Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 Februari 2020

Dilihat: 32909

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan evaluasi tahunan terhadap empat televisi berjaringan di bawah bendera MNC Grup secara bersamaan yakni RCTI, GTV, MNC TV dan INews TV, Kamis (13/2/2020) di Kantor KPI Pusat. 

Di awal evaluasi, KPI menyampaikan penilaian secara terpisah terhadap RCTI, MNC TV, INews TV dan GTV. Penilaian berdasakan pada pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ), kepatuhan pada aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), perolehan penghargaan dan sanksi. 

Dari hasil penilaian KPI terhadap siaran di RCTI, MNC TV, INews TV dan GTV selama setahun, mulai Oktober 2018 hingga September 2019, ke empatnya diminta agar lebih memperhatikan dan mematuhi P3SPS. Walau begitu, KPI meminta ke empat TV ini untuk terus mempertahankan prestasi atas perolehan penghargaan dari anugerah yang KPI selenggarakan. 

“Kami harap ini dipertahankan dan terus ditingkatkan,” kata Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, di depan jajaran direksi ke empat lembaga penyiaran itu.

Dalam kesempatan itu, Reza mengingatkan RCTI serta kawan-kawan untuk memperhatikan batas penayangan ulang program acara dan pemberitaan lokal. Menurutnya, pemutaran ulang program dan berita lokal sebaiknya tidak lebih dari tiga kali. 

“Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti soal aktualitas isi berita karena hal ini banyak dikeluhkan orang daerah. Tolong juga perhatikan peran lokal dan alokasi tayang pada jam produktif,” pinta Reza.

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengapresiasi atas peningkatan produksi tayangan religi di masing-masing TV. “Saya juga mengapresiasi untuk siaran Qolbu yang sudah menghilangkan unsur-unsur kesurupan dan menambah muatan dakwah pada program tersebut,” katanya.

Nuning juga memberi catatan khususnya pada tayangan “Hotman Paris Show” agar lebih berhati-hati memilih narasumber khususnya dari kalangan artis. Dia meminta pihak TV untuk menyampaikan pemberitahuan ke mereka bahwa ada aturan P3SPS. “Ini penting untuk menghindari adanya visual tayangan yang melanggar P3SPS disebabkan karena ketidak tahuan pengisi program. Seperti eksploitasi bagian-bagian sensual dan juga amarah narasumber pada saat siaran, seperti kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Elsa Sytif,"jelas Komisioner bidang Kelembagaan ini.

Dalam kesempatan itu, Nuning menyatakan akan menyampaikan ke masyarakat program-program TV yang berkualitas dan layak ditonton melalui Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa."Kami akan bantu sampaikan ke masyarakat program-program bermutu tersebut, agar dapat jadi referensi masyrakat dalam menonton TV," katanya.

Selain kedua Komisioner itu, turut hadir Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano  dan Mimah Susanti. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 13 Februari 2020

Dilihat: 5155

Jakarta - Pembentukan panitia seleksi (pansel) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah merupakan kewenangan DPRD, selain melaluikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota KPI dan memilih tujuh anggotanya untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur. Untuk itu penganggaran seleksi KPID harus dikomunikasi dengan berbagai pihak terkait agar sesuai ketentuan hukum. KPI Pusat menyarankan, terkait anggaran ini, dilakukan pertemuan konsultatif antara Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan Inspektorat Daerah dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumut, agar penggunaan anggaran hibah untuk seleksi tidak menyalahi prinsip pengelolaan keuangan daerah. Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Mohammad Reza menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Sumut dalam rangka konsultasi pelaksanaan proses seleksi anggota KPID Sumut, (13/02).

Saran tersebut dikemukakannya mengingat dana seleksi KPID yang menggunakan hibah APBD saat ini, berbeda pengelolaannya dengan dana seleksi saat KPID Sumut masih memiliki kesekretariatan. Namun demikian, Reza mengingatkan, pada prinsipnya DPRD memiliki kewenangan penuh sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam proses seleksi hingga terpilihnya anggota KPID yang baru. 

