Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 07 Mei 2018

Dilihat: 9759

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan sebelum Deklarasi Jurnalisme Damai untuk Pemilukada 2018 di Bawaslu, Senin (7/5/2018). 

Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis menegaskan, netralitas media penyiaran dalam menyambut masa pilkada serentak 2018 harus dijaga. Gugus Tugas yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Pers harus menjadi pahlawan dalam dalam mengawasi dan mengawal tayangan Pemilukada Serentak 2018. 

"Gugus tugas ini untuk mempermudah dengan pola kerja yang sudah diatur baik sehingga tidak ada lagi tumpang tindih," kata Yuliandre dalam Diskusi Publik dengan Tema “Peran Media dalam Mewujudkan Pemilu yang Damai dan Berintegritas” sekaligus Deklarasi Jurnalisme Damai dan Beretika dalam Pemilu di Media Centre Bawaslu RI, Jakarta (7/5/2018).

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Seminar tersebut dihadiri oleh kurang lebih puluhan wartawan dari berbagai media.

“Dalam UU No.07 Tahun 2017 Pasal 296 sudah jelas bahwa tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers adalah melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media cetak,” jelas Yuliandre. Karenanya, semua pihak harus turut mengawal media penyiaran dan media cetak agar tetap adil dan berimbang memberitakan.

Dalam pertemuan tersebut, Yuliandre turut membahas surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada penyelenggara televisi dan radio terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 agar media mengetahui apa yang boleh dan tidak diperbolehkan media pada masa Pemilukada 2018 ini, khususnya pada masa kampanye, masa tenang dan hari pemilihan.

Yuliandre juga turut menjabarkan bagaimana pemetaan potensi pemanfaatan lembaga penyiaran oleh pasangan calon. “Dapat kita lihat bagaimana kemungkinan calon-calon yang maju dalam pilkada tersebut memanfaatkan media penyiaran seperti ada di dalam pemberitaan, undangan, penonton, pemain sinteron, pembawa program, running text, dan bahkan ucapan selamat dengan embel-embel bukan paslon. Hal ini harus diminimalisir,” tuturnya.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, gugus tugas ini dibentuk untuk menyukseskan penyelenggaran pesta demokrasi Pemilukada 2018. Namun begitu, media memiliki peran penting dalam pelaksanaan gelaran Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019. 

"Ada 150 juta pemilih yang akan memilih dalam pemilukada 2018. Jumlah itu mencapai 81% dari DPT nasional. Dari itu, media punya peran besar untuk menyampaikan informasi yang baik dan valid ke publik. Dan ini sesuai dengan prinsip jurnalisme yang damai dan berintegritas," kata Abhan.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua KPU, Arif Budiman. Menurutnya, media harus menyediakan ruang kontestasi atau kompetisi yang seimbang dan adil untuk semua peserta. 

Dalam kesempatan itu, Yuliandre juga menyinggung soal maraknya ujaran kebencian, hoax, dan pemberitaan yang berpotensi memecahbelah rakyat masih terus akan banyak menghiasi pesta Pemilukada 2018. “Semoga kita semua dapat memerangi hoax dan ujaran yang menyebabkan kebencian antar masyarakat, terutama pada masa pilkada ini. Kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi harus mencari solusi bersama,” jelas Yuliandre. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 07 Mei 2018

Dilihat: 5700

Surabaya – Institusi pendidikan harus terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Tentunya harus didukung keteladanan keluarga, lingkungan masyarakat yang kondusif serta tayangan media yang mencerdaskan. Hal ini menjadi salah satu bahasan yang mengemuka dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Kualitas Program Siaran Televisi. Kegiatan ini sebagai awal pelaksanaan survei kualitas siaran televisi yang di inisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia-KPI Pusat bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Acara FGD yang berlangsung selama dua hari mulai Jumat (4/5) hingga Sabtu (5/5) lalu di Hotel Bumi Surabaya. Acara yang dibuka oleh Rektor Unesa Prof. Dr. Warsono., M.S ini mengapresiasi dan terimakasihnya kepa da KPI Pusat.“KPI sudah mempercayakan Unesa sebagai salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur untuk melaksanakan survei indeks kualitas siaran televisi tahun 2018,” ujar Prof Warsono dalam rilisnya kepada Duta, Senin (7/5).

Forum diskusi tersebut selain melibatkan para panel ahli dari program studi Ilmu Komunikasi Unesa, juga dihadiri kalangan akademisi dari Universitas Airlangga, STIKOSA-AWS Surabaya, Pengurus Aisyiyah Jatim, serta Dewan Pendidikan Kota Surabaya.

Sementara itu Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah mengatakan bahwa survei indeks kualitas siaran televisi yang dilakukan KPI Pusat dengan menggandeng 12 Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Ini merupakan alternatif evaluasi yang bisa dijadikan sebagai masukan untuk industri media penyiaran agar media tidak hanya sekedar berbicara tentang rating tetapi juga mengutamakan kualitas tayangan.

