Makassar -- Gerakan literasi media harus menyasar semua sektor kehidupan masyarakat agar sikap kritis dan kemampuan memilah informasi maupun konten dapat dikuasai secara merata. Salah satu upaya yang tepat agar gerakan literasi bejalan efektif adalah dengan memasukan dalam kurikulum pendidikan nasional.

Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menjadi pengisi materi di sesi pembangian kelas dalam Konferensi Penyiaran Indonesia yang berlansung on line dan off line di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/9/2021).

Selain itu, lanjut dia, untuk lebih menguatkan program literasi ini perlu juga adanya diversifikasi format kegiatan serta pelibatan semua unsur masyarakat dan stakeholder.  

Nuning menjelaskan tentang tujuan dari literasi yang sudah dilakukan KPI diantaranya untuk meningkatkan kapasitas literasi penyiaran masyarakat, penguatan hak publik  atas pengawasn dan peningkatan mutu siaran, menciptakan kelompok yang kritis terhadap media penyiaran. 

Selain itu, tujuan literasi juga mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati penyiaran yag sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Melalui literasi, KPI akan memberikan referensi dan pedoman mengakses TV dan radio. “Tujuan lainnya adalah membentuk agen-agen literasi media di tengah masyarakat,” tutur Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini. 

Direktur Programing SCM, Harsiwi Achmad, pengisi materi dalam sesi yang sama menyampaikan komitmen pihaknya terhadap penting literasi media bagi masyarakat. Literasi, kata dia, akan menumbuhkan sikap kritis masyarakat ketika berhadapan dengan media. Selain itu, melalui literasi masyarakat akan banyak tahu soal isi media. 

“Masyarakat jadi bisa membedakan mana-mana yang dibutuhkan untuk mereka,” kata Harsiwi yang disampaikan secara daring kepada peserta kelas berjumlah 100 orang tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Muhamad Sulhan, menyampaikan dinamika literasi yang akan terjadi pada saat peralihan dari media konvensional ke media digital. Menurutnya, dalam ruang media konvesional ada batasan dalam hubungan serta terjadinya sentralisasi audiens. 

“Pada media baru terbentuk desentralisasi yang membuat komplesitas netizen. Selain itu, koneksinya tidak ada lagi batasan artinya tanpa batas,” ujarnya.

Sulhan juga menjabarkan tiga gambaran yang akan terjadi di era baru ini yakni hadirnya revolusi kreativitas ekonomi, tantangan demokrasi dan dilemma kebebasan. “Apa yang menarik bicara media di era digital,” katanya. ***/Editor:MR

 

Makassar  -- Negara harus hadir guna menjamin optimalisasi fungsi penyiaran di tengah-tengah perkembangan media digital atau baru. Pasalnya, peran media di era digital dinilai masih sangat vital untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diungkapkan News Director Deputy MNC Media Prabu Revolusi, seorang praktisi sekaligus akademisi dunia penyiaran yang kini menjabat sebagai. 

"Harus ada keberpihakan dari negara agar kualitas informasi yang diberikan media semakin baik", katanya secara daring saat memberikan pemaparan materi dalam acara Sesi Kelas di Konferensi Penyiaran Indonesia 2021, Rabu (15/9/2021). 

Prabu kemudian memberikan contoh dari pemerintah di 2 negara yang membuat suatu kebijakan yang mendukung para pelaku usaha dan lembaga penyiaran serta media digital untuk semakin berkembang yakni Australia dan China.

Pemerintah Australia misalnya, yang mendorong para perusahaan raksasa dibidang teknologi digital seperti Google, Facebook dan sebagainya agar memberikan 'upah' yang sangat layak kepada portal berita online atas kegiatan jurnalistik yang dilakukan. Hal ini karena pemangku kebijakan di Negeri Kanguru tersebut menyadari betul bahwa media adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Contoh lain adalah China. Walaupun kebebasan berekspresi adalah hal yang tabu di Negara Komunis tersebut, namun pemerintah China justru membuat aplikasi digital bernama 'Toutiao' yang menjadi wadah khusus bagi orang-orang di Negeri Tirai Bambu tersebut dalam mengakses berita. 

