Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, saat melayat ke rumah duka Presiden RI Ke-3, Almarhum B.J Habibie, Kamis (12/9/2019).
Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, melayat ke rumah duka Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, di Jalan Patra Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019).
Dalam layatannya, Agung Suprio ikut menyolatkan jenazah bersama dengan rombongan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selesai sholat, ia juga terlihat berdiri mendoakan almarhum Bapak Habibie.
Agung Suprio menilai bahwa Presiden ke-3 RI tersebut merupakan teladan bangsa. "Kita tentu sangat kehilangan, beliau adalah salah satu teladan bangsa Indonesia," tutur Agung Suprio di rumah kediaman Habibie.
Oleh sebab itu, Agung mengucapkan terima kasih atas teladan yang sudah dicontohkan oleh Bapak Habibie. "Kita patut berterima kasih atas jasa-jasanya. Sebagai generasi penerus, sudah selayaknya menerjemahkan nilai-nilai keteladanan dari beliau." Ungkapnya.
Agung juga menyampaikan agar kesabaran dan kekuatan selalu diberikan kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan.
"Semoga segala amal baik Pak Habibie diterima Allah swt, serta keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran." lanjutnya. *
Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo dan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, Mimah Susanti dan Aswar Hasan berfoto bersama Menkopolhukam Wiranto usai pertemuan di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (11/9/2019).
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kemenkopolhukam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dinilai perlu melakukan pertemuan secara intensif membahas permasalahan penyiaran di perbatasan. Persoalan luberan siaran asing (spill over) harus segera ditangani karena dikhawatirkan mengancam keutuhan dan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah tersebut.
Untuk mewujudkan pertemuan itu, KPI mengajak Kemenkopolhukam membahas persoalan spillover di perbatasan yang akan diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang masuk wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga, dalam waktu dekat. Permintaan itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat bertemu dengan Menkopolhukam, Wiranto, di Kantornya, Rabu (11/09/2019).
Menurut Reza, perlu ada peningkatan, baik dari sisi intensitas maupun kualitas siaran di wilayah perbatasan untuk memicu rasa nasionalisme masyarakat di wilayah tersebut.
“Banyaknya luberan siaran asing perlu mendapat perhatian khusus. Luberan siaran asing yang terjadi secara terus menerus tidak menutup kemungkinan akan mengikis nilai nasionalisme kita. Permasalahan ini penting dibahas karena menyangkut kedaulatan negara,” katanya.
Gayung bersambut, Menkopolhukam mendukung usulan diadakan pertemuan itu. Wiranto yang juga Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengatakan informasi nasional harus disampaikan merata ke seluruh wilayah NKRI. Tidak boleh ada perbedaan isi dan jumlah siaran antara wilayah perbatasan maupun yang bukan. Menurut Wiranto, komposisi ini dinilai efektif untuk membendung informasi dari negara tetangga yang lebih banyak dikonsumsi masyaraat di perbatasan.
Wiranto berjanji akan melakukan pertemuan lanjutan dengan KPI guna membahas bentuk kerja sama tersebut. Dia berharap kerja sama antara KPI dan Kemenpolhukam dapat menciptakan penyiaran yang sehat di Indonesia serta menjaga keutuhan NKRI.
Pertemuan yang berjalan santai itu dihadiri Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, Komisoner KPI Pusat , Mimah Susanti dan Aswar Hasan. *
Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, ketika memberi sambutan kegiatan Literasi Media di Aula Rektorat Universitas Palangkaraya, Rabu (11/9/2019).
Palangkaraya -- Masyarakat harus memahami bahwa konstruksi sosial di media penyiaran bukanlah sebuah realitas sesungguhnya. Pemahaman itu kadang tidak bisa datang dengan sendirinya, harus ada upaya literasi berkesinambungan.
Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, mengatakan ruang penyiaran sering menjadi bagian dari konstruksi sosial. Konstruksi yang dibangun media itu terkadang dianggap sebagai realitas oleh publik karena media penyiaran sangat efekti mempengaruhi pikiran.
