Umum

Detail
Dilihat: 13182

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyoroti implementasi lembaga penyiaran TV (induk jaringan) dalam memenuhi kuota siaran lokal di masing-masing anak jaringan yang ada di daerah. Pemenuhan kuota siaran lokal sebesar 10% dari total siaran dinilai sangat penting khususnya terkait kebutuhan masyarakat lokal akan siaran atau informasi daerahnya. Namun, yang jauh lebih penting dari siaran lokal tersebut adalah soal keaktualan, kualitas isi, jam tayang serta pemberdayaan sumber daya lokal. 

Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, usai menjalani evaluasi tahunan 2022 untuk 4 stasiun TV antara lain SCTV, Indosiar, ANTV, dan TvOne yang berlangsung secara luring dan daring dari Kantor KPI Pusat, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

“Penekanan adalah induk jaringan tidak hanya memenuhi alokasi 10% tersebut tapi juga bagaimana menghasilkan produksi konten lokal yang berkelanjutan dan baru sehingga materi siaran lokal yang ditayangkan tidak hanya itu-itu saja alias diputar berulang kali. Kami banyak menemukan tayangan yang diulang,” kata Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPI Pusat.

Soal jam tayang, KPI menekankan seluruh TV jaringan untuk menyiarkan konten lokal pada waktu-waktu produktif. Persoalan waktu tayang ini paling banyak dikeluhkan sejumlah KPID karena banyak didapati siaran lokal yang disiarkan induk jaringan hadir pada jam-jam dini hari atau di atas pukul 12 malam. “Kami banyak mendapati sejumlah TV belum memenuhi alokasi waktu ini,” ungkap Reza.

Tujuan besar lainnya dari pelaksanaan sistem siaran berjaringan ini adalah pemanfaatan tenaga-tenaga lokal dalam produksi siaran. Menurut Reza, keterlibatan sumber daya manusia setempat dalam penggarapan siaran lokal merupakan bagian penting dari kebermanfaatan lembaga penyiaran bagi kepentingan daerah. 

“Mengenai isu–isu lokal bisa disesuaikan formatnya, tetapi jika memungkinkan untuk bisa memasukkan siaran berita dan informasi lokal ke dalamnya. Juga soal komedi, Indosiar ada SUCA. Genre Komedi ini menarik dan bisa dimasukkan ke dalam program lokal karena di daerah banyak komunitas Stand up Comedy di daerah. Karena bercandaan di daerah bisa berbeda dengan yang ada di Jakarta,” usul Reza. 

Catatan MUI

Masih soal pemenuhan siaran lokal, Reza meminta lembaga penyiaran memperhatikan catatan tentang konten religi di daerah. Salah satu catatan ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ini berkaitan dengan Da’i yang akan mengisi acara. 

“Sudah ada Da’i yang sudah tersertifikasi MUI yang tersebar di beberapa daerah. Hal ini harus diperhatikan. Pasalnya, banyak kajian yang tidak update dan ada kecenderungan siaran ini hanya pemenuhan konten lokal dengan program religi. Oleh karenanya, Indosiar bisa kolaborasi dengan MUI untuk bisa update program religinya,” pinta Reza.

Dalam kesempatan itu, seiring akan masuk bulan Ramadan, Reza meminta pihak TV untuk memperhatikan tayangan di Ramadan dengan menjaga nuansa Ramadan agar membawa kesejukan dan kebaikan. ***/Foto:AR/Editor: MR

 

Detail
Dilihat: 5999

 

Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan persiapan Analog Switch Off (ASO) yang akan berjalan tahun ini perlu mengingat aspek dasar dari peran penyiaran diantaranya soal pemerataan informasi dan keadilan berusaha. Pasalnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terlayani siaran free to air serta keberadaan media penyiaran yang hampir tersisihkan oleh media baru. 

“Digitalisasi diharapkan dapat mengikis dan menghilangkan ketidakadilan tersebut,” kata Mulyo Hadi saat menjadi pembicara dalam webinar bertema “Ayo Cek Manfaat Siaran TV Digital” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia di Jakarta, Rabu (26/1/2022) 

Dia menyampaikan, merujuk pada UU Penyiaran diperlukan pemahaman bersama yang mengedepankan asas kepentingan publik dengan kehadiran siaran digital. Menurut Mulyo, berdasarkan data Kemkominfo dikatakan baru sekitar 60% wilayah di Indonesia terlayani siaran Free To Air, sedangkan sisanya 40% belum mendapatkan. 

