Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Maret 2020

Dilihat: 4845

Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, memimpin acara pembinaan isi siaran secara virtual dengan MNC TV di kantor KPI Pusat, Selasa (31/3/2020). 

Jakarta -- Di tengah wabah Covid-19 yang melanda tanah air, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tetap melakukan proses pembinaan terhadap program acara lembaga penyiaran, Selasa (31/3/2020). Guna mendukung kebijakan Social Distancing pada saat wabah ini, kegiatan pembinaan dilakukan secara virtual sehingga pihak lembaga penyiaran tak perlu hadir langsung di Kantor KPI Pusat. 

Koordinator bidang Isi Siaran sekaligus Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, mengatakan mekanisme pembinaan yang dilakukan tetap sama, hanya komunikasi yang digunakan yang beda karena menggunakan fasilitas zoom meeting. Menurutnya, proses pembinaan terhadap program acara yang punya potensi pelanggaran tak boleh berhenti meskipun dalam kondisi wabah Covid-19 yang sedang melanda tanah air. 

“Kita harus menjalankan fungsi pengawasan isi siaran yang menjadi tupoksi utama KPI dengan tetap menjalankan proses pembinaan terhadap program acara walaupun dalam kondisi begini. Pembinaan ini dilakukan untuk menyampaikan potensi pelanggaran tersebut kepada lembaga penyiaran agar mereka segera  melakukan perbaikan isi program acaranya,” jelas Mimah Susanti pimpinan Pembinaan Program Acara “Instamania” MNC TV .

Di awal pembinaan, KPI Pusat menayangkan tayangan program acara “Instamania” yang dinilai berpotensi melanggar disaksikan tim MNC TV dari tempat masing-masing. Sementara itu, tim isi siaran yang hadir langsung dalam pembinaan di ruang rapat kantor KPI Pusat hanya beberapa orang. Acara pembinaan ini menerapkan protokol penanganan Corona pada saat rapat kantor. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, yang ikut pembinaan melalui layanan virtual turut menyampaikan masukan terhadap program acara “Instamania” MNC TV. Menurutnya, beberapa hal dari program tersebut harus diperbaiki agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPSP). Sebagai program baru, tim produksi harus  memperhatikan muatan dan jam tayang dengan peraturan yang berlaku. Kreativitas jangan sampai mengabaikan kepentingan perlindungan publik. 

Hal yang sama turut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, yang ikut bergabung dalam pembinaan melalui komunikasi virtual tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Mulyo menyatakan kegiatan pembinaan isi siaran MNC TV walaupun melalui aplikasi virtual tetap berjalan baik dan lancar. “Saya mengucapkan terima kasih hari ini meeting eksternal melalui zoom bisa berjalan secara efektif,” katanya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 Maret 2020

Dilihat: 4798

Tim Analis Pemantauan KPI Pusat saat melakukan pemantauan langsung isi siaran dari rumah masing-masing mengikuti kebijakan Social Distancing dan Work From Home (WFH) terkait pencengahan bencana wabah corona di Indonesia.  

Jakarta -- Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah menerapkan Social Distancing dan Work From Home (WFH), tim pemantauan KPI Pusat melakukan pemantauan isi siaran dari rumah masing-masing atau monitoring from home (MFH) terhitung sejak 26 Maret 2020.  Kebijakan ini dijalankan demi turut mencegah dan menanggulangi persebaran Covid-19 atau wabah Corona di Indonesia. Pemantauan oleh tim analis dari rumah dilakukan dengan menerapkan sistem pengawasan terkoneksi dengan sistem yang ada di server KPI Pusat.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan pengawasan konten siaran oleh tim analis pemantauan yang biasanya dilakukan di kantor KPI tidak boleh terhenti meskipun diterapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) oleh pemerintah terkait wabah virus Corona. 

