

Bekasi - Aspek keberimbangan dalam program berita di televisi, masih menjadi sorotan dalam Focus Group of Discussion (FGD) kategori program berita yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV), (1/6). Hal ini dikarenakan aspek keberimbangan tersebut masih mendapatkan angka indeks di bawah standar berkualitas. Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Evri Rizqi Monarshi menyampaikan, atas data ini ada pertanyaan apakah relasi kuasa masih sangat kuat di media, terutama pada televisi yang mengambil genre berita. Khususnya jika dikaitkan dengan pesta demokrasi yang baru saja berlangsung dengan dinamika yang luar biasa di tengah masyarakat.

“Pertanyaan yang juga muncul adalah, seberapa aktual program berita ini tersaji di layar kaca, pasca Pilpres dan Pilkada nanti,” ujar Evri. Dirinya berharap, aktualitas dan keakuratan berita tetap terjaga saat Pilkada nanti, sehingga publik di daerah tetap dapat terlayani dengan informasi yang sesuai kebutuhan untuk memilih kepala daerah ke depan. Disampaikan juga oleh Evri, catatan pada program berita ini akan disampaikan dalam Evaluasi Tahunan yang dilakukan KPI kepada televisi swasta yang bersiaran jaringan. 

Pada kategori program berita ini, pengendali lapangan yang hadir memimpin FGD adalah Alem Pebri Soni selaku akademisi dari Universitas Hasanuddin. Diskusi ini mengikutsertakan dua belas informan ahli yang hadir secara daring dari dua belas perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pada kesempatan itu, informan ahli dari Universitas Padjajaran Aceng Abdullah mengungkap, ada stasiun televisi yang awalnya dipandang hanya sebelah mata untuk produksi program berita. Namun setelah ditelaah lebih jauh, ujar Aceng, ternyata berita-berita yang dihadirkan sangat berkualitas dan juga eksklusif. 

Informan ahli lainnya menyoroti penggunaan footage dari media sosial sebagai konten berita di televisi. Aliyah dari Universitas Tanjung Pura menegaskan, verifikasi  adalah hukum wajib dalam jurnalistik, karena hal itu yang membedakan jurnalisme sesungguhnya dengan jurnalisme warga. Dalam catatan Aliyah, ada beberapa tayangan yang kontennya diambil dari media sosial tapi tidak mengikutsertakan narasumber yang terlibat atau berada di lokasi kejadian, atau juga pejabat yang berwenang. Padahal keberadaan narasumber tersebut merupakan sumber data penting dalam kegiatan jurnalistik. Hadirnya narasumber ini juga untuk mempertegas kebenaran sebuah peristiwa, sehingga berita yang disampaikan pun layak menjadi rujukan untuk publik.  

Dalam kesempatan itu I Nengah Muliarta selaku informan ahli dari Universitas Udayana konsistensi keberagaman konten pada program berita yang disalurkan oleh salah satu anggota group lembaga penyiaran. Misalnya, iNews yang menyediakan konten berita untuk televisi-televisi lainnya yang masih dalam group MNC. Catatan lain yang disampaikan Muliarta tentang kurangnya klarifikasi dari redaksi ketika menayangkan berita dengan informasi yang bertentangan.  “Media tidak melakukan klarifikasi, dihantam saja semua berita, apa adanya,” terangnya.  

Sementara itu,  informan ahli dari Universitas Negeri Surabaya Oni Dwi Arianto mempertanyakan tentang tereksposnya kasus perundungan anak. “Kenapa yang diekspos kasusnya hanya anak dari artis yang beritanya juga viral di media sosial, sedangkan ada kasus serupa di daerah lain tapi tidak ada pemberitaan sama sekali,” ujar Oni. Diskusi ini juga berujung pada pembahasan siaran berita lokal dan eksistensi televisi lokal yang semakin lemah. Alem Pebri Soni mengungkap, beberapa televisi lokal kita sudah banyak yang gulung tikar hingga mengakibatkan informasi lokal kita menjadi minim.  Hadir dalam FGD tersebut Dr Mulharnetty Syas selaku konsultan ahli yang selalu mendampingi pelaksanaan IKPSTV. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Jun 2024

Dilihat: 462

Jakarta – Proses revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus dijalankan dengan mengacu hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2023. Pembahasan draft revisi dilakukan sesuai kesepakatan termasuk melakukan agenda harmonisasi secara internal dan eksternal bersama stakeholder terkait.