“Jadi tak salah ketika ada pemeran antagonis dalam sebuah program sinetron mendapat tamparan orang ketika dia berada di ruang publik Orang itu merasa apa yang terjadi di ruang penyiaran itu sebagai realitas. Karena itu, publik perlu dicerdaskan melalui literasi,” katanya saat memberi sambutan kegiatan Literasi Media di Palangkaraya, Rabu (11/9/2019).
Masyarakat harus mengetahui seperti apa konsep media melalui program literasi ini. Ketika menjadi konsumen media yang perlu diketahui adalah menjadi konsumen media yang cerdas. “Cerdas terhadap media mainstream ataupun baru. Terlebih media baru yang memiliki peran kuat dalam mempengaruhi publik,” kata Irsal.
Menurut Irsal, KPI akan berkomitmen menjaga ruang ini sebagi ruang bersama. Karena itu, KPI berharap peran semua pihak, mulai dari orangtua dan mahasiswa memberi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyiaran di tanah air.
“Kita berharap setelah paham dengan apa yang terjadi di media penyiaran, semua yang ada di ruangan ini dapat menyampaikan secara luas kepada lingkungan disekitarnya tentang informasi yang didapat hari ini. Sehingga, semua dapat terbuka pikiran dan pemahamannya tentang konsep media di Indonesia dan kita sebagai masyarakat tidak mudah tergiring pada hal-hal yang negatif,” jelas Irsal.
Kegiatan ini, lanjut Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini, termasuk salah satu komitmen terhadap pentingnya konten lokal. “Makanya kegiatan literasi ini diadakan diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena dalam UU Penyiaran harus memperhatikan tentang budaya lokal, sehingga dalam sistem siaran jaringan harus ada porsi untuk konten lokal,” tuturnya.
Sebelum menutup sambutanya, Irsal mengingatkan kembali pentingnya pemahaman dan filter mengkonsumsi media. “Jadi apapun informasi yang kita tonton dan dengar akan memberi kemanfaatan bagi kita semua,” tandasnya. ***
Salah satu peserta literasi sedang bertanya ke narasumber acara Literasi Media yang diselenggarakan KPI Pusat dan KPID Kalimantan Tengah di Aula Rektorat, Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Kalteng, Rabu (11/9/2019).
Palangkaraya – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong seluruh elemen masyarakat dan civitas akademika di Kalimantan Tengah, menjadi agen literasi publik untuk cerdas memilih media. Tak hanya melaporkan tentang siaran buruk, tetapi agen-agen literasi ini harus mulai mengarahkan masyarakat untuk menonton program-program siaran berkualitas yang ada di televisi.
Permintaan tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat menjadi narasumber kegiatan Literasi Media dengan tema “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas” di Aula Rektorat Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (11/9/2019).
Menurut Hardly, banyak pendapat yang mengatakan isi televisi di dalam negeri semuanya buruk. Padahal, cukup banyak program berkualitas yang bisa direkomendasikan sebagai tontonan yang mengedukasi, bernilai dan bermanfaat. Acuannya adalah program siaran yang menjadi nominee pada tiga kegiatan Anugerah yang diselenggarakan KPI setiap setahun sekali antara lain Anugerah Ramah Anak, Anugerah Syiar Ramadhan dan Anugerah KPI.
“Ada lebih dari 100 program acara yang dapat direkomendasikan ke masyarakat untuk jadi tontonan sekaligus tuntunan. Semua program yang masuk nominee telah melalui seleksi dan penilaian berdasarkan aturan penyiaran serta keahlian pakar. Nah, program-program demikianlah sekarang yang mestinya jadi referensi tontonan dan diviralkan,” kata Hardly.
Berdasarkan hal itu, Hardly mendorong adanya perubahan pola tontonan ke program yang memang sudah dinilai berkualitas dan mendidik. Cara ini akan ikut mengubah cara pandang media penyiaran ketika membuat program. Seperti diketahui, berdasarkan data Nielsen, program televisi yang banyak ditonton masyarakat adalah sinteron, jumlah mencapai mencapai 30%, dan ini bertolak belakang dengan penonton program religi yang hanya ditonton 2% dari jumlah kesuluruhan penonton televisi.