Seleksi KPID di Sumatera Utara ini menjadi salah satu agenda prioritas di Komisi A DPRD. Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto menyatakan, pihaknya sangat memahami bahwa kelembagaan KPI memiliki peran yang strategis dalam menata konten-konten penyiaran yang hadir di tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya pengaturan tentang pemberitaan agar senantiasa berimbang, faktual dan terpercaya. “Sehingga masyarakat terhindar dari jebakan berita palsu atau hoax,” ujarnya.  

Saat ini KPID Sumut tengah memasuki masa perpanjangan hingga terpilih anggota KPID yang baru. Perpanjangan tugas ini memang sudah diatur dalam Peraturan KPI nomor 1 tahun 2014 tentang kelembagaan, dengan tujuan tidak ada kekosongan di KPID yang mengakibatkan pelayanan publik terkait penyiaran terganggu. Hendro memprakirakan seleksi KPID ini memakan waktu enam bulan sejak diumumkan ke publik, hingga terpilih anggota yang baru.

Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo dalam pembukaan menyampaikan pesan agar DPRD memberikan pertimbangan khusus pada anggota KPID saat ini yang akan maju di periode kedua. Harapannya, bagi calon anggota petahana dapat langsung ikut uji kelayakan dan kepatutan di Komisi A DPRD Sumut, jika sudah memenuhi persyaratan administratif dalam seleksi.  Usulan lain muncul dari Irham Buana Nasution yang juga anggota Komisi A dari fraksi Golkar.  Menurutnya, untuk menjaga independensi, seluruh proses seleksi ada di DPRD. “Agar tim dapat bekerja secara professional tanpa adanya intervensi,”ucapnya. 

Beberapa catatan diutarakan Hendro, tentang tugas besar KPID ke depan. Selain masalah konten lokal yang diharapkan dapat ditegakkan secara benar, Hendro juga menyampaikan dalam Pilkada serentak di tahun 2020 ini, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pelaksanaan Pilkada paling banyak, yakni sebanyak 23 kabupaten/ kota. Tentunya KPID diharapkan dapat memastikan lembaga penyiaran berlaku adil dan netral pada semua kontestan Pilkada.  Dalam pertemuan tersebut hadir pula antara lain, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Remita Br Sembiring, Ketua KPID Sumatera Utara Parulian Tampubolon, serta Wakil Ketua KPID Sumatera Utara Mutia Atikah.  

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 13 Februari 2020

Dilihat: 2702

Jakarta - Penegakan konten lokal akan dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun ini. Dengan aplikasi pemantauan konten lokal yang sudah ada, KPI akan segera bersurat dengan Gubernur dan Komisi A DPRD di 33 provinsi, tentang pemenuhan konten lokal dari televisi swasta yang bersiaran jaringan. Dengan demikian, jajaran pimpinan penyelenggara daerah mengetahui kontribusi yang diberikan dunia penyiaran terhadap lokalitas daerahnya masing-masing. Mohammad Reza, selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) menyampaikan hal tersebut saat menemui delegasi dari Komisi A DPRD Sumatera Utara yang hadir ke KPI dalam rangka konsultasi kelembagaan, (13/02). 

Kesempatan berjumpa dengan DPRD tersebut digunakan Reza untuk menyampaikan beberapa peran strategis yang dapat diambil DPRD dalam mengembangkan program lokal. “Prinsipnya harus ada sinergi antara KPID dan juga Komisi A di DPRD dalam membahas program lokal di televisi yang berjaringan,” ujarnya. 

Untuk penegakan konten lokal ini, Reza berharap KPID melakukan pemantauan pada program lokal yang sudah tercantum dalam aplikasi SSJ. “Kalau ternyata tayangannya tidak ada, maka KPID sudah bisa keluarkan teguran,” tegas Reza. 

KPID Sumatera Utara sendiri sebenarnya punya rekam jejak dalam penegakan konten lokal sepuluh persen untuk televisi swasta berjaringan. Ketua KPID Sumatera Utara Parulian Tampubolon menyampaikan, KPID pernah menggugat televisi swasta yang bersiaran jaringan di Sumatera Utara ke pengadilan negeri, lantaran tidak memenuhi kewajiban konten lokal sepuluh persen tersebut. 

