Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 25 Juli 2023

Dilihat: 1302

Pagar Alam - Informasi politik yang melimpah melalui media sosial kerap menjadi tempat berkumpulnya berita palsu, hoax atau pun ujaran kebencian. Keterampilan memilih informasi yang dapat dipercaya menjelang Pemilu 2024, menjadi sebuah kemestian, terutama di kalangan generasi Z yang sangat akrab dengan perangkat teknologi terkini. Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, M Iqbal mengatakan, sudah saatnya masyarakat kembali merujuk pada media mainstream seperti televisi dan radio untuk mencari validasi atas informasi yang diperoleh di media sosial. Hal tersebut disampaikan Iqbal saat menjadi narasumber Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang bertema Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawal Siaran Sehat, yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, (20/7). 

Pada kesempatan itu, Iqbal memaparkan tentang definisi kampanye dan ragam kampanye yang besar kemungkinannya akan ditemui publik melalui televisi dan radio. “Persuation during election menjadi sebuah konten yang biasa hadir menjelang Pemilu,” ujar Iqbal. Bagaimana pun, kampanye merupakan teknik persuasi menyampaikan pesan, yang diharapkan dapat mengubah perilaku yang dalam hal ini ditujukan untuk mempengaruhi pilihan politik.

Sebenarnya, itu adalah suatu hal yang biasa dalam sebuah tahapan pesta demokrasi. Namun, ujar Iqbal, yang menjadi PR adalah ketika pesan kampanye dibalutkan dengan ujaran kebencian ataupun kampanye hitam. Propaganda dengan pesan negatif ini terus mewarnai smartphone, karena kita sudah masuk dalam era post truth. Namun tetap saja, kita harus menghindari adanya polarisasi politik di tengah masyarakat hanya karena adanya perbedaan pilihan politik, tegasnya. 

Secara khusus, Iqbal berpesan pada peserta GLSP yang juga hadir dari kalangan pelajar dan pemuda. “Jangan termakan hasutan dari pesan-pesan di media sosial,” ujarnya. Segera lakukan verifikasi pada media-media mainstream. Apakah informasi yang disebar lewat media sosial tadi ada di media mainstream? Cek juga di televisi dan radio, tentang kebenaran informasi tersebut. 

Ini dikarenakan televisi dan radio, juga media mainstream lainnya memiliki kewajiban untuk taat pada regulasi. Termasuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik sudah dipastikan validitasnya. Hal ini berbanding terbalik dengan informasi di media sosial. “Apalagi jika sudah ada pesan di akhir kalimat, sebarkan! Harus dicurigai pesan tersebut sebagai informasi palsu atau hoax yang bertendensi untuk memecah belah,” tambah Iqbal. 

Senada dengan Iqbal, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi yang hadir sebagai pembicara kunci dalam GLSP juga mengingatkan peserta agar mewaspadai informasi yang muncul melalui media sosial atau pun platform internet. Untuk itu Bobby berharap betul, agar KPI sebagai instrumen negara dalam melakukan pengawasan konten, dapat memastikan berita atau informasi yang dihadirkan televisi tetap terjaga kesahihannya. “Sehingga konten televisi bersih dari muatan hoax, kampanye hitam atau pun ujaran kebencian,” tambah Bobby. 

Hal ini juga diakui oleh I Made Sunarsa selaku Anggota KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan yang turut hadir sebagai narasumber GLSP. “Televisi dan Radio terikat dengan aturan yang ketat dalam menayangkan berita dan konten siaran lainnya,” ujar Made. Dirinya meyakini, televisi dan radio besih dari konten hoax dan semacamnya. “Sudah selayaknya masyarakat kembali menonton televisi dan mendengar radio, karena memang aturan yang membingkai pengelolaan televisi dan radio demikian ketat,” tambahnya. 

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa merupakan komitmen dari KPI untuk mengawal konten-konten siaran yang sehat di televisi dan radio. Menurut Mimah Susanti selaku anggota KPI Pusat bidang kelembagaan, dalam agenda politik nasional Pemilu 2024, KPI turut berpartisipasi dengan memastikan akses informasi kepemiluan dapat diperoleh publik dengan mudah. “Isu-isu pemilu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan GLSP ini, karena untuk siaran pemilu pun publik membutuhkan konten yang sehat, “tambahnya. 

