Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 25 Agustus 2020

Dilihat: 3813

Surabaya - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia sejak Januari 2020, memberikan berbagai perubahan signifikan dalam banyak sendi kehidupan. Perubahan tersebut tidak saja sekedar dari sektor kesehatan dan ekonomi. Pada lingkup masyarakat terkecil pun yakni keluarga, pandemi ini memberikan efek yang sangat besar. Dengan adanya kebijakan bekerja, belajar dan beribadah di rumah yang dicanangkan pemerintah di akhir bulan Maret, ketahanan keluarga mendapat tantangan besar dalam menghadapi dinamika sosial di masa pandemi. Ujung tombak dalam menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi yang berlanjut pada kondisi kebiasaan baru, tentulah perempuan atau kaum Ibu. 

Salah satu efek adanya pembatasan sosial dalam menangkal penyebaran Covid-19 ini adalah meningkatkan waktu konsumsi melalui layar audio visual atau yang dikenal dengan screen time. Komisioner bidang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nuning Rodiyah menyampaikan, selama pandemi terdapat peningkatan screen time oleh anak-anak, baik itu dilakukan melalui layar televisi ataupun telepon pintar. Hal ini juga sejalan dengan data peningkatan penonton televisi di masa pandemi yang mencapai dua puluh lima persen. Sedangkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan aktivitas yang paling sering dilakukan anak-anak selama pandemi selain belajar adalah menonton televisi, tidur, menonton youtube, mengakses media sosial dan bermain games elektronik. “Hampir sebagian besar waktu yang digunakan oleh anak-anak adalah di depan layar,”ujarnya. 

Hal tersebut disampaikan Nuning dalam acara Webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Bhayangkari Jawa Timur dengan tema Peran Wanita di Era Adaptasi Kebiasaan  Baru, (24/08/2020), dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-68 tahun 2020.  Turut hadir dalam webinar tersebut dr Caecillia F Lusida (Kepala Departemen Ilmu Penyakit Paru RSU Ibnu Sina Gresik) dan Septriana Tangkary (Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan  Maritim DIrektorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Kepada peserta webinar Nuning menegaskan bahwa perempuan perlu mengambil peran penting dalam menjaga anak-anak dari paparan konten negatif yang potensial ditemui dari berbagai layar media. Pada prinsipnya, anak-anak harus didampingi saat menonton televisi, ujarnya. Namun kalaupun berbagai kegiatan para ibu di rumah menyebabkan sulit melakukan pendampingan, setidaknya dapat memahami betul tentang klasifikasi program siaran yang sudah diatur oleh KPI. Nuning pun menjelaskan lima tanda klasifikasi program yang dapat menjadi panduan bagi anak menonton televisi. 

Terkait screen time, Nuning juga menyampaikan adanya perbedaan  pengaturan konten antara media mainstream seperti televisi dan radio, dengan media baru seperti sosial media dan video on demand. Konten di media penyiaran telah mendapatkan pengaturan yang demikian ketat sehingga tidak memberikan ruang pada muatan pornografi, kekerasan secara vulgar, ataupun SARA. Sedangkan untuk media baru, tentunya hingga sekarang masih banyak ditemukan konten-konten yang disebut tadi. 

Sementara untuk penggunaan televisi berlangganan baik yang melalui satelit ataupun kabel, Nuning berpesan agar para ibu memanfaatkan betul kunci parental yang disediakan penyedia layanan. “Dengan kunci parental orang tua dapat memilih saluran televisi yang mana yang dapat diakses seluruh keluarga, termasuk anak-anak,”paparnya. Sedangkan untuk saluran yang disinyalir banyak memuat konten dewasa, dapat ditutup dengan kunci parental. 

Mewabahnya Covid19 memang memaksa masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi ke berbagai tempat. Dengan sendirinya kebersamaan keluarga di rumah menjadi meningkat. “Menonton dan mengakses media harus diakui menjadi salah satu hiburan yang membahagiakan, “ujarnya. Namun dia berharap, para ibu memastikan konten yang diakses anak-anak itu aman. Selain itu, dia mengingatkan agar para perempuan juga menjaga keluarganya dari konten hoax yang berseliweran di media baru.  “Batasi akses media untuk anak-anak, konfirmasi setiap informasi yang masuk lewat saluran resmi, analisis setiap informasi, lakukan literasi pada sebanyak orang yang ditemui,”papar Nuning. 

