Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Maret 2019

Dilihat: 6133

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis dan Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah, usai penandatangan prasasti pemilu damai di sela-sela acara Color Walk Bawaslu 2019 di Banjarmasin, Minggu (31/3/2019).

Banjarmasin – Menyemarakkan Pemilu 2019 dan Peringatan Hari Penyaran Nasional (Harsiarnas) ke 86 yang jatuh besok hari (1/4/2019), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel menggelar jalan santai bertajuk Bawaslu Colour Walk 2019, Minggu (31/3/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di Panggung siring Balai Kota Banjarmasin tersebut, diawali dengan senam zumba bersama dengan ribuan masyarakat di Banjarmasin.

Usai senam, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melepas peserta Bawaslu Colour Walk didampingi Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Iwan Setiawan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, menyatakan kegiatan seperti ini sangat baik dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan memiliki cara pikir dan tindakan yang sehat pula. 

“Jika masyarakat kita sehat, keadaan pun akan baik dan nantinya akan berpengaruh baik terhadap agenda pemilu yang akan berlangsung tidak lama lagi. Masyarakat sehat, pemilu juga sehat dan damai,” tandasnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu tersebut sangat baik. Kerena kegiatan yang bertemakan bahagia seperti ini dapat menimbulkan Pemilu yang bahagia pula.

“Saya menyambut positif karena hajatan besar bangsa ini atau yang sering kita sebutkan dengan pesta demokrasi, digelar kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk Color Walk,” tutur Sahbirin Noor.

Dia mengungkapkan, apabila menyelenggarakan hajatan besar pemilu dengan penuh kegembiraan, ia meyakini tidak akan ada pemilu yang penuh dengan permusuhan atau perkelahian.

Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu terkait sosialisasi penyadaran pemilu dalam pengawasannya dengan event Color Walk.

“Kegiatan seperti ini disambut antusiasme masyarakat yang luar biasa, karena dihadiri sekitar 7.000 orang lebih, dan ini menjadi sarana mensosialisasikan semakin dekatnya pemilu,” ujarnya.

Kegiatan Colour Walk ini juga diselingi dengan penandatangan prasasti pemilu damai oleh Walikota Banjarmasin, Ketua Bawaslu Kalsel dan Ketua KPI Pusat. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 30 Maret 2019

Dilihat: 13583

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, disaksikan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, Ketua KPID Kalsel dan Komisioner KPI Pusat lain, membuka secara resmi membuka rangkaian acara Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 86 di Banjarmasin, Sabtu (30/3/2019). 

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, membuka secara resmi membuka rangkaian acara Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 86 di Banjarmasin, Sabtu (30/3/2019). Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong yang disaksikan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, Komisioner KPI Pusat, serta Ketua KPID Kalsel serta ratusan undangan yang hadir di ruang rapat utama Hotel G’Sign di Kota Banjarmasin. 

Saat memberi sambutan, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan, momentum Harsiarnas diharapkan dapat membentuk strategi untuk menghindari dampak negatif dari persaingan yang kompetitif di dalam dunia penyiaran. Jangan sampai persaingan tersebut mengorbankan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi penyebab perpecahan.

“Peringatan Harsiarnas dapat menjadi langkah awal mencegah maraknya siaran-siaran yang tidak mendidik yang dapat merusak moral bangsa. Kita harus menjadikan penyiaran ini sebagai rumah kita bersama,” kata Paman Birin, panggilan akrabnya.

Menurut Gubernur, siaran dan infromasi media penyiaran harus mengandung unsur pendidikan, hiburan yang baik sehingga dapat membentuk watak yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan bangsa. “Penyiaran itu harus menjadi sumber informasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis menyampaikan, banyak kegiatan yang akan digelar untuk memeriahkan peringatan Harsiarnas ke 86 diantaranya pemberian penghargaan kepada sejumlah lembaga penyiaran, serta deklarasi dari Kalimantan Selatan Indonesia Menyiarkan Baik.

“Dari Kalsel Indonesia Menyiarkan Baik, merupakan komitmen dari seluruh lembaga penyiaran untuk menyiarkan hal baik, khususnya pada tahun politik 2019 ini. Apalagi pada momentum peringatan Harsiarnas ini, seluruh lembaga penyiaran di Indonesia berkumpul di tempat ini, dan jadilah tagline Dari Kalsel Indonesia Menyiarkan Baik dapat diwujudkan di tempat ini,” jelas Yuliandre.

Menurutnya, tagline ini juga sejalan dengan kondisi saat ini, dimana media mainstream seperti televisi dan radio, masih menjadi lembaga penyiaran terpercaya oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi atau berita terbaru, yang dapat dipastikan bukan hoax atau berita bohong.

“Apalagi lembaga penyiaran sudah memiliki pengawas resmi yakni KPI, yang dapat menjamin keabsahan informasi yang disampaikan. Sementara media lainnya, khususnya media online, belum memiliki lembaga pengawas tersendiri,” tambahnya.

Rencananya, puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-86 akan digelar pada Senin (1/4/2019) di kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin. Peringatan tersebut akan dihadiri ribuan tamu dan undangan dari seluruh Indonesia. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Maret 2019

Dilihat: 8133

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menjadi narasumber kegiatan Literasi Media menyambut Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 86 di Banjarmasin, Sabtu (30/3/2019).

