Bandar Lampung -- Tahun depan merupakan tahun dimana tensi politik kembali meningkat dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak di sejumlah daerah. Kondisi ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan segelintir orang atau golongan yang menggunakan media guna mendongkrak popularitas.
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung mengatakan, menyongsong pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 meminta seluruh lembaga penyiaran menyebarkan informasi secara berimbangan.
Dia mengatakan media sebaiknya menyediakan rubrik khusus kegiatan kampanye partai politik (parpol) atau pasangan calon berlaku adil dan berimbang pada Pemilukada mendatang. Menurutnya, media dalam penyelenggaraan Pemilukada berperan aktif dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
“Seluruh pemberitaan dan kualitas konten yang akan meramaikan pemilihan kepala daerah diharapkan memenuhi kaidah kode etik jurnalistik dan penyiaran yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI,” katanya di TVRI Bandar Lampung, Rabu (27/11/2019).
Pria yang akrab disapa Andre ini mengungkapkan, masyarakat harus melakukan cek dan balance terhadap berita-berita yang beredar dengan membandingkan media satu dengan media lainnya dengan topik yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. “Media harus menjadi corong dalam mengedukasi masyarakat secara cepat. Media yang ada saat ini sebaiknya dapat membuka peran sebagai mediator antara masyarakat dan calon pemimpinnya,” tuturnya.
Andre menyatakan, pemberitaan dalam media secara tidak sadar akan mempengaruhi pola mikir masyarakat bahkan mampu menentukan apa yang baik dan apa yang buruk sehingga pada akhirnya berpengaruh luas terhadap stabilitas politik negara.
Ia juga menilai media partisan lebih mengedepankan pemberitaan sesuai kepentingan kelompok yang dibelanya, bahkan isi beritanya cenderung mengabaikan aspek jurnalistik.
“Jika menemukan kesalahan kelompok yang tidak sepaham maka akan diberitakan dengan heboh. Sebaliknya jika kesalahan ada pada kelompoknya maka akan ditutup-tutupi, ini kenyataan. Makanya banyak sekali sekarang muncul media abal-abal yang sengaja hadir ketika pilkada berlangsung,” tandas Andre. **
Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti dan Direktur Utama Metro TV, Suryopratomo, memberikan keterangan pers penyelenggaraan Anugerah KPI 2019 di Metro TV, Kamis (28/11/2019) di Kantor KPI Pusat.
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali menyelenggarakan Anugerah KPI sebagai bentuk apresiasi lembaga ini atas kerja insan televisi dan radio dalam menghadirkan program siaran yang sehat dan berkualitas. Ketua Panitia Anugerah KPI 2019 Mimah Susanti menyampaikan, KPI memberikan penghargaan ini kepada program siaran yang dinilai memenuhi syarat sebagai program tayangan yang sehat, edukatif dan berkualitas. Penghargaan ini juga sebagai salah satu indikator yang menyatakan bahwa program siaran dari lembaga penyiaran tersebut layak menjadi tontontan masyarakat.
Pada Anugerah KPI 2019, KPI menilai menerima 185 tayangan televisi dan 130 siaran radio, yang tersebar dalam 16 kategori penghargaan. Dalam menilai 315 program siaran ini, KPI mengikutsertakan 21 orang juri dengan beragam latar belakang seperti, psikolog, sutradara dan kritikus film, praktisi perfilman, pengamat penyiaran, akademisi hingga anggota DPR RI.
Malam puncak Anugerah KPI 2019 akan digelar pada hari Rabu 4 Desember 2019 di Grand Studi Metro TV. Pada kesempatan tersebut KPI juga akan memberikan penghargaan khusus kepada Radio Komunitas Terbaik dan Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran, Untuk dua penghargaan ini, usulan diterima dari KPI Daerah seluruh Indonesia dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada tokoh penyiaran untuk kategori Pengabdian Seumur Hidup.
