Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Oktober 2022

Dilihat: 5801

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi teguran kedua untuk dua program siaran jurnalistik di dua Stasiun TV yakni “Ragam Perkara” TV One dan “Primetime News” Metro TV. Kedua program siaran ini dinilai tidak memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dan ungkapan kasar yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Prinsip-prinsip tersebut terkait aturan tidak menonjolkan unsur kekerasan dalam siaran pemberitaan. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran untuk kedua program siaran yang sudah dilayangkan ke TV One dan Metro TV, beberapa waktu lalu.

Adapun pelanggaran ditemukan KPI dalam program siaran jurnalistik “Ragam Perkara” tvOne tanggal 8 September 2022 pukul 15.41 WIB. Dalam tayangan terdapat muatan pemberitaan tentang kericuhan pada saat dilakukan eksekusi rumah di Jakarta. Dalam pemberitaan itu, terdapat umpatan “an**ng lo, b**i lo” yang diucapkan oleh seorang pria saat terjadi kericuhan. Muatan serupa juga ditemukan pada program siaran “Ragam Perkara Recorded” tanggal 12 September 2022 pukul 03.50 WIB.

Sedangkan pelanggaran dalam program siaran jurnalistik “Primetime News” Metro TV ditemukan pada tanggal 5 September 2022 pukul 18.57 WIB. Terdapat muatan pemberitaan tentang “Ricuh Penukaran Tiket Laga Persib” yang di dalamnya ada umpatan “an**ng” yang diucapkan seorang pria saat kericuhan berlangsung. Muatan umpatan yang serupa juga ditemukan pada program yang sama di tanggal 1 September 2022 pukul 17.35 WIB.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyatakan bentuk pelanggaran seperti ini tidak akan ditolerir karena segala bentuk kata-kata kasar dan umpatan dalam siaran tidak boleh dimunculkan baik dalam bentuk verbal maupun tulisan. “Jelas itu melanggar prinsip-prinsip jurnalistik yang kami adopsi dalam pedoman penyiaran,” katanya.

Menurutnya, lembaga penyiaran harus memiliki pertimbangan dan koreksi terhadap konten pemberitaan sebelum ditayangkan. Jika proses ini dijalankan konsisten, kejadian-kejadian yang terduga seperti kata umpatan dalam tayangan dapat diminimalisir. 

“Peran aktif editing dan self sensorship internal masing-masing redaksi pemberitaan setidaknya akan meminimalisir pelanggaran seperti ini. Dalam aksi demontrasi dan kerusuhan hal seperti ini seringkali muncul. Kecermatan editor sangat dibutuhkan karena pemberitaan seringkali mengedepankan kecepatan tayang. Jika ada gambar atau kata yang tidak pantas dapat dipotong atau diblur,” jelas Mulyo Hadi.

Dari sanksi teguran kedua ini, Mulyo berharap Metro TV dan TV One dapat melakukan perbaikan internal agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami ingin hal ini juga jadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lain untuk lebih berhati-hati menayangkan programnya sebelum tayang,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 02 Oktober 2022

Dilihat: 5688

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan rasa belasungkawa pada korban keluarga korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, yang terjadi usai pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang, (1/10). Kepada seluruh lembaga penyiaran, KPI mengingatkan untuk tidak mengeksploitasi kekerasan dalam kerusuhan tersebut, karena dikhawatirkan akan memicu meluasnya konflik antar-masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Nuning Rodiyah, menyikapi kondisi terbaru di Malang. 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2012 telah secara tegas menyebutkan secara rinci larangan tentang perilaku kekerasan. Diantaranya pada pasal 23 SPS KPI yang menyebut program siaran dilarang memuat adegan kekerasan secara detil. “Jangan menampilkan kondisi korban kerusuhan baik korban luka maupun meninggal dunia,” tegas Nuning. Selain itu, tidak mengulang-ulang tampilan visual kericuhan dan tidak menampilkan visual mayat korban kericuhan tersebut.  