Banjarmasin – Orangtua harus berperan aktif mengawasi apa yang ditonton anak-anaknya. Pengawasan ini untuk memastikan anak-anak tersebut menonton tayangan sesuai dengan klasifikasi mereka, tidak berdampak buruk dan mendidik. Permintaan tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menjadi narasumber kegiatan Literasi Media menyambut Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 86 di Banjarmasin, Sabtu (30/3/2019).

Nuning menjelaskan, meskipun siaran televisi sekarang relatif lebih baik ketimbang sebelumnya, namun kecerdasan pemirsa untuk memilih tayangan tetap diperlukan. Pilihan ini untuk menentukan tayangan yang pantas dan memang baik untuk disaksikan. 

“Akibat target mengejar rating, hampir semua siaran televisi sama modelnya yang terkadang tidak berisikan hal mendidik. Ketika ini terjadi, carikan program yang baik, berkualitas dan mendidik. Ayo kita buat gerakan pindah program ke yang mendidik dan berkualitas,” katanya.

Menurut Nuning, pilihan publik terhadap sebuah program akan menentukan seperti apa model layar kaca lembaga penyiaran. “Jika semua masyarakat menonton tayangan yang mendidik dan berkualitas hal ini akan menempatkan tayangan tersebut memperoleh rating tinggi. Kondisi ini akan mengarahkan televisi memproduksi membuat tayangan yang mendidik dan berkualitas tersebut,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nuning mengajak orangtua untuk juga menonton tayangan berkualitas dan tidak membiarkan anak-anak mengendalikan sendiri remote dan gadgetnya. “Menjadi televisi dan gadget sebagai penenang buat anak-anak itu tidak baik. Terlebih soal gadget, karena tidak ada filter dan pengawasan terhadap media ini,” paparnya kepada peserta literasi yang sebagian besar ibu-ibu PKK di Banjarmasin.

Narasumber lain seminar menambahkan, anak-anak memiliki kerentanan dan mudah terpengaruh dari apa yang mereka tonton. “Mereka belum memiliki filter dan mudah terpapar langsung nilai-nilai yang ada ditayangan tersebut karenanya peran orangtua sangat penting untuk mengawasi apa yang anak-anak mereka asup,” katanya.

Selain itu, orangtua harus melakukan pembagian terhadap waktu anak-anak. “Yang paling benar adalah sepertiga waktu mereka untuk sekolah, sepertiga untuk mereka istirahat dan sepertiga untuk mereka berktifitas termasuk bermain,” jelas narasumber tersebut. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Maret 2019

Dilihat: 17244

Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi.

Banjarmasin – Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi, menyoroti minimnya porsi konten lokal di lembaga penyiaran nasional. Kondisi ini bertolak belakang dengan aturan di sejumlah Negara yang menjatahi lebih banyak siaran lokal dalam regulasi penyiarannya.

“Australia, Bulgaria, Perancis dan bahkan Malaysia, membuat aturan porsi konten lokal sangat maksimal. Australia hingga 55 persen dan siarannya mulai pukul 18.00 hingga malam, Bulgaria porsinya mencapai 50 persen, Perancis hingga 40 persen dan Malaysia sampai 80 persen dan programnya harus menggunakan bahasa nasional mereka,” jelas Sutarto saat menjadi narasumber Sekolah P3SPS KPI Angkatan XXXVII di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (29/3/2019).

Indonesia, kata Hadi, memiliki sumber daya lokal berupa budaya dan alam yang berlimpah dan semestinya hal ini diikuti dengan aturan jatah konten lokal yang seimbang. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan melalui porsi konten yang memadai, tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan daerah.

“Hal yang paling berpengaruh yakni meningkatkannya nilai ekonomi daerah tersebut karena potensinya, baik sumber daya alam maupun budayanya, terinformasikan secara massif dalam program siaran khusus lokal tersebut. Potensi wisata, industri kreatsif, budaya lokal sebuah daerah dapat terangkat. Ini bisa menjadi sumber ekonomi alternative,” kata Hadi.

Selain itu, lanjut Hadi, keberadaan siaran lokal akan mematik penonton untuk mengenali latar belakang sebuah daerah. Pengenalan tentang latar belakang suatu budaya ini banyak ditampilkan dalam konten televisi di luar negeri. 

“Ketika saya kuliah di Belanda, saya mengambil hal penting soal kontekstual. Ketika saya menonton TV di sana, saya tidak mengerti apa yang dibicarakan di televisi tersebut. Karena itu hal yang harus saya mengerti dulu yakni konteksnya. Background knowledge sangat penting agar kita paham. Pengetahuan latar itu sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat di tempat tersebut. Interaksi dengan masyarakat di sana jadi hal yang harus dilakukan. Jadi, saya pikir keberadaan konten lokal sangat penting,” tegas Hadi.

Untuk membuat aturan konten lokal, Hadi mengarisbawahi soal kaidahnya. Menurut dia, aturan konten lokal harus harus mendukung pluralisme. Aturan itu pun harus diimplemantasikan dengan aturan hukum yang jelas. “Aturan lokal Harus realistis dan dapat diprediksi. Selain itu, aturannya harus dicapai secara progresif,” paparnya.

Terkait pelaksanaan siaran lokal di Indonesia, Hadi menilai masih belum sepenuhnya dilaksanakan olrh lembaga penyiaran. Bahka, cenderung ada pengingkaran terhadap aturan konten tersebut. Ini, kata dia karena adanya kepentingan industri soal keuntungan, produksi biayanya dan yang lain. ***