Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Januari 2020

Dilihat: 74215

Jakarta -- Dunia penyiaran di tanah air mengalami perubahan karena berkembangannya teknologi informasi. Informasi yang biasa kita peroleh dari TV dan Radio sekarang ini sudah bisa diakses melalui jaring internet. Ini salah satu bentuk penyelarasan media konvensional dengan media terbarukan. 

Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat menjadi tamu acara Broadcasting Basic Training di Media Development Program (MDP) ke-10 yang diselenggarakan DNK TV di Teater Aqib Suminto, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, Rabu (3/1/2020).

“Dunia penyiaran dan kreatifitas industri di Indonesia saat ini dapat dibilang mengikuti perkembangannya. Hal tersebut dapat terlihat ketika informasi kini sudah berkembang yaitu sebelumnya hanya terdapat di televisi, radio, atau cetak saja tetapi kini telah ada internet.

Dalam kesempatan itu, Reza mengatakan pelatihan yang diadakan ini komprehensif di kalangan mahasiswa. “Lembaga penyiaran itu melayani jutaan masyarakat Indonesia dan kalau bisa kita memberikan literasi kepada orang sekitar dan mereka akan tahu bahwa industri itu tidak segampang yang mereka ketahui,” ungkapnya.

Menurutnya, mahasiswa perlu belajar dan memiliki serta menguasai satu keahlian tertentu. Sebagai mahasiswa tidak hanya sekadar tahu tetapi juga mengasah keahliannya tersebut hingga memiliki tujuan di masa depan dan berkembang menjadi orang sukses.

Ketua pelaksana MDP ke-10 DNK TV, Tri Indah Seruni menjelaskan, selain materi regulasi penyiaran pada hari pertama Broadcasting Basic Training, terdapat juga materi sejarah televisi di dunia dan komunitas, mental attitude, serta Standar Operation Production (SOP) produksi dan program televisi.

“Kita ini bergerak di bidang penyiaran tentu harus mengetahui hukum dan aturan atau regulasi di penyiaran. Dalam pelatihan ini kita tanamkan materi dan ilmu tersebut dengan baik maka, manfaatkanlah waktu dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya,” tutupnya. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 02 Januari 2020

Dilihat: 37475

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan sanksi penghentian sementara Program Siaran Sinetron “Anak Langit” yang ditayangkan SCTV. Penghentikan sementara ini  diputuskan melalui Rapat Pleno KPI Pusat yang kemudian dituangkan dalam surat keputusan tertanggal 4 Desember 2019 lalu.

Berdasarkan penjelasan dalam surat sanksi penghentian  disebutkan bahwa program tersebut telah mengabaikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan  melanggar Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012. Pelanggaran yang dimaksud berupa adegan perkelahian yaitu saling pukul dan menendang yang muncul secara detil dan intensif. Aksi itu terdapat pada tayangan “Anak Langit” SCTV tanggal 20, 27-30 September dan 3-6, 8, dan 10 Oktober 2019. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan adegan tersebut telah melanggar sejumlah pasal yang ada di P3SPS KPI khususnya pasal tentang kewajiban lembaga penyiaran untuk memperhatikan kepentingan dan melindungi anak serta remaja dalam setiap aspek produksi siaran. Apalagi program siaran tersebut berklasifikasi “R” (Remaja).

Menurut Mulyo, program acara dengan klasifikasi “R” (Remaja) dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar  tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. 

“Isi siaran seharusnya mengandung informasi tentang pendidikan, hiburan dan martabat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mulyo menyampaikan sanksi penghentian sementara yang diberikan pada Program Siaran “Anak Langit” selama 2 (dua) kali penayangan. Dan, selama menjalankan sanksi tersebut, lanjutnya, SCTV tidak diperkenankan menyiarkan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Januari 2020

Dilihat: 22375

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran kedua untuk Program Siaran “Insert Siang” Trans TV. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran keduanya untuk acara “Insert Siang” yang ditayangkan Trans TV, Selasa (10/12/2019) lalu.

Berdasarkan keterangan surat tersebut, Program Siaran “Insert Siang” yang ditayangkan stasiun TRANS TV pada 1 November 2019 mulai pukul 11.32 WIB menampilkan konflik hubungan asmara an. Arie Kriting dan an. Indah Permatasari yang tidak direstui oleh Nursyah (ibunda Indah Permatasari) dan menganggap Arie Kriting telah mencuci otak anaknya. 

Menurut Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, tayangan konflik hubungan pribadi telah mengabaikan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan melanggar Standar Program Siaran (SPS) tentang Hak Privasi. Dia menjelaskan, di dalam Pasal 1 Ayat (24)  P3, Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

“Berkaitan dengan hal itu, selanjutnya pada Pasal 13 di P3 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung,” katanya.

Menurut Santi, panggilan akrabnya, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran dan tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

“Di dalam Pasal 1 Ayat (28) SPS KPI dikatakan bahwa Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi. Dan karena itu, di dalam Pasal 13 Ayat (1) SPS, program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran,” jelas Santi.

Jika merujuk Pasal 14 huruf (a) SPS, lanjut Santi, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan dan huruf (b), tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan. Menurutnya, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja dalam isi siaran.

“Jika program siaran diklasifikasi R, maka berdasarkan SPS KPI dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, Santi berharap teguran kedua ini menjadi pembelajaran bagi Program Siaran “Insert Siang” Trans TV dan segera melakukan perbaikan internal agar kesalahan serta pelanggaran sama tidak terulang. *** 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Desember 2019

Dilihat: 88495

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan pelanggaran dalam Program Siaran “Indonesia Lawyers Club” atau ILC yang disiarkan TV One pada 24 September 2019. Pelanggaran itu berupa pernyataan dari salah narasumber acara ILC yang dinilai dapat menyinggung daerah tertentu di tanah air. Akibat pelanggaran itu, KPI menjatuhkan sanksi teguran untuk program acara yang dipandu oleh Karni Ilyas.

Demikian disampaikan KPI Pusat, dalam surat teguran untuk Program Siaran “Indonesia Lawyers Club” yang disiarkan di TV One, Selasa (10/12/2019).

Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, menyatakan berdasarkan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 6, lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan atau kehidupan sosial ekonomi. 

“Aturan tentang penghormataan terhadap suku, agama, ras dan golongan merupakan hal yang diwajibkan dan sangat penting dalam penyiaran. Hal ini untuk menjaga keutuhan dan kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat.

Selain itu, dalam Peraturan yang sama di Pasal 10 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

“Karenanya, di dalam Standar Program Siaran KPI Pasal 6 ayat 2, program siaran dilarang merendahkan dan atau melecehkan suku, agama, ras atau golongan. Aturan ini dimaksudkan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau berdampak negatif terhadap masyarakat,” jelas Santi. ***