Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Maret 2019

Dilihat: 17776

Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi.

Banjarmasin – Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi, menyoroti minimnya porsi konten lokal di lembaga penyiaran nasional. Kondisi ini bertolak belakang dengan aturan di sejumlah Negara yang menjatahi lebih banyak siaran lokal dalam regulasi penyiarannya.

“Australia, Bulgaria, Perancis dan bahkan Malaysia, membuat aturan porsi konten lokal sangat maksimal. Australia hingga 55 persen dan siarannya mulai pukul 18.00 hingga malam, Bulgaria porsinya mencapai 50 persen, Perancis hingga 40 persen dan Malaysia sampai 80 persen dan programnya harus menggunakan bahasa nasional mereka,” jelas Sutarto saat menjadi narasumber Sekolah P3SPS KPI Angkatan XXXVII di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (29/3/2019).

Indonesia, kata Hadi, memiliki sumber daya lokal berupa budaya dan alam yang berlimpah dan semestinya hal ini diikuti dengan aturan jatah konten lokal yang seimbang. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan melalui porsi konten yang memadai, tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan daerah.

“Hal yang paling berpengaruh yakni meningkatkannya nilai ekonomi daerah tersebut karena potensinya, baik sumber daya alam maupun budayanya, terinformasikan secara massif dalam program siaran khusus lokal tersebut. Potensi wisata, industri kreatsif, budaya lokal sebuah daerah dapat terangkat. Ini bisa menjadi sumber ekonomi alternative,” kata Hadi.

Selain itu, lanjut Hadi, keberadaan siaran lokal akan mematik penonton untuk mengenali latar belakang sebuah daerah. Pengenalan tentang latar belakang suatu budaya ini banyak ditampilkan dalam konten televisi di luar negeri. 

“Ketika saya kuliah di Belanda, saya mengambil hal penting soal kontekstual. Ketika saya menonton TV di sana, saya tidak mengerti apa yang dibicarakan di televisi tersebut. Karena itu hal yang harus saya mengerti dulu yakni konteksnya. Background knowledge sangat penting agar kita paham. Pengetahuan latar itu sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat di tempat tersebut. Interaksi dengan masyarakat di sana jadi hal yang harus dilakukan. Jadi, saya pikir keberadaan konten lokal sangat penting,” tegas Hadi.

Untuk membuat aturan konten lokal, Hadi mengarisbawahi soal kaidahnya. Menurut dia, aturan konten lokal harus harus mendukung pluralisme. Aturan itu pun harus diimplemantasikan dengan aturan hukum yang jelas. “Aturan lokal Harus realistis dan dapat diprediksi. Selain itu, aturannya harus dicapai secara progresif,” paparnya.

Terkait pelaksanaan siaran lokal di Indonesia, Hadi menilai masih belum sepenuhnya dilaksanakan olrh lembaga penyiaran. Bahka, cenderung ada pengingkaran terhadap aturan konten tersebut. Ini, kata dia karena adanya kepentingan industri soal keuntungan, produksi biayanya dan yang lain. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Maret 2019

Dilihat: 11391

Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah dan Mayong Suryo Laksono serta Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi, saat membuka Sekolah P3SPS selama dua hari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (29/3/2019). 

Banjarmasin – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekolah P3SPS selama dua hari mulai 29-30 Maret 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekolah P3SPS KPI Angkatan XXXVII ini bagian dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2019 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 86 yang akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 April 2019 di Kota Banjarmasin.

Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat, Ubaidillah, saat membuka kegiatan Sekolah P3SPS menyampaikan, bimbingan bertajuk sekolah ini merupakan upaya KPI mendistribusikan pengetahuan tentang regulasi dan etika penyiaran yang  berlaku kepada masyarakat khususnya praktisi penyiaran. 

“Kami ingin memperkaya khazanah pengetahuan peserta tentang regulasi dan etika penyiaran yang berlaku kepada masyarakat dan praktisi penyiaran di Banjarmasin,” kata Ubaid kepada peserta yang sebagian besar wakil dari lembaga penyiaran di Banjarmasin.

Dari kegiatan ini, Ubaid berharap, para peserta Sekolah P3SPS dapat mengimplementasikannya dengan menciptakan dan mengembangkan kualitas konten siaran di lembaga penyiaran. “Kami berharap sekolah ini akan menjadikan konten kita menjadi lebih baik, berkualitas dan sehat,” tandasnya.

Pendapat senada juga disampaikan Komisioner KPI Pusat sekaligus Kepala Sekolah P3SPS KPI, Mayong Suryo Laksono. Menurutnya, pengetahuan tentang aturan dan etika penyiaran harus dipahami kalangan praktisi atau orang yang bekerja di lembaga penyiaran agar tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut.

“Harapannya dari sekolah ini kita punya pandangan yang sama mengenai aturan penyiaran. Dari sini kami harap bimbingan yang kami sampaikan dapat diresap dan menjadi masukan serta bekal para peserta sehingga kualitas dan nilai isi siaran lebih baik, berkualitas dan mencerdaskan,” katanya.