Di tahun 2020 ini, ujar Parulian, ada sepuluh televisi yang habis izin siarnya. Pertimbangan utama KPID mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk perpanjangan izin adalah komitmen penayangan konten lokal ini. “Ketika konten lokal tidak terpenuhi sebagaimana amanat regulasi, KPID harus mempertimbangkan ulang perpanjangan izinnya,” tegas Parulian. 

Sementara kondisi konten lokal di Sumatera Utara saat ini sebenarnya cukup variatif. Kelebihannya sekarang, ungkap Parulian, sudah muncul call sign Medan di layar televisi swasta yang bersiaran di Sumatera Utara. Namun untuk jam tayang masih muncul di jam hantu. 

Memang banyak alasan dari penyelenggara televisi tentang tidak terpenuhinya alokasi sepuluh persen konten lokal ini. Diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM) yang membuat konten lokal dinilai tidak setara dengan SDM di Jakarta. Untuk itu, tambah Parulian, KPID Sumatera Utara secara regular menyelenggarakan Sekolah Pedoman Perilaku Penyiarna dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) bagi praktisi penyiaran di Sumatera Utara. “Hasilnya, sudah ada konten lokal di waktu-waktu premium, seperti I News, Metro TV dan TVRI”, katanya. 

Masalah lain dari konten lokal di Sumatera Utara mungkin sudah memenuhi alokasi sepuluh persen dari durasi siaran setiap hari. Namun waktunya muncul di jam yang tidak produktif, atau tayangannya re-run. Terkait tayangan re-run yang diputar ulang berkali-kali ini, Reza mengingatkan keterkaitannya dengan faktualitas. “Jangan sampai program berita, dokumenter, dan jurnalistik untuk konten lokal justru seakan menyebarkan berita tidak akurat lantaran re-run dari program  yang tayang bertahun-tahun lalu,” ujarnya. Parulian menegaskan, puncak evaluasi konten lokal di Sumatera Utara akan dilakukan pada evaluasi perpanjangan izin. 

Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto yang hadir memimpin langsung delegasi ke KPI Pusat menyatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut keterangan dari KPID terkait pelaksanaan konten lokal ini. DPRD berkepentingan pula agar konten lokal ini dapat hadir sesuai dengan arahan regulasi, termasuk kewajiban konten lokal diproduksi oleh SDM lokal. “Tentunya hal ini menjadi bentuk pemberdayaan SDM lokal dan menumbuhkan potensi ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara,”ujarnya.  Komisi A juga meminta dilaporkan secara tertulis tentang perpanjangan izin dari sepuluh televisi swasta yang bersiaran jaringan di Sumatera Utara, serta bagaimana realisasi konten lokal Sumatera Utara dari masing-masing televisi selama ini. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 Februari 2020

Dilihat: 6174

Jakarta -- “All we hear is radio ga ga, Radio goo goo, Radio ga ga, All we hear is radio ga ga, Radio blah blah, Radio, what's new? Radio, someone still loves you.” Kalimat tersebut adalah sebagian dari lirik lagu milik Band legendaris dan termasyur asal tanah Inggris “Queen” berjudul “Radio Gaga” yang dirilis beberapa dekade lampau. Radio membuat Freddy Mercury, Brian May dan kawan-kawan terinspirasi untuk menjadikan sebuah lagu. Artinya, “Queen” memberi perhatian terhadap media dengar ini.

Dan pada hari ini, Kamis, bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2020, masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia merayakan Hari Radio Sedunia atau “World Radio Day”. Tapi, apakah kita tahu sejarah munculnya hari radio ini. Berikut adalah sejarah hari radio sedunia.

Radio adalah salah satu media yang digunakan seluruh orang di dunia untuk mendapatkan berbagai macam informasi, kelebihan dari radio juga karena bisa menjangkau masyarakat terpencil dan juga memudahkan para penderita keterbatasan untuk melihat.

Hari radio sedunia adalah tentang merayakan radio, mengapa kita menyukainya dan mengapa kita membutuhkannya hari ini lebih dari sebelumnya.

