Kendari – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera membentuk Panitia seleksi (Pansel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra untuk periode selanjutnya. Agenda ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra, Muhamad Taufan Besi, pada saat rapat perdana di Sekretariat DPRD Provinsi Sultra, Senin (28/1/2019).
“Jadi sebelum melangkah pada tahapan pembentuka pansel, kita mesti melihat dan berpatokan pada aturan yang ada, namun saar ini kami sudah melakukan rapat awal dengan agenda pembentukan,” ungkap Taufan.
Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, dalam rapat awal ini kami telah berkordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sultra dalam rangka meminta petunjuk ke KPI Pusat. “Kami (DPRD – red) berkordinasi bersama Diskominfo dalam rangka meminta petunjuk ke KPI Pusat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sultra, Kusnadi mengatakan bahwa meskipun pembentukan pansel kewenangan komisi III DPRD namun dalam melakukan seleksi harus terbuka sehingga publik dapat mengetahui.
“Harapan kami agar pansel yang dibentuk benar profesional dan obyektif sehingga melahirkan komisioner-komisioner yang bisa bekerja dalam melakukan pengawasan isi dan konten siaran, apalagi memasuki tahun politik, sehingga dibutuhkan peran dari KPI dalam mengawasi segala isi siaran yang ada di publik,” pungkas Kusnadi.
Untuk diketahui kepengurusan KPID Sultra periode 2016-2019 berakhir sejak awal Januari 2019. Sebelumnya komisioner KPID Sultra adalah La Ali, Alamsyah, Siswanto Azis, Agustam Wijaya, Fendy Abdullah Hairin, Hasdiana dan Asman. Red dari indonesiaberita.com
Jakarta – Mahasiswa diminta menjaga nilai budaya lokal, salah satunya dengan berbicara menggunakan bahasa daerah. Membiasakan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian akan menjaga kelangsungan bahasa tersebut dari generasi ke generasi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Sudjarwanto Rahmat Arifin, saat menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Senin (28/1/2019).
Menurut Rahmat, saat ini sudah ada 15 bahasa daerah yang punah karena tidak ada lagi orang yang menuturkannya. “Jadi bicaralah memakai bahasa lokal karena jika tidak dipakai akan mati bahasanya,” katanya.
Pelaksanaan sistem siaran jaringan (SSJ) oleh televisi berjaringan nasional, penggunaan bahasa daerah menjadi salah satu hal yang paling diutamakan dan didorong KPI. Porsi 10% konten lokal yang harus dipenuhi induk jaringan bentuk dari menjaga keragaman lokal. “Ini kewajiban yang menjadi amanah UU Penyiaran dan kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut,” lanjutnya
Sementara itu, Mahasiswa menanyakan prosedut sensor terhadap tayangan di televisi. Terkait hal ini, Rahmat menjelaskan kewenangan sensor merupakan tindakan sebelum tayang dan lembaganya adalah LSF (Lembaga Sensor Film), sedangkan kewenangan KPI setelah penayangan.
“LSF bekerja berdasarkan UU Perfilman, sedangkan KPI bekerja berdasarkan UU Penyiaran. Undang-undangnya saja sudah berbeda,” jelas Rahmat.
Dalam kesempatan itu, Rahmat menjabarkan perkembangan teknologi penyiaran dan peluangnya. Menurutnya, di era revolusi 4.0 kesempatan untuk mencari bisnis melalui pemanfaatan teknologi tersebut terbuka lebar. Dengan kreatifitas dan ide baru, para mahasiswa bisa mendapatnya tanpa harus tergantung bekerja pada sebuah perusahaan. “Kalian bisa membuat konten-konten menarik dan bisa menayangkan sendiri di media platform baru sekarang,” paparnya. ***
Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis dan Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2) Agung Suprio saat menyampaikan Evaluasi Tahunan Kompas TV, (24/1). (Foto: Humas KPI/ Agung R)
Jakarta - Evaluasi Tahunan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk 14 (empat belas) televisi swasta yang bersiaran jaringan nasional meliputi tiga aspek penilaian, yakni sanksi, apresiasi dan siaran program lokal dalam rangka implementasi sistem stasiun jaringan (SSJ). Perhatian KPI pada siaran program lokal ini untuk mengukur kepatuhan lembaga penyiaran atas perintah regulasi yang mewajibkan stasiun televisi yang bersiaran jaringan menyiarkan program lokal dengan durasi minimal sepuluh persen dari keseluruhan waktu tayang per hari.
Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio menilai stasiun televisi yang paling konsisten dengan siaran program lokal adalah Kompas TV. Hal ini dikemukakannya saat menyampaikan Evaluasi Tahunan Kompas TV, di kantor KPI, (24/1).
Dari evaluasi KPI atas Kompas TV diketahui bahwa stasiun televisi ini telah memenuhi semua aspek program lokal di hampir seluruh wilayah layanan siaran. Bahkan untuk program lokal ini semuanya sudah diproduksi oleh masing-masing anak jaringan. Sedangkan untuk durasi siaran lokal, Kompas TV bahkan melampaui standar minimal yang diharuskan regulasi.
Deddy Risnanto selaku Vice Corporate Secretary Kompas TV memaparkan kinerja yang dilakukan Kompas TV selama ini dalam mengimplementasikan SSJ sebagaimana perintah undang-undang. Selain dari aspek konten siaran, Deddy juga menggambarkan aspek teknis dari penyiaran program lokal pada 34 kota di 25 provinsi yang ada di Indonesia. Kompas TV juga, menurut Dedy secara khusus telah membuat task force untuk mengatur pengembangan bisnis dari program lokal ini. “Isu berat SSJ adalah bagaimana konten daerah punya outlook yang serupa dengan produk dari Jakarta,” ujarnya. Selain itu tentu aja program lokal ini harus mempunyai manfaat bagi masing-masing daerah.
Beberapa masukan disampaikan pihak Kompas TV yang juga dihadiri oleh M Riyanto dari Corporate Secretary. Diantara masukan Kompas TV kepada KPI adalah membuat satu lagi kategori program lokal terbaik oleh televisi lokal yang dipilih dari masing-masing daerah. Hal ini, menurutnya, sangat berguna untuk memberikan kebanggaan pada pengelola TV lokal yang berjuang menghadirkan konten siaran lokal berkualitas. Evaluasi kemudian ditutup dengan penandatanganan Risalah Rapat oleh Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis dan Deddy selaku jajaran pimpinan di Kompas TV.
Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio
Jakarta - Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Agung Suprio, memimpin tim Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan audiensi ke Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (25/1). Audiensi ini berkaitan dengan integrasi data base penyiaran terutama dalam aspek perizinan, dengan profil kependudukan yang dimiliki oleh BPS secara online.
"Subtansinya adalah setiap keberadaan lembaga penyiaran, atau yang akan mendapatkan izin, bisa sesuai dengan profil kependudukan. Segmentasi konten sesuai dengan usia, kelas ekonomi, dan lainnya." Ungkap Agung Suprio.
Nurma Widayanti, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, menyambut baik audiensi yang dilakukan KPI. "Tentu ini akan menjadi kerja sama yang bagus. Artinya siaran nantinya bisa merata dan sesuai," ungkapnya.
Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Azwar Rasjid ini dibuka oleh Widodo, Kasubag Pengelolaan Opini Publik BPS. Kegiatan audiensi ini juga membahas beberapa hal, seperti Iklan Layanan Masyarakat (ILM), akan menjadi salah satu poin secara integral dalam kerja sama antara KPI dan BPS.
Kendari – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Harldy Stefano menegaskan, kebijakan bluring atau menyamarkan gambar dalam tayangan bukan karena dorongan dari pihaknya. Penyamaran gambar pada sebuah adegan seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam melakukan proses produksi program acara.
“Kami ini anti blur. Tetapi bukan berarti proses produksi program siaran boleh dilakukan seenaknya. Produser, kameramen, penulis naskah, editing dan semua yang terlibat dalam proses produksi harus memahami P3SPS, agar tidak perlu dilakukan blur namun program siaran tetap patuh pada koridor regulasi. Blur itu biasanya terjadi karena materi awal yang diproduksi tidak sesuai dengan P3SPS, sehingga ketika sampai di bagian quality control atau QC di stasiun televisi, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali diblur,” jelasnya kepada Peserta Sekolah P3SPS KPI Angkatan XXXV di Kota Kendari, Jumat (25/1/2019).
