Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Desember 2018

Dilihat: 10412

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis.

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Refleksi Akhir Tahun 2018 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018). Refleksi akhir tahun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPI ke publik berupa laporan kinerjanya selama setahun di bidang Kelembagaan, Pengawasan Isi Siaran dan Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P).

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan, kegiatan refleksi ini merupakan momentum bagi KPI untuk mengevaluasi kinerjanya selama 2018. Menurut Yuliandre, upaya ini untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan kinerja KPI di tahun depan. 

“KPI sebagai regulator penyiaran sekaligus representasi publik mengambil peran strategis dalam memberi konstribusi positif terhadap perbaikan dunia penyiaran. Karena itu, kami selalu terbuka menerima setiap pemikiran, masukan dan kritikan dari mana pun selama hal itu untuk kemajuan dan perkembangan dunia penyiaran di tanah air,” katanya saat menyampaikan sambutan di awal acara.

Sepanjang tahun ini, lanjut Yuliandre Darwis, telah dilaksanakan berbagai program kegiatan yang muaranya untuk peningkatan kualitas siaran. Hal ini berkaitan dengan upaya besar KPI terhadap perlindungan anak dan remaja Indonesia melalui isi siaran. 

“Kami sangat peduli dengan perlindungan terhadap anak dan remaja, dan ini menjadi program utama kami,” katanya. 

Yuliandre juga menyampaikan sejumlah program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyiaran yakni kegiatan Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2018. Program survey ini termasuk program prioritas nasional yang dilakukan secara mandiri oleh KPI dengan melibatkan 12 Perguruan Tinggi di 12 Kota di Indonesia.

“Hasil survey di 12 kota tersebut kami harapkan memberikan manfaat kepada lembaga penyiaraan untuk terus berusaha memproduksi program siaran yang lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Andre.

Menurut Andre, fenomena penyiaran yang tak kalah penting pada 2018 adalah MoU kerjasama antara KPI dengan sejumlah pihak antara lain Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Pusat.

“Konsentrasi kami selama ini adalah terus meningkatkan kualitas konten di lembaga penyiaran. Karena itu, MOU dengan berbagai stakeholder ini, terutama pihak periklanan dan industri kreatif, sangat penting karena selaras dengan upaya kita mewujudkan dunia penyiaran Indonesia yang lebih baik dari segi konten,” jelas Andre.

Usai Ketua KPI Pusat menyampaikan kata sambutan, Koordinator setiap bidang di KPI Pusat menyampaikan laporang pertanggungjawabannya. Bidang kelembagaan diwakili Prof Obsatar Sinaga, bidang Isi Siaran diwakili Hardly Stefano, dan bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) diwakili oleh Agung Suprio. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Desember 2018

Dilihat: 11383

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat menjadi Narasumber acara Indonesia Constructive Journalism Conference 2018 (ICJC-2018) yang diselenggarakan Media Akutahu dan Universitas Moestopo di Aula Wisma Menpora, Sabtu (15/12/2018).

Jakarta – Jurnalisme di Tanah Air mengalami perubahan besar usai reformasi 1998. Semenjak pergantian rezim di masa itu, media di Indonesia bebas secara mutlak. Sejalan dengan situasi itu, muncul pula sejumlah kepentingan yang menyertainya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis menyatakan, kondisi jurnalisme yang ada sekarang dengan kebebasan yang besar memunculkan dominasi kepentingan bisnis media yang juga tak kalah besar.

“Kapitalisme membuat media lebih mementingkan kepentingan bisnis. Bagaimana mendapatkan bisnis yang lebih menguntungkan,” katanya saat menjadi Narasumber acara Indonesia Constructive Journalism Conference 2018 (ICJC-2018) yang diselenggarakan Media Akutahu dan Universitas Moestopo di Aula Wisma Menpora, Sabtu (15/12/2018).

