Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Maret 2020

Dilihat: 4236

Yogyakarta - Memasuki era digital, media mainstream seperti televisi masih menjadi platform yang diminati masyarakat. Karena itu, media penyiaran dinilai vital dan efektif dalam pengembangan serta mempromosikan potensi budaya lokal. Pendapat itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumadi, Kamis (05/03/2020).

“Selain itu, media memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian konten lokal di setiap daerah,” tambah Sumadi, dalam sambutannya di acara Literasi Media KPI yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.

Hadir mewakili Gubernur DIY, Sumadi mengapresiasi Program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang diadakan KPI Pusat. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi yang terjadi saat ini, literasi media sangat dibutuhkan masyarakat. “Dengan adanya program literasi media diharapkan masyarakat dapat memilih informasi yang benar serta tidak serta merta menelan semua informasi termasuk berita Hoax,” imbuhnya.

Dia beranggapan, tugas mengawal penyiaran tidak hanya ada di pundak KPI Pusat dan KPID, tapi seluruh elemen masyarakat. Semuanya harus punya peran dalam mendorong terciptanya penyiaran yang sehat. 

“Orang tua harus ikut aktif dalam mengawasi serta mengedukasi anak dalam menonton tayangan televisi. Pasalnya, tidak semua tayangan televisi cocok untuk dikonsumsi anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus membimbing anak untuk melihat tayangan yang sesuai dengan usianya,” tutur Sumadi,

Di akhir sambutannya, Sumadi menyampaikan selamat dan sukses bagi KPI atas terselenggaranya kegiatan literasi sejuta pemirsa. “Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mendorong kualitas program siaran supaya generasi penerus kita menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas,” tandas Sumadi sekaligus membuka kegiatan literasi.

Sementara, Anggota Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, pembicara utama literasi, menekankan pentingnya literasi media di era post-truth yang terjadi sekarang. “Saat ini, perbedaan benar dan salah semakin sulit dibedakan. Masyarakat yang tidak memiliki kecakapan yang baik dalam memilih informasi maka akan dengan mudah digiring opininya,” katanya. 

Fakta yang terjadi saat ini, lanjut Hanafi, masyarakat hanya menonton tayangan yang sesuai dengan opini yang dipercaya meskipun hal itu belum dapat dipastikan kebenarannya. “Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan literasi yang memadai dan program ini menjawab pertanyaan tersebut,” ujarnya.

Ditempat yang sama, hadir beberapa pembicara antara lain Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, Ketua ATVSI, Syafril Nasution, Host Geopark Indonesia, Adista Hadhi Putri. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme dari masyarakat Yogyakarta dengan banyaknya peserta yang hadir. Tim liputan literasi Yogya

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 05 Maret 2020

Dilihat: 46974

Yogyakarta - Adanya bias kepentingan pada media, baik itu terkait bisnis, politik dan kepentingan ideologis harus  dipahami oleh publik dalam rangka menerima segala bentuk pesan dan informasi yang disampaikan media. Literasi media adalah sebuah usaha memberdayakan masyarakat agar memiliki posisi tawar di hadapan media. Jika masyarakat sudah cerdas dalam menerima segala pesan media, harapannya dapat mengubah postur penyiaran saat ini. Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, saat menyampaikan pidato kunci dalam kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa : Cerdas Bermedia Menuju Siaran Berkualitas, yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (05/3).

Hanafi mengapresiasi inisiatif KPI dalam gerakan literasi media ini. Menurutnya, literasi sebagai gerakan yang berangkat dari masyarakat termasuk dari mahasiswa yang merupakan agen perubahan bangsa, dapat berjalan efektif untuk mengubah kualitas siaran saat ini. “Sengawur-ngawurnya konten siaran sekarang, kalau masyarakatnya sehat tentu akan mampu mengubah postur siaran,” ujar Hanafi.  Lebih jauh dia berharap, KPI mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat untuk terlibat dalam gerakan literasi. 

Literasi Media kali ini menghadirkan pula nara sumber Komisioner KPI Koordinator Bidang Kelembagaan Irsal Ambia, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution, dan  pembawa acara program acara Geopark INEWS Arlista Hadhi Putri. 

Dalam kesempatan itu Irsal memaparkan tentang tugas pokok dan fungsi KPI dalam menjaga kualitas penyiaran. KPI adalah buah reformasi yang sekarang hadir sebagai usaha membangun demokrasi. “KPI adalah representasi publik untuk menjaga ruang penyiaran Indonesia sesuai hakikat penyiaran,” ujarnya. KPI berkepentingan mengawasi ruang publik yang digunakan agar lembaga penyiaran yang hadir berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga informasi yang  layak, adil, merata dan seimbang dapat diperoleh publik.

Selain menyampaikan posisi KPI dalam menjaga kualitas siaran, Irsal juga mengajak publik untuk berhenti menonton siaran yang tidak berkualitas. Menurutnya, ketika siaran tidak berkualitas masih banyak ditonton orang, maka siaran tersebut akan terus ada. “Karenanya kita semua harus lebih sadar untuk menjaga eksistensi siaran-siaran yang baik dengan ikut menontonnya,” ujar Irsal. 