Harmonisasi eksternal dilakukan KPI diantaranya bersama Asosiasi Televisi Siaran Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan asosiasi lembaga penyiaran lainnya. 

Setelah beberapa kali pertemuan dan harmonisasi, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) secara resmi menyerahkan daftar masukan serta saran atas revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) ke KPI Pusat, Selasa (4/6/2024) di Kantor KPI Pusat, Jakarta. Penyerahan berkas masukan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATVSI Gilang Iskandar kepada Ketua KPI Pusat Ubaidillah disaksikan Anggota KPI Pusat, Aliyah dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Umri.  

Bersamaan dengan penyerahaan berkas masukan dari ATVSI, PRSSNI yang ikut hadir dalam pertemuan menyampaikan secara langsung masukan mereka terhadap revisi P3SPS. Dalam pernyataannya, PRSSNI meminta KPI memasukan aturan tentang kode etik radio dalam draft revisi P3SPS.

Sementara itu, ATVNI melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mochammad Riyanto menyerahkan berkas daftar masukan atas revisi P3SPS pada hari ini, Rabu (5/6/2024) di Kantor KPI Pusat. Berkas diterima langsung Ketua KPI Pusat Ubaidillah yang disaksikan Anggota KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan dan Tulus Santoso.

Menanggapi penyerahan draft usulan dan masukan dari ATVSI, ATVNI serta PRSSNI, Koordinator bidang Pengelolaan Kebijakan dan Struktur Penyiaran (PKSP) yang juga Anggota KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, menyatakan seluruh masukan dari stakeholder termasuk ATVSI, ATVNI dan PRSSNI akan menjadi bahan pertimbangan dan dibahas dalam forum pembahasan revisi P3SPS selanjutnya.

“Kami selalu membuka ruang untuk masukan termasuk dari asosiasi. Masukan ini akan jadi bahan pertimbangan kami sebelum nanti dibahas dan ditetapkan dalam forum tertinggi Rakornas KPI 2024. Salah satu agenda utama dalam Rakornas KPI nanti adalah membahas dan menetapkan peraturan KPI termasuk P3SPS,” jelas Hasrul usai pertemuan tersebut.

Hasrul mengapresiasi perhatian dan respon positif ATVSI, ATVNI dan PRSSNI terhadap pembahasan revisi P3SPS. Langkah ini dinilainya sangat baik dalam upaya menciptakan regulasi penyiaran nasional yang adil, tegas dan diterima semua pihak. ***/Foto: Agung R dan Syahrullah

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 04 Jun 2024

Dilihat: 141

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan evaluasi tahunan terhadap empat stasiun TV di bawah bendera MNC Grup yakni Inews TV, MNC, RCTI dan GTV, Selasa (4/6/2024) di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Kantor KPI Pusat. Jakarta. Membuka kegiatan, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza mempersilahkan Anggota KPI Pusat Tulus Santoso, Aliyah dan Amin Shabana memaparkan hasil evaluasi selama satu tahun KPI ke empat TV tersebut. 

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso, menyampaikan hasil perhitungan sanksi ke empat stasiun TV. Dimulai dari MNC TV yang mendapat 2 sanksi pada 2023 terkait pelanggaran penanyangan di luar jam dewasa dan tayangan tentang pemilu. Selama tahun ini, MNC TV mendapatkan 1 penghargaan dan 5 nominasi. Jumlah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Sementara untuk aduan ada peningkatan. 

Untuk stasiun GTV, pada 2023 lalu mendapat 1 teguran tentang iklan KB yang tayang di luar jam dewasa. Di tahun tersebut, GTV berhasil memasukkan 9 nominasi dalam anugerah KPI, tapi tidak mendapatkan penghargaan. Meski demikian, ada penurunan jumlah aduan. 

Di 2023 lalu, RCTI hanya mendapatkan penghargaan di ASR. Sementara pada tahun sebelumnya RCTI meraih penghargaan di setiap pagelaran anugerah. Terkait pengaduan yang masuk didominasi sinetron, adzan yang memunculkan salah satu calon presiden. 