Toutiao lantas menjadi sebuah bisnis media digital yang menghasilkan dengan 240 juta pengguna yang mengakses aplikasi tersebut setiap bulannya yang mana rata-rata setiap user menghabiskan waktu selama 76 menit untuk berselancar di aplikasi tersebut. 

Prabu Revolusi juga mengemukakan masalah yang tengah dihadapi lembaga penyiaran saat ini yakni adanya Disrupsi Media.  "Disrupsi media adalah perubahan radikal pada bagaimana khalayak mengakses informasi yang diakibatkan adanya inovasi teknologi, kehendak politik, situasi ekonomi dan perubahan pola perilaku masyarakat", ucapnya.

Dalam sesi kelas bertajuk “Optimalisasi Fungsi Penyiaran dalam Penyebaran Informasi dan Penguatan Good Governence” turut hadir Wakil Gubenur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Dadang Rahmat Hidayat dan perwakilan Media Grup, Budiyanto. 

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menyampaikan pentingnya kolaborasi desiminasi informasi pemerintah melalui media penyiaran di masa pandemi antara lain melalui program literasi dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya virus corona, informasi penerapan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah memerlukan sarana diseminasi informasi edukasi dan sosialiasi yang lebih massif terutama mengenai vaksin covid kepada masyarakat. Kemudian, informasi arah kebijakan pembangunan di masa pandemi covid-19.   

Di sesi ini, Budiyanto, memaparkan presentasi tentang jurnalisme kemanusiaan terkait pandemic covid-19. Dalam materinya disampaikan bagaimana upaya media penyiaran khususnya media grup menjadi garda terdepan dan berkomitmen menghadirkan informasi seluruh inform asi tentang covid kepada masyarakat meskipun penuh dengan resiko dan tantangan. “Momentum saat ini, menjadi reminder, mengingatkan kita untuk kembali belajar banyak hal, untuk tetap bersatu, melangkah dalam kebersamaan untuk berjuang menaklukan covid-19,” katanya.

Soal ini, Budi mengutarakan empat implemetasi yakni menghadirkan informasi berita tentang covid dan penanganannya secara komprehensif, memberi ruang dan porsi pemberitaan yang luas dan besar tentang hal ini, menangkal segala hoax dan informasi miring, serta mengangkat aktivitas kemanusiaan di masyarakat secara nyata. “Kami juga berkomitmen dan konsisten menjaga pilar demokrasi, menjadi jendela pengetahuan, social movement, dan juga kebhinnekaan,” tuturnya. *** 

 

Makassar -- Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berharap Konferensi Penyiaran Indonesia menjadi momentum saling menguatkan dalam menghadirkan siaran-siaran yang lebih inovatif dan edukatif untuk masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi acara Konferensi Penyiaran Indonesia (KPI) 2021 secara virtual, Rabu (15/9/2021).

Plt Gubernur Sulsel mengatakan mengapresiasi terhadap Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Konferensi Penyiaran Indonesia tahun 2021 ini. 

"Semoga ini menjadi momentum bahwa dengan kebersamaan ini kita bisa saling menguatkan untuk menghadirkan siaran-siaran yang lebih inovatif dan edukatif untuk masyarakat,"ungkapnya.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini,menjadi waktu yang tepat dalam melahirkan berbagai inovasi serta gagasan dalam pemanfaatan teknologi di era digitalisasi ini.

"Dalam industri penyiaran ini kita sangat berharap bahwa bagaimana meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat melalui Komisi Penyiaran Indonesia dengan menayangkan siaran yang lebih baik lagi kedepan,"tuturnya.

"Mari mendorong bagaimana edukatif memperlihatkan bahwa Indonesia dalam keadaan saling menopang dan memiliki potensi yang luar biasa untuk menghasilkan penyiaran yang lebih edukatif bagi masyarakat kita. Tentu ini akan mensupport, mendukung dan memberikan inspirasi bagi masyarakat di sekitar kita,"pungkasnya.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio mengatakan, bahwa Komisi penyiaran Indonesia akan selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif sebagai upaya perbaikan perbaikan kinerja KPI. 