Selama dua hari, Peserta Sekolah P3SPS KPI akan mendapatkan semateri tentang konten lokal, etika jurnalistik penyiaran, siaran yang ramah terhadap perlidungan anak dan etika penyiaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 29 Maret 2019

Dilihat: 8684

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima kehadiran regulator penyiaran Korea Selatan beserta beberapa stake holder negara ginseng tersebut di kantor KPI Pusat, (28/3).  Delegasi  Korea Selatan ini terdiri atas Korea Communication Commission (KCC), Korea Information Society Development Institute (KISDI), Korea Creative Contents Agency (KOCCA), Korea Internet & Security Agency (KISA), dan beberapa stasiun televisi yang bersiaran di sana.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menerima delegasi Korea Selatan yang dipimpin langsung oleh Ketua KCC, Hyo-seong Lee. Hadir juga untuk mendampingi adalah Komisioner bidang pengawasan isi siaran, Mayong Suryo Laksono, Dewi Setyarini, dan Nuning Rodiyah.

Dalam pertemuan tersebut, KCC menyampaikan inisiatif untuk menindaklanjuti kerja sama antara KPI dan KCC yang selama ini sudah terjalin, dalam bentuk yang lebih konkret. Ketua KCC mengatakan, pihaknya sudah mempelajari tentang budaya dan masyarakat Indonesia, dan menilai kerja sama yang lebih teknis antara dua lembaga ini sangat mungkin direalisasikan.

Ketua KPI sendiri menjelaskan tentang batas kewenangan yang dimiliki oleh KPI, serta keberadaan lembaga lain yang juga turut mengatur penyiaran. “KPI berkewenangan penuh terhadap isi konten penyiaran, tapi untuk masalah infrastruktur penyiaran yang bertanggung jawab menanganinya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujar Yuliandre. Hal ini disampaikan mengingat ada perbedaan kewenangan yang signifikan antara KPI dan KCC dalam menangani urusan penyiaran.

Konsolidasi KPI dan KCC sendiri sebenarnya sudah pernah digagas pada tahun 2017 untuk mewujudkan kerja sama co-production antar-dua negara. Namun dengan adanya pergantian komisioner dari KCC,  diharapkan rencana kerja sama ini dapat teralisasi.

Hyo-seong Lee menekankan bahwa kerja sama ini adalah kemitraan yang strategis. Apalagi masyarakat Indonesia sendiri sudah sangat akrab dengan konten siaran dari Korea, dan demikian pula sebaliknya. Dirinya mengakui bahwa Indonesia juga sangat popular di Korea, terutama di bidang konten siaran, kosmetik dan juga makanan.

Konten siaran dari Korea Selatan sebenarnya cukup banyak mensupply dunia penyiaran di Indonesia. Namun demikian, dalam regulasi penyiaran di Indonesia, ada pembatasan terhadap siaran konten asing. Selain pembatasan tentang eksploitasi perempuan, seksualitas dan juga kekerasan. Hal itu dikatakan Nuning Rodiyah, saat menjelaskan gambaran umum aturan penyiaran di Indonesia.

KCC juga didampingi oleh KISDI, sebuah lembaga riset yang menopang kerja regulator dengan berbagai studi tentang teknologi penyiaran. Presiden KISDI Dae-Hee Kim mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelitian tentang masyarakat Indonesia. “Kami sangat paham bahwa masyarakat Indonesia sangat memandang postitif terhadap program dari Korea Selatan,” ujarnya.  Diharapkan, dengan direalisasikannya kerja sama antara KCC dan KPI, konten siaran dari dua negara ini menjadi semakin beragam, positif, dan juga menguntungkan bagi masyarakat di kedua negara.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 Maret 2019

Dilihat: 17867

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta ANTV melakukan perbaikan mendasar terhadap konten acara “Pesbukers”. Perbaikan itu meliputi adegan kekerasan, eksploitasi tubuh dan perundungan (bully). Hal itu disampaikan KPI Pusat saat melakukan pembinaan program siaran “Pesbukers” ANTV di Kantor KPI Pusat, Rabu (27/3/2019).

Komisioner sekaligus Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Hardly Stefano, mengatakan ANTV harus memperbaiki konten-konten bernuansa negatif tersebut karena karena tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

“Kami meminta dilakukan perbaikan konten pada program acara Pesbukers,” tambahnya pada perwakilan ANTV yang hadir.

Catatan yang sama juga disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Menurutnya, ANTV harus memberi perhatian besar terhadap konten yang cenderung melakukan unsur eksplotasi terhadap perempuan dan lebih selektif memilih talent pengisi program agar tidak memancing munculnya improvisasi yang berujung eksploitasi. "Jangan sampai acara Pesbukers ini kembali seperti sebelum 2017 lalu,” katanya.

Nuning mengatakan, sebentar lagi akan masuk bulan Ramadhan dan acara ini besar kemungkinan menjadi andalan ANTV. “Maka program tersebut harus melakukan perbaikan secara mendasar dan selalu berpedoman pada P3SPS,” katanya. 

Sementara itu, perwakilan ANTV, Irvan Sanjaya, mengatakan menerima masukan dan arahan yang diberikan KPI. “Pesbukers merupakan andalan kami pada Ramadhan oleh karena itu kami minta arahan ke KPI harus seperti apa tayangan ini,” katanya.

Perwakilan ANTV lainnya, Yudi mengatakan, masukan dari KPI akan jadi catatan untuk perbaikan total konten siaran Pesbuker. “Kami berjanji tidak akan ada lagi konten yang bermuatan mesum. Adanya faktor improvisasi artis menyebabkan kesalahan tersebut dan kami akan lebih ketat lagi dalam menyampaikan pengarahan pada talent. Kami juga akan menghilangkan muatan yang menggambarkan kekerasan fisik,” janjinya. ***