Menunjuk hasil rapat dari berita acara yang telah ditanda tangani oleh tim juri masing-masing kategori, pada 26 November 2019, diputuskan program dan judul program berikut sebagai nomine Anugerah KPI 2019 sebagai berikut:
Program Anak
1. Anak Indonesia Luar Biasa (Indosiar)
2. Buah Hatiku Sayang – Asyiknya Bermain Tradisional (TVRI)
3. Hafiz Indonesia 2019 (RCTI)
4. Ibu Pintar Edisi Lebah (Trans TV)
5. Si Bolang: Pewaris Budaya Dayak Deah (Trans 7)
Program Animasi
1. ASJ – Bikin Pesawat Bareng Eyang Habibie (MNC TV)
2. Kiko – Mini series (RCTI)
3. Rimba – Episode Misi Penyelamatan Bibik Badak (ANTV)
4. Syamil & Dodo – Episode Sahabat Nabi (RTV)
Program Drama Seri
1. Emen Anak Pesantren (RTV)
2. Keluarga Medsos (TVRI)
3. Para Pencari Tuhan: Ganti Nasib (SCTV)
4. Rindu Suara Adzan (GTV)
5. Tukang Ojek Pengkolan (RCTI)
Program Film Televisi
1. Cahaya Hikmah eps. Perjuangan Wanita Sopir Bajaj Penuh Duka Lara Hingga Jadi Pengusaha Bajaj (MNC TV)
2. Rahasia Ilahi eps. Surga Untuk Wanita Soleh (RTV)
3. Sinema Wajah Indonesia, Eps. Lubang Tikus (SCTV)
4. Tekad Nenek Penjual Pecel Yang Ingin Berkurban Seekor Kambing (Indosiar)
Program Dokumenter
1. Indonesia Dalam Peristiwa (TV One)
2. Kaki Langit “ Langit yang Merdeka “ (SCTV)
3. Maestro Indonesia “Ngadiyakur” Juwiring (RTV)
4. SINGKAP : Urang Banjar Dan Seribu Sungai (Kompas TV)
5. Untold Story “The Rise of Soeharto” (INews TV)
Iklan Layanan Masyarakat (Radio)
1. Bijak Bersosmed (Delta FM)
2. Kami NKRI (RRI Gorontalo)
3. Kurangi Kantong Plastik (Indika FM)
4. Kursi Prioritas (MNC Trijaya FM)
5. Perdamaian (RRI Makassar)
Iklan Layanan Masyarakat (Televisi)
1. Bijak Memilih Tayangan (Trans 7)
2. Membakar Hutan Memusnahkan Masa Depan (TVRI)
3. Perbedaan (Trans TV)
4. Stop Hoax (Indosiar)
5. Stop Hoax (RCTI)
Program Siaran Peduli Perempuan
1. Bicara Indonesia Eps. 5 (Jawa Pos TV)
2. I Pop (Informasi Populer) (NET)
3. Indonesia Plus - Berkarya dengan Hati (tVOne)
4. Indonesiaku – Kisah Mantan Pahlawan Devisa dari Waluran (Trans 7)
5. Michael Tjandra - Titik Balik Sang Buruh Migran (RTV)
Program Wisata Budaya (Radio)
1. Air Terjun Wallekosawa Sumba (MNC Trijaya FM)
2. Grebeg Suran Baturaden (RRI Purwokerto)
3. Kampung Bakaro (RRI Manokwari)
4. Ngepih Meh (RRI Entikong)
5. Warta Sore (RRI Surakarta)
Program Wisata Budaya (Televisi)
1. Food Story (Kompas TV)
2. Halal Living (NET)
3. Indonesia Authentic Place (MNC TV)
4. Jejak Petualang(Trans 7)
5. Journey (Metro TV)
Program Berita/ Jurnalistik
1. Breaking News (TVRI)
2. CNN Tech News (Trans TV)
3. Menembus Duka Bencana Palu Sigli dan Donggala (ANTV)
4. Metro Hari ini (Metro TV)
5. Seputar iNews Siang (RCTI)
Program Siaran Peduli Disabilitas
1. Inspirasi Indonesia – Man Jadda Wajada (TVRI)
2. Inspirasi Kita, Barista Cilik dengan Down Syndrome (Jawa Pos TV)
3. Jejak Kasus - Menghapus Stigma Kampung Idiot (Kompas TV)
4. Kick Andy – Manusia-Manusia Kuat (Metro TV)
5. Masih ada Jalan, Menaklukkan Keterbatasan (Trans 7)
Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menyampaikan materi tentang "Pengaturan Progran Siaran Bermuatan Seksual" di Sekolah P3SPS KPI Angkatan XLII, Rabu (27/11/2019).