"kami berharap di dalam forum ini para pakar serta pegiat komunikasi dan penyiaran duduk bersama mengkonsolidir gagasan untuk penyiaran yang jauh lebih inovatif dan berkualitas untuk masa depan," katanya. **/Editor:MR

 

Makassar -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, berpesan kepada seluruh industri media dan komunikasi serta industri penyiaran untuk terus berkolaborasi menciptakan pemikiran luhur guna menghasilkan generasi penerus yang berkahlakul kharimah (berakhlak mulia), menjunjung tinggi semangat fatonah, amanah, siddiq dan tabliq. 

Hal ini disampaikan Sandi secara daring ketika menjadi pembicara kunci Konferensi Penyiaran Indonesia yang diselenggarakan Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Rabu (15/9/2021). 

“Soal tablig ini harus menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja dan juga menyampaikan yang akurat dan membangun bangsa dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika serta tentunya dengan landasan Pancasila,” tambah dia.

Sandi menambahkan pada akhirnya harus diciptakan konten kreatif yang dapat mempersatukan bangsa ini dengan balutan informasi yang akurat, terverifikasi dalam bingkai inovasi. Informasi tersebut harus sesuai dengan nila-nilai luhur bangsa ini. “Penyiaran juga harus mempersatukan ukuwah watoniah kita yaitu persatuan kita yakni persatuan kebangsaan,” tuturnya. 

Di awal paparannya, Sandi menjabarkan kondisi sektor pariwisata di Indonesia. Meskipun mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19, masih ada satu sektor lain yang justru masih dapat diharapkan yakni sektor ekonomi kreatif khususnya di sub sektor TV dan radio. Menurutnya, sub sektor ini justru menunjukan perkembangan yang luar biasa. 

“Jumlah tenaga kerja memang terkendala dari segi penyerapan tetapi ternyata sektor ini mengalami revival. Semangat untuk bangkit menghinggapi lebih dari 34 juta pekerja parekraf. Dimana kita terapkan strategi inovasi, adaptasi dan kolaborasi,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Sandi berharap konferensi penyiaran yang melibatkan unsur perguruan tinggi ini dapat menghasilkan pemikiran kreatif dan inovatif yang bisa disumbangkan sebagai pemikiran terbaik. 

“Rencana KPI dan 12 perguruan bisa dikolaborasi dengan kami di Menparekraf. Karena salah satu sub sektor yang kami bina adalah sub sektor penyiaran ini. Sehingga motto Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh bisa kita wujudkan. Saya ucapkan terimakasih, bangkit disaat sulit, menang melawan covid dan together with KPI, yes we can do it,” tandasnya. 

Sementara itu, pada sambutan awal acara, Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC Konferensi Penyiaran Indonesia, Yuliandre Darwis, menegaskan situasi komunikasi di ruang publik semakin kompleks, dinamis dan cepat. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi pada akhirnya ketersediaan informasi saat ini sangat melimpah.

“Media penyiaran salah satu dari media massa dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan frekuensi sebagai ranah publik, sehingga kaidah penggunaan media massa penyiaran diatur khusus yang mengedepankan tanggung jawab yang bermartabat,” tambahnya.

Melalui konferensi penyiaran ini, kata Andre, publik menaruh harapan besar semakin banyak para ilmuan di Indonesia yang terus mengembangan bentuk penelitian-penelitian lain untuk merespon perubahan dunia komunikasi, media, teknologi termasuk penyiaran. Apalagi pada awal November 2022, Indonesia akan bermigrasi dari analog ke digital.

“Konferensi ini yang mengusung tema “Mewujudkan Media Komunikasi dan Industri Penyiaran yang Sehat, Tangguh dan Berbasis Kemanusiaan” hasil kerja sama KPI dan Universitas Hassanudin diharapkan dapat menciptakan iklim media dan pola komunikasi yang memiliki tanggung jawab moral dalam ranah komunikasi dan penyiaran. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi  yang juga Program Prioritas Nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang melibatkan lebih dari 192 orang pakar dari 12 Universitas Negeri se Indonesia untuk mengukur sejauh mana kualitas konten siaran kita,” tandasnya. ***/Editor:MR

 

Makassar - Menghadirkan program siaran anak yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, adalah sebuah investasi yang nilainya tidak dapat diukur dengan rupiah semata. Dengan konten televisi yang ramah anak, kita akan mendapatkan generasi muda yang cerdas dan tangguh, yang nantinya akan menjadi penopang kehidupan bangsa di masa depan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci di acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Universitas Hasanuddin, Makassar, (14/9). 

