Komitmen Awasi Televisi dan Radio, KPI Ajak Publik Rumuskan Aturan Yang Adil di Media Baru
Jakarta - Menyikapi wacana yang berkembang terkait pengawasan media baru seperti Netflix, Youtube dan sebagainya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menerima berbagai respon, masukan dan juga aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat. Diantaranya Koalisi Anak Madani Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Sahabat Yatim Indonesia (SAYATI), Forum Lestari Hutanku, dan Sahabat Anak Indonesia (SAI). Termasuk juga masukan dari warganet yang menyalurkan aspirasi melalui kanal Change.org. Untuk itu KPI menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon yang disampaikan publik terhadap wacana pengawasan dan pengaturan media baru ini.
Sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, KPI berkomitmen untuk bekerja berlandaskan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Diantaranya dengan melakukan pengawasan optimal terhadap isi dari siaran televisi dan radio, termasuk melakukan revisi terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut.
Adapun dengan dinamika perkembangan media baru melalui sistem over the top (OTT) yang terjadi saat ini, KPI menilai tetap membutuhkan perhatian dari semua pihak. Karenanya KPI akan menjadikan wacana ini sebagai bahan kajian untuk pengambilan kebijakan. Selain itu, KPI pun mengajak seluruh pihak untuk ikut menyumbangkan gagasan dalam pengaturan media baru ini. KPI berharap, dengan adanya kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akan menghasilkan pengaturan yang adil terhadap media baru. Sehingga keberadaan media baru pun ikut memberikan informasi yang berkualitas, serta kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan langsung jawaban yang ditunggu kalangan warganet terkait petisi #KPIJanganUrusinNetflix ke penggagas petisi, change.org dan remotivi di kantor KPI Pusat, Rabu (21/8/2019). Jawaban ini merupakan janji KPI yang disampaikan saat menerima petisi tersebut, Rabu pekan lalu.
Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, saat menyampaikan jawaban tersebut mengatakan, pihaknya menyadari memang belum ada kewenangan KPI untuk melakukan pengawasan media baru karena tidak diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menurutnya, wacana pengawasan media baru ini merupakan bentuk perhatian KPI terhadap kedaulatan bangsa, perlindungan masyarakat, adanya potensi ekonomi seperti pajak untuk negara dan keinginan membangun kesadaran publik terhadap media tersebut.
“Karena itu, kami membuka diri atas semua masukan masyarakat terkait wacana pengawasan media baru. Masukan ini akan jadi kajian mendalam sebelum menghasilkan kebijakan yang dilandasi argumentasi yang benar dan membangun. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas masukan ini,” kata Irsal Ambia yang didampingi Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo.
Irsal juga menegaskan, kritikan publik terhadap KPI akan menjadi pelecut untuk bekerja lebih keras dan sebaik mungkin. “Kita berkomitmen untuk menjadikan KPI lebih baik lagi,” tuturnya di depan awak media yang ikut menyaksikan pertemuan tersebut.
Sebelumnya, perwakilan dari Remotivi, Roy Thaniago, menyampaikan sejumlah masukan terhadap KPI antara lain pengawasan iklan yang dinilai sudah melebihi 20% dan komposisi produksi tayangan asing dan lokal di lembaga penyiaran khususnya televisi.
Sementara itu, Penggagas Petisi #KPIJanganUrusinNetflix, Dara Nasution, meminta KPI lebih banyak mengadakan literasi media secara aktif. Pasalnya, apa yang diperhatikan bukan aktivitasnya tapi medianya. ***
Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, saat dimintai keterangan pers usai pertemuan dengan Mabes Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan jajaran Pimpinan Redaksi (Pimred) lembaga penyiaran di Kantor KPI Pusat, Senin (19/7/2019) siang.
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan akan menindak tegas lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan imbauan KPI terkait dinamika sosial yang sedang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republk Indonesia (NKRI) menjadi pertimbangan KPI melakukan tindakan tersebut untuk meredakan dan menyejukan suasana.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, saat dimintai keterangan pers usai pertemuan dengan Mabes Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan jajaran Pimpinan Redaksi (Pimred) lembaga penyiaran di Kantor KPI Pusat, Senin (19/8/2019) siang.