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia berharap lembaga penyiaran dapat mengantisipasi seberapa keharusan bluring atau penyamaran dalam sebuah tayangan di program siaran. Penyamaran hanya dikenakan dalam konteks visual tayangan tertentu. Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menjadi salah satu pemateri kegiatan Sekolah P3SPS KPI Angkatan XLII di Kantor KPI Pusat, Rabu (27/11/2019).
Menurut Nuning, lembaga penyiaran wajib menyamarkan tayangan yang memuat gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. “Selain itu, harus juga menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur,” jelasnya kepada peserta yang sebagian besar wakil media penyiaran .
Dalam konteks lainnya, visual program siaran masih dapat dikondisikan tampil tanpa "bluring" dengan catatan lembaga penyiaran harus mengupayakannya sejumlah tindakan. Misalnya, dengan senantiasa memperhatikan wardrobe (busana) pengisi acara atau mengambil gambar yang tidak mengesankan mengeksploitasi bagian tubuh tertentu, memotong sebagian visual tayangan yang eksploitatif dengan tidak mengurangi pesan dari program siaran yang akan ditampilkan.
“Lembaga penyiaran juga jangan terlalu berlebihan bertindak, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak diblur malah dilakukan blur berlebihan. Seperti blur pada aktor kartun Sizuka saat sedang di pinggir kolam renang, kemudian visual memerah susu sapi diblur dan banyak hal lain tentang visual bluring yang keluar konteks" tutur Nuning.
Lalu pada program siaran olahraga, Nuning menyatakan, seharusnya tidak boleh ada bluring karena konteks tayang tersebut adalah siaran olahraga. “Idealnya program siaran tanpa bluring dan tidak eksploitatif adalah indikator baiknya tingkat pemahaman lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI,” katanya.
Nuning juga menyampaikan hal-hal berkaitan dengan program siaran bermuatan seksual yang dilarang menampilkan ketelanjangan, persenggamaan, ciuman bibir, eksploitasi paha, dada dan bokong. “Mengenai bincang-bincang seks harus ditayangkan pada jam dewasa dan didampingi oleh ahli dalam hal ini pakar kesehatan atau psikolog,” pintanya.
Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini juga mengingatkan larangan penayangan lagu dengan lirik cabul dan mengandung makian. Karenanya, lanjut Nuning, lembaga penyiaran khususnya radio harus lebih waspada terhadap lagu-lagu yang mengandung muatan cabul dan khusus lagu berbahasa asing diharuskan selalu menggunakan versi "Radio Edit". **
Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, memberi penjelasan di depan peserta Diskusi Kelompok Terpumpun yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Rabu (27/11/2019).
Jakarta -- Permasalahan media baru menjadi topik utama pembicaraan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun atau FGD yang diselenggarakan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia di Hotel Ambhara, di bilangan Kebayoran Lama, Rabu (27/11/2019). Belum adanya pengawasan dan payung hukum yang menaungi dikhawatirkan akan membuat media baru atau media non mainstream jadi tak terkendali.
“Di sejumlah negara, seperti Australia, peraturan tentang media baru sudah dibuat. Adanya kendali terhadap platform ini di Australia, setelah terjadinya kasus siaran langsung kejadian yang mengerikan di facebook . Meskipun mereka liberal, aturan tentang media baru ini tetap ada,” kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Agung Suprio, saat memaparkan materinya di acara tersebut.
Menurut Agung, yang penting ditekankan saat ini adalah bersedia atau tidak kita menerapkan hal itu di sini. Pengaturan itu, lanjutnya, dapat memberi nilai positif bagi negara, baik dari segi finansial antara lain pemasukan kas negara melalui pajak maupun penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Agung juga menyoroti tanpa regulasi dan pengawasan akan menyuburkan peredaran berita palsu atau hoax lewat media baru. Dalam konteks itu, siapapun dapat menjadi penyampai atau pembuat berita tanpa harus tunduk pada kode etik atau mekanisme yang berlalu untuk sebuah produk jurnalistik.
