Umum

Detail
Dilihat: 4115

 

Jakarta -- DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (19/3/2018) di gedung DPRD DKI. RDP dipimpin Ketua Komisi A  Riano P. Ahmad dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dian Ekowati.

Di hadapan Komisi A DPRD DKI, Komisoner Bidang Infrastruktur dan Perizinan KPID DKI Tri Andri Suproadi melaporkan kondisi peralatan KPID yang sangat minim dan jumlah SDM yang jauh dari memadai, “Saat ini satu orang  tenaga pemantau harus mengawasi empat stasiun televisi sekaligus dalam satu monitor. Begitu juga dengan radio. Padahal idealnya satu orang pemantau mengawasi satu stasiun televisi,” ujar Tri Andri.

Selain keterbatasan SDM,  KPID DKI Jakarta yang harusnya bisa jadi  barometer KPID seluruh Indonesia juga menghadapi keterbatasan peralatan. Banyak peralatan yang sudah rusak ,bahkan tidak layak pakai terpaksa digunakan karena tidak adanya anggaran untuk itu.

Sementara itu. komisioner Bidang Kelembagaan  Muhammad Said memaparkan pentingnya KPID DKI Jakarta untuk segera membuat program terobosan dalam rangka literasi media kepada masyarakat. “70 persen warga Jakarta belum mengenal KPID DKI Jakarta. Padahal keberadaan KPID DKI Jakarta yang mendapat  amanat Undang-Undang harus dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta untuk mengedukasi masyarakat mendapatkan tayangan yang baik dan mendidik terutama dikalangan anak dan remaja,” ujar Said.

Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan menegaskan peranan KPID DKI  Jakarta untuk memastikan siaran dari lembaga penyiaran adalah milik publik. “Kami selalu tekankan frekuensi yang mereka siarkan adalah milik negara yang harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk menayangkan program berkualitas dan mendidik masyarakat,” tegas Kawiyan.



Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad meminta  agar Pemprov DKI  Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung keberadaan KPID agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya. “Kalau program-program KPID bagus, tidak ada alas an bagi Pemprov untuk tidak mendukung KPID,” tandas Riano. Riano pun berjanji akan mendukung program-program yang dibuat KPID . “Kami di Komisi A akan mendukung melalui jalur politik,” tambah Riano.

Riano mengakui,  tugas pokok dan fungsi KPID DKI Jakarta sangat penting dalam mewujudkan siaran yang bermanfaat dan mencerdaskan warga Jakarta. Terutama melindungi masyarakat dari dampak negatif  tayangan program siaran televisi maupun radio.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menambahkan, dengan segala keterbatasan SDM, peralatan dan anggaran yang dimiliki KPID DKI Jakarta tahun 2018 saat ini,  pihaknya akan membantu dan memberikan dukungan penuh agar KPID DKI Jakarta mendapatkan anggaran tambahan di APBD perubahan.  “Kita akan kawal sekuat tenaga agar KPID DKI Jakarta dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kami akan berunding dengan Diskominfo untuk anggarannya,” ujar Syarif.

Dalam kesempatan itu, Syarif mengingatkan pentingnya peranan KPID DKI Jakarta jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang. “Saya ingin KPID DKI Jakarta dapat menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang mampu mengawasi dan mewujudkan siaran pilpres dan pileg yang berkualitas,”  ujar Syarief.

Sementara Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi KPID DKI Jakarta.”Ibarat dalam perang, untuk mendapatkan kemenangan harus punya senjata yang canggih, KPID harus memiliki peralatan yang canggih untuk melakukan tugasnya mengawasi siaran di Ibukota. Apa yang menjadi kebutuhan KPID DKI Jakarta seperti masalah peralatan yang baik dan canggih harus disiapkan sarana penunjangnya. KPID memang sangat dibutuhkan masyarakat, kita akan perjuangkan segala kebutuhan yang diperlukan,” tandasnya.

Kepala Dinas Kominfotik DKI Ibu Dian Ekowati menanggapi baik hasil rapat dengar pendapat ini, pihaknya akan segera bersinergi dengan para komisioner KPID DKI untuk mengiventarisasi kebutuhan-kebutuhan mendesak yang akan dianggarkan di APBD perubahan dan anggaran tahun depan. Red dari KPID DKI Jakarta

Detail
Dilihat: 5311

Diskusi dan Bedah Buku "Hoax, Kita dan 9 Elemen Jurnalisme" di Palu, (20/3)

Palu - Diantara penyebab maraknya hoaks dalam pemberitaan di media massa dan media sosial, adalah munculnya “prinsip baru” di luar prinsip umum jurnalistik yang sudah ada. Prinsip 5 W (what, where, when, why, dan who) dan 1 H (who), pada masa kini ditambah dengan satu elemen W lainnya, yakni “Wow”. Hal ini menyebabkan jika satu informasi atau berita tidak punya nilai “wow” atau nilai sensasional, media cenderung tidak akan mempublikasikannya. “Karena dapat