Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 Februari 2019

Dilihat: 6060

KPI Pusat menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun membahas finalisasi instrument riset indeks kualitas program siaran TV tahun 2019 di Hotel Ibis, Rabu (20/2/2019). 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun atau FGD membahas finalisasi instrument riset indeks kualitas program siaran TV tahun 2019. Diskusi yang berlangsung di Hotel Ibis, Kamis (21/2/2019) merupakan persiapan untuk kegiatan riset indeks KPI yang dulu bernama survei indeks program siaran TV.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, pihaknya berupaya mendapatkan formula yang pas agar hasil riset indeks KPI yang akan berlangsung dalam waktu dekat di 12 kota di tanah air ini memuaskan. “Hal ini kita mencoba memfinalisasinya. Kita memandang perlu ada penajaman karena itu kita mengundang para ahli agar formula risetnya tepat,” katanya saat membuka jalannya FGD.

Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin menambahkan, riset ini diharapkan dapat merangkum pandangan masyarakat tentang semua hal yang diinginkan sehingga ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya ini juga untuk memajukan kesejahteraan umum dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Dia mengatakan, setelah lima tahun berjalan, survei (nantinya berganti riset) KPI harus digali lebih dalam soal aspek kualitatifnya. Menurut Rahmat, tim panel ahli harus benar-benar orang yang berpengalaman dan independen. “Ke depan mungkin harus seperti itu. Kita dapat mengambil desain freedom hous,” katanya. 

Rahmat memberi masukan untuk Riset ini agar memilih panel ahli memiliki keilmuan dan hal itu ditentukan KPI. Lalu, pemilihan sampel yang akan diriset harus Appel to Appel. “Riset ini harus berpijak pada alasan mendalam bukan pada skoring semata,” pintanya.

Koordinator bidang Riset dan Data KPI Pusat, Andi Andrianto, menyampaikan tentang strategi dan metode serta desain riset. Dia juga menjelaskan bagaimana proses penarikan sampel yang tepat. “Untuk itu harus ada strategi dalam menyampaikan definisi operasional kategori tersebut,” katanya. 

Menurut Andi, tujuan dari desain survei indeks kualitas dan kepermirsaan adalah untuk melihat presepsi kualitas. “Survei kualitas dan kepemirsaan itu beda. Kategori dan indikator kami olah dari berbagai sumber. Pada saat evaluasi hasil, kami undang panel 12 kampus ada dua berubahan dalam tolak ukur dan dimensi,” jelasnya.

Jalannya diskusi yang berlangsung dinamis itu dihadiri Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, Mayong Suryo Laksono, Agung Suprio, Ubaidillah, Dewi Setyarini, dan Hardly Stefano. Turut hadir narasumber Mulharnetty Sys, Harmonis, Pinckey dan Endah dari kalangan akademisi. *** 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Februari 2019

Dilihat: 12416

Mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang saat melakukan kunjungan ke KPI Pusat, Rabu (20/2/2019).

Jakarta – Mahasiswa Jurusan Film dan Televisi Vokasi Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang menilai tayangan televisi saat ini belum memenuhi ekspektasi dalam hal pendidikan bagi masyarakat. Menurut mereka,tayangan sekarang lebih banyak didominasi hal-hal yang menghibur tapi tidak ada nilai edukasi.    

“Saya menilai penyiaran kita sekarang kurang mendidik. Harus ada upaya supaya tayangan kita menjadi lebih baik dan berkualitas,” kata salah satu Mahasiswa di sela-sela kunjungannya ke Kantor KPI Pusat, Rabu (20/2/2019).

Selain itu, mahasiswa tersebut juga meminta KPI mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. “Sanksi KPI harus lebih tegas agar kesalahan atau pelanggaran serupa tidak diulang lembaga penyiaran,” pintanya.

Asisten Ahli Komisioner KPI Pusat, Muhammad Yusup, diawal kunjungan menyampaikan kualitas konten di lembaga penyiaran sangat dipengaruhi oleh rating. Rating membuat pola siaran antar lembaga penyiaran menjadi seragam karena masing-masing televisi berupaya mendapat rating tinggi.