Hari radio sedunia mulai diproklamirkan pada tanggal 3 November 2011 oleh Konferensi Umum ke-36 UNESCO setelah sebelumnya telah diusulkan oleh Kerajaan Spanyol pada tanggal 20 September 2010.

Kemudian Dewan Eksekutif UNESCO memasukan agenda tersebut dalam agenda sementara untuk memproklamirkan Hari Radio Sedunia pada tanggal 29 September 2011.

Setelah itu UNESCO melakukan konsultasi luas pada tahun 2011 dengan berbagai pemaku kepentingan dan jawaban yang didapatkan adalah sebanyak 91% mendukung Hari Radio Sedunia, dukungan resmi juga mengalir dari berbagai lembaga penyiaran di seluruh dunia.

Hasil dari konsultasi tersebut dapat dilihat dalam dokumen UNESCO 187 EX/13 Setahun setelahnya pada bulan Desember 2012, Majelis Umum PBB mengesahkan Hari Radio Sedunia, sehingga menjadi hari yang dapat dirayakan oleh semua negara anggota PBB.

Hari Radio Sedunia yang dirayakan setiap tahunnya memiliki tema berbeda-beda, pada tahun 2014 mendapatkan tema Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Radio. Pada 2015, UNESCO mengusulkan tema Muda dan Radio. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipan anak muda di dunia radio. Mengajak kaum muda untuk menciptakan konten radio dan meningkatkan kekuatan radio sebagai media.

Pada 2016, Peran Radio Dalam Keadaan Darurat dan Bencana. Tema ini bertujuan untuk membangun kemitraan dengan sektor kemanusiaan, akses cepat frekuensi yang dimiliki radio sangat penting untuk menyelamatkan nyawa sehingga frekuensi ini harus dilindungi pada saat darurat.

Dalam tema tersebut, radio diartikan sebagai kebebasan untuk berekspresi dan juga radio sebagai salah satu media yang memiliki dampak sosial dan menyediakan akses terhadap informasi untuk masyarakat banyak.

Adapun tema “Radio Anda” menjadi tema hari radio pada 2017. Tema ini dipilih bertujuan untuk merayakan bagaimana masyarakat bisa berinteraksi dengan radio yang dimilikinya, tema tersebut juga menyoroti bagaimana pandangan dan berbagai keragaman masyarakat terwakili dalam glombang udara.

Seiring perkembangan dunia digital, keberadaan radio pun semakin sedikit. Lebih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mendengarkan musik melalui aplikasi yang sudah tersedia di smartphone mereka. Namun masih ada sebagian orang yang terus melestarikannya.

Pada 2018, tema peringatan adalah “Radio dan Olahraga”. Makna tema karena banyak peristiwa  olahraga penting, peristiwa-peristiwa  yang mampu mengkonektivitaskan hati dan  jiwa dari semua orang di seluruh dunia. Oleh kerena  itu, semua kantor radio di seluruh dunia supaya memanifestasikan keindahan olahraga dengan semua keanekaragamannya, memuliakan  mata-mata olahraga tradisional yang mengaitkan semua orang dengan pusaka budaya,  jenis-jenis olahraga  mendasar yang mengaitkan  komunitas dan kisah-kisah yang penuh ilham tentang gender dan kesetaraan gender dalam olahraga.

Pada Hari Radio Sedunia tahun 2018, UNESCO  ingin menekankan faktor-faktor  seperti keanekaragaman dalam memuat  peristiwa-peristiwa olahraga; kesetaraan gender dalam memuat peristiwa-peristiwa olahraga; mendorong perdamaian dan perkembangan melalui pemuatan  peristiwa-peristiwa.

Sedangkan pada 2019, UNESCO memilih tema “Dialog, Toleransi dan Perdamaian”. Ini memiliki makna, siaran radio menyediakan tempat untuk dialog dan debat demokratis tentang berbagai isu, seperti migrasi atau kekerasan terhadap perempuan, membantu meningkatkan kesadaran para pendengar, menginspirasi, serta membuka perspektif baru dalam membuka jalan bagi tindakan positif. **