“Saat ini, media yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya adalah media-media konvensional. Kami menjamin hal itu dan mereka dapat menjadi rujukan untuk konfirmasi atas berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media baru. Memang ada cara lain untuk meredam beredarnya dan terpaparnya masyarakat akan berita hoax yakni melalui literasi,” jelas Agung.
Sementara itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Kamsul Hasan, berpendapat kekosongan hukum akan menimbulkan masalah karena tak ada satu lembaga yang berhak melakukan pengawasan termaasuk KPI. “Obyek pengawasan KPI hanya yang ada dalam naungan Undang-Undang Penyiaran dan untuk media baru tidak termasuk. Perkembangan media ini harus dipikirkan diantisipasi dan dipikirkan segera,” katanya.
Kepala Divisi Humas Mabel Polri, Muhammad Iqbal, menegaskan informasi yang disampaikan harus dikelola dengann narasi yang membangun kondisi yang aman dan menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, sinergitas antar lembaga terkait dan kelompok masyarakat harus terus dikelola untuk menjaga dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
“Pilar ke empat harus dijaga supaya tetap sehat. Karena itu, kita perlu pandangan yang segar dan pikiran yang brilian karenanya kami undang tokoh kredibel kredibel seperti Ketua KPI Pusat Agung Suprio untuk mengisi acara ini,” katanya saat memberi kata sambutan acara tersebut. ***
Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat memberi materi di program standarisasi dai, Senin (25/11/2019).
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan dai atau pendakwah untuk memperhatikan pesan perdamaian dan menghormati agama lain. Hal itu disampaikan KPI melalui Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat memberikan materi program standarisasi dai di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019)
Mohamad Reza, awalnya membacakan aturan pada program religi di lembaga penyiaran. Dia kemudian menjelaskan pasal 6 dan 7 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 yang berisikan pedoman pada acara yang bermuatan agama.
"Pasal 6 disebutkan program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, dan ras dan antara golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/atau kehidupan sosial ekonomi. Program siaran dilarang merendahkan dan atau melecehkan suku, agama, dan ras dan/atau antar golongan. Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan," ujar Reza.
Pada pasal 7, Reza menjelaskan materi yang bermuatan agama tidak boleh menghina suku dan agama lain. Sementara itu, materi ceramah yang menyajikan muatan perbedaan antar umat beragama harus disampaikan secara sopan dan hati-hati.
"Pasal 7 materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tidak berisi serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar dan/atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antar umat beragama," kata dia.
"Menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan atau paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak dengan narasumber yang kompeten, disinilah dai masuk. Tidak menyajikan perbandingan antar-agama, tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang. Ada artis pindah agama, bisa disiarkan di TV? Saya bilang silakan kalau Anda mau kami berhentikan, nggak bisa," lanjutnya.
Reza mengatakan, apabila ada lembaga penyiaran yang menampilkan dai yang melanggar aturan tersebut, KPI akan mengambil tindakan tegas. Namun sejauh ini, KPI belum menemukan pelanggaran tersebut.
"Jadi kalau ada lembaga penyiaran yang menyiarkan ada dai seperti itu maka kami menegur lembaga penyiaran. Tapi, selama saya di KPI belum ada kasus lembaga penyiaran mengundang dai yang sengaja mempertentangkan hal-hal yang menyerang kelompok lain atau agama," ucapnya.
Reza kemudian mengingatkan dai bahwa ceramah yang akan disampaikan di televisi seharusnya merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Serta materi yang mendamaikan.
"Konten yang harus disampaikan di TV itu haruslah lebih baik, konten-konten yang lebih merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih pada hal-hal yang mendamaikan, bukan pada hal yang membuat umat nanti tidak boleh menyinggung golongan yang lain atau agama yang lain. Sebisa mungkin menghindari hal tersebut," kata dia. Red diolah dari detik.com
Saya sangat mendukung upaya tvOne yang sangat totalitas dalam menayangkan pertandingan Liga 1 dan Liga 2, sehingga masyarakat bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut dengan memuaskan.