“Masalah ini masih menjadi permasalahan bagi kualitas penyiaran di Indonesia. Pembagian rating saat ini tidak merata karena semakin banyaknya lembaga penyiaran. Pola tayangan selalu mengikuti trend yang terjadi semisal trend tayangan mistik maka di beberapa tayangan menyelipkan adegan mistik juga,” kata Yusup.

Sementara itu, Tenaga Ahli KPI Pusat, Ira Naulita menjabarkan struktur kelembagaan KPI dan sejarah penyiaran di Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kewenangan sensor pada tayangan bukan menjadi ranah KPI. 

“Bahkan, untuk tayangan di online itu juga bukanlah kewenangan kami. Hal hal itu belum diatur dalam undang-undang penyiaran tahun 2002. Semoga dalam rancangan undang-undang penyiaran baru kewenangan itu diberikan kepada KPI,” katanya.

Dia juga menegaskan, KPI akan menindaklanjuti setiap aduan walau cuman satu dan jika itu terbukti pasti akan ada sanksi dari KPI. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Februari 2019

Dilihat: 50396

KPI Pusat saat meminta klarifikasi grup MNC di Kantor KPI Pusat, Senin (18/2/2019).

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memanggil Metro TV dan stasiun televisi di bawah bendera MNC Grup (MNC TV, RCTI, INews dan GTV) untuk diminta klarifikasi terkait keberimbangan, proposionalitas dan netralitas siaran dalam Pemilu 2019, Senin (18/2/2019). KPI menilai ada potensi pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran tersebut dalam hal “tone” berita, durasi dan keberpihakan terhadap peserta Pemilu 2019. 

Komisioner sekaligus Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Hardly Stefano mengatakan, panggilan ini untuk mendengarkan bagaimana penjelasan dari Metro TV dan MNC Grup soal keberimbangan, proposionalitas dan netralitas mereka terhadap siaran politik dan Pemilu 2019. 

Menurut Hardly, dasar pihaknya meminta klarifikasi lembaga penyiaran tersebut sesuai dengan Pasal 70 Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012 tentang siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kita telah menganalisa siaran bermuatan politik di Metro TV dan Grup MNC, mulai dari porsi tayangan, durasinya, “tone” berita dan keadilan terhadap seluruh peserta Pemilu 2019, baik Capres maupun partai politik tertentu. Bicara soal adil ini tidak hanya soal waktu atau durasi tapi juga substansinya,” jelasnya pada saat memimpin rapat klarifikasi Metro TV yang berlangsung di Kantor KPI Pusat. 

Pernyataan senada juga disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono. Menurut dia, ketidakberimbangan, kurang proporsional, dan kecederungan berita yang berpihak pada peserta atau calon tertentu dalam Pemilu 2019, dikhawatirkan menimbulkan masalah bagi lembaga penyiaran bersangkutan. Oleh sebab itu, lanjut jurnalis senior ini, prinsip jurnalistik harus tetap dipegang teguh dalam isi pemberitaan di lembaga penyiaran.  

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah menambahkan, upaya yang dilakukan KPI terhadap Metro TV dan Grup MNC terkait siaran politik dan Pemilu 2019, adalah untuk menjaga agar lembaga penyiaran tetap menjaga fungsinya sebagai institusi yang memberikan informasi dan edukasi khususnya informasi tentang pemilu secara adil dan proporsional. 

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran yang turut serta mensosialisasikan rangkaian Pemilu 2019, namun jangan sampai frekuensi milik publik ini hanya digunakan dan menguntungkan kelompok tertentu. Sehingga lembaga penyiaran harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu,” katanya.

Adapun Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini menekankan pentingnya keberimbangan pemberitaan di seluruh lembaga penyiaran. Selain itu, Dia meminta seluruh lembaga penyiaran untuk menyamaratakan informasi Pemilu 2019 dan tidak berfokus pada satu kegiatan kontestasi yakni pemilihan presiden (Pilpres). 