Senada dengan itu, anggota KPI Pusat bidang kelembagaan Evri Rizqi Monarshi berharap revisi undang-undang penyiaran yang masih dibahas oleh Komisi I DPR RI dapat segera disahkan. Di hadapan anggota Komisi I DPR RI tersebut, Evri meyakini revisi undang-undang penyiaran menjadi jalan keluar dari kosongnya regulasi konten di platform internet. Ini tentu sejalan dengan harapan kita semua, bahwa masyarakat mendapat perlindungan dari konten negatif yang selama ini marak di media dnegan platform internet.  

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 24 Juli 2023

Dilihat: 3074

Pagar Alam - Pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat harus dipastikan terpenuhi sebagai upaya menunaikan hak publik atas informasi, baik melalui radio atau televisi. Dengan demikian masyarakat juga berkesempatan mencerna informasi yang hadir dan memiliki kebijaksanaan dalam partisipasi di momentum pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan (20/7). 

Menyambut gelaran pesta demokrasi tahun 2024 ini, Bobby berharap informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang berimbang, tidak tendensius dan proporsional. Untuk itulah, menurutnya, usaha KPI pada gerakan literasi dinilai dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencerna, memilah dan juga memilih informasi yang hadir baik lewat medium penyiaran atau pun platform media lainnya. 

“Saya ingin memastikan asas pemerataan akses terhadap informasi pada publik dapat terpenuhi,” ujar Bobby. KPI sendiri, menurutnya harus melakukan sosialisasi kepada publik tidak saja di ibukota tapi juga di seluruh pelosok teritorial Indonesia termasuk daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar). Keberadaan KPI harus dapat dirasakan seluruh masyarakat dalam rangka membangun partisipasi bersama guna mencipta norma siaran sehat di tengah masyarakat, tegasnya.  

Secara khusus, Bobby mengatakan, kegiatan literasi ini menjadi sarana menjaring aspirasi publik terkait konten siaran di televisi. Selera masyarakat Pagar Alam tentu berbeda dengan masyarakat di wilayah lain di Indonesia. “Itulah makanya, kita butuh diskusi interaktif antara instrumen pengawasan yakni KPI dengan publik untuk menilai konten seperti apa yang pantas untuk masyarakat di Pagar Alam,” tambahnya. Harapannya, ekspresi masyarakat di Pagar Alam yang lokasinya berjarak tempuh delapan jam dari ibukota provinsi, juga dapat mewarnai konten siaran di televisi dan radio. 

Hadir pula sebagai narasumber GLSP, Koordinator bidang kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa. Narasumber lainnya, M Iqbal selaku Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua KPI Daerah Sumatera Selatan Hefriady, dan Akademisi dari Pagar Alam Siti Hanifah.  Acara GLSP dibuka dengan sambutan anggota KPI Pusat bidang kelembagaan, Evri Rizqi Monarshi dan Mimah Susanti. 

Pagar Alam dipilih sebagai lokasi GLSP dengan pertimbangan menjangkau masyarakat di wilayah yang minim sinyal. Dalam rencana digitalisasi penyiaran, kota Pagar Alam tidak termasuk dalam wilayah Sumatera Selatan 1 yang bermigrasi dari analog ke digital pada bulan Maret 2023 lalu.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 Juli 2023

Dilihat: 1867

Jakarta -- Jalur pertemuan tiga lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia masuk kategori daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampaknya, diperlukan sebuah sistem peringatan dini terkini. Peringatan ini paling efektif dan cepat disampaikan melalui kanal siaran digital.

Anggota KPI Pusat sekaligus Kordinator Bidang PS2P (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran), Muhammad Hasrul Hasan, mengatakan salah satu keuntungan dari peralihan teknologi ke televisi digital free to air atau yang dikenal dengan istilah Analog Switch Off (ASO) yakni adanya satu instrumen tambahan terkait mitigasi bencana. Instrumen ini bernama Early Warning System (EWS), fitur canggih peringatan dini bencana.

Menurutnya, fitur EWS pada siaran TV digital akan memberi informasi dini pada pesawat televisi yang ada di rumah tentang adanya bencana. Sistem ini terkoneksi langsung dengan data terkini peringatan bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

"Ini salah satu keunggulan siaran digital, karena telah menyisipkan teknologi canggih EWS. Informasinya bisa menjadi bentuk persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sehingga, masyarakat dapat mengantisipasi dan mengatasi bencana dengan lebih baik,'' ungkapnya, Senin (24/7/2023), di ruang kerjanya.

