Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Januari 2020

Dilihat: 7384

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis dan Irsal Ambia, menerima kunjungan Dubes Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Ouadiâ Benabdellah, di Kantor KPI Pusat. Kunjungan ini dalam rangka mengundang KPI untuk hadir dalam Konferensi Internasional di Rabat, Maroko, 30-31 Januari 2020. 

Jakarta – Kerajaan Maroko mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membahas perkembangan digitalisasi dan media baru dalam International Conference on Media Regulation in The Digital Era di Rabat, Maroko, akhir Januari ini. Hal itu disampaikan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Ouadiâ Benabdellah, di sela-sela pertemuan dengan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia dan Yuliandre Darwis, di Kantor KPI Pusat, Senin (20/1/2020).

“Dengan hormat, kami mengundang Komisi Penyiaran Indonesia untuk hadir dalam konferensi tersebut. Acara ini akan dihadiri berbagai perwakilan dari asosiasi yang ada di Afrika, Asia dan Eropa,” katanya sembari menyerahkan surat undangan acara tersebut ke Ketua KPI Pusat. 

Ouadiâ Benabdellah menuturkan, konferensi ini akan mendengarkan pandangan dari sejumlah negara yang tergabung dalam berbagai asosiasi regulator tentang regulasi yang diterapkan di masing-masing wilayah. Pandangan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan dan pembanding mengenai digitalisasi, media baru dan hal lainnya. 

“Ini akan berlangsung menarik dan kami ingin mendengarkan pandangan Indonesia terkait perkembangan regulasi di sini,” tambah Quadia.

Sementara itu, Agung Suprio mengatakan pembahasan soal digitalisasi dan media baru menjadi perhatian utama pihaknya. Menurutnya, pengalaman negara lain menerapkan sistem siaran digital dan regulasi media baru dapat menjadi bahan masukan bagi KPI. 

“Kami berharap dapat bergabung di konferensi tersebut dan bertukar pengalaman dengan negara lain,” kata Agung yang diamini Yuliandre dan Irsal. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Januari 2020

Dilihat: 8333

Rombongan DPRD dan Pemprov Sulawesi Selatan mengunjungi ruangan pemantauan langsung KPI Pusat usai pertemuan, Rabu (15/1/2020)

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tidak membiarkan kekosongan pengurus di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) karena masa baktinya telah habis. 

KPI Pusat sebenarnya berharap bahwa secara ideal seleksi KPID dapat dilakukan tepat waktu, sehingga sebelum berakhir masa penugasan KPID saat ini, sudah terpilih anggota KPID untuk periode selanjutnya. Apabila proses pemilihan KPID belum berjalan, maka KPI Pusat meminta Pemprov dan DPRD dapat memperpanjang masa jabatan KPID saat ini, untuk menghindari terhambatnya fungsi pengawasan penyiaran di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat menerima Ketua DPRD Provinsi, Sekda Provinsi, Anggota DPRD dan Ketua KPID Provinsi Sulsel di Kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Menurut Hardly, tugas dan fungsi KPID sangat vital karena menyangkut pengawasan penyiaran pada umumnya. Selain itu, ada tugas lain KPID terkait pemberian rekomendasi perpanjangan izin penyiaran dan literasi media untuk masyarakat. “Literasi ini menjadi catatan utama karena KPID berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu memilih dan memanfaatkan media dengan baik dan benar. Dan proses literasi itu harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak boleh berhenti,” paparnya.

Jika memang perangkat untuk proses rekruitmen KPID belum siap, lanjut Hardly, hal ini menjadi pertimbangan untuk memperpanjang masa jabatan KPID yang akan selesai. “Proses perpanjangan bagi pengurus KPID menjadi opsi ketika perangkat untuk menyeleksi KPID selanjutnya belum siap,” ujar Hardly.

Hal senada turut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Menurutnya, proses perpanjangan menjadi pilihan utama ketika proses seleksi KPID baru belum siap. Perpanjangan ini sudah diatur dalam Peraturan KPI No.1 tahun 2014 tentang Kelembagaan Pasal 27 poin 4 yang berbunyi jika proses pemilihan dan penetapan Anggota KPID di DPRD Provinsi tidak selesai pada waktunya, maka untuk menghindari adanya kekosongan jabatan Anggota KPID berikutnya meminta Gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi untuk memperpanjang masa jabatan. 

“Jangka waktu perpanjangan masa jabatan Anggota KPID adalah sampai terpilihnya Anggota KPID masa jabatan berikutnya. Mekanisme perpanjangan itu sudah ada dan KPID Sulsel pun sudah juga menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD terkait masa bakti mereka yang segera habis, enam bulan sebelumnya. Jadi semua prosedur telah dipenuhi,” tambah Nuning.

Nuning mengingatkan waktu satu bulan untuk melakukan pemilihan sangat sempit ditambah lagi anggaran untuk proses seleksi apakah sudah tersedia. Dia menyatakan perpanjangan masa jabatan KPID menjadi pilihan terbaik agar tidak terjadi kekosongan jabatan sembari mempersiapkan proses rekruitmen KPID berikutnya. 