Menteri Bintang menyayangkan masih sangat sedikit sekali media yang dikhususkan untuk anak-anak. “Film dengan kategori usia seluruh umur yang ramah anak, masih jauh lebih rendah dari jumlah penonton anak,” ujarnya. Hal inilah yang membuat anak-anak beralih menonton tayangan televisi dengan genre yang tidak sesuai usianya. 

DIkatakan Bintang, anggapan segmentasi program siaran anak membosankan dan tidak komersil, seharusnya dapat diubah. “Hadirnya program siaran yang ramah anak, merupakan investasi besar dalam menghadirkan calon pemimpin bangsa di masa depan,” tambahnya. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga mendorong lembaga penyiaran untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak anak dan remaja. Termasuk, memilih dengan cerdas, figur-figur publik yang tampil di televisi agar kemunculannya di layar kaca dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. 

Dalam kesempatan itu, turut hadir sebagai pemateri, Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan Hardly Stefano Pariela. Sebagai lembaga yang menjadi perwakilan publik, KPI menitikberatkan aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) tahun 2012 pada prinsip perlindungan anak dan remaja. Kebijakan KPI dalam mewujudkan konten siarna yang ramah anak dapat dilihat dengan adanya aturan tentang klasifikasi program siaran, pengaturan jam siaran serta pengaturan konten yang mendukung tumbuh kembang yang baik bagi anak, termasuk juga melindungi anak-anak yang terkait dengan kasus hukum baik itu sebagai pelaku atau korban, di ranah penyiaran. Ini adalah bentuk komitmen KPI dalam menjaga masa depan anak-anak Indonesia. 

Literasi Media yang dilakukan KPI saat ini, ujar Hardly, diharapkan dapat membantu penoton televisi untuk memilah dan memilih tayangan sesuai dengan klasifikasi dan kebermanfaatannya, termasuk untuk anak-anak. Literasi juga menjadi bentuk intervensi KPI ke masyarakat, untuk mengubah selera menonton. Hal ini terkait dengan preferensi industri yang hanya akan memproduksi program siaran yang memiliki potensi penonton yang besar. “Industri tidak akan memproduksi program siaran, jika tidak ada yang menonton,” ujar Hardly. Untuk itu, masyarakat juga harus mengetahui program-program siaran mana saja yang memang layak untuk ditonton, sehingga ikut membantu keberlangsungan program yang baik. 

Narasumber lain yang turut hadir dalam GLSP adalah Andi Khairil, selaku Direktur Program Trans 7. Andi berkesempatan menyampaikan program-program anak yang diproduksi oleh Trans 7. Menurut Andi, potensi penonton anak cukup besar hingga mencapai 19 persen dan harus dikelola dengan baik. “Bukan saja oleh kalangan media, tapi juga orang tua,”ujarnya. Andi mengingatkan, di era teknologi saat ini, peran serta orang tua atas akses media oleh anak-anak ini, harus dilakukan secara serius. Orang tua harus mengambil peran dalam mengawasi anak-anak mengakses konten di media. 

Di Trans 7, ujar Andi, ada sekitar lima program yang khusus untuk anak-anak, yang diharapkan bisa memberikan nontonan yang ramah untuk anak. Andi meyakini, praktisi penyiaran juga dapat ambil bagian mengurangi kekerasan terhadap anak melalui tayangan di televisi yang ramah dan aman bagi khalayak anak. Secara khusus, Andi mengungkap, Trans 7 selalu mengingatkan talent yang akan tampil di program siaran Trans 7 agar tidak lepas control dalam bereksporesi. Ini sejalan dengan keinginan Trans 7 agar seluruh konten televisinya ramah untuk anak, tidak hanya pada program tanak saja. “Karena lembaga penyiaran mempunyai tanggungjawab moral untuk memberikan tayangan yang mendidik moral anak bangsa,” pungkas Andi./Editor:MR

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.