Hasrul mengatakan, untuk mengaktifkan sistem tersebut caranya dengan memasukkan kode pos dengan benar saat pengaturan pertama kali perangkat siaran TV digital, baik di STB (set top box) maupun TV digital. Sebab, pengiriman sinyal EWS nantinya akan didasarkan pada tempat piranti digital itu berada yang dideteksi dengan berbasis kode pos. 

“EWS ini berbasis kode pos yang diinput saat masyarakat mengaktifkan STB ataupun televisi digitalnya. EWS akan mengirimkan sinyal peringatan dini pada daerah spesifik berdasarkan lokasi bencana dan daerah yang terdampak,” jelasnya.

Peringatan EWS itu akan muncul ketika ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, dan bencana-bencana lainnya. Siaran televisi akan berhenti sementara dengan tampilan layar berwarna merah dan berisi peringatan bencana disertai suara sirine.

Hasrul mengatakan teknologi EWS akan diaktifkan jika seluruh wilayah layanan siaran free to air (siaran gratis) di Indonesia telah beralih ke siaran digital. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo dan lembaga terkait kebencanaan serta lembaga penyiaran telah melakukan uji coba. Dan, rencananya akan diaktifkan setelah declare ASO secara nasional pada 12 Agustus nanti, saat puncak perayaan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 di Lagoi, Kabupaten Bintan,” tandas Hasrul. 

Berdasarkan catatan KPI, saat ini proses pelaksanaan ASO di Indonesia hampir mencapai 100%. Di wilayah layanan siaran Jawa, per tanggal 21 Juli kemarin, seluruh TV sudah bersiaran digital. Bahkan, pada 31 Juli mendatang, dipastikan seluruh wilayah layanan lain yang belum ASO akan beralih ke digital. Selesai proses migrasi teknologi ini tentunya akan menjadi kado manis pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 78. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Juli 2023

Dilihat: 3153

Jakarta -- Sebagian besar siaran TV berjaringan nasional di wilayah layanan pulau Jawa, terkecuali Net TV, pada 21 Juli lalu dipastikan telah bersiaran digital atau ASO (analog switch off). Jika tidak ada aral melintang, paling lambat pada 31 Juli mendatang, seluruh siaran TV di Indonesia telah bersiaran digital alias ASO secara nasional. Ini menjadi kado istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 78.

Rencana ini sejalan dengan keinginan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar ASO di seluruh Indonesia rampung di akhir Juli ini. “Kami menginginkan ASO ini bisa sepenuhnya selesai pada 30 Juli. Karena ini amanat dari undang-undang dan juga tuntutan zaman. Jadi pada tanggal 12 Agustus mendatang bersamaan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, ASO secara nasional dideklarasikan,” ujar Anggota KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, Sabtu (22/7/2023).

Jika proses ASO telah selesai menyeluruh, langkah berikutnya melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya di lapangan. Hasrul mengusulkan agar kedua proses tersebut dikerjakan langsung oleh Kementerian Kominfo dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika).

“Proses evaluasi dan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh stasiun TV telah ASO dan masyarakat telah mendapatkan siaran TV digital tanpa kendala. Mereka telah menerima semua manfaat dari siaran tersebut yakni  bersih gambar, jernih suaranya dan canggih teknologinya,” papar Koordinator bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran (PS2P) KPI Pusat ini.

KPI juga mendorong seluruh lembaga penyiaran khususnya televisi berita untuk bersiaran di wilayah layanan 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). “Sehingga masyarakat yang keberadaannya jauh atau terluar juga bisa menikmati siaran digital free to air (gratis),” tambah Hasrul Hasan.

Ditambahkannya, KPI bersama Kemenkominfo dan lembaga penyiaran, baik TVRI maupun swasta, telah melakukan rapat koordinasi untuk penyelenggara penyiaran jasa penyiaran televisi dan penyelenggara multipleksing di tiga daerah tersebut. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024, seluruh stasiun TV yang ingin menyelenggarakan kegiatan penyiaran di wilayah 3T dapat berkoordinasi dengan penyelenggara multipleksing terkait di wilayah layanan yang diminati. 

“Diharapkan siaran berita di daerah 3T sudah dapat dinikmati masyarakat di wilayah tersebut paling lambat pada acara Harsiarnas tanggal 12 Agustus 2023 saat declare ASO Nasional,” tutup Muhammad Hasrul Hasan. ***