Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 17 Februari 2020

Dilihat: 4407

Jakarta - Media diminta tidak memberikan ekspose berlebihan atas kasus hukum yang menimpa  Lucinta Luna. Pemberitaan tentang kasus ini harus proporsional terkait substansi peristiwa tindakan kriminal penyalahgunaan narkoba. Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Hardly Stefano menyampaikan hal tersebut mencermati perkembangan belakangan ini tentang Lucinta Luna di media.   

Menurut Hardly, perdebatan tentang  jenis kelamin yang bersangkutan juga harus disudahi, karena polemik tersebut tidak memberikan kemanfaatan pada publik. “Kami memahami bahwa ada sebagian masyarakat yang selalu ingin mengetahui atau update tentang kehidupan pesohor, sosialita atau selebrita,” ujarnya. Akan tetapi lembaga penyiaran harus ingat bahwa fungsi penyiaran adalah untuk menyampaikan informasi yang berkualitas dan hiburan yang sehat kepada pemirsa. Jangan sampai pula ruang-ruang publik kita dipenuhi hal-hal yang remeh sehingga kita abai terhadap masalah-masalah lain yang lebih penting untuk disiarkan.

Catatan di KPI menunjukkan, pemberitaan atau pembicaraan soal kasus hukum yang menimpa Lucinta Luna selama beberapa hari terakhir selalu ada dalam program infotainmen, variety show bahkan program berita di televisi swasta. Untuk itulah kami meminta lembaga penyiaran menghentikan dramatisasi melalui pemberitaan yang berlebihan pada program siaran mereka, agar tidak mengaburkan substansi yang dapat menimbulkan persepsi yang keliru.

Yang paling penting, tegas Hardly, jangan sampai muncul pemahaman bahwa perbuatan yang melanggar norma sosial dan hukum, dapat dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah sensasi guna mengerek popularitas seseorang.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 Februari 2020

Dilihat: 18045

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran pertama untuk Program Siaran “Hotman Paris Show” di INews TV. Acara yang ditayangkan INEWS pada 15 Januari 2020 mulai pukul 21.02 – 21.06 WIB dengan klasifikasi R-BO dinilai telah mengabaikan dan melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Hal itu disampaikan KPI Pusat dalam surat teguran tertulis No.80/K/KPI/31.2/02/2020 yang ditujukan ke INews TV tertanggal 12 Februari 2020 lalu.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan penjatuhan sanksi dikarenakan adanya pelanggaran dalam tayangan berupa adegan pembawa acara program, Hotman Paris, yang memegang dan merangkul pinggang seorang wanita dalam siaran. Adegan seperti ini dinilai tidak pantas dilakukan karena menimbulkan persepsi negatif.

“Apa yang dilakukan pembawa acara tidak sesuai dengan nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Ada hal-hal yang membatasi ketika seseorang berkomunikasi dalam ruang publik apalagi acara tersebut diklasifikasikan R-BO yang tentunya di tonton oleh remaja bahkan anak-anak. Aduan masyarakat juga banyak dikirimkan ke kontak aduan KPI terkait sikap host terhadap beberapa tamu narasumber yang dianggap oleh masyarakat kurang patut. Perlu diingat ada kewajiban lembaga penyiaran untuk memperhatikan dan melindungi mereka, anak dan remaja tersebut,” jelas Mulyo.

Tim pemantauan KPI Pusat juga menemukan hal yang sama pada 16 Januari 2020 di pukul 21.27 hingga 22.00 WIB. “Ada adegan dari Hotman Paris kepada seorang wanita yang merangkul pinggang dan pundak, mengelus pipi serta memeluk tubuh seorang wanita,” tambah Mulyo mengutip surat teguran KPI Pusat.

Menurut Mulyo, adegan itu telah mengabaikan dan melanggar sejumlah pasal dalam P3SPS. Ada 6 pasal yang terkena yakni Pasal 9 P3, Pasal 14 P3, Pasal 21 ayat (1) P3, Pasal 9 ayat (1) SPS, Pasal 15 ayat (1) SPS dan Pasal 37 ayat (4). Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban memperhatikan dan menghormati norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak kepentingan anak dan remaja dalam siaran, dan dampak yang ditimbulkan terhadap mereka.

“Perlu diingat oleh lembaga penyiaran untuk wajib dan tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Penggolongan ini sangat penting untuk mengklasifikasi yang pantas mereka tonton. Kita ingin melindungi mereka agar tidak terpengaruh dan membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Mulyo.

Dalam kesempatan itu, Mulyo meminta INews untuk segera melakukan perbaikan internal pada program bersangkutan. Dia berharap teguran yang didapat menjadi pembelajaran sekaligus bahan masukan bagi program untuk lebih berhati-hati dan jeli hal yang tidak boleh dan tidak pantas ditayangkan dalam siaran. Penanggung jawab program perlu juga menyampaikan hal-hal yang menjadi catatan  program ini kepada pembawa acara. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Februari 2020

Dilihat: 16166

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan TRANS TV. Program “Rumpi No Secret” yang tayang pada 15 Januari 2020 pukul 16.03 WIB dinilai telah mengabaikan dan melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Pada tanggal tersebut terdapat tayangan yang dinilai KPI Pusat mengabaikan dan melanggar P3SPS yakni tampilan rekaman video sosial media an. Lucinta Luna yang merendahkan orang lain sambil mengangkat salah satu kaki hingga tampak jelas telapak kakinya dengan penjelasan teks "kasta kalian di bawah kaki gue".