Lebih jauh lagi, di masa pandemi Nuning mengajak kaum perempuan untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan guna mendukung pembelajaran anak. Pandemi ini telah memaksa terjadinya percepatan budaya digital. “Mau tidak mau kita semua harus melek internet, media sosial, dan teknologi informasi lainnya,”ujar Nuning. Hal ini untuk mengimbangi kemampuan native digital dari generasi sekarang. Industri digital saat ini nyaris borderless,dapat diakses tanpa batas, ujarnya. Kehadiran orang tua, khususnya Ibu, menjadi penting untuk memberikan panduan untuk anak tentang norma sosial dan norma agama yang harus diikuti. “Inilah yang menjadi salah satu kontribusi kaum perempuan bagi kualitas generasi mendatang dari bangsa ini,” pungkasnya. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 Agustus 2020

Dilihat: 5048

Pacitan -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan ancaman hoaks terkait COVID-19 saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Jika tidak disikapi dengan baik hal itu dikhawatirkan berdampak pada penurunan partisipasi pemilih.

"Misalnya ada yang menyebarkan berita bahwa di suatu TPS ada kasus positif. Kira-kira pemilih mana yang berani datang ke situ?" papar Nuning Rodiyah, komisioner KPI Pusat saat bimbingan teknis di Pacitan, Jumat (21/8/2020).

Dikatakan, dewasa ini persebaran hoaks kerap mewarnai momen-momen penting. Salah satunya pemilihan umum. Di era pandemi seperti saat ini peluang terjadinya disinformasi semakin besar. Karenanya semua pihak diimbau bijak menyaring informasi yang tak jelas sumbernya.Masih menurut Nuning, selama ini penyebaran hoaks dominan terjadi pada ranah media sosial.

Di sinilah, lanjut Nuning, media arus utama memiliki peran memberikan pencerahan kepada khalayak.Media massa arus utama berkewajiban menyampaikan informasi secara benar. Dengan begitu masyarakat dapat memperoleh sisi manfaat dari media. Tentu saja tanpa menghilangkan fungsi lain sebagai penyaji hiburan.

"Hasil survey menunjukkan kepercayaan publik terhadap media mainstream masih cukup tinggi," tandasnya. Red dari detik.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Agustus 2020

Dilihat: 3893

Jakarta -- Pertarungan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi Covid-19 besar kemungkinan akan lebih banyak berlangsung di media terutama media mainstream, TV dan Radio. Hal ini disebabkan TV dan Radio masih menjadi media yang kebenaran informasinya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus dipercaya publik. 

Siaran tentang Pilkada yang aman akan Covid-19 melalui TV dan Radio dinilai dapat mendongkrak angka partisipasi pemilih untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara) yang dikhawatirkan menurun akibat khawatir terhadap virus mematikan ini. Kualitas pemilihan kepala daerah sangat bergantung dari tingginya partisipasi pemilih. 

Pendapat tersebut mengemuka pada saat pelatihan praktis secara daring yang diselenggarakan Indonesian Broadcasting Foundation (IBF) bersama Nurani Istitute Indonesia dengan tema “Sukses Pemasaran Politik dalam Pilkada 2020”, Sabtu (22/8/2020).

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, yang menjadi salah satu narasumber pelatihan mengatakan, suksesnya penyelenggaran Pilkada 2020 sangat bergantung dari massifnya informasi dan sosialisasi soal Pilkada yang aman saat pandemi ke masyarakat. Dan, fungsi ini dapat dilakukan media penyiaran. 

“Kita dapat mengambil contoh dari kesuksesan pemilihan umum di Korea Selatan di saat pandemi. Angka partisipasi pemilih di Korea Selatan tetap tinggi karena mereka berhasil mengendalikan kurva penyebaran covid sebelum Pemilu dan berhasil mensosialisasikan rasa aman saat melakukan pencoblosan lewat media,” kata Agung.