 “Kita berhadap kasus ini dapat dilokalisir dan tidak meluas,” ujar Nuning. Untuk itu KPI meminta lembaga penyiaran berpartisipasi menjaga situasi yang kondusif di masyarakat, pasca kejadian bentrok di Malang. Salah satunya dengan tidak menampilkan opini yang membenturkan antar suporter dan antar kelompok masyarakat yang memiliki dampak terhadap meluasnya masalah. “Kami berharap televisi dan radio tidak mengeksploitasi kondisi korban dan keluarga. Karena dalam melakukan peliputan terhadap subyek yang tertimpa musibah ini, lembaga penyiaran wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarga,” pungkas Nuning.  

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 03 Oktober 2022

Dilihat: 3816

Yogyakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terus memperkuat peran serta masyarakat dalam penyiaran melalui kegiatan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP). Setelah hadir di beberapa daerah, kegiatan FMPP digelar di Interaktif Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kamis (29/9/2022) lalu. Kegiatan kali ini bertajuk “Sinergi KPI dengan Masyarakat untuk Menciptakan Informasi yang Sehat.” 

Dalam kegiatan itu, hadir Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Anggota Komisi I DPR RI, Idham Samawi, dan Dekan Fishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mochamad Sodik, dan Anggota KPID DIY. Peserta berdatangan dari kalangan mahasiswa, awak media, dan elemen masyarakat di Yogyakarta. 

Di awal sambutan, Agung Suprio, menegaskan pentingnya peran penyiaran sebagai pemersatu bangsa yang perlu terus dijaga. Tidak hanya sebagai pemersatu wilayah, namun juga pemersatu pemikiran masyarakatnya. “Penyiaran telah dan harus selalu berperan menjadi pemersatu bukan hanya dari segi teritorial, namun juga ideologi,” katanya. 

Agung menyatakan, fungsi KPI sebagai lembaga pengawas TV dan radio memerlukan dukungan masyarakat. Dukungan ini berupa penguatan partisipasi masyarakat dalam menangkal informasi yang mampu merusak ideologi bangsa. “Harapan kami FMPP mampu berperan aktif dalam mengawasi dugaan pelanggaran dalam muatan siaran dan melaporkannya kepada KPI atau KPI daerah,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Idham Samawi, menyampaikan tentang tantangan yang berat dalam menjaga integrasi bangsa. Menurutnya, peran KPI yang bersinergi dengan masyarakat harus terus berlanjut guna mencegah informasi yang dapat merusak ideologi bangsa. 

“Saya minta KPI tegas dalam menindak oknum yang sengaja menyebarkan informasi yang merusak ideologi bangsa. Saya sangat mendukung forum partisipasi masyarakat seperti ini supaya arah penyiaran kita tetap terjaga,” pungkas Idham.

Usai kegiatan, acara dilanjutkan dengan sesi seminar yang diisi pemaparan materi oleh Komisioner KPI Pusat, Aswar Hasan, Praktisi Media, Ahmad Ghozi, dan Akademisi dari UIN Sunan Kalijaga, Handini. Materi yang disampaikan berisi tentang pentingnya pengawasan siaran dan juga tantangan yang dihadapi media penyiaran sekarang. Abidatu LP

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 30 September 2022

Dilihat: 15449

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai pengisi acara atau penampil dalam semua program siaran, baik di televisi dan radio. Mengingat kemunculan para figur publik yang terindikasi sebagai pelaku KDRT, di lembaga penyiaran, akan memiliki dampak negatif terhadap usaha penghapusan KDRI di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Nuning Rodiyah, selaku Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, di sela aktivitasnya di kantor KPI Pusat, (29/9). 

Menurut Nuning, para figur publik harus memberi contoh positif kepada pemirsa, baik melalui apa yang nampak di layar kaca maupun contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan. “Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia,” ujar Nuning.  Kekerasan dan KDRT juga merupakan bentuk diskriminasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapus.

KPI berharap, lembaga penyiaran juga memberikan dukungan terhadap setiap usaha menghapus KDRT ini sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Di antara bentuk dukungan yang dapat ditunjukkan pengelola televisi dan radio adalah dengan menutup ruang bagi para pelaku kekerasan tersebut dalam ruang siar. 

Lebih jauh, KPI akan segera berkomunikasi intensif dengan lembaga penyiaran, khususnya penanggung jawab program siaran, untuk lebih mengambil posisi yang tegas terhadap isu-isu KDRT ini. Harapannya, sikap tegas dari lembaga penyiaran ini, dapat memberikan edukasi positif kepada publik dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan, baik itu KDRT ataupun diskriminasi lain, pungkas Nuning.