Sementara itu, Inews TV mendapatkan 3 teguran tertulis. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk capaian penghargaan, Inews masuk dalam 4 nominasi anugerah dan mendapat 1 penghargaan. “Pengaduan dari masyarakat terhadap Inews ada 10, naik sebanyak 4 aduan dibanding tahun 2022,” kata Anggota KPI Pusat ini. 

Di lain pembahasan, Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah, mengingatkan tentang agenda pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat. Hal ini perlu dijadikan perhatian terkait rekam jejak ke empat TV selama pemilihan presiden dan legislatif beberapa bulan lalu. 

Dia juga menyampaikan temuan KPI tentang ada tayangan tidak berimbang termasuk pemberitaan tentang partai politik dan pasangan calon. Bahkan, siaran iklan salah satu partai mendominasi media, meski diketahui tidak ada aturan atau larangan pemilik media memiliki partai. Terkait Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Aliyah meminta agar ke empat TV untuk menyiarkan ILM tentang pencegahan kekerasan pada anak. Selin juga penggunaan bahasa isyarat di setiap program bisa diakomodir.  

Sementara itu, I Made Sunarsa, Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat menyampaikan apresiasainya untuk MNC Group karena dinilai baik. Dia juga memberi dukungan pada lembaga penyiaran yang tetap eksis ini. 

Amin Shabana, PIC Indeks Kualitas Program Siaran TV (IKPSTV) menyampaikan hasil indeks ke empat TV ini di 8 kategori program. Berdasarkan penilaian dari 96 informan, ada beberapa program dengan nilai indeks di bawah 3 yaitu kategori infotainment dan sinetron.

Merespon hasil evaluasi tentang pemilihan umum, perwakilan MNC Atika menampung dan menyetujui untuk pemilihan selanjtunya bisa jadi lebih baik. Tentang RUU Penyiaran, grup MNC menyiratkan dukungan terhadap RUU Penyiaran dengan mengulas bahwa pihaknya merupakan satu-satunya grup yang melakukan uji materiil terutama sehubungan dengan media baru. Sekali lagi mereka menegaskan bahwa media baru dan internet perlu masuk dalam pengawasan. Mereka meminta ada keberimbangan dengan media Over The Top (OTT), namun jangan sampai pengaturannya dalam RUU Penyiaran bersinggungan dengan UU ITE. 

Mewakili RCTI, Dini menyebutkan bahwa drama merupakan program inti RCTI dan merupakan tontonan hiburan yang disukai masyarakat. RCTI pun sudah sebisa mungkin mempelajari regulasi dan menyesuaikan aturan yang ada. Menurutnya, drama menyajikan hal edukatif yang sebetulnya bisa lebih diperhatikan. Dia juga menyatakan akan mencoba memperbaikinya.

Untuk program berita di televisi disepakati untuk tidak mengekspos korban, namun di internet korban terekspos dengan mudah. Apalagi jika korban adalah anak maka harus mendapat perlindungan penuh. Dini juga menyatakan tidak ada permasalahan tentang ILM, RCTI terbuka terhadap masukan dari KPI atau pihak lain. 

Pada kesempatan yang sama, dia mempertanyakan ketidaksesuaian ILM Set Top Box (STB) dengan realisasi yang tidak sesuai. Pihaknya mengakui kesulitan penayangan siaran lokal karena mengalami penurunan dari iklan, pun masih diupayakan agar masyarakat bisa tetap menikmati televisi. Seiring sering kali ada aturan yang berubah.

Di Inews TV, Indri menambahkan harapannya agar KPI lebih mempertimbangkan pemberitaan tentang anak. Menurutnya, ada hal yang tetap perlu ditampilkan untuk keberimbangan. Dari lembaga penyiaran dirasa pemberitaan sudah cukup baik. Siaran terkait pemilihan sudah didiskusikan dengan tim redaksi dan sama-sama disepakati pemberitaan pemilihan kepala daerah harus berimbang. Sementara itu siaran lain sudah sudah sesuai proporsinya. 

Usai evaluasi ke empat TV ini melakukan penandatanganan berita acara hasil evaluasi tahunan. Setiap TV mendapatkan hasil rekomendasi berbeda terkait aspek-aspek yang menjadi fokus evaluasi tahunan. Anggita Rendanodya/Foto: Agung R