Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 08 Januari 2020

Dilihat: 5918

Jakarta - Sanksi penghentian sementara yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada program siaran “Anak Langit” di SCTV, telah dilaksanakan pada 31 Desember 2019 – 1 Januari 2020. Penghentian tersebut sebagai sebuah konsekuensi dari peningkatan sanksi atas pengabaian Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan pelanggaran dan Standar Program Siaran (P3), khususnya terkait adegan kekerasan yang detil dan intensif pada tayangan tanggal 20, 27, 30 September, dan 3-6,8 dan 10 Oktober 2019. 

Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti mengatakan, tidak tayangnya program siaran “Anak Langit” selama dua hari menunjukkan pihak SCTV sudah melaksanakan keputusan KPI atas sanksi yang telah dijatuhkan.  

Lebih jauh Santi menjelaskan, sanksi dijatuhkan KPI pada program ini, lantaran munculnya adegan kekerasan yang melanggar prinsip perlindungan terhadap kepentingan anak dan remaja, yang menjadi semangat dari P3 & SPS KPI 2012. Apalagi pada program ini disematkan klasifikasi R (Remaja), ujarnya. Dalam P3 & SPS sendiri sudah jelas memberikan deskripsi tentang program siaran dengan klasifikasi Remaja. “Termasuk juga larangan bermuatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku tersebut sebagai suatu hal yang lumrah”, tambah Santi. 

Dari data KPI menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019, sanksi yang dijatuhkan pada lembaga penyiaran didominasi atas pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak dan remaja. Sedangkan jika melihat dari aduan masyarakat, keluhan terbanyak adalah mengenai konten kekerasan yang muncul dalam program siaran. Santi menegaskan, KPI akan tetap konsisten menegakkan regulasi penyiaran pada setiap program siaran yang hadir di tengah masyarakat. Dengan dilaksanakannya penghentian sementara oleh lembaga penyiaran yang dijatuhkan sanksi, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi program siaran lain untuk memastikan memiliki muatan yang tetap selaras dengan regulasi penyiaran.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Januari 2020

Dilihat: 77909

Jakarta -- Dunia penyiaran di tanah air mengalami perubahan karena berkembangannya teknologi informasi. Informasi yang biasa kita peroleh dari TV dan Radio sekarang ini sudah bisa diakses melalui jaring internet. Ini salah satu bentuk penyelarasan media konvensional dengan media terbarukan. 

Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat menjadi tamu acara Broadcasting Basic Training di Media Development Program (MDP) ke-10 yang diselenggarakan DNK TV di Teater Aqib Suminto, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, Rabu (3/1/2020).

“Dunia penyiaran dan kreatifitas industri di Indonesia saat ini dapat dibilang mengikuti perkembangannya. Hal tersebut dapat terlihat ketika informasi kini sudah berkembang yaitu sebelumnya hanya terdapat di televisi, radio, atau cetak saja tetapi kini telah ada internet.

Dalam kesempatan itu, Reza mengatakan pelatihan yang diadakan ini komprehensif di kalangan mahasiswa. “Lembaga penyiaran itu melayani jutaan masyarakat Indonesia dan kalau bisa kita memberikan literasi kepada orang sekitar dan mereka akan tahu bahwa industri itu tidak segampang yang mereka ketahui,” ungkapnya.

Menurutnya, mahasiswa perlu belajar dan memiliki serta menguasai satu keahlian tertentu. Sebagai mahasiswa tidak hanya sekadar tahu tetapi juga mengasah keahliannya tersebut hingga memiliki tujuan di masa depan dan berkembang menjadi orang sukses.

Ketua pelaksana MDP ke-10 DNK TV, Tri Indah Seruni menjelaskan, selain materi regulasi penyiaran pada hari pertama Broadcasting Basic Training, terdapat juga materi sejarah televisi di dunia dan komunitas, mental attitude, serta Standar Operation Production (SOP) produksi dan program televisi.

“Kita ini bergerak di bidang penyiaran tentu harus mengetahui hukum dan aturan atau regulasi di penyiaran. Dalam pelatihan ini kita tanamkan materi dan ilmu tersebut dengan baik maka, manfaatkanlah waktu dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya,” tutupnya. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 Januari 2020

Dilihat: 40146

Jakarta -- Stasiun Televisi ANTV menyatakan telah menghentikan penayangan Program Siaran “Pesbukers”untuk waktu yang tidak ditentukan. Informasi tentang penghentian itu diterima Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada saat melakukan kegiatan pembinaan dengan pihak ANTV di Kantor KPI Pusat, beberapa waktu lalu.

Menurut Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Mimah Susanti, penghentian tayangan acara “Pesbukers” telah dilakukan ANTV sejak tanggal 9 Desember 2019 lalu.  Penghentian tersebut dilakukan atas inisiatif ANTV.

“Sejak tanggal 9 Desember hingga saat ini kami sudah tidak lagi melihat tayangan Pesbukers di layar kaca ANTV. Hal ini telah menjadi catatan tim pemantauan kami,” kata Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Mimah Susanti, kepada kpi.go.id, Rabu (8/1/2020).

Berdasarkan hasil pemantauan KPI Pusat sebelumnya, tayangan Program Siaran “Pesbukers” ANTV hadir setiap hari dari Pukul 16.30 hingga 18.00 WIB. Program ini juga telah mendapatkan sanksi administratif dari KPI Pusat berupa teguran kedua pada 8 Oktober 2019 karena melakukan pengabaian pada aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan pelanggaran terhadap Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012. *** 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Januari 2020

Dilihat: 22838

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran kedua untuk Program Siaran “Insert Siang” Trans TV. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran keduanya untuk acara “Insert Siang” yang ditayangkan Trans TV, Selasa (10/12/2019) lalu.

Berdasarkan keterangan surat tersebut, Program Siaran “Insert Siang” yang ditayangkan stasiun TRANS TV pada 1 November 2019 mulai pukul 11.32 WIB menampilkan konflik hubungan asmara an. Arie Kriting dan an. Indah Permatasari yang tidak direstui oleh Nursyah (ibunda Indah Permatasari) dan menganggap Arie Kriting telah mencuci otak anaknya. 

Menurut Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, tayangan konflik hubungan pribadi telah mengabaikan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan melanggar Standar Program Siaran (SPS) tentang Hak Privasi. Dia menjelaskan, di dalam Pasal 1 Ayat (24)  P3, Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

“Berkaitan dengan hal itu, selanjutnya pada Pasal 13 di P3 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung,” katanya.

Menurut Santi, panggilan akrabnya, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran dan tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

“Di dalam Pasal 1 Ayat (28) SPS KPI dikatakan bahwa Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi. Dan karena itu, di dalam Pasal 13 Ayat (1) SPS, program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran,” jelas Santi.

Jika merujuk Pasal 14 huruf (a) SPS, lanjut Santi, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan dan huruf (b), tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan. Menurutnya, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja dalam isi siaran.

“Jika program siaran diklasifikasi R, maka berdasarkan SPS KPI dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, Santi berharap teguran kedua ini menjadi pembelajaran bagi Program Siaran “Insert Siang” Trans TV dan segera melakukan perbaikan internal agar kesalahan serta pelanggaran sama tidak terulang. ***