“Program religi itu kan isinya mendidik dan bermanfaat tapi tidak banyak yang nonton. Tentunya pihak TV akan membuat program yang menurut mereka memberi keuntungan. Tapi ini akan berubah ketika masyarakat sudah menonton program yang berkualitas dan mendidik, karena akan memberi berpengaruh pada TV untuk menghasilkan siaran yang baik dan berkualitas,” paparnya.
Penonton adalah bagian yang menentukan apa yang akan ditonton. Melalui literasi, upaya untuk menciptakan tujuan itu dapat diwujudkan dengan pembekalan kemampuan dalam menggunakan media dengan baik dan menyeleksi konten media.
“Karena yang paling utama sekarang adalah bagaimana menyebarluaskan konten yang baik. Jika yang buruk cukup dilaporkan ke KPI jangan di viralkan. Ini semangat dari literasi. Kita pun harus mampu menghasilkan konten positif melalui sosial media dengan isi yang bernilai inspiratif bukan sebaliknya,” tutur Komisioner bidang Kelembagaan ini.
Rektor Universitas Palangkaraya, Andrie Elia, yang didaulat menjadi narsumber literasi mengatakan, media sekarang harus pandai memilih informasi yang akan disampaikan ke masyarakat yakni informasi yang mengedukasi dan bermanfaat secara positif. “Sayangnya, masih ada informasi yang disampaikan tentang hal-hal yang tak pantas. Ini harus jadi perhatian,” katanya.
Selain itu, Andrie menyoroti berkembangnya media baru. Menurutnya, hal ini harus disikapi dengan kehati-hati karena banyak permasalahan yang ada dalam media lain ini seperti kekerasan, sadisme, seksualitas dan pornografi. “Semua ada dalam media tersebut dan itu tidak ada yang membatasi. “Konten dari mana saja bisa masuk dan bisa diakses kapan dan dimanapun,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Andrie mengatakan KPI sudah menjalankan perannya menjaga sistem penyiaran yang berkualitas.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Rahmat Nasution Hamka, meminta media memberikan contoh baik melalui siaran yang mendidik, berkualitas dan bermanfaat. Pasalnya, media berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas melalu siaran.
Menurut Anggota DPR dari Dapil Kalteng ini, masyarakat harus ikut melakukan pengawasan dan memberi kritisi terhadap tayangan yang tidak mendidik meskipun semua urusan sudah didelegasikan ke KPI. Salah satu upaya pengawasan dapat dilakukan dengan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP). “Jadi biar ada kekuatan kontrol dengan cara yang sistematis, terstruktur dan massif. KPI tidak bisa sendiri memikul beban ini,” tandasnya. ***
Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, bersama Komisioner KPID Bengkulu, saat mengisi kegiatan bimbingan teknis untuk tim monitoring isi siaran KPID Bengkulu di Kantor KPID Bengkulu, Senin (9/9/2019).
Bengkulu – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mendukung upaya sejumlah KPI Daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pemantauan isi siaran. Peningkatan ini akan memberi dampak positif terhadap kejelian dan kemampuan pantauan tim pengawas terhadap isi siaran di lembaga penyiaran.
Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, setelah memberi materi pengajaran dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Monitoring Isi Siaran KPID Provinsi Bengkulu, Senin (9/9/2019) di Kantor KPID Bengkulu.
Nuning mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan bertajuk peningkatan kualitas ini dan berharap penyelenggaraannya berjalan secara berkelanjutan. “Peningkatan kualitas para pengawas isi siaran harus dilakukan secara berkala. Kemampuan yang terus diasah tentunya akan berpengaruh terhadap hasil kerja pantauan,” jelasnya.
Dia menegaskan, kegiatan Bimtek yang diselenggarakan KPID Bengkulu dapat menjadi contoh bagi KPID di daerah lain. “Ini salah satu bagian dari wujud komitmen KPID untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan kepada lembaga penyiaran lokal,” tambah Nuning.
Saat menyampaikan materinya, Nuning menekankan pentingnya pemahaman bahwa frekuensi adalah milik publik dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Karenanya, perlu dilakukan pengawasan secara ketat terhadap konten siaran agar kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS makin meningkat.