Menurut Andre, panggilan akrabnya, perlu ada keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hakekat dari adanya media untuk masyarakat. Dia mengatakan, kebebasan ini harus diikuti dengan tanggungjawab terutama untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. “Jangan sampai kepentingan bisnis ini menyebabkan idealisme media menguap dan ini menjadi tantangan semua media,” katanya khawatir.

Hal yang sama dinyatakan Dr. Prasetya Yoga Santoso, Dekan FIKOM Universitas Moestopo. Menurutnya, media harus merubah cara pandang dengan tidak sepenuhnya mengagungkan keuntungan semata. “Bad news is a good news banyak diimani oleh media saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,” tuturnya

Media akutahu yang digagas oleh Isnaedi Achdiat ini ditujukan utk mengembangkan knowledge-based society. Isnaedi menjelaskan, benturan yang banyak terjadi di masyarakat ini disebabkan oleh masyarajat yang kurang literasi. Dalam posisi khalayak sendiri, banyak fenomena yang harus di urai mengenai bagaimana masyarakat sendiri yang harus bisa menjadi jurnalis di era digitalisasi ini. 

Dalam kesempatan itu, Yuliandre mengatakan anak muda saat ini sudah bisa menjadi wartawan dengan mudah. “Era digital membuat anak muda dengan cepat dapat menginformasikan kapanpun melalui vlog di media baru. Namun demikian dengan tetap menjaga etika,” pintanya.

Andre berharap konferensi Media Akutahu dan Universitas Moestopo ini dapat mengurai hal-hal strategis mengenai fakta-fakta yang harus diketahui masyarakat mengenai jurnalisme yang positif. 

Anak muda harus dapat menjadi jurnalis yang bisa memberikan efek positif untuk dunia. “Semoga niat baik konferensi ini menjadi trigger awal dalam meningkatkan kontribusi positif anak muda di masyarakat terhadap dunia jurnalisme, khususnya penyiaran,” papar Ketua KPI Pusat ini. *** 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 Desember 2018

Dilihat: 22552

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, di acara Sosialisasi Pengawasan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2019 yang diselenggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), di Hotel Aviary Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (17/12/2018). 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai kondisi siaran politik di lembaga penyiaran menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum 2019 relatif masih kondusif. Namun demikian, KPI terus mendorong lembaga penyiaran untuk mengedepankan asas keberimbangan dan proposionalitas dalam penyiaran dan pemberitaan kampanye Pemilu 2019.

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano mengatakan, suasana kondusif ini harus terus dijaga semua pihak khususnya lembaga penyiaran hingga berlangsungnya hari pemilihan atau pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang. 

“Karenanya, hingga sekarang KPI belum mengeluarkan surat edaran kepada lembaga penyiaran. Selain karena masih relatif aman juga untuk memberi ruang dinamis pada lembaga penyiaran untuk berkreasi,” kata Hardly di acara Sosialisasi Pengawasan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2019 yang diselenggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), di Hotel Aviary Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (17/12/2018). 

Menurut Hardly, langkah yang dilakukan KPI dengan memberi ruang lembaga penyiaran mengatur dirinya sendiri adalah untuk mendorong mereka menjadi media pendidikan politik bagi masyarakat melalui pemberitaan dan penyiaran Pemilu. “Dengan menyampaikan informasi pemilu yang berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokasi,” tambahnya.

Hardly mengungkapkan, pihaknya menerima laporan masyarakat dan menemukan ada indikasi beberapa lembaga penyiaran yang arah siarannya keluar dari koridor aturan atau tidak berimbang. Untuk itu, dia mengingatkan pada lembaga penyiaran itu untuk segera memperbaiki dan tidak condong sebelah.

“Jika lembaga penyiaran itu sudah merasa agak miring mohon segera diperbaiki agar tidak ada sanksi. Karena berlakunya sanksi ini tidak hanya kepada peserta Pemilu tapi juga kepada lembaga penyiaran. Masyarakat butuh informasi yang berimbang. Ini tuntunan mereka. Memang ada kepentingan bisnis atau politik, tapi dahulukan kepentingan publik disini,” pinta Hardly. 