KPI melihat masih banyak wilayah di Indonesia yang perlu mendapatkan hak atas informasi, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Mulyo mengatakan, siaran TV kita banyak terkonsentrasi di wilayah cakupan Nielsen dan ekonomi kuat karena melihat potensi pasar penontonnya. Karena itu, wilayah terluar justru dilayani oleh luberan siaran asing. 

Dia berharap dengan siaran digital dapat menahan gempuran konten asing yang masuk di wilayah tersebut, selain meluaskan cakupan wilayah layanan yang selama ini tidak terlayani. Perluasan wilayah siaran diharapkan dapat mendongkrak kembali eksistensi televisi hingga dapat bersaing dan jaya kembali. “Dengan digititalisasi nanti ke depannya diharapkan adanya pemerataan siaran di seluruh wilayah Indonesia,” kata Mulyo Hadi. 

Selain itu, tambah Mulyo, dalam konteks digitalisasi, posisi KPI sebagai regulator, baik KPI Pusat maupun KPI Daerah, tentu mendapatkan sebuah tantangan atas penerapan kebijakan penyiaran digital. Sebagai contoh, Ia merasakan bahwa kehadiran digitalisasi menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan konten melalui artificial intelligence (AI). 

Digitalisasi juga membuka peluang pemikiran alternatif survey rating melalui pemanfaatan STB. Memang, persaingan televisi akan semakin sengit karena pemanfaatan multiplexer akan mampu menggendong semakin banyak saluran televisi. Karena itu, diperlukan kreativitas yang lebih baik agar tidak ditinggalkan penontonnya. Digitalisasi ini juga membuka peluang para konten kreator baru termasuk dari lokal.

“Tak bisa dipungkiri lagi, digitalisasi ini akan melahirkan banyak kesempatan bagi content creator lokal. Meski banyak stasiun TV melahirkan program melalui inhouse productions, tak menutup kemungkinan kesempatan bagi kreator-kreator baru,” tegas Pria yang ramah di sapa Mas Mul ini. 

Pada kesempatan yang sama, Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Perencanaan Infrastruktur Penyiaran Kemenkominfo, Indra Siswoyo, mengungkapkan proses migrasi ini akan menciptakan peluang usaha baru yang makin beragam. Menurutnya, tujuan implementasi digitalisasi di antaranya untuk efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Selain itu, peningkatan kualitas penyiaran televisi juga menjadi hal yang signifikan. Sejatinya negara lain telah menerapkan ASO sejak 2006. Termasuk negara-negara di Asia Tenggara.

“Cukup menjadi perhatian dari pemerintah bahwasanya di dunia migrasi dari analog ke digital ini telah dimulai dari tahun 2006. Indonesia perlu mendapatkan ruang yang sama secara global di wilayah spektrum frekuensi milik publik hingga pelaku dan peluang usaha dunia kreatif akan hadir,” kata Indra.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Gilang Iskandar, menyampaikan tantangan persaingan yang semakin ketat akibat dari jumlah stasiun televisi yang akan bertambah pada saat digitalisasi. Tetapi secara keseluruhan, ATVSI mendukung proses migrasi digital dan pelaksanaan ASO sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Namun, pelaksanaan digitalisasi & ASO tersebut harus dapat menjamin keberlangsungan usaha dari LPS eksisting.

“Ragam manfaat dengan proses ASO dan dampak dari migrasi digital untuk publik diantaranya masyarakat akan merasakan variasi tontonan lebih beragam sehingga bisa menyesuaikan dengan selera penonton,” ujar Gilang.

Gilang Iskandar menilai, butuh edukasi ke masyarakat soal migrasi dari televisi analog ke digital. Menurutnya, saat ini penyelenggara siaran televisi sudah menyatakan kesiapannya untuk migrasi dari analog ke digital. “Tetapi, yang kami pertanyakan apakah masyarakatnya sudah siap untuk melakukan migrasi televisi analog ke digital tersebut," tutup Gilang. Maman/Editor: RG-MR

 

Detail
Dilihat: 2761

 

Gorontalo - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sepakat untuk bekerja sama melakukan riset terkait penyiaran yang ada di Gorontalo. Upaya ini dilakukan guna melihat sejauhmana kebutuhan masyarakat terhadap penyiaran. 