Selain pengawasan yang ketat, Nuning juga menyampaikan bahwa di sisi konsumen atau penikmat program siaran harus terus diedukasi melalui literasi media. Literasi ini diharapkan membuat masyarakat penikmat media penyiaran dapat secara bijak mengkonsumsi program siaran. “Mereka akan mampu menyeleksi tayangan mana yang pantas, baik dan memiliki nilai yang baik untuk dikonsumsi,” jelasnya.
Usai menjadi pengisi materi dalam Bimtek di KPID, Nuning menyempatkan menjadi tamu dalam program KPI Mendengar dengan tema "Cerdas Bermedia Menuju Penyiaran Berkualitas" yang disiarkan TVRI Bengkulu.
Selain kegiatan di atas, Nuning didaulat untuk menjadi narasumber diskusi terpumpun atau FGD dengan lembaga penyiaran lokal di Bengkulu membahas tentang siaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Bengkulu akan menyelenggarakan Pilkada di delapan Kabupaten dan Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. ***
Fenomena kehadiran karakter banci (aktris/ presenter pria berpenampilan kewanitaan yang genit dan lenje,)
dalam tayangan TV, telah menjadi tontonan biasa. Setiap hari pemirsa bisa menikmati tayangan-tayangan tersebut
di hampir semua televisi,Kemasan yang disajikan sangat beragam.
Beberapa hadir sebagai program tayangan sinetron lepas atau serial,
tapi juga ada yang tampil sebagai variety show (talkshow) dan beraneka program komedi situasi.
Uniknya lagi tokoh banci itu diperankan oleh sosok selebriti yang sama dari satu program televisi ke program televisi lainnya,
yaitu komedian dengan prilaku menyimpang sering promosi (LGBT)
RUBEN ONSU (banci ngondek senior mulai karir 1999 - sekarang)
IVAN GUNAWAN (banci ngondek senior mulai karir 2002 - sekarang)
ANWAR BAB (turunannya mulai karir 2015 - sekarang)
NASSAR (turunannya mulai karir 2004 - sekarang)
CAREN DELANO (turunannya mulai karir 1999 - sekarang)
NCESS NABATI (turunannya mulai karir 2018 - sekarang)
LUCINTA LUNA (turunannya mulai karir 2008 - sekarang)
JIRAYUT (WNA thailand) CEK LEGALITAS IMIGRASI (turunannya mulai karir 2019 - sekarang)
surat edaran KPI 203/K/KPI/02/16 23 Februari 2016
mengenai :
1. Gaya berpakaian kewanitaan;
2. Riasan (make up) kewanitaan;
3. Bahasa tubuh kewanitaan, (termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya);
4. Gaya bicara kewanitaan;
5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan;
6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita;
7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.
KPI sebagai LEMBAGA NEGARA INDONESIA harus bertindak tegas sudah ada aturan UU P3SPS penghentian program
yang promosi prilaku menyimpang (ngondek) media yang menyiarkan harus dihukum berat cabut hak siarnya
Pojok Apresiasi
vidi hardi
vidi hardi Kepada Yth:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Ketua Komisioner KPI PUSAT Bpk.Yuliandre Darwis
"PESBUKERS"pelanggaran YANG PALING BERAT P3-SPS terhadap umat islam adalah:
BAB IV
PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS,
DAN ANTARGOLONGAN
Pasal 6
Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan
antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau
kehidupan sosial ekonomi.
APAKAH PRODUSER DAN KRONINYA, MEREKA ATHEIS sehingga kekusyuan umat islam menjalankan ibadah sholat maghrib terganggu
(membuat gelisah dan marah umat islam program tidak beretika)
Adzan maghrib berkumandang, mereka menari-nari, bernyanyi dan tertawa lepas sehingga suara adzan hilang
apakah program PESBUKERS (ATHEIS) PERUSAK UMAT ISLAM STUDIO, sehingga mereka lalai menunaikan kewajibannya
ternyata zaman JAHILIYAH (ANTV)..yang tidak menghormati norma-norma AGAMA ISLAM
PROGRAM TIDAK BERADAB, tidak menghormati umat islam..yang sedang melakukan ibadah sholat maghrib
MOHON KPI PUSAT HENTIKAN "PESBUKERS"
ini jelas sudah ada aturan pada :
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomor 01/P/KPI/03/2012
TENTANG PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN