Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 Februari 2020

Dilihat: 3638

Komisioner KPI Pusat sedang melakukan evaluasi terhadap NET TV, Senin (10/2/2020).

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali melakukan proses evaluasi tahunan bagi lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan, Senin (10/2/2020). Net dan Metro TV mendapat giliran awal dievaluasi.

Evaluasi tahunan bagi lembaga penyiaran induk jaringan tahun 2020 ini akan menilai seluruh program siaran yang ditayangkan rentang Oktober 2018 hingga September 2019. Penilaian berkisar pada pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ) mencakup alokasi konten lokal 10%, kepatuhan pada aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI hingga kualitas konten yang berdampak pada apresiasi dan sanksi. 

Komisioner KPI Pusat sekaligus Koordinator bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran (PS2P), Mohamad Reza, mengatakan evaluasi tahunan ini untuk menyampaikan hasil penilaian KPI terhadap penyelenggaran siaran lembaga penyiaran induk jaringan. Hasil evaluasi tahunan ini nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perpanjangan izin lembaga penyiaran televisi setiap 10 tahun.

“Periode siaran yang kami nilai pada evaluasi tahunan tahun 2020 ini antara bulan Oktober 2018 hingga September 2019,” katanya saat membuka acara evaluasi tahunan yang menghadirkan Net TV sebagai peserta awal.

Sementara itu, dalam rekomendasi evaluasi yang dikeluarkan KPI Pusat untuk Net TV, disampaikan permintaan untuk memperbaiki sejumlah hal terkait ketaatan pelaksanaan P3SPS seperti penghormatan terhadap norma yang berlaku, etika jurnalistik, serta perlindungan terhadap anak dan remaja di isi siaran. Namun begitu, sanksi yang diterima Net dalam periode Oktober 2018 hingga September 2019, tidak banyak hanya mendapat 5 sanksi teguran tertulis.

Hasil evaluasi KPI juga memberi apresiasi pada Net TV yang telah mendapat banyak penghargaan dari anugerah yang diselenggarakan KPI mulai dari Anugerah Syiar Ramadhan, Anugerah Ramah Anak dan Anugerah KPI. 

Terkait hal itu, Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, mengatakan apresiasi yang diperoleh Net TV sepanjang periode tersebut, lebih banyak ketimbang sanksinya.  Menurutnya, capaian televisi ini patut menjadi contoh bagi lembaga penyiaran lainnya. 

“Apa yang didapat Net TV ini sungguh luar biasa. Semoga hal ini dapat dipertahankan dengan terus memproduksi program siaran yang berkualitas dan bermutu. Jangan pernah berhenti dan terus menayangkan program-program baik dan dapat menjadi rujukan untuk ditonton,” pinta Hardly kepada Net TV yang diwakil salah satu Direktur Net TV, Azuan Syahril.     

Dalam rekomendasi lainnya, KPI meminta Net TV untuk memperbanyak tayangan konten lokal hingga memenuhi kuota siaran konten lokal sebanyak 10% dari keseluruhan jam tayang. KPI pun berharap Net TV dapat bekerjasama dengan seluruh sumber daya lokal yang ada di setiap daerah untuk memproduksi konten lokal tersebut. 

Usai mengevaluasi Net TV, setelah makan siang, KPI Pusat kembali melakukan evaluasi tahunan terhadap Metro TV. Rencananya dalam pekan ini, KPI Pusat akan mengevaluasi sejumlah lembaga penyiaran televisi berjaringan lainnya. Pelaksanaan evaluasi akan berlangsung hingga pekan depan.

Evaluasi ini dihadiri Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia dan Mimah Susanti. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 06 Februari 2020

Dilihat: 3589

Jakarta - Literasi media merupakan usaha intervensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menghadirkan program siaran yang berkualitas baik di televisi dan radio. Lewat literasi media ini, masyarakat diedukasi tentang program-program mana yang layak untuk ditonton dan mana yang tidak. Harapannya dengan hadirnya kesadaran yang baik ini, selera konsumsi masyarakat pun jadi lebih baik, hanya menonton program yang berkualitas baik. Hal ini disampaikan Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan,Hardly Stefano Pariela, pada Seminar Literasi Media yang dilaksakanakan dalam rangka Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa oleh KPI Pusat di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur (06/02). 