Berdasarkan data yang diperoleh Agung dari berbagai sumber, dari 18 negara yang melaksanakan pemilu di saat pandemi, sebanyak 16 negara mengalami penurunan partisipasi pemilih karena gagal mensosialisasikan rasa aman saat melakukan pencoblosan. Angka partisipasi pemilih di Perancis menurun dari 63.6% menjadi 44.7%. Kemudian Australia dari yang sebelumnya 83% menjadi 77%. Lalu, Iran dari sebelumnya 60.09% menjadi 42.32% dan Mali dari 42.7% menjadi 7.5%. 

Lepas dari kesuksesan Korsel meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, Agung menilai peran media penyiaran sangat tepat dan efektif untuk melakukan edukasi soal Pilkada di tengah pandemi ketimbang oleh media baru seperti youtube. Selain jangkauannya yang luas, keberadaan TV dan radio telah dipayungi hukum serta etika siaran yang hal ini belum ada di media baru. “Selain itu, orang lebih percaya dengan TV dan radio ketimbang youtube,” tambah Agung.

Selain sosialisasi, kata Agung, upaya lain untuk menggenjot angka partisipasi pemilih dengan meningkatkan porsi kampanye positif oleh peserta di media penyiaran. Namun usaha ini harus diikuti dengan penyamarataan kesempatan untuk tampil. “Media harus memberi waktu yang sama dan proporsional untuk semua peserta. Tidak boleh ada pembedaan kesempatan,” ujarnya. 

Menurut Agung, penyelenggara Pilkada maupun peserta dapat memanfaatkan seluruh media penyiaran, TV dan radio, lokal maupun jaringan untuk sosialisasi, kampanye maupun iklan. “Kemungkinan waktu kampanye di media penyiaran akan diperpanjang dari yang sebelumnya hanya 14 hari. Mudah-mudahan perpanjangan ini akan meningkatkan angka partisipan sekaligus menguntungkan finansial lembaga penyiaran,” ungkapnya. 

Sementara itu, di waktu yang sama, Direktur Utama Metro TV, Don Bosco Selamun, menyatakan sepakat jika media mainstream masih lebih dipercaya ketimbang media baru. Hal ini tidak lepas dari kegaduhan atau maraknya info hoax di media baru. 

“Selain juga efektif, media penyiaran itu terikat dengan etika. Hal ini juga dapat dilihat dari share yang tinggi meskipun dari pemasukan iklan tidak naik karena ekonomi saat pandemi. Ini tanda bahwa masyarakat masih percaya dengan media penyiaran,” kata Don.

Dalam kesempatan itu, Don berharap Pilkada 2020 menghasilkan pimpinan yang berkualitas dan cerdas. “Saya harap masyarakat dapat memilih pemimpin yang bisa bekerja untuk mereka. Hanya dengan begitu bangsa kita akan naik kelas. Mari ikutkan masyarakat untuk cerdas memilih,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Agustus 2020

Dilihat: 7346

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai kampanye para calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang berlangsung pada masa pandemi Covid-19 lebih aman dilakukan di lembaga penyiaran, TV dan Radio. Selain efektif dan efisien, model kampanye melalui media ini sejalan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, dalam acara Jagong Budaya yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, secara daring dengan tema “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020”, Rabu (19/8/2020) malam.

Selain itu, lanjut Nuning, ada empat keuntungan jika menjadikan media penyiaran sebagai medium utama pilkada di masa pandemik. Pertama, informasi bisa diterima dengan cepat dan tepat, yang berbeda dengan model konvensional. Kedua, informasi bisa diterima secara utuh, berimbang dan adil oleh seluruh masyarakat, sehingga bisa menutup ruang bagi terjadinya black campaign yang lazim terjadi pada proses kampanye secara konvensional ataupun melalui platform media sosial. 