“Pemberitaan ini akan memberikan dampak besar maka lembaga penyiaran yang mengabaikan apa yang sudah kita putuskan dalam rapat hari ini tentu akan berimplikasi pada sanksi. Karena ini untuk kepentingannya nasional, maka sanksi mungkin akan lebih berat,” tegas Mulyo Hadi Purnomo.
Dia juga menyarankan lembaga penyiaran untuk memilih narasumber yang tepat untuk memberikan pandangan kejadian di Papua Barat. “Jadi jangan hanya sensasi yang dikedepankan tapi yang lebih besar dari itu adalah kepentingan nasional yang harus dikedepankan,” tegas Mulyo.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, meminta lembaga penyiaran untuk ikut meredakan suasana dengan tidak mengulang-ulang gambar yang bernuansa provokatif dan juga tidak menggunakan diksi yang justru memperkeruh suasana.
“Memilih narasi dan diksi yang betul-betul kondusif. Kita khawatir apabila pemilihan narasi dan diksi maupun pengulangan foto dan video yang berulang akan menyebabkan impact sosial yang berkelanjutan dan ini harus kita jaga bersama. NKRI harus sama-sama kita pertahankan dan junjung tinggi,” jelas Jenderal Polisi bintang satu ini.
Dalam kesempatan itu, Dedi atas nama Polri menyampaikan terimakasih kepada KPI atas inisiasi dalam menanamkan rasa kebangsaan dalam hal penyiaran.
Sebelumnya, Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, mengatakan pihaknya banyak menerima aduan masyarakat terkait tayangan tentang kejadian di Manokawari, Papua Barat. Menurutnya, ada 13 stasiun televisi bersiaran jaringan nasional yang menanyangkan kejadian tersebut.
“Ada dampak sosial dari pemberitaan ini. Karenanya, kita harus mengingatkan tujuan penyiaran guna menjaga persatuan Indonesia. Ini kepedulian kami terhadap penyiaran,” tandas Mimah Susanti.
Adapun lima permintaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam imbauan yang disampaikan ke lembaga penyiaran:
1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 4 huruf (a)
2. Menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik: akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak menyampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, sebagaimana tertuang dalam Standar Program Siaran (SPS) pasal 40 huruf (a)
3. Menyajikan liputan/berita yang tidak menimbulkan dampak sosial lanjutan.
4. Tidak melakukan pemberitaan ulang sebagai Breaking News/Info Terkini/penyebutan lainnya dan membuat judul/head line serta keterangan/caption yang berlebihan atau provokatif, mengulang potongan gambar kekerasan dan pengrusakan yang dikhawatirkan mengesankan keadaan genting pada wilayah liputan dan dapat memicu keresahan publik di wilayah lainnya.
5. Menyajikan keberimbangan pemberitaan dengan menyampaikan informasi yang sesuai dengan langkah-langkah penanganan keamanan yang dilakukan oleh aparat berwenang. ***
Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, sedang memaparkan materi penyiaran hadapan 1062 Mahasiswa yang ikut dalam kegiatan Pengenalan Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, di Ibukota Provinsi Maluku, Ambon, Senin (19/7/2019).
Ambon – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengajak civitas akademika khususnya Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) melakukan Gerakan Siaran Sehat dengan ikut mengkampanyekan program siaran berkualitas dan positif lembaga penyiaran kepada masyarakat.
“Gerakan ini tidak hanya melaporkan apabila menemukan siaran yang bertentangan dengan P3SPS tapi juga turut mengkampanyekan berbagai program siaran positif yang diproduksi lembaga penyiaran,” kata Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, di hadapan 1062 Mahasiswa yang ikut dalam kegiatan Pengenalan Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, di Ibukota Provinsi Maluku, Ambon, Senin (19/8/2019).
Hardly menjelaskan, pada 2018 lalu, KPI telah mengidentifikasikan 105 program siaran televisi yang menjadi nominasi pada berbagai ajang penghargaan lembaganya. Menurutnya, ini merupakan bukti bahwa industri penyiaran mampu memproduksi program siaran yang berkualitas. “Namun hal ini membutuhkan dukungan dan perhatian dari pemirsa televisi, agar program siaran yang berkualitas juga mendapatkan rating dan share yang tinggi, sehingga bisa tetap dipertahankan,” katanya.