Menurut Hardly, jika sebuah tayangan atau program sudah sesuai dengan aturan di P3SPS, maka tidak perlu lagi tindakan blur. “Kemungkinan blur itu terjadi ketika lembaga penyiaran mengambil tayangan dari bioskop, karena memang ada perbedaan regulasi perfilman dengan penyiaran,” tambah Koordinator bidang Isi Siarabn KPI Pusat.
Hardly juga menjelaskan definisi kekerasan yang dilarang dalam siaran. Kekerasaan yang dilarang dalam penyiaran itu jika menampilkan secara detail peristiwa kekerasan tersebut, menampilkan manusia atau bagian tubuh berdarah-darah, terpotong, atau kondisi yang mengenaskan akibat peritiwa kekerasan.
“Siaran juga tidak boleh menampilkan peritiwa dan tindakan sadis terhadap manusia, hewan atau menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim,” jelasnya.
Hal lain seperti ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang cenderung menghina atau merendahkan martabat manusia, bermakna jorok, mesum dan cabul. “Ini mencakup semua bahasa, baik bahasa Indonesia, daerah maupun bahasa asing,” kata Hardly.
Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah.
Sementara itu, Pemateri yang juga Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, menjabarkan pengaturan tentang siaran bermuatan seksual. Bentuk yang dilarang tampil dalam siaran harus sesuai dengan Standar Program Siaran KPI Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 57.
Dalam pengaturan muatan seksual pada lembaga penyiaran meliputi larangan adegan ketelanjangan, adegan penggambaran aktivitas seks atau persenggamaan, kekerasan seksual, ciuman bibir, dan kata-kata cabul. Selain itu juga pengaturan tentang muatan seks dalam lagu dan video klip dan juga program program bincang seks hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
Nuning juga menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan pembuat acara ketika memproduksi tayangan seperti talkshow tentang kesehatan, sinetron, documenter dan acara olahraga. “Hal yang patut jadi catatan adalah jangan melakukan ekploitasi terhadap bagian tubuh seperti atlet atau pakaian presenter karena hal ini akan kena pasal soal kesopanan dan seksualitas,” katanya.
"Selain itu, tentang program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing dilarang menampilkan hal-hal yang diatur dalam pasal 18 huruf a, b, c, d, f dan l, serta pasal 23 huruf a, b, c, dan e. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran," tambahnya. ***
Saya anak Bangsa selaku penggiat budaya sekaligus Salah satu Anggota Grup Paguyuban
*Pecinta keris Indonesia*
Online di Jakarta, ingin melaporkan :
Tayangan berwujud Film berjudul :
*Pesugihan Bersekutu dengan Iblis*
yang mulai tayang di Seluruh Bioskop sejak :
Tgl. 23 Februari 2023.
Yg isinya menyampaikan informasi yang bisa MENGGERUS
Budaya Nasional secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara :
- Menyesatkan fungsi utama dari keris sebagai bagian dari Budaya bangsa yang mempunyai nilai budi luhur yang tinggi.
Atas tayangan Film tersebut malah menjadi suatu Objek yg dianggap mempunyai fungsi buruk di mata Masyarakat yang Kurang Memahami tentang kelestarian Budaya Bangsa Indonesia yang di akui Oleh *INTERNASIONAL*
- Juga akan Berdampak sangat Luar Biasa Bilamana Pemahaman Peninggalan Budaya tersebut di Komersilkan dengan Cara Menginformasikan hal hal yg Mistik tentang dunia Keris.
Atas Dasar tersebut di atas kami selalu Pecinta Keris Indonesia, agar Peredaran Film tersebut
Di tarik kembali dari Peredarannya.
- Atau dengan cara di evaluasi kembali isi dari film tersebut, termasuk saat menayangkan Bilah Keris, sehingga tidak menjadi informasi yang Kurang kredibel di Mata Para Pecinta Keris Nusantara.
- Marilah kita Pertahankan Budaya Indonesia, jangan sampai di kotor ri oleh pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi semata.
Demi Kebaikan Bangsa kita INDONESIA