Survei dilaksanakan dengan mengambil responden di beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makasar. Saat ini acara televisi yang memiliki rating tertinggi adalah sinetron sedangkan televisi yang menyiarkan program berita justru mendapatkan share yang sangat kecil. “Ini tentu menjadi perhatian banyak pihak termasuk pentingnya menggali masukan dari para ahli dan responden tentang kualitas program tayangan,” kata Nuning.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Drs. Martadi., M.Sn yang juga menjadi tim panel ahli dalam FGD tersebut menyampaikan media televisi kini sudah menjadi bagian dari ’Catur Pilar Pendidikan’ selain sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tayangan media begitu kuat mempengaruhi perilaku anak-anak. Hal ini bisa dicermati dari perilaku mereka, cara berbicara yang jauh dari etika, cara berpakaian dan pilihan figur idola yang jauh dari kriteria ideal. Hal itu merefleksikan apa yang ada dalam tayangan media TV. “Bagaimana anak bisa tumbuh berkembang dengan baik jika para orang tua khususnya ibu-ibu setiap hari menonton  sinetron,” ujar Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tersebut.

Hampir 70% tayangan televisi dominan bersifat viceral (dunia mistik, infotainment gosip, dan sinetron), akan memunculkan perilaku budaya ‘snobisme’, sikap kepura-puraan, dan enggan bernalar.

Forum ini menyepakati pentingnya literasi media tidak hanya kepada audiens tetapi juga kepada industri media. Karena media sebagai produsen program siaran mengingat peran penting media yang begitu besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku penonton. (duta.co)

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 07 Mei 2018

Dilihat: 6149

Pontianak - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Literasi Media, dengan tema “Memilih Siaran Yang Berkualitas", (7/05).

Dalam kesempatan tersebut panitia penyelenggara mendatangkan tiga orang pemateri diantaranya Mayong Suryo Laksono (Komisioner KPI Pusat), H Fatahilah Abrar (DPRD Kalimantan Barat) dan akademisi dari Universitas Tanjungpura Dr Netty Herwati.

Menurut komisioner KPID Kalbar Widodo Prihadi literasi media diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Survei indeks kualitas program televisi yang dilakukan oleh KPI Pusat dengan salah satu daerah yang menjadi lokasi survei adalah Kota Pontianak. "Ini kegiatan dari KPI pusat, yang diselenggarakan oleh KPID Kalbar, kebetulan juga dalam rangka survei indeks kualitas program televisi," ujarnya. Dalam rangkaian survei indeks kualitas program televisi (TV) KPI pusat bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura Pontianak untuk melakukan survei di Kota Pontianak.

Selain melaksanakan survei dan monitoring terkait kualitas program, KPI Pusat dan KPID Kalbar juga melaksanakan Focus Group Discussion dengan pihak-pihak terkait untuk terus memantau dan menjaga kualitas program dan tayangan yang ada.

Dalam literasi media tersebut, anggota legislatif dari Kalimantan Barat, Fatahillah memberikan saran dan masukan kepada KPI agar melakukan pengawasan ketat terhadap sinetron, film dan tayangan yang tidak mendidik, seperti kekerasan, mistis, pornografi dan hedonisme. Masukan lainnya adalah KPI mengatur sedemikian rupa agar lembaga penyiaran memperbanyak tayangan yang mendidik untuk anak serta mengurangi kehadiran infotainment di televisi.  (Tribun Pontianak)

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 07 Mei 2018

Dilihat: 3449

Badung -  Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan Ubaidillah mengungkapkan bahwa televisi berjaringan hingga saat ini belum mampu mengadopsi konten lokal secara maksimal dimana saat ini di Indonesia terdapat sekitar 15 televisi berjaringan.

"Banyak yang mengangkat konten religi, tapi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan konten siaran lokal yang ada seharusnya dapat kebutuhan masyarakat lokal. Masyarakat butuh informasi tentang daerahnya sendiri" kata Ubaidillah saat Workshop Area Bali terkait survei indeks kualitas program siaran televisi tahun 2018, Senin (7/5).
 
Menurut Ubaidillah, tayangan mistis juga kembali mewarnai siaran televisi. Namun permasalahannya tayangan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat meskipun tayang di jam dewasa.
 
Ubaidillah juga mengungkapkan dalam upaya mengetahui persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap kualitas siaran televisi, pada tahun ini KPI kembali melakukan survei indeks kualitas program siaran televisi tahun 2018. Survei akan dilakukan di 12 kota dengan total responden mencapai 1200 responden.

Ubaidillah menambahkan KPI kini juga dilengkapi dengan Litbang. Harapannya kedepan KPI menjadi pusat data dan menjadi rujukan terkait  penelitian penyiaran di Indonesia. (Beritabali.com)