Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 03 Mei 2018

Dilihat: 12625

Jakarta - Pemantauan program siaran sepanjang bulan Ramadan kembali dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas program siaran yang hadir di bulan Ramadan ini, selaras dengan semangat peningkatan keshalihan pribadi dan keshalihan sosial di masyarakat.

Selain melakukan pemantauan, KPI dan MUI juga akan memberikan apresiasi  para program-program siaran di televisi sesuai dengan kategori-kategori yang ditetapkan dua lembaga tersebut. Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran, Nuning Rodiyah menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers Pemantauan Siaran Ramadan di kantor KPI Pusat, (2/4).

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari MUI Pusat yang ditugaskan Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amien.  Menurut Elvi Hudriyah dari bidang Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, program siaran yang hadir sepanjang bulan Ramadan 2018 atau 1439 hijriah ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat lewat nilai-nilai religi.  Elvi juga mengingatkan agar pada waktu-waktu utama di bulan Ramadan seperti saat berbuka dan sahur, dapat diisi oleh program yang menghadirkan kekhusyukan.

Dirinya melihat ada perbaikan dari beberapa pengelola televisi yang di tahun-tahun sebelumnya menyiarkan program hiburan berupa komedi yang penuh dengan gelak tawa dan canda. “Alhamdulillah pada tahun lalu, stasiun televisi tersebut menyiarkan program da’wah dengan penceramah yang berkualitas”, ujar Elvi.
Lebih jauh, Elvi juga mengingatkan tentang dimensi spiritual yang ditanggung pengelola televisi dan radio saat menghadirkan program-program yang baik, sepanjang bulan Ramadan. “Kami berharap, syiar Ramadan di televisi dan radio mampu menjadi pintu hidayah bagi banyak orang”, ujarnya.

Sementara itu terkait program-program da’wah, Nuning kembali mengingatkan agar lembaga penyiaran menghindari bahasan khilafiyah dan kekhilafahan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik. Apalagi, tambah Nuning, pada tahun politik seperti sekarang, diharapkan pula agar materi da’wah yang disampaikan lewat televisi dan radio tidak memuat politik praktis. 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 02 Mei 2018

Dilihat: 11529

Jakarta - Memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2018, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali melakukan pemantauan siaran Ramadan. Hal ini dilakukan KPI, untuk memastikan seluruh program siaran yang hadir sepanjang bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan regulasi penyiaran sehingga dapat mendukung hadirnya kekhusyukan beribadah bagi masyarakat.

KPI memiliki catatan khusus terhadap terhadap siaran sepanjang bulan Ramadan yang dirangkum selama beberapa tahun pelaksanaan pemantauan Ramadan ini. Pada bulan suci ini, terjadi perubahan tingkat konsumsi masyarakat yang tentu saja berimbas pada peningkatan belanja iklan di televisi.  Selain itu didapati perubahan preferensi pilihan tontonan serta perubahan jam menonton masyarakat, yang disesuaikan dengan tuntutan peningkatan kualitas ibadah, baik secara pribadi ataupun sosial.

Tentang perubahan pola menonton, didapati kenaikan jumlah penonton pada waktu sahur serta pertambahan jumlah penonton anak.  Dari data yang dimiliki KPI ini, diketahui pula bahwa program siaran dengan jenis hiburan menjadi paling banyak dikonsumsi oleh pemirsa, dibandingkan program siaran lain seperti religi, berita ataupun program anak.