Sementara itu Syafril Nasution meminta agar masyarakat melihat televisi tidak hanya sekedar sebagai tempat hiburan, tetapi juga pemersatu bangsa. Undang-Undang Penyiaran sendiri memang menyebutkan bahwa penyiaran memiliki tujuan salah satunya memperkukuh integrasi nasional. Syafril juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, televisi masih menjadi pilihan utama konsumen media di tengah berbagai platform media digital. Selain itu, televisi pun masih menjadi aset bangsa dan penggerak ekonomi. “Televisi merupakan medium strategis dalam membentuk dan membina bangsa,” ujar Syafril.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Maret 2020

Dilihat: 4451

Yogyakarta - Di era globalisasi, slogan “konten is the king” bisa dikatakan benar adanya. Pasalnya, konten menjadi rujukan awal masyarakat untuk menonton televisi. Tapi yang terjadi sekarang adalah konten kurang berkualitas justru berating tinggi. Pendapat itu disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, dalam Bincang Hari ini di Jogja TV (Kamis, 5/3/2020).

Menurut Yuliandre, hal itu bisa diubah dengan cata mengedukasi masyarakat agar memilih siaran yang baik. "Saat ini, KPI berusaha memberikan stimulasi yang baik kepada pasar. Salah satunya kami lakukan dengan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang dilaksanakan di Jogja. Literasi ini bertujuan mengajak masyarakat lebih bijak memilih siaran TV," katanya.

Media penyiaran khususnya televisi merupakan media yang efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Bahkan, TV masih menjadi media yang paling banyak diminati masyarakat. Menurut Riset Nielsen 2017, penetrasi TV masih yang tertinggi yakni pada angka 96%. “Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih mengandalkan televisi dalam mencari hiburan dan informasi,” kata Andre, panggilan akrabnya.

Saat ini, penyiaran sudah beragam macam, misalnya muncul penyiaran streaming yang sudah bebas diakses menggunakan internet. "KPI belum bisa melakukan pengawasan terhadap media baru, jadi untuk penyiaran streaming belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut," katanya.

Derasnya arus informasi, lanjut Andre, sering membuat masyarakat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Dia berharap masyarakat dapat merubah perilaku ini dan mengajak masyarakat untuk menyaring informasi dan hiburan yang ditonton dari televisi.

Andre juga menyampaikan hasil Riset Indeks Kualitas Siaran TV 2019 Komisi Penyiaran Indonesia bahwa dari 8 kategori program siaran, ada 5 kategori yang sudah dinilai berkualitas dengan indeks lebih dari 3.0. Artinya, sudah ada dominasi program TV yang baik untuk masyarakat. 

Dilokasi yang sama, Ketua KPI Daerah DIY, I Made Arjana Gumbara, menyatakan bahwa pihaknya terus memberikan support secara penuh pada kegiatan literasi media. Pasalnya, masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa mereka merupakan salah satu kunci dari kualitas penyiaran di tanah air. "Kepada masyarakat Indonesia, bantu kami untuk menjadi pengawas media-media penyiaran," ujarnya. *

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Maret 2020

Dilihat: 3852

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, saat diterima Menteri Sosial, Juliari Batubara, di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (5/3/2020).

Jakarta – Menteri Sosial, Juliari Batubara, menilai lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa dan kepedulian sosial terutama di kalangan generasi muda.  

“Untuk itu, KPI dapat memberi dorongan ke lembaga penyiaran untuk membuat program-program siaran berkulitas dan inspiratif. Kita harus membangun jiwa-jiwa anak muda dengan kepedulian sosial,” katanya saat menerima langsung kunjungan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, di Kantor Kementerian Sosial, di bilangan Salemba, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Menurut Ari, panggilan akrabnya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang punya kepedulian sosial yang tinggi dan hal ini dapat dibentuk melalui media penyiaran. “Media ikut bertanggungjawab untuk membentuk peradabaan tersebut,” katanya.

Selain itu, kekayaan budaya yang ada di tanah air harusnya dapat dikelola sedemikian rupa menjadi sebuah konten yang menarik. “Saya sudah pernah menyampaikan ke mereka untuk membuat program seperti nat geo dan itu sangat penting untuk disampaikan,” tuturnya.

Sementara, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menyampaikan rencana KPI menyelenggarakan kegiatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 87 di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ini nantinya akan melibatkan banyak stakeholder terkait, katanya. 

“Rencananya, Presiden akan menghadiri acara tersebut dan kami berharap pak menteri ikut terlibat untuk juga memperkaya khazanah pemikiran kita untuk mengembangkan penyiaran nasional. Kami mengundang bapak hadir di acara itu,” kata Agung.

Menanggapi undangan itu, Mensos menyatakan siap mendukung dan akan hadir dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional di Manado. ***