“Apalagi dalam waktu dekat, Sulawesi Selatan akan ada menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 12 kota dan kabupaten. Pengawasan kampanye di media penyiaran merupakan tugas KPID dan hal ini tidak boleh dibiarkan lepas. Jangan sampai ada pemanfaatan media secara berlebihan oleh peserta Pilkada,” katanya di depan Ketua DPRD, Ketua Komisi A dan Sekretaris Daerah Provinsi.

Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi Ina Kartikasari, mengatakan pihaknya memiliki perhatian besar terhadap keberadaan KPID. Perhatian ini dibuktikan dengan kucuran anggaran hibah untuk KPID yang sudah disepakati dalam APBD 2020. “KPID telah melakukan banyak hal dan kami mendukungnya,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menegaskan proses perpanjangan KPID harus segera dilakukan jika memang semua sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. “Kita harus ambil langkah konkrit. Perpanjangan ini untuk menghindari kekosongan tersebut,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Januari 2020

Dilihat: 10192

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menyampaikan pendapatnhya dalam Diskusi Publik bertajuk Polemik Netflix: Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Jakarta -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, menyampaikan pentingnya sinergi antar KPI dan regulator telekomunikasi. Hal itu disampaikan Agung dalam Diskusi Publik bertajuk Polemik Netflix: Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

“Hari ini, boardband dan broadcast itu tidak bisa dipisahkan. Ada perusahaan broadband, tetapi isinya broadcast. Untuk itu, KPI menganggap penting antar lembaga melakukan sinergi terkait broadband dan broadcast tersebut,” tuturnya 

Agung menilai, selain sinergi tersebut perlu juga adanya regulasi yang mengatur. Menurutnya, ke depan akan bermunculan platform-platform streaming video on demand selain Netflix sehingga regulasi sangat diperlukan untuk mengaturnya. 

“Netflix itu memiliki parental lock sehingga konten untuk orang dewasa dan anak-anak isinya berbeda. Tetapi, nanti akan bermunculan platform video on demand lain yang mungkin tidak seketat Netflix. Oleh karenanya, kita perlu mempersiapkan regulasi yang lebih siap untuk menghadapi kemajuan teknologi tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Bobby Rizaldi, mengusulkan agar presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi jalan cepat menarik pajak Netflix dan kawan-kawan.

"Itu yang kita ingin dorong bahwa daripada nunggu undang-undang, lebih cepat di eksekutif aja," lanjutnya.

Apabila enggan menerbitkan Perpres, menurut Bobby, alternatif lain adalah menyisipkan aturan baru di lembaga publik, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Selain untuk mempercepat penarikan pajak, Perpres juga bisa menjadi jembatan untuk mengakomodasi kementerian yang berbeda kepentingan soal Netflix. Sebelumnya, beberapa menteri memberikan sikap yang berbeda soal keberadaan Netflix.

Selain itu, Bobby sepakat adanya sinergi lembaga negara untuk memantau Netflix. Apakah LSM diberi tugas khusus, apakah KPI bersama Kominfo. “Kita tidak mampu membendung digital services, tapi kita harus respons taktis, jangan sampai kita berpolemik terus baru bikin regulasi beberapa tahun lagi. Soal pajak kepada Netflix, contek saja Singapura, bukan BUT yang dipajakin tapi subscribersnya," tambahnya. *

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Januari 2020

Dilihat: 14489

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah.

Jakarta - Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menganggap iklan boyband BTS di salah satu perusahaan e-commerce berbau LGBT. Atas dasar itu, lembaga tersebut mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menarik iklan tersebut dari peredaran di Indonesia.

"Kami berharap, KPI mencabut iklan tersebut sehingga bangsa ini dapat terlindungi dari perilaku menyimpang LGBT. Anak dan remaja sangat rentan menduplikasi perilaku seperti itu,” ungkap Zoel Nasution, Koordinator Aksi Unjuk Rasa LAKSI dalam keterangannya.

Menanggapi hal itu, pihak KPI pun angkat bicara. Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiah mengatakan, sejauh ini iklan yang dibintangi boyband asuhan Big Hit Entertainment itu tidak menampilkan tudingan yang dilayangkan oleh LAKSI.

Dalam keterangan Nuning menjelaskan, pihaknya tidak menemukan unsur-unsur yang menjadi keberatan LAKSI dalam iklan tersebut. “BTS tidak mengenakan pakaian keperempuan-perempuanan, tidak pula mengajak penonton untuk berorientasi seks berbeda. Bahkan, mereka tidak melecehkan kelompok masyarakat tertentu,” kata Nuning kepada Okezone, pada Jumat (10/1/2020).

Meski belum menerima delik aduan dari LAKSI, namun KPI akan menarik konten tersebut apabila memang terbukti ditemukan unsur berbau LGBT. “Sebenarnya tidak hanya BTS. Kalau memang ada pria yang divisualkan dalam kostum wanita dan sebaliknya, itu merupakan bagian dari upaya promosi LGBT. Tidak boleh tayang di TV.”

Tudingan LGBT yang dilayangkan LAKSI kepada perusahaan e-commerce itu ternyata diambil berdasarkan artikel pemberitaan di sejumlah media. Menurut keterangan Zoel, boyband BTS menunjukkan dukungan mereka terhadap perilaku hidup LGBT dan kehidupan liberal. Red dari okezone