Berdasarkan data-data di atas, KPI meminta agar pengelola televisi dan radio memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.    Mengutamakan prinsip perlindungan anak dan remaja pada setiap program siaran, terutama yang hadir pada waktu menjelang sahur, mengingat pada waktu tersebut masih masuk jam tayang D (dewasa).
2.    Memasukkan nilai-nilai religiusitas pada program hiburan dan series yang pada bulan Ramadan ini terjadi peningkatan konsumsi dari masyarakat, agar tetap sejalan dengan semangat kesucian bulan Ramadan.
3.    Meningkatkan sensor internal pada program hiburan agar jangan sampai terjadi pelanggaran regulasi penyiaran yang juga dapat menodai kesucian bulan Ramadan.
4.    Menambahkan durasi program religi dari yang sudah ada selama ini.
5.    Untuk program religi yang berbentuk materi ceramah keislaman, diharapkan tidak membahas materi khilafiyah dan kekhilafahan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, masa kampanye pada lembaga penyiaran dilaksanakan pada 10-23 Juni 2018. Untuk itu, KPI meminta lembaga penyiaran memperhatikan betul ketentuan Surat Edaran KPI no 68 tahun 2018 tentang Tayangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Penayangan iklan ucapan selamat hari raya dari kontestan Pilkada, hanya dapat disiarkan jika difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 02 Mei 2018

Dilihat: 35788

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat membuka acara literasi media di Hotel Pangeran Beach, Padang, Rabu (2/5/2018), mengatakan masih terdapat isi siaran yang cenderung mengabaikan kualitas serta dampak siaran yang ditimbulkan.

Padang – Program kegiatan literasi media Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di 12 kota mulai bergulir. Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang, menjadi yang pertama menggelar kegiatan literasi tersebut. Kegiatan yang masuk program prioritas KPI pada 2018 ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat supaya menggunakan media secara kritis dan bijak.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat membuka acara literasi media di Hotel Pangeran Beach, Padang, Rabu (2/5/2018), mengatakan masih terdapat isi siaran yang cenderung mengabaikan kualitas serta dampak siaran yang ditimbulkan. Padahal hal ini berakibat negatif pada tatanan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, kemampuan masyarakat dalam bersikap kritis terhadap media penyiaran juga masih relatif rendah. Apa yang disiarkan media sering diterima apa adanya sebagai sebuah kebenaran.

“Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya masyarakat dapat menggunakan, memahami dan menganalisa media dengan baik, baik media televisi maupun  radio. Dengan begitu mereka akan mampu memilih dan memilah media, mana yang manfaat mana yang mudarat,” kata Andre, panggilan akrabnya.

Andre menjelaskan kegiatan yang dibarengi dengan pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran TV di 12 kota ini akan diikuti oleh unsur akademisi, tokoh masyarakat, LSM, masyarakt umum, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar dalam menyikapi media penyiaran.

Saat ini, sejumlah survey menunjukkan tingkat konsumsi media di Indonesia masih dipimpin televisi. Keberadaan televisi dan radio dengan tingkat penetrasi yang cukup tinggi menjadi indikasi bahwa masyarakat Indonesia masih gemar mengakses konten melalui media penyiaran dibanding internet dan media cetak. 

“Maka dari itu, Literasi Media menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan oleh KPI dengan melibatkan unsur masyarakat untuk mengetahui program-program siaran yang layak untuk dikonsumsi,” tambah Andre.

Dekan FISIP Universitas Andalas, Alfan Miko, salah satu narasumber kegiatan mengatakan, literasi media dapat membangun ketahanan dalam diri untuk berani aktif menyikapi setiap informasi atau siaran yang diterimanya. 

“Selama ini, banyak dari kita hanya diam serta  pasrah saat menerima siaran televisi. Ketika kita sudah dapat membedakan dan berani bersikap maka yang timbul di dalam diri sebuah sikap kiritis atau berani memilah informasi yang memang manfaat bagi dirinya. Nah, literasi media ini untuk membangun daya kritis tersebut,” kata Alfan. 

Staf Ahli Komisi I DPR RI, Doni Harsiva Yandra, mewakili Anggota DPR RI, Darizal Basir, menyatakan peran masyarakat tidak bisa dilepaskan untuk mewujudkan konten yang berkualitas. Memilih tayangan yang berkualitas dan manfaat adalah suatu pilihan tepat untuk menentukan arah dari produksi program siaran. 