KPI Pusat juga menemukan pelanggaran lain dalam “Rumpi No Secret” yang tayang pada 17 Januari 2020 pukul 16.10 WIB yakni berupa tayangan narasumber acara atas nama Lucinta Luna yang membahas konfliknya dengan Keanu, Dara Arafah, dan The Connell Twins. Demikian dijelaskan KPI Pusat dalam surat teguran No. 81/K/KPI/31.2/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyampaikan  bahwa adegan tayangan 15 Januari 2020 telah mengabaikan dan melanggar nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan. Selain itu, Trans TV dinilai lalai memperhatikan kepentingan anak dalam produksi siaran acara tersebut. 

“Setiap program harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat karena ini sangat berkaitan dengan kenyamanan dan kesopanan masyarakat dalam menonton. LP tidak bisa sembarangan mengambil konten media sosial untuk ditayangkan di TV. Apalagi dalam konten tersebut ada maksud merendahkan orang lain dan tidak sopan” jelas Mulyo, Senin (17/2/2020).

Sementara itu, tayangan “Rumpi No Secret” episode 12 Februari 2020 telah mengabaikan dan melanggar aturan tentang hak privasi dalam penyiaran. Hak ini termasuk soal masalah pribadi yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.

“Kami juga menilai pembahasan soal pribadi seseorang dinilai tidak pantas dan tak elok disiarkan dalam ruang publik. Jika dilihat dari manfaatnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik,” kata Mulyo. 

Selain itu, Mulyo menekankan pentingnya program siaran untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. “Terlebih lagi program siaran ini diklasifikasikan R. Berdasarkan aturan, program dengan klasifikasi demikian dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut (merendahkan orang lain dan mengumbar privasi orang) sebagai perilaku yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 14 Februari 2020

Dilihat: 19589

Jakarta – Evaluasi Tahunan yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) menunjukkan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dengan jumlah yang signifikan. Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Mimah Susanti menyampaikan, sepanjang periode evaluasi yakni di bulan Oktober 2018 hingga September 2019 Trans TV menerima  17 sanksi dengan rincian 12 teguran tertulis, 2 teguran tertulis kedua, dan 3 penghentian sementara. “Pasal-pasal yang dilanggar adalah terkait penghormatan terhadap hak privasi, perlindungan kepada anak dan remaja serta penggolongan program siaran,”ujar Santi. Sedangkan untuk apresiasi, Trans TV mendapatkan tiga buah penghargaan pada ajang Anugerah KPI 2018  untuk program siaran FTV, Talkshow dan Program Siaran Peduli Perempuan. Hal tersebut dipaparkan Santi dalam Evaluasi Tahunan yang digelar KPI di hadapan jajaran manajemen Trans TV.

Selain apresiasi dan sanksi, evaluasi juga memaparkan kinerja Trans TV sebagai TV berjaringan dalam menghadirkan konten siaran lokal. Mohammad Reza selaku Komisioner KPI Pusat Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) mengatakan, konten lokal yang disiarkan Trans TV lebih dari 90 % berupa informasi atau berita. Reza mengingatkan tentang kecenderungan televisi melakukan re-run atau menayangkan ulang konten-konten lokal guna memenuhi kewajiban sepuluh persen. “Jangan sampai re-run untuk konten lokal dengan  program berita  dan informasi, menyalahi prinsip-prinsip faktualitas, sehingga masyarakat disuguhi berita atau informasi yang tidak update,” tegasnya.

Forum evaluasi ini juga turut dihadiri oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio. Pelaksanaan evaluasi tahunan memiliki landasan hukum Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) no 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran, Peraturan KPI no 1 tahun 2012 tentang P3 dan Peraturan KPI no 2 tahun 2012 tentang SPS, serta Keputusan KPI no 2 tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan. Dengan diadakannya evaluasi setiap tahun, harapannya perbaikan kualitas siaran dapat dilakukan secara berkala, tanpa menunggu proses perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran yang berlangsung setiap sepuluh tahun.

Terkait kualitas program siaran di Trans TV, catatan juga disampaikan Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Hardly Stefano Pariela dan Nuning Rodiyah, termasuk ketidakhadiran jajaran Direksi Trans TV dalam forum evaluasi tahunan. KPI menilai seharusnya dalam forum evaluasi tahunan ini, jajaran Direksi Trans TV turut hadir untuk mengetahui kinerja televisinya selama setahun belakangan. Dikemukakan pula oleh Hardly, sebagai penerima sanksi terbanyak dari KPI di evaluasi tahunan ini, Trans TV pun masih punya hutang kepada KPI atas pelaksanaan sanksi penghentian sementara untuk program siaran Brownies dan Pagi-Pagi Pasti Happy. “Ketidakhadiran direksi dalam forum evaluasi tahunan di saat Trans TV banyak menerima sanksi, dapat dimaknai sebagai ketiadaan komitmen untuk berbenah. Kalau Direksi tidak ada yang hadir, bagaimana KPI dapat meminta komitmen perbaikan atas kualitas siaran di Trans TV?” tanya Hardly.

Belum dilaksanakannya peringatan KPI atas penghentian sementara untuk dua program tersebut, menurut Nuning, menunjukkan Trans TV abai dalam penegakan aturan. Apalagi dua program yang harus segera dilaksanakan sanksinya ini mendapat banyak sorotan dari publik. Selain itu, Nuning juga mencatat, ketiadaan program anak di Trans TV dan sekaligus meminta untuk mengalokasikan waktu untuk menayangkan program anak. 

Dalam forum evaluasi tersebut, KPI menyampaikan secara  tertulis evaluasi kinerja penyelenggaraan penyiaran kepada perwakilan manajemen Trans TV yang datang, untuk disampaikan kepada jajaran Direksi.