- Detail
- Dilihat: 4692
Jambi - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014 berlangsung di Provinsi Jambi. Acara yang dihadiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia dari seluruh daerah di Indonesia dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Boediono. Adapun tema Rakornas KPI 2014, “Menciptakan Masyarakat Indonesia yang Cerdas dan Sadar Media”.
Dalam sambutannya Wakil Presiden Boediono mengatakan, untuk menciptakan dunia penyiaran yang sehat dibutuhkan ketetapan aturan bagi seluruh penyelenggara penyiaran di Indonesia. Dalam hal ini, Boediono meminta kepada pemangku kebijakan bisa menjaga wewenang dan tugas masing-masing tanpa saling intervensi.
“Kalau hal itu sudah tercapai, maka kita bisa memiliki lembaga-lembaga penyiaran berkelas dunia, yakni penyiaran yang tanpa takut, tanpa imbalan (without fear, without favor),” kata Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya di Hotel Novita Hotel, Jambi, Selasa, 22 April 2014 yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir.
Lebih lanjut Wakil Presiden menjelaskan, tiga unsur utama pemangku kepentingan penyiaran adalah eksekutif dan legislatif. Boediono meminta agar kedua pemegang wewenang ini paham akan kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling intervensi. “Ada kalanya eksekutif atau legislatif lebih dominan. Tetapi harus ada upaya untuk mengawal terus langkah-langkah yang melebihi kedua-duanya dan eksekutif dan legislatif harus sepakat," ujar Boediono.
Unsur ketiga dalam penyiaran, menurut Wakil Presiden adalah bisnis. Untuk lembaga penyiaran dalam hal ini juga yang terkait dalam bidang bisnis, Boediono meminta agar lembaga penyiaran mematuhi aturan yang ada, baik terkait isi siaran dan perizinan. Menurutnya, semua lembaga penyiaran harus mempunyai pengertian dan pandangan serta misi bersama untuk memajukan penyiaran Indonesia.
Bagi Boediono, penyiaran memiliki dampak yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Maka dalam pengelolaannya memerlukan insan penyiaran yang profesional. Ini profesi yang luar biasa pentingnya. Dampak siarannya mungkin akan terasa dan terlihat setelah lima atau sepuluh tahun kemudian,” terang Wakil Presiden.
Frekuensi penyiaran adalah aset yang terbatas milik publik dan harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kebaikan bersama. Dengan sistem seperti itu, menurut Boediono, akan menciptakan pertukaran arus informasi yang berkualitas oleh dan untuk publik. Menurutnya, jika sudah berjalan seperti itu, akan meningkatkan efektivitas di segala bidang dalam kehidupan.
Di akhir sambutannya, Wakil Presiden meminta agar terlebih dahulu dirumuskan peraturan yang disepakati bersama. Setelah itu semua pihak yang memiliki wewenang akan mengetahui batas wewenangnya. "Selanjutnya, tugas komisi penyiaran menjaga independensi dan bebas dari intervensi eksekutif, legislatif, dan bisnis. Misi para komisioner hanya satu, bebas dari intervensi. Kemudian mengawal dan mengamankan pemanfaatan frekuensi publik tadi untuk kepentingan umum,” papar Wakil Presiden.
Sementara itu Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sambutannya mengatakan, Rakornas tahun ini adalah kali pertama dilaksanakan di Pulau Sumatera. Selain itu menurut Judha, dari sebelas kali dilakukan Rakornas, pelaksanaan tahun ini menjadi perhatian KPI karena dihadiri langsung dan dibuka oleh Wakil Presiden dan sejumlah pejabat negara dan kementerian dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Rakornas 2014.
“Kami patut bersyukur atas hal itu semua. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada KPID dan Pemerintah Provinsi Jambi yang memfasilitasi pelaksanaan Rakornas tahun ini. Makna khusus untuk semua itu adalah, baru kali ini pertama kali Rakornas KPI dibuka Wakil Presiden. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Boediono di tengah kesibukan dan situasi politik yang sedang hangat usai pemilu legislatif dan menjelang pemilihan Presiden, dapat menyempatkan hadir dan berkenan membuka Rakornas KPI,” kata Judhariksawan.
Rapat koordinasi nasional KPI adalah suatu forum yang diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota KPI baik pusat maupun daerah dari 33 provinsi. Rapat koordinasi nasional adalah forum KPI dalam menetapkan peraturan dan kebijakan terkait penyiaran sesuai dengan kewenangan KPI. Rakornas juga merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPI sebagai lembaga Negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
“Dalam Rakornas KPI tahun ini ada beberapa isu besar yang akan dibahas dan direkomendasikan, antara lain tentang gagasan pembentukan lembaga rating alternatif, implementasi Sistem Stasiun Jaringan, digitalisasi penyiaran, dan pengaturan bisnis konten siaran. Semua isu tersebut didasari oleh adanya keinginan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang kritis terhadap terpaan media penyiaran serta masyarakat yang cerdas dan sadar media,” papar Judha.
Selain dihadiri oleh Wakil Presiden acara pembukaan Rakornas KPI 2014 juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Gubernur Provinsi Jambi dan segenap pejabat teras Pemda Jambi, Gubernur seluruh Provinsi di Sumatra, seluruh komisioner KPI Pusat dan Daerah.
Acara pembukaan Rakornas dibuka langsung oleh Wakil Presiden Boediono dengan simbolis pemukulan gong. Selain itu, dalam acara pembukaan acara dilaksanakan nota kesepahaman antara KPI dengan Kemenpora, KPI dengan Dewan Pers yang ditanda tangani oleh ketua lembaga masing-masing. Pelaksaan Rakornas KPI 2014 berlangsung sejak Selasa, 22 April 2014 sampai Kamis, 24 April 2014.