“Masyarakat itu harus menjadi penentu program yang ditayangkan. Hal ini nantinya akan mengubah arah rating televisi kita,” katanya. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 01 Mei 2018

Dilihat: 27277

Jakarta - Mencari titik temu antara program siaran yang berkualitas serta selaras dengan nilai spiritual yang tinggi dalam bulan Ramadhan, tapi memiliki dimensi ekonomi yang kuat memang tidak mudah. Namun bukan berarti hal tersebut mustahil. Dari data yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan ada program siaran ramadhan yang sarat dengan muatan da’wah namun mampu masuk jajaran sepuluh besar program siaran yang mendulang iklan signifikan.  Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran, Nuning Rodiyah, menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Terbatas yang digelar KPI Pusat tentang Tayangan dan Siaran Ramadhan 2018, (30/4).

Dalam pemaparannya kepada perwakilan lembaga penyiaran televisi dan radio, Nuning menilai ada catatan penting dari KPI terkait pengawasan siaran Ramadhan yang sudah berlangsung beberapa tahun ini.  “Terdapat perubahan pola tayang, jam tayang serta jumlah penonton dalam bulan Ramadhan”, ujarnya. Untuk itu, KPI meminta lembaga penyiaran mengedepankan aspek perlindungan anak dalam setiap program siarannya. Nuning memberikan contoh pada program sahur yang sebenarnya masih masuk pada kategori klasifikasi D (Dewasa). Namun pada bulan Ramadhan, pada jam-jam sahur tersebut justru banyak anak-anak yang ikut mengonsumsi siaran televisi dan radio. “Pada titik inilah, kami berharap betul kehati-hatian pengelola program untuk mengedepankan kepentingan anak dan remaja”, ujarnya.

Pada dasarnya hikmah yang dibawa dalam bulan Ramadhan ini adalah bagaimana menghadirkan keshalihan pribadi dan keshalihan sosial di tengah masyarakat.  Nuning melihat sangat penting bagi lembaga penyiaran untuk menahan laju program hiburan dan program sinetron atau film televisi pada momentum Ramadhan ini. “Sehingga kekhusyukan beribadah di bulan ramadhan bagi masyarakat, menjadi terjaga”, ujarnya.

Tidak hanya itu, Nuning juga meminta adanya upaya memasukkan konten religi pada program hiburan, serta menambah durasi program religi yang hadir pada masing-masing televisi dan radio. Terkait program infotainment dan hiburan ini, Nuning memberikan catatan khusus agar masalah privat tidak lagi diumbar dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan untuk program da’wah, Nuning berharap pengelola televisi dan radio menghindari bahasan-bahasan khilafiyah dan juga terkait khilafah. “Tentunya jangan lupa dengan melakukan konsultasi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, pesannya.

Soal muatan da’wah di lembaga penyiaran juga menjadi perhatian dari narasumber lainnya, Eddy Kuscahyanto dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. Menurut Eddy, siaran di televisi dan radio seyogyanyalah menghadirkan ulama yang berintegritas dengan wawasan kebangsaan yang luas. “Tentu dengan sendirinya harus menghindari ulama yang sectarian dan partisan”, ujarnya.  Catatan lain yang menjadi perhatian Eddy adalah program siaran Ramadhan harus sesuai dengan ajaran Islam, baik secara isi, busana maupun penyajian. Selain itu, tambah Eddy, tayangan tersebut hendaknya berisikan ajaran yang mencerahkan dan meningkatkan wawasan Islam, serta mempersatukan ummat dan memajukan bangsa.

Sedangkan dari MUI, Masduki Baidlowi yang juga menjadi pembicara menyampaikan pesan dari KH Ma’ruf Amien (Ketua Umum MUI), industry televisi harus mampu menjadi jembatan yang merajut  dan menyatukan perbedaan antar sesama anak bangsa.

Harapan KPI sendiri, menurut Hardly Stefano Pariela, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, dengan hadirnya tayangan ramadhan yang ideal di tengah masyarakat, diharapkan mampu menjadi model dalam program regular yang muncul di luar ramadhan. Sehingga semangat menghadirkan nilai-nilai kebaikan selama bulan Ramadhan juga tercermin dalam siaran regular sepanjang tahunnya.