Dalam kesempatan tersebut, Hardly menjadi pembicara bersama dengan Sekjend Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar serta artis senior sekaligus sutradara sinetron Deddy Mizwar. Turut hadir pua memberikan sambutan kunci, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz. 

Di hadapan peserta seminar yang didominasi kalangan akademisi dari perguruan tinggi dan sekolah menengah ini, Hardly menjelaskan penyebab program siaran di televisi dan radio masih kerap kali melangar regulasi penyiaran. Pertama, kualitas pembuat konten (content creator) yang rendah. Kedua, sistem proses produksi yang kejar tayang. Ketiga, tim produksi kurang memahami regulasi penyiaran.  Keempat, kelalaian dari lembaga penyiaran dalam menjaga kualitas siaran. Serta yang kelima adalah program tersebut disukai pemirsa yang dibuktikan dengan peroehan share dan rating yang tinggi. “Pada poin kelima inilah, literasi media hadir untuk mengintervensi selera masyarakat,” ujar Hardly. 

Masyarakat harus paham juga bahwa masih banyak program-program siaran di televisi yang memiliki kualitas baik. Namun konsumsi siaran televisi hingga saat ini justru masih didominasi pada program hiburan yang justru kecenderungan untuk terjadi pelanggaran regulasi siaran lebih banyak. Selain itu, terhadap program-program yang menjadi favorit dan dianggap memberi banyak inspirasi, Hardly berharap dapat lebih sering dibicarakan lewat ruang-ruang publik. Apreasiasi publik terhadap program-program yang baik ini menjadi feedback yang sangat berharga untuk kalangan televisi. “Apresiasi masyarakat terhadap program berkualitas, akan meningkatkan kepercayaan diri para pelaku di industri penyiaran untuk terus memproduksi program tersebut secara berkesinambungan,”ujarnya. 

Hardly juga memberikan tips singkat untuk menjadi penonton yang cerdas di hadapan media. Tips tersebut adalah, perhatikan klasifikasi program siaran, pilih siaran yang bermanfaat, batasi dan dampingi anak dalam menonton, laporan program siaran yang buruk, serta apresiasi dan viralkan program siaran yang baik. Tips ini, menurut Hardly, dapat menjadi sebuah kontribusi dari masing-masing individu untuk melanggengkan hadirnya program-program berkualitas di layar kaca dan getar radio kita. Hardly pun terus mengajak publik untuk terus bergerak karena mewujudkan konten siaran yang baik dan berkualitas adalah tanggung jawab bersama. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 07 Februari 2020

Dilihat: 2904

Yogyakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap aplikasi online pemantauan siaran lokal di lembaga penyiaran induk berjaringan dapat membantu semua pihak dalam menghitung jumlah konten lokal yang disiarkan lembaga penyiaran. Pemenuhan konten lokal sebanyak 10% seperti yang diamanahkan Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002 menjadi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan aplikasi online ini, baik SSJ ataupun OSS (online single submission), dibuat untuk mengawasi jatah wajib 10% konten lokal yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran. “Aplikasi ini kami buat untuk mempermudah pelaksanaan pemantauan sistem siaran jaringan dan pemenuhan konten lokal tersebut,” katanya saat membuka Bimbingan Teknis Online Single Submission dan Pelaksanaan Pemantauan Aplikasi SSJ di Galeri Prawirotaman, Yogyakarta, Kamis (6/2/2020).

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, menyatakan pembicaraan SSJ dikondisi sekarang mestinya sudah meningkat lebih dari 10%. Menurutnya, porsi konten lokal sudah seharusnya lebih mendominasi. 

“Sepantasnya hari ini kita tidak lagi bicara 10 % tetapi 50 % konten lokal, jadi dalam hal ini lembaga penyiaran itu pantasnya adalah lebih banyak siaran lokal,” katanya.

Reza berujar bahwa dengan adanya aplikasi ini dapat terlihat bagaimana lembaga penyiaran melaksanakan komitmen atau tidak terhadap produksi konten lokal. “Jadi bila melanggar komitmen tersebut tentu akan dapat kita tegur atau kita tagih dengan melakukan pemeriksaan pemenuhan komitmen atau post audit,” jelas Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran atau PS2P KPI Pusat.