Sejauh ini, KPI masih merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam mengawasi penyiaran politik di lembaga penyiaran. Jika dinilai ada potensi pelanggaran, KPI berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2019 sebelum menjatuhkan putusan.

Anggota Bawaslu RI Pusat, Mochammad Afifuddin, menyampaikan aturan yang harus diikuti lemnbaga penyiaran dalam konteks penyiaran Pemilu 2019. Salah satu yang ditekankannya soal definisi kampanye dan citra diri.

Definisi kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Kemudian definisi citra diri atau pencitraan yakni adanya siaran identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut peserta Pemilu.

Menurut Afif, lembaga penyiaran harus mengacu pada definisi tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran siaran kampanye. “Karena itu, kami selalu melakukan pencegahan diawal dengan sosialisasi seperti ini. Bagi kami selalu kami sampaikan, karena posisi aturannya masih multitafsir, kami minta hindari citra diri,” katanya.

Sementara itu, Yoseph Adi Prasetyo, menegaskan jurnalis yang terlibat dalam kompetisi Pemilu dan Tim Sukses salah satu Paslon Presiden harus mengundurkan diri untuk sementara waktu dari profesinya atau mengundurkan diri secara permanen. 

“Aturan main yang lebih tegas berkaitan dengan jurnalis yang mencalonkan diri sebagai Caleg atau Tim Sukses adalah mengundurkan diri secara permanen dari profesi jurnalistiknya. Alasannya, dengan menjadi Caleg atau Tim Sukses, Ia berjuang untuk kepentingan politik pribadi atau golongannya. Padahal tugas utama jurnalis adalah untuk mengabdi pada kebenaran dan kepentingan publik,” jelas Stanley, panggilan akrabnya.

Menurut Stanley, ketika seorang jurnalis memutuskan menjadi Caleg atau Tim Sukses salah satu Paslon, ia kehilangan legitimasinya untuk kembali pada profesi jurnalistik. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Desember 2018

Dilihat: 4430

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat dan Deklarasi Penonton Cerdas. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat agar peduli tayangan dan siaran yang berkualitas.

Diawali dengan senam pagi bersama, para peserta sangat antusias mengikuti acara ini. Acara yang berlangsung di tengah kegiatan Car Free Day (CFD) dihadiri seribuan orang yang datang dari berbagai kalangan masyarakat peduli tayangan berkualitas.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan pihaknya mendukung langkah acara deklarasi ini. Menurutnya, deklarasi ini harus diikuti implementasi dengan mewujudkan gerakan menonton tayangan sehat dan berkualitas. 

Dalam kesempatan itu, Dia meminta masyarakat diminta harus menjaga suasana demokrasi, terutama jelang Pemilu 2019. "Tentu ini adalah sebuah spirit bersama bagaimana kita menjaga kesejukan menjaga keteduhan bahwa media penyiaran juga cukup andil membuat demokrasi ini menjadi sejuk dan damai," kata Yuliandre di kawasan Bundaran HI, Thamrin, Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Sementara itu, Wakil Ketua KPID DKI Jakarta, Rizky Wahyuni berharap, deklarasi ini dapat membuat masyarakat kembali percaya pada media mainstream. Menurutnya, tayangan tak berkualitas dan hadirnya media baru membuat banyak informasi sulit terverifikasi kebenarannya.

"Nah lembaga-lembaga penyiaran mainstream hari ini kita mengharapkan untuk dapat memproduksi tayangan informasi yang berkualitas sehingga masyarakat juga akan kembali mempercayai media-media mainstream," jelas Rizky.

Rizky menyatakan, tayangan berkualitas adalah yang dapat diverifikasi kebenarannya. Tayangan tersebut juga tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi terpecah-belah. ***