Sementara pihak Metro TV yang diwakili Wakil Direktur Pemberitaan, Nunung Setiyani menyatakan, pihaknya akan mempelajari semua data penilaian KPI terhadap siaran Metro TV yang berkaitan dengan siaran politik dan Pemilu 2019. Dia mengatakan sepakat jika keberimbangan itu ada dalam setiap pemberitaan di lembaga penyiaran.

“Kami selalu memberikan data yang benar kepada masyarakat. Kami juga mengirimkan tim liputan untuk semua peserta Pemilu, tapi ada penolakan dari pihak tertentu terhadap tim kami,” jelasnya kepada Komisioner dan Tim Ahli Isi Siaran KPI Pusat. 

Sementara itu, wakil MNC Grup menyatakan, pihaknya sudah melakukan hal yang sama terhadap kontestan Pemilu dengan memberi ruang dan durasi yang sama. Sayangnya, tidak semua partai banyak kegiatan dan mengundang tim pemberitaan MNC Grup untuk meliput. 

“Kami pernah meliput kegiatan partai Golkar, Hanura, Gerindra, Demokrat dan yang lain. Bahkan, kita proaktif ke beberapa partai. Tentunya, kami akan memberi porsi dan ruang yang sama jika setiap undangan dari partai politik. Kami membuka ruang bagi seluruh partai yang ingin memberitakan programnya,” kata salah satu wakil MNC yang hadir.

Terkait klarifrikasi ini, pihak MNC menyatakan akan langsung menindaklanjuti dengan meminta tim internal melakukan evaluasi pada konten pemberitaan. “Ini akan jadi bahan introspeksi bagi kami,” katanya.

Di awal klarifikasi  yang dilakukan secara maraton, KPI menyampaikan data dari hasil analisa dan kajian terhadap isi siaran politik di Metro TV dan MNC Grup pada Januari lalu. Data tersebut diberikan kepada masing-masing lembaga penyiaran untuk jadi bahan masukan dan pertimbangan. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Februari 2019

Dilihat: 7867

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan saat pembahasan draft kerjasama di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan segera melakukan penandatanganan MoU (memorandum of understanding) tentang sinergi kelembagaan dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat. Rencana penandatanganan MoU keduanya terungkap pada saat pembahasan draft kerjasama di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Dalam rapat pembahasan itu disampaikan, pihak BPJS menyambut baik kerjasama dengan KPI karena tugas sebagai penjamin sosial di bidang ketenagakerjaan memerlukan sosialisasi massif melalui seluruh kanal termasuk media penyiaran.

“Kami tidak salah bekerjasama dengan KPI terkait tugas kami untuk mensosialisasikan program BPJS ketenagakerjaan kepada masyarakat. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami program BPJS ketenagakerjaan. Mereka hanya mengenal BPJS kesehatan,” kata Ervan, mewakili BPJS Ketenagakerjaan.

Dia berharap, kerjasama ini nantinya dapat diturunkan ke daerah melalui KPID. “Implementasi kerjasama antara KPI dan BPJS tidak hanya di pusat, tapi juga menjangkau seluruh daerah. Karena itu, kami perlu dukungan penuh dari KPI,” pintanya..

Kepala Bagian Umum KPI Pusat, Samsudin menyampaikan, pihaknya membuka diri bekerjasama dengan pihak BPJS karena ada kaitan yang erat tentang pentingnya sosialisasi dan mengedukasi masyarakat “Apalagi ada limapuluh juta peserta ketenagakerjaan yang ada dinaungi BPJS,” katanya.

Dalam kesempatan itu, KPI berharap penandatanganan MoU ini tidak hanya sebatas formalitas tapi juga diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Menurut KPI, perjanjian kedua instansi akan mewujudkan tujuan dari adanya MoU antara KPI dan BPJS Ketenagakerjaan. ***