Dia juga menyampaikan tentang laporan KPID ke KPI Pusat yang menyebutkan semua lembaga penyiaran lokal menyiarkan 10% konten lokal. Memang ada beberapa bulan dan beberapa provinsi tidak menayangkan konten lokal tetapi secara menyeluruh memenuhi 10%. 

“Karena itu kami membutuhkan catatan dari KPI Daerah mengenai hal itu agar catatan tersebut dapat kami tindak lanjuti. Sehingga hal ini nanti menjadi catatan KPI Daerah sebagai acuan evaluasi tahunan berikutnya. Dan ketika lembaga penyiaran memberikan data tentang program siaran konten lokal, kami mengharapkan KPI Daerah untuk cek betul program siaran konten lokal apakah sesuai data yang dikirimkan oleh lembaga penyiaran tersebut,” jelas Reza.

Dalam kesempatan itu, Reza memantik diskusi tentang boleh tidak siaran lokal dari daerah lain dimasukkan ke dalam daerah lain (antar daerah). Misalnya, Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan siaran lokal dari Sulawesi Barat, maka Sulawesi Utara harus memproduksi konten lokal 90 % dan 10 % dari daerah lain. “Ini hanya sebatas diskusi saja,” sahutnya di tempat yang sama.

Sementara itu, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geryantika, menegaskan proses perizinan yang sekarang ini dibuat simpel agar tidak bertele-tele. Harapannya, proses perizinan yang dilakukan lembaga penyiaran bisa dijalankan dengan cepat. 

“Namun begitu, Kominfo masih bergantung pada KPID dan Balai Monitoring karena yang tahu kondisi di lapangan adalah dua pihak itu,” kata Gery yang menjadi narasumber Bimtek tersebut. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Februari 2020

Dilihat: 2518

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, dan Deddy Mizwar di acara peluncuran "Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa" di Auditorium Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kamis (6/2/2020).

Surabaya -- Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz mengatakan, kemajuan teknologi informasi termasuk teknologi penyiaran harus dibarengi dengan pendidikan atau literasi di dalamnya, sehingga industri penyiaran dapat bertahan. Menurutnya, dua hal ini yakni kemajuan teknologi dan literasi, merupakan satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan.

"Kreatifitas dan Berkualitas menjadi kunci utama bagi industri penyiaran untuk bertahan, jika melihat sosial media memang mereka menghibur akan tetapi dari segi kualitas, misalnya informasi yang beredar belum terverifikasi dengan benar," kata Meutya Hafidz saat menjadi keynote speech di acara Kick Off Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang diselenggarakan KPI di Universitas Negeri Surabaya, Kamis (6/2/2020).

Dalam kesempatan itu, Meutya berharap dari literasi ini masyarakat dapat menyeleksi dan memilah tayangan yang baik dan berkualitas. Menurutnya, semakin masyarakat memilih tayangan yang baik dan bermutu itu, jumlah tayangan tersebut semakin berkembang.

Dia juga berharap tayangan hiburan yang jumlah banyak di layar kaca kita dapat menjadi tayangan yang informatif dan mencerdaskan. “Kita pun meminta peran masyarakat untuk kritis dan membantu KPI melakukan pengawasan terhadap tayangan.Saya juga berharap peran akademisi untuk mewujudkan tayangan Indonesia yang cerdas, menghibur dan mempersatukan kita,” kata Meutya.

Sementara itu, Dedy Mizwar, dalam pemaparannya, menyebutkan pentingnya menumbuhkan kreativitas dalam diri anak-anak kita. Menurutnya, pekerjaan yang tidak akan dimakan perkembangan teknologi adalah kreativitas.

"Pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh adanya robot atau mesin adalah kreativitas. Karenanya, para guru harus dapat memberi dorongan pada siswa untuk memicu berkembangannya kreativitas mereka misalnya melalui penciptaan konten-konten film pendek oleh kalangan siswa," kata Deddy.

Dedy juga mengusulkan berdirinya banyak lembaga penyiaran komunitas di setiap desa di tanah air. Kehadiran TV atau Radio Komunitas di desa akan memberi ruang bagi masyarakat membuat konten tentang desanya. Selain itu, adanya lembaga penyiaran ini dapat menjadi wadah informasi bagi masyarakat desa mengenainya daerahnya. ***