Hasil riset ini nantinya akan dijadikan standar penyiaran yang ada di Gorontalo. Di samping itu, UNG akan melakukan peran aktif untuk melakukan riset dan survei penyiaran di daerah di Gorontalo. Upaya ini untuk mengetahui seperti apa keinginan masyarakat terhadap semua konten penyiaran yang mereka terima. 

"Kegiatan kerja sama KPI Pusat bersama Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan riset untuk menilai kebutuhan masyarakat di Gorontalo terkait penyiaran," ujar Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, beberapa waktu lalu.

Hasil riset ini, sambungnya, juga akan dijadikan standar lembaga penyiaran di Gorontalo. Sehingga harapannya ke dapan penyiaran di Gorontalo akan sesuai dengan kebutuhan. 

Anggota Komisi 10 DPR RI, Elnino Mohi, mendukung riset yang dilakukan KPI. Selain itu, ia juga berpesan jangan sampai terjebak pada dunia pendidikan formal, karena itu perlu adanya pengembangan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui media media lainnya. Red dari berbagai sumber/Editor: MR

 

Detail
Dilihat: 8253

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta masyarakat (warga-net) berhenti memposting video ataupun foto bentrok di Pulau Haruku, Maluku Tengah, Maluku. Permintaan ini menyusul telah beredar banyaknya informasi di grup-grup WA dan media sosial lainnya. Juga sejumlah video kekerasan (pembakaran rumah warga dan penyerangan terhadap warga) yang telah disebarkan oleh oknum tertentu di Facebook pribadi.

"Terkait dengan konflik yang terjadi di Pulau Haruku, saya berharap semua pihak dapat menahan diri dalam menyebarkan informasi," kata Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, kepada salah satu media di Ambon, Rabu (26/1/2022).

Hardly menegaskan, ruang seperti media sosial maupun aplikasi pesan singkat, harusnya tidak digunakan untuk penyebarluasan konten-konten tadi. 

"Harus selalu disaring dan diverifikasi, sebelum disebarluaskan, agar tidak semakin memperuncing konflik," pintanya.

Kepada lembaga penyiaran, televisi dan radio, baik lokal maupun nasional lanjut Hardy, diharapkan dapat berperan meredam gesekan sosial dengan menjadi media resolusi konflik. "Pastikan selalu mengedepankan upaya cross check informasi, sebelum disiarkan," ucapnya.

Hardly menambahkan, jurnalis maupun media sebaiknya mengedepankan pendekatan perdamaian.

Yakni, dengan lebih memberikan ruang liputan kepada tokoh - tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah yang sedang berupaya menyelesaikan konflik.

Diketahui, karena kesalahpahaman, bentrok terjadi antar warga Desa Ori dan Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sejak Selasa (25/1/2022) kemarin.

Aparat gabungan TNI/Polri sudah diterjunkan mengamankan konflik antar dua desa tetangga tersebut. Red dari berbagai sumber/Foto:AR/Editor: MR

 

 

 

 

 

Detail
Dilihat: 6758

 

Jakarta -- Sebanyak 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatik (Kemenkominfo) diangkat dan diambil sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 diantaranya bertugas di Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Selasa (18/1/2022). Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS tahun 2022 ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kominfo dilakukan secara luring serta daring.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kemenkominfo, Mewakil Menteri Kominfo, Imam Suwandi, meminta para pegawai yang telah diangkat sebagai PNS untuk menjalankan tugasnya dengan penuh penghayatan dan konsistensi. Sebagai PNS milineal, harus ikut dan mendorong tiga strategi yang menjadi tujuan kementerian yakni mendorong percepatan digital, infrastruktur dan perkuat transparansi publik. 

“Peningkatan kompetensi digital harus ditingkatkan. Jadilah ASN yang dapat menciptakan inovasi berskala nasional. ASN Kominfo harus dapat menjadi teladan PNS di Indonesia,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KPI Pusat, Umri, berharap PNS baru di lingkungan kerja KPI dapat mendorong dan menciptakan inovasi baru dan semangat yang tinggi sehingga kinerja lembaga negara ini makin baik ke depannya. “Selamat bekerja dan beri yang terbaik buat bangsa ini,” tandasnya. ***/Foto: AR/Editor: MR

 

  1. Keberadaan KPID Penting dan Perlu Dikuatkan
  2. Konferensi Penyiaran 2022 di Yogyakarta: Upaya Membangun Peradaban Penyiaran Baru di Tanah Air
  3. Pentingnya Regulasi Bagi Media Baru 
  4. KPI dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Matangkan Konsep Konferensi Penyiaran 2022 

Halaman 127 dari 678

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.