Umum

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 19 Februari 2020

Dilihat: 9215

Jakarta -- Dua Stasiun TV yang bernaung di bawah bendera Grup Viva, ANTV dan TV One, menjalani evaluasi tahunan lembaga penyiaran swasta TV berjaringan yang diselenggarakan KPI Pusat, Rabu (19/2/2020). Evaluasi yang dipimpin Komisioner KPI Pusat Mohamad Reza, menilai tiga aspek antara lain sanksi, apresiasi dan siaran konten lokal sebagai bagian komitmen dari pelaksanan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Reza mengatakan, pelaksanaan pemenuhan Program Siaran Lokal oleh keduanya sebanyak 10% belum sepenuhnya dipenuhi, pun demikian dengan penayangan pada jam tayang produktif di setiap wilayah layanan siaran SSJ.

“Ada beberapa daerah jaringan yang belum memenuhi alokasi tayang di jam produktif dan produksi masih ada yang dibuat oleh induk jaringan. Kami minta ada penggunaan bahasa daerah dan peningkatan budaya lokal,” tambah Reza.

Hal lain yang jadi sorotan KPI Pusat soal melimpahnya program siaran asing di ANTV. KPI meminta ANTV untuk mengurangi jumlah tayangan asingnya. Berdasarkan hitungan KPI Pusat, durasi tayang siaran asing di ANTV telah melebihi total keseluruhan jumlah siaran dari dalam negeri.

“Ini peringatan keras ke ANTV karena siaran asingnya sampai 60%. Ada siaran Isbak, Yevada, In Between Turki, The Owl and Cow dan program asing lainnya,” kata Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, dalam evaluasi tahunan ANTV dan TV One.

Nuning menghitung durasi tayangan siaran asing di ANTV hampir 885 menit dari total keseluruhan siaran yang berjumlah 1440 menit. Adapun siaran Indonesia hanya 555 menit. Artinya, durasi tayangan asing di ANTV sudah di atas 50%. 

“Angka tersebut sudah melewati batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012. Ini sudah bukan lampu kuning mestinya sudah lampu merah,” tegasnya.

Pasal 36 Ayat (2) UU Penyiaran menyatakan isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. Lalu di Pasal 67 Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 disebutkan, “Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari”.

Nuning juga menyampaikan hasil temuan KPI yang sudah tidak menemukan tayangan berita di ANTV. Padahal, terkait hal ini KPI Pusat sudah minta ke ANTV untuk terbuka pada program berita.

Kritik untuk ANTV turut dilontarkan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano. Selain minim penghargaan yang diselenggarakan KPI, sejumlah program seperti Pesbukers, Garis Tangan dan Karma sering diprotes dan mendapat kiritikan publik, katanya.

Hasil riset indeks kualitas program TV terhadap ANTV pun hanya program anak yang nilai indeksnya tercukupi, kategori selebihnya di bawah rata-rata. 

“ANTV tanpa nominasi sama sekali di 3 Gelaran Penghargaan KPI. Kami tidak menemukan di ANTV apa kelebihannya selain diprotes dan dikritik tentang Pesbukers. Kami minta ANTV untuk lebih memperhatikan regulasi, karena sudah ada catatan dan temuan atas program tersebut. Kami minta segera diperbaiki,” tegas Hardly. 

Hardly meminta ANTV mendedikasikan 1 atau 2 program siaran yang benar-benar berorientasi pada kualitas, bukan sekedar memenuhi selera pasar. “Ini harus dilakukan secara serius,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nuning mengapresiasi TV One atas tayangan Pemilu 2019 lalu yang lebih baik dari Pemilu sebelumnya. “Indeks kualitas program berita, program religi dan talkshow TV telah melewati standar kualitas KPI buat dalam riset indeks kualitas program siaran TV. Semuanya sudah di atas rata-rata, kami apresiasi untuk ini,” tutupnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 Februari 2020

Dilihat: 2641

Wapres Ma'ruf Amin bersama Komisioner KPI Pusat usai pertemuan di Kantor Wapres, Senin (18/2/2020). Foto: Agung Rahmadiansyah

Jakarta -- Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membahas perkembangan penyiaran di tanah air dan rencana peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI di Manado, April mendatang. 

Di awal pertemuan, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, mengatakan soal rencana menyelenggarakan Hari Penyiaran Nasional tahun 2020 di Kota Manado pada 1 April mendatang ke Wapres. Persiapan peringatan Harsiarnas yang akan dihadiri masyarakat penyiaran di Indonesia sudah dilakukan sejak jauh hari. 

Agung menyampaikan dinamika penyiaran di dalam negeri seperti perkembangan digitalisasi dan media baru. Dikatakannya bahwa pengawasan media baru belum ada karena tidak adanya regulasi yang menaungi. “Pengaturan media baru sangat diperlukan karena menyangkut sejumlah hal selain hanya pengawasan juga finansial bagi negara melalui pajak,” katanya kepada Wapres di Kantor Wapres, Selasa (18/2/2020).