Sebelumnya, Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan ini menjelaskan kepada seluruh mahasiswa tentang wewenang, tugas dan kewajiban KPI berdasarkan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dia menyampaikan bahwa KPI adalah lembaga independen sebagai wujud peran serta masyarakat dalam di bidang penyiaran, agar konten siaran dapat senantiasa ditujukan untuk membangun karakter bangsa.
Sayangnya, kata Hardly, dalam upaya mewujudkan siaran yang berkualitas tersebut, pihaknya seringkali harus berhadapan dengan kepentingan industri yang lebih mementingkan popularitas dengan ukuran rating dan share penonton.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan KPI selama ini, Hardly menilai sudah banyak program siaran yang mematuhi regulasi P3SPS KPI, meskipun masih ada beberapa program siaran yang harus secara serius dibenahi. Beberapa program yang perlu perbaikan antara lain kategori program variety show, sinetron dan infotainment.
Dalam pemaparannya, Hardly menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghantarkan pada masa disrupsi digital. Setiap individu, lanjut dia, dapat mengakses informasi apapun dari gadget atau perangkat yang berada dalam genggaman. “Untuk menghadapi dinamika tersebut, dan juga mendorong peningkatan kualitas program siaran maka dibutuhkan kesadaran kritis dari masyarakat sebagai pengguna media,” tegasnya.
Menurut Hardly, literasi media adalah kunci untuk membuat masyarakat memiliki kemampuan menggunakan media dengan bertanggung jawab dengan memilih dan menyebarluaskan konten yang berkualitas, selain juga melaporkan apabila menemukan konten yang negatif.
“Pengguna media yang cerdas itu akan menghasilkan konten informasi yang berkualitas dan sebaliknya konten yang berkualitas akan mencerdaskan pengguna media. Dan, di era disrupsi digital seperti ini, literasi media menjadi penting bukan saja untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat sebagai penerima informasi, namun juga mendorong masyarakat untuk menghadirkan konten positif, paling tidak melalui media sosial,” tandasnya. ***
Jakarta - Menyikapi dinamika konflik masyarakat yang terjadi di Papua Barat dan sekitarnya maka dengan ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Lembaga Penyiaran untuk:
1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 4 huruf (a)
2. Menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik: akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak menyampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, sebagaimana tertuang dalam Standar Program Siaran (SPS) pasal 40 huruf (a)
3. Menyajikan liputan/berita yang tidak menimbulkan dampak sosial lanjutan.
4. Tidak melakukan pemberitaan ulang sebagai Breaking News/Info Terkini/penyebutan lainnya dan membuat judul/head line serta keterangan/caption yang berlebihan atau provokatif, mengulang potongan gambar kekerasan dan pengrusakan yang dikhawatirkan mengesankan keadaan genting pada wilayah liputan dan dapat memicu keresahan publik di wilayah lainnya.
5. Menyajikan keberimbangan pemberitaan dengan menyampaikan informasi yang sesuai dengan langkah-langkah penanganan keamanan yang dilakukan oleh aparat berwenang.
Ketua KPI Pusat Agung Suprio juga mengingatkan pula bahwa dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, menyebutkan salah satu tujuan terselenggaranya penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional. Selain itu, tambah Agung, masih dalam regulasi yang sama, salah satu fungsi penyiaran sebagai perekat sosial, serta diarahkan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
For Your Pagi atau biasa dikenal sebagai FYP adalah salah satu program talkshow Trans 7 untuk menemani pagi para penonton yang dimulai dari jam 08:30-09:30. FYP dimulai dari tanggal 18 Juli 2022. Program Talkshow ini dibawakan oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakin serta Kiky Saputri sebagai asisten pembawa acara. Acara ini memiliki target penonton dari kalangan perempuan atau ibu-ibu. Program ini biasanya mengangkat berita dari kalangan selebriti maupun non-selebrit secara mendalam dari berbagai sudut pandang dengan gaya khas dari masing-masing pembawa acaranya. Biasanya para pembawa acaranya menghubungi kerabat untuk mengulas isu yang tengah viral jika berkaitan dengan orang tersebut melalui telepon atau video call.