“Ketiga adalah daya jangkau dan kepemirsaan yang luas sehingga memudahkan penyelenggara dan peserta pilkada menyampaikan informasi dan gagasan. Adapun yang ke empat, media penyiaran situ elalu diawasi dengan intesitas waktu 24 jam perharinya secara menyeluruh, integral, massif, dan secara langsung oleh KPI dengan juga mengikutsertakan masyarakat,” papar Nuning.

Bahkan, kata  Nuning, kampanye di media penyiaran dapat mendorong angka partisipasi masyarakat dan pembentukan pemilih rasional. Hal ini dimungkinkan berkat kualitas informasi yang ditayangkan secara adil dan berimbang, baik TV maupun radio.  

Dalam kesempatan itu, Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini membahas ketentuan mengenai kampanye dan sosialisasi pilkada 2020 yang menurutnya masih belum adaftif terhadap pademi. “Baru sebatas untuk memperhatikan protokol kesehatan saja,” ujarnya dalam diskusi. 

Nuning mengusulkan perlunya perbaikan terhadap aturan kampanye dan sosialisasi Pilkada 2020. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam kaitan iklan kampanye berdasarkan Pasal 65 UU No 10 tahun 2016 yang di fasilitasi penyelenggara melalui APBD yakni pertama perlu memberikan ruang bagi peserta pemilihan untuk beriklan secara mandiri yang disertai pengaturan dan pembatasan jumlah iklan yang ditayangkan. 

Kedua, masa kampanye di lembaga penyiaran sangat terbatas (14 hari) sebagaimana telah ditentukan di tahapan pilkada, sehingga perlu ditinjau ulang agar bisa dilaksanakan selama masa kampanye. “Debat yang difasilitasi KPUD hanya maksimal 3 kali, sehingga perlu diberikan penambahan frekuensi debat yang diselenggarakan TV atau radio atau pemerintah daerah dengan panduan dari penyelenggara Pemilu,” pinta Nuning.

Aturan kampanye Pilkada 2020 masih menggunakan model lama, termasuk kampanye di media penyiaran. Misalnya debat publik masih diberikan porsi tiga kali adapun penayangan iklan kampanye hanya dibatasi 10 kali selama 14 hari dan itu difasilitasi oleh penyelenggara pemilu melalui APBD. “Jika kerangka pikir new normal digunakan, maka yang paling mungkin untuk proses adaptasi ini adalah memaksimalkan media mainstream, TV-Radio, sebagai sarana pendorong partisipsi publik,” tandas Nuning.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan mekanisme kerja lembaganya dan kerjasama dengan lembaga lain seperti KPI dalam mengawasi jalannya Pilkada 2020. Hal ini, katanya, adalah usaha untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran. “Saya sering mengistilahkan samudera pengawasan dalam kontek pencegahan itu sangat luas. Karena itu, hal ini butuh inovasi, kolaborasi dan kerjasama,” ujarnya seraya memastikan kerjasama dengan KPI berjalan dengan baik.  

Inovasi ini, lanjut Afif, bisa dilakukan dengan menggandeng budaya lokal dan hal ini dinilai efektif. Pasalnya, untuk mengajak orang masyarakat mau ikut memilih lebih mudah dengan bantuan orang yang dipercaya seperti pemuka agama, tokoh masyarakat hingga Ketua RT/RW. 

Dia menerangkan pentingnya tiga faktor yang tidak boleh hilang dalam proses pemilihan kepala daerah yakni penyelenggara, peserta dan pemilih. Menurutnya, ketiganya memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. “Penyelenggara juga harus dipercaya dan jika masyarakat tidak percaya ini akan sangat berbahaya. Karena itu penting melakukan pengawasan terhadap prosesnya,”pintanya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu bidang Pengawasan dan Sosialisasi ini, menyoroti pentingnya penambahan aturan kampanye di media sosial dan media penyiaran. Pasalnya, aturan yang diterapkan dalam Pilkada sekarang masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Padahal, banyak celah yang perlu ditambal untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. “Pengaturan di media sosial dan media penyiaran perlu ditambah,” tegas Afif. ***