Umum

Detail
Dilihat: 1561

Jakarta – Disrupsi media menyebabkan media konvensional seperti radio seakan makin ditinggalkan publik. Permasalahan media penyiaran di tengah persaingan dengan media lain berbasis internet ini semestinya segera diselesaikan. Salah satunya dengan membuat regulasi yang berkeadilan sehingga kompetisi antar media berjalan sehat. 

Pandangan tersebut disampaikan Anggota KPI Pusat, I Made Sunarsa, saat menjadi nara sumber Program Acara Presisi (Prestasi dan Edukasi) di Radio Persada dengan tema “Wujudkan Iklim Radio Kreatif dan Inovatif di Era Kekinian”, Senin (19/2/2024).

Menurut Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat ini, perkembangan teknologi dan media semestinya diikuti dengan pemuktahiran regulasi. Persoalan hingga saat ini, di Indonesia belum ada regulasi yang secara tegas mengatur media baru. 

Pasalnya, jika media penyiaran seperti radio harus berkompetisi dengan media baru tentunya tidak seimbang alias tidak adil. Siaran radio ada dalam pengawasan UU (Undang-undang) Penyiaran, sedangkan media baru tidak ada regulasi yang menaungi. 

“Karena itu, solusinya tidak hanya kreatifitas tapi juga penting untuk mengembangkan regulasinya. Media penyiaran seperti radio ada regulasinya, sedangkan media baru tidak. Padahal dari konsep atau isi siarannya tidak jauh berbeda. Ada informasi dan juga ada hiburannya,” kata I Made Sunarsa.  

Kecemasan yang dirasakan media radio karena agresifitas media baru yang memengaruhi finasisal telah lama dipikirkan KPI. Meski demikian, KPI berharap radio tidak berputus asa untuk terus menciptakan inovasi dan karya-karya yang positif dan berkualitas. 

“Kami tidak ingin siaran radio jadi ikut-ikutan membuat konten seperti di media baru karena viralnya. Siaran radio harus tetap membawa pesan-pesan yang mendidik dan manfaat bagi masyarakat. Apalagi masyarakat sangat bergantung kepada informasi dari radio yang memang secara validitas dapat dipertanggungjawabkan. Karena hal-hal yang benar suatu saat akan jadi acuan,” jelas I Made Sunarsa.

Masih terkait radio, KPI Pusat telah merencanakan program khusus yakni Radio Akademi yang diharapkan dapat mendongkrak positioning radio ke depan. Program ini akan fokus mengembangkan sisi ekonomi, sumber daya manusia dan kualitas siaran melalui pelatihan berkelanjutan. 

“Tahun ini, program radio akademi akan dimulai dari Riau. Kami sudah susun kurikulumnya. Kita akan kumpulkan radio di sana dengan menyampaikan bagaimana membuat radio yang baik. Harus membuat segmenteasi pendengarnya. Kita akan ajarkan hal-hal yang tertinggal. Kita akan berpindah ke daerah lain dan ditargetkan pada 2025 seluruh daerah sudah merasakan program ini,” kata I Made Sunarsa. 

Di akhir perbicangan, dirinya berharap radio tetap menjaga program siarannya dengan menyiarkan hiburan dan informasi yang bagus dan berkualitas. “Yang baik harus tetap kita pertahankan,” tandasnya. ***

 

Detail
Dilihat: 1789

 

Jakarta - Perhelatan Pemilihan Umum pada prinsipnya, bukan sekedar soal kampanye dan pencoblosan dalam rangka menyalurkan hak suara masyarakat. Namun juga ada tahapan perhitungan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dilakukan secara berjenjang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap, media khususnya lembaga penyiaran secara konsisten mengabarkan kepada publik tentang kondisi riil di lapangan. Hal ini disampaikan Anggota KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso, di kantor KPI Pusat, (20/2). 

Menurutnya, televisi dan radio juga harus mengabarkan pada publik proses perhitungan suara di masing-masing tahap. “Apakah prosesnya berjalan lancar, apakah sudah sesuai dengan aturan,” ujarnya. Sehingga publik mendapat informasi yang utuh sesuai dengan fakta dan bukan informasi yang manipulatif. 

Pengawalan lembaga penyiaran pada setiap tahap perhitungan berjenjang ini penting untuk mengawal dan menjadi bagian dari mata dan telinga masyarakat. “Termasuk juga menjaga suara yang merupakan aspirasi publik terhadap pilihan mereka, baik eksekutif maupun legislatif yang akan duduk di Gedung DPR dan DPRD nantinya,” tambahnya. 

Tulus berharap media menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial pada penyelenggaraan Pemilu, lewat peliputan dan pemberitaan perhitungan suara dari sumber informasi yang kredibel dan terpercaya. “Sehingga orang akan berpikir berkali-kali untuk mengubah atau memanipulasi suara yang telah diberikan oleh rakyat,” pungkasnya. 

(Foto: KPI Pusat/ Agung R)

Detail
Dilihat: 1405

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menandatangani kesepahaman dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Yayasan Kinomedia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Dukungan Terhadap kesamaan hak dan kebebasan berekspresi kelompok disabilitas pada media penyiaran. Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo, dan Ketua Yayasan Kino Media I Made Suarbawa, memiliki tujuan diantaranya mewujudkan industri penyiaran yang inklusif bagi kelompok disabilitas di tanah air. Selain itu, juga bertujuan membangun sinergi antara lembaga penyiaran radio dengan sineas nasional melalui karya film pendek yang inklusif. 

Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Amin Shabana menjelaskan, kerja sama ini diambil dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas akan kebutuhan konten siaran. Produksi film radio yang menjadi obyek kerja sama tiga pihak ini, secara teknis akan menambah deskripsi audio bahasa Indonesia agar dapat diakses oleh kelompok disabilitas netra. “Deskripsi audio ini diberikan pada scene film non dialog. Harapannya, penyandang disabilitas netra juga merasakan atmosfer yang terjadi dalam scene tersebut,” ujar Amin. 

Sebenarnya kesadaran penambahan deskripsi audio sudah dilakukan oleh para sineas Indonesia. Untuk mengoptimalkan hal ini, tambah Amin, dibutuhkan kehadiran negara. Untuk itu KPI mengambil peran pada posisi penting ini guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses yang optimal pada konten siaran. KPI berharap adanya sinergi yang positif dari para pemangku kepentingan penyiaran, sehingga program film radio ini memberi kebermanfaatan yang lebih luas. 

KPI sendiri, ujar Amin, sudah menyampaikan inisiatif program film radio sebagai program unggulan kepada Sekretariat ASEAN. Hal ini sebagai inisiatif inklusivitas konten siaran pada penyiaran digital. Amin juga berkomitmen agar cakupan dan daya jangkau program ini menjadi lebih luas, dengan meluaskan kerja sama di kalangan sineas Indonesia.  

Sementara itu Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyampaikan pula harapannya agar kesempatan yang sama diperoleh kelompok disabilitas dalam menikmati konten siaran, sebagaimana amanat undang-undang. “Selama ini KPI selalu menerima aspirasi dari berbagai kelompok disabilitas, misalnya untuk keberadaan bahasa isyarat di televisi,” ujarnya. Harapan kami, selain menerima akses siaran, kelompok ini juga mendapat kesempatan untuk ikut berkiprah di dunia penyiaran. 

Kerja sama KPI, RRI dan Kino Media merupakan adaptasi dan juga inovasi dalam rangka memenuhi kepentingan teman-temen disabilitas. “Saya berharap, program-program inovatif dalam meningkatkan kualitas siaran dan juga keterjangkauan siaran untuk sebanyak mungkin kelompok masyarakat, tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan teman-teman komunitas difabel,” pungkasnya.

 

Detail
Dilihat: 2283

 

Jakarta - Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah besar bangsa ini yang harus ditangani secara sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Data dari Direktorat Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat, per Mei 2023 konten hoax negatif pornografi yang beredar di masyarakat dan mencapai 1.182.966, dan sudah ditangani Kemenkominfo. Termasuk muncul melalui iklan-iklan pop up di setiap aplikasi internet yang digunakan lewat telepon seluler. Hal ini disampaikan Aliyah, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran saat menghadiri Rapat Penyusunan Program 2024 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, (16/2). 

Menurut Aliyah, tayangan televisi dan radio hampir sembilan puluh persen bersih dari konten pornografi. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI Pusat secara rinci mengatur batasan dan larangan terkait konten pornografi untuk di televisi dan radio. KPI sendiri punya program Sekolah P3SPS yang memberikan pemahaman terhadap pengelola televisi dan radio, baik itu produser, pembuat program atau pun juru kamera, tentang aturan konten di lembaga penyiaran termasuk soal pornografi. 

Aliyah menilai, GTP3 ini harus punya sekretariat bersama dalam rangka usaha sinergi gerak antar lembaga dalam penanganan dan juga pencegahan pornografi ini. “Kalau kita punya data bersama, tindakan yang kita lakukan dapat lebih terukur tentang capaian setiap tahunnya,” ujar Aliyah. 

Dalam penilaiannya, publik memang memiliki perhatian yang besar terhadap masalah pornografi ini. Selayaknya, kementerian dan lembaga sebagai bentuk kehadiran negara menyediakan slot program kerja untuk aksi pencegahan atas maraknya pornografi di masyarakat. 

Untuk KPI sendiri, tambahnya, membuka saluran aduan publik bagi masyarakat yang menemukan konten-konten negatif di televisi dan radio. Termasuk juga kegiatan partisipasi masyarakat yang memberi ruang lebih luas bagi publik menyampaikan aspirasinya. ‘Selain tentu saja KPI langsung menjatuhkan sanksi yang tegas atas kelalaian televisi dan radio saat menyiarkan konten asusila,” pungkasnya.

 

Detail
Dilihat: 3185

 

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara. Dalam pemantauan KPI, hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup. Hal ini disampaikan Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, saat melakukan pemantauan langsung siaran Pemilu 2024 di kantor KPI, (14/2). 

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survey bukanlah hasil final.  Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” terangnya. 

Diingatkan pula oleh Tulus, masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana. Harapannya, lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota. “Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2024 juga memilih anggota legislatif,” ujarnya. Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran lainnya, Aliyah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga penyiaran atas ketaatannya menyiarkan hitung cepat dalam Pemilu 2024.  Tidak lupa Aliyah juga meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024. “Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” tambahnya. 

Lebih jauh Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini. “Tidak saja menjaga suara pada hitungan Pemilihan Presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah. Harapannya, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang  berkualitas lewat kursi legislatif. 

(Foto: KPI Pusat/ Agung R)

  1. KPI Minta MNC Group Hormati Proses Demokrasi dengan Menghentikan Penayangan Cinta Tapi Cinta pada Hari Pemungutan Suara  
  2. KPI: Lembaga Penyiaran Harus Jaga Netralitas Konten Siaran saat Hari Pemungutan Suara
  3. KPI: Hasil Quick Count Baru Boleh Tayang 2 Jam setelah Selesai Pemungutan Suara di Wilayah Indonesia Bagian Barat
  4. Hak Publik Terima Informasi Kepemiluan Harus Dipenuhi Tanpa Bias Hoax dan Disinformasi

Halaman 35 dari 679

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.