Pelanggaran pertama yang terjadi pada tautan tersebut, diperlihatkan ketika Clarissa Putri, salah satu narasumber yang diundang pada acara FYP menjelaskan mengenai perjuangannya untuk menurunkan berat badannya. Irfan Hakim dan Mpok Alfa terlihat tidak sopan menanggapi perkataan dr. Feni Nugraha mengenai penggunaan nasi merah sebagai pengganti nasi biasa. Mpok Alfa bahkan mengatakan mengapa nasi merah tidak diganti dengan nasi kuning. Kemudian dr. Feni Nugraha menjelaskan bahwa penggunaan nasi merah tersebut karena mengandung serat yang tinggi sehingga lebih sehat dan membuat kenyang lebih lama ketika sedang diet.
Pelanggaran kedua yang terjadi adalah ketika Irfan Hakim bertanya langsung kepada Clarissa Putri mengenai berat badan terberatnya dulu. Awalnya Irfan terlihat menghormati Clarissa dengan bertanya apakah boleh menyebutkan angka berat badannya. Tetapi, ketika Clarissa mengizinkan untuk menyebutkan angka berat badannya, yaitu 145kg, tingkah laku Irfan dan Mpok Alfa sangat tidak nyaman dilihat seakan menertawakan sang narasumber yaitu Clarissa Putri. Irfan dan Mpok Alfa terlihat menahan tawa dengan gestur yang cukup mengganggu seakan mengejek. Mpok Alfa bahkan mengatakan secara langsung, “berat banget berarti…”. Irfan dan Mpok Alfa terlihat berusaha menahan tawa dan sama sekali tidak menghormati penjelasan mengenai berat badan yang telah Clarissa berikan. Raffi Ahmad terlihat suportif mendukung Clarissa dengan mengatakan bahwa Ia adalah wanita yang hebat karena bisa berdamai dengan keadaan. Selanjutnya, Irfan kembali mengatakan bahwa Ia terkejut timbangannya sampai error dan berusaha menirukan suara yang mungkin diberikan oleh timbangan, yaitu “jangan ramai-ramai.” Padahal sebenarnya berat tersebut merupakan berat Clarissa sendiri.
Pada program talkshow tersebut diperlihatkan Clarissa hanya bisa tertawa dan ikut bersenda gurau dengan para pembawa acara dan penonton. Dia terlihat santai dan tidak terlihat tersinggung walaupun para pembawa acara dan penonton tidak tahu apa yang sebenarnya yang Ia rasakan.
Pelanggaran P3SPS:
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran Bab XIII Pelarangan Dan Pembatasan Kekerasan, Bagian Kedua tentang Ungkapan Kasar dan Makian.
Pasal 24
(1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.
(2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.
Pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:
BAB IV Pelaksanaan Siaran Bagian Pertama tentang Isi Siaran
Pasal 36
(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurangkurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(5) Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Berdasarkan P3SPS Pasal 24 dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat disimpulkan bahwa program televisi For Your Pagi yang telah ditayangkan pada 27 Februari 2023 kemarin melanggar 2 pasal yang sama-sama berhubungan dengan ungkapan kasar dan penggunaan kata yang dapat merendahkan martabat manusia. Seharusnya sebagai pembawa acara lebih terampil lagi untuk memilah penggunaan kata yang tepat untuk digunakan kepada narasumber yang sudah mengalami perjuangan keras untuk menurunkan berat badannya. Walaupun konteks yang digunakan oleh Irfan dan Mpok Alfa tidak serius melainkan hanya sebuah bercandaan dan juga ditertawakan oleh Clarissa sang pejuang diet itu sendiri, penggunaan kata tersebut harus dihindari karena bisa saja menyinggung sang narasumber, memberikan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan bahkan depresi.
Pojok Apresiasi
Nur Alim Ma'mun
Program unggulan Ramadan RCTI, Hafiz Indonesia, kembali tayang dengan kehebatan anak-anak luar biasa yang mampu menghafal rangkaian panjang ayat-ayat Al-Qur’an.
Program acara ini memberikan semangat dan motivasi besar kepada pemirsa khusus nya umat Muslim untuk rajin membaca Al-Qur'an dan menghafal nya.
Saya mengapresiasi program acara Hafiz Indonesia sejak season - season sebelumnnya hingga 2017, Hafidz Indonesia 2017 hadir dengan format yang lebih fresh dan menantang.