Terkait pengawasan media baru, Wapres menegaskan mendukung KPI menjadi lembaga pengawas bagi media baru. Kegelisahan akan dampak negatif yang ditimbulkan dari media baru menjadi alasan Wapres. “Saya meminta adanya pengaturan media baru dan saya berharap Revisi Undang-Undang Penyiaran segera disahkan,” kata Ma’ruf Amin. 

Dalam pertemuan itu, turut hadir Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, Mimah Susanti, dan Mohamad Reza. Selain itu, hadir Kabag Perencanaan, Hukum dan Humas, Umri, dan Asisten Komisioner KPI Pusat, Moh Nur Huda. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Februari 2020

Dilihat: 1626

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, di Kantor Wapres, Rabu (18/2/2020).

Jakarta -- Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, meminta lembaga penyiaran menampilkan program ramah bernuansa Ramadan menjelang bulan puasa. Lembaga penyiaran juga diminta menggunakan Dai bersertifikat sebagai pengisi ceramah.

Pernyataan itu disampaikan saat Wapres saat bertemu dengan Komisioner KPI Pusat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/2/2020) sore. Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan permintaan itu disampaikan langsung Wapres Ma'ruf dalam pertemuan tersebut.

"Wapres menyinggung karena sebentar lagi memasuki Ramadan, siaran Ramadan, beliau sangat meminta untuk lembaga penyiaran bisa menyiarkan program yang lebih ramah kepada Ramadan," kata Mulyo usai pertemuan.

Selain itu, hal yang juga disoroti dan disampaikan Wapres ke KPI Pusat perihal penggunaan dai-dai yang bersertifikat untuk berdakwah dalam siaran di lembaga penyiaran.

Mulyo mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia terkait upaya itu. Komisi ini segera melakukan pertemuan dengan MUI untuk menindaklanjuti permintaan Ma'ruf Amin yang juga ketua nonaktif MUI.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Agung Suprio menyampaikan dalam pertemuan dengan Wapres, pihaknya membahas beberapa hal terkait pelaksanaan Hari Penyiaran Nasional pada 1 April 2020 di Manado.

Selain itu mengenai proses RUU Penyiaran yang masih dibahas oleh DPR turut disampaikan dalam pertemuan. KPI berharap rancangan regulasi itu dapat segera disahkan untuk diterapkan di Tanah Air pada tahun ini.

"KPI berharap semua pihak itu komitmen terhadap RUU Penyiaran. pihak-pihak itu pertama adalah pemerintah, dalam hal ini Kominfo, kedua yaitu lembaga penyiaran dan yang ketiga adalah KPI. KPI jelas bersikap agar RUU ini segera disahkan," ujarnya. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Februari 2020

Dilihat: 12777

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan menambahkan wewenang mengawasi media baru. Jika UU Penyiaran baru memberikan kewenangan tersebut, persoalan mengambang dan banyak dipertanyakan publik tentang siapa yang berhak mengawasi media baru akan terjawab tuntas.

Harapan itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Senin (17/2/2020).

Menurut Agung, pihaknya akan menyiapkan skema pengawasan media baru jika kewenangan tersebut dimandatkan pada KPI. Langkah awalnya akan membuat sistem kerja termasuk regulasi konten untuk media baru, aturan konten lokal dan mekanisme pengaduan. “Konsep awal kami adalah menyiapkan tiga hal itu karena kami nilai sangat penting,” katanya.

Bahkan, dalam masukan yang disampaikan KPI ke DPR mengenai regulasi media baru, KPI mengusulkan semua media baru bebasis online wajib mendaftarkan diri ke pemerintah. Semua media baru juga wajib menayangkan konten-konten yang sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

“Adapun pengawasan konten media baru yang berupa audio visual, baik itu radio streaming, TV streaming maupun video on demand dilakukan oleh KPI,” pinta Agung. 

Jika ditemukan adanya pelanggaran di media baru, lanjut Agung, KPI berhak untuk memperingatkan dan menegur penyelenggara media tersebut. Lalu, ketika peringatan maupun teguran tersebut tak dihiraukan pihak penyelenggara, KPI akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokirnya.

“Itu sebagian pemikiran kami terkait aturan dalam regulasi media baru. Poin itu belum termasuk persoalan perpajakan dan PNBP-nya yang memerlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut,” jelas Agung Suprio di depan Pimpinan dan Anggota Komisi I.

Beberapa negara Eropa telah menerapkan kebijakan pengawasan media baru secara parsial dalam UU seperti Austria, Hungaria, Slovenia dan Italia. Kebijakan di empat negara itu hanya mengatur konten online dari media konvensional. “Turki bahkan sudah melakukannya sejak 2019 lalu dan mereka menerapkan pengawasan berikut sanksi untuk pelanggar,” kata Agung.   

Apa yang disampaikan Agung juga menjawab pertanyaan dari Komisi I perihal peran dan strategi KPI terkait pengawasan media baru. Penjelasan dan masukan dari KPI akan menjadi pertimbangan DPR dalam Revisi Undang-Undang yang mulai dibahas kembali. ***