“Tugas pengawasan isi siaran, baik radio dan televisi, merupakan tupoksi utama KPI. Hal ini harus terus berjalan dalam kondisi apa pun seperti saat pandemi corona saat ini. Jadi, kami menggunakan sistem pemantauan yang sama dengan fasilitas pemantauan yang ada di kantor KPI Pusat,” jelas Agung.

Ketua juga menjelaskan, setelah mengeluarkan kebijakan tidak lagi operasional di kantor atau seluruh pegawai bekerja dari rumah, sejak 26 Maret kemarin proses pemantauan isi siaran telah mulai dilakukan dari rumah. "Ini upaya kami untuk ikut serta dalam mencegah dan menangani persebaran pandemi Covid-19 sesuai intruksi Pemerintah, namun tugas tetap berjalan,” kata Agung.

Meskipun berlaku kebijakan baru, tim pemantauan KPI Pusat tetap bekerja selama 24 jam tanpa henti. Dalam satu hari, tim pemantauan dibagi menjadi 6 giliran atau shift yang bertugas masing-masing 4 jam.

“Kami juga tetap melakukan pelayanan pengaduan siaran melalui saluran pengaduan on line yang selama ini tersedia. Semua interaksi pengaduan untuk saat ini hanya bisa dilakukan melalui layanan tersebut dan pengaduan tatap muka kami tiadakan terlebih dahulu hingga waktu yang belum ditentukan. Kami berharap masyarakat maklum dengan keadaan ini. Lembaga penyiaran diharapkan tetap menjaga konten siarannya karena KPI tetap memantau sebagaimana biasanya. Ingat, di saat masyarakat banyak menghabiskan waktunya di rumah, lembaga penyiaran harus memperhatikan kontennya agar ramah anak dan turut mendukung menyosialisasikan pencegahan covid-19," tutur Agung Suprio. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 30 Maret 2020

Dilihat: 21711

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali mengeluarkan imbauan untuk seluruh lembaga penyiaran terkait evaluasi muatan isi siaran selama masa pandemi Covid-19, Senin (30/3/2020). Ada enam poin imbauan yang disampaikan KPI Pusat dalam surat imbauan bernomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Agung Suprio.

1. Komitmen lembaga penyiaran untuk lebih masif menyampaikan informasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 terutama tindakan social/physical distancing melalui ILM di setiap program yang disiarkan atau setiap jam sekali. 

2. Memberikan contoh pelaksanaan social/physical distancing dengan tidak memuat program yang menampilkan visualisasi massa/penonton, baik secara  live, tapping, maupun rekayasa editing kecuali diinformasikan secara jelas bahwa tayangan tersebut rekaman/recorded/re-run dalam bentuk running text atau caption di sepanjang penayangan program.

3. Menerapkan protokol pencegahan dan penanganan keamanan dalam bentuk physical distancing bagi host/presenter, kru  penyiaran, jurnalis, narasumber, dan pendukung acara lainnya baik di dalam maupun di luar studio.

4. Mengingatkan kepada seluruh lembaga penyiaran agar patuh pada ketentuan terkait  perlindungan anak-anak dan remaja dengan: 

a) Memperhatikan ketersediaan program bagi anak pada pukul 05.00 hingga pukul 18.00 WIB dengan muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak-anak dan remaja;

b) selektif memilih materi tayangan agar tidak menstimulasi anak melakukan tindakan yang tidak semestinya ditiru atau dianggap lazim/lumrah seperti diberitakan akhir-akhir ini yaitu menikah pada usia muda, eksploitasi pernikahan dini, pengungkapan konflik rumah tangga, dan sebagainya;

c) Menampilkan konflik dan aksi/adegan kekerasan, bullying dalam rumah tangga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya;

d) membatasi adegan percintaan dan perselingkuhan.

5. Meminta lembaga penyiaran agar memperbanyak program siaran bertema pendidikan dan pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar anak di rumah.

6. Mengedepankan perbincangan yang konstruktif dan solutif dalam penanganan persebaran COVID-19 sebagai wujud kepedulian bersama.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan surat imbauan ini untuk mengingatkan dan meminta komitmen lembaga penyiaran untuk memperhatikan dan mengikuti poin-poin yang dijelaskan terkait siaran selama masa Pandemi Covid-19. Imbauan ini diharapkan dapat memaksimalkan dan mendorong fungsi lembaga penyiaran sebagai penyampai informasi yang sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam regulasi penyiaran terlebih dalam situasi seperti saat ini. 

Dalam kesempatan itu, Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, atas sosialisasi penanggulangan persebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, pihak-pihak lain dan masyarakat. Menurutnya, upaya-upaya pencegahan dan penanganan persebaran COVID-19 tidak akan maksimal apabila tidak disertai dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau physical distancing sebagai upaya memutus rantai persebaran COVID-19. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Maret 2020

Dilihat: 8208

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah.

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta seluruh lembaga penyiaran tidak menampilkan materi yang menstimulasi pernikahan usia muda dalam program siaran. Lembaga penyiaran seharusnya mendorong dan mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan di bawah usia dewasa yang masih tinggi di Indonesia.

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengatakan pernikahan usia muda di bawah 18 tahun adalah persoalan yang sangat krusial di negara ini. Berdasarkan data penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan ada sekitar 36,62 persen anak perempuan menikah untuk pertama kali pada usia 15 tahun atau kurang. Kemudian, menikah di usia 16 tahun ada 39,92 persen dan 23,46 persen kawin di usia 17 tahun. 

Dari data tersebut menunjukan betapa anak perempuan yang menikah di usia muda masih sangat tinggi di Indonesia. Menurut Nuning, menikah di usia muda atau di bawah 18 tahun akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku baik secara fisik maupun psikologis. 

“Salah satu dampak buruk yang akan mereka rasakan khususnya bagi anak perempuan adalah pendidikan. Bagi anak-anak perempuan yang pernah menikah dini atau bercerai muda biasanya akan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Ada juga yang tidak mau melanjutkan sekolahnya karena berbagai sebab antara lain karena tanggung jawab merawat anak atau malu karena status pernikahannya,” jelas Nuning, 

Selain itu, lanjutnya, kebijakan kebanyakan sekolah di Indonesia akan menolak anak perempuan yang sudah menikah untuk mengeyam kembali bangku sekolah. “Dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh mereka diantaranya adalah hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak karena hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan formal. Dengan mengakhiri sekolah, semakin kecil kesempatan untuk bekerja bagi para perempuan tersebut,” tegas Nuning.

Dengan beberapa pertimbangan yang dijelaskan oleh Nuning di atas, KPI meminta lembaga penyiaran agar memperhatikan dua poin di bawah ini:

1. Program siaran harus turut serta dalam mengurangi tingginya jumlah perkawinan anak dan mengurangi dampak dari menikah muda dengan tidak menayangkan program siaran yang menstimulasi masyarakat untuk menikah di usia muda atau menikahkan anak di usia muda seperti menghadirkan narasumber anak atau pasangan nikah muda, mengeksploitasi dan bahkan menyajikan nikah muda sebagai sesuatu yang lumrah, dan disajikan tanpa perspektif bahaya atau dampak buruk dari pernikahan anak. Pasalnya, hal itu sangat tidak memiliki perspektif perlindungan kepada anak dan remaja.

2. Mengajak lembaga penyiaran untuk menjadi salah satu elemen yang terlibat dapat upaya menekan tingginya angka pernikahan anak.

Dalam kesempatan itu, Nuning menyampaikan banyaknya keluhan dan pengaduan terhadap program acara yang mengundang pasangan menikah yang salah satunya masih di berusia muda untuk dieksploitasi dan jadi bahan candaan. “Kami telah mendapat banyak aduan terkait tayangan tersebut dan hal ini menjadi salah satu alasan kami memerintahkan lembaga penyiaran untuk tidak lagi memberi ruang bagi tayangan yang menstimulasi penikahan di usia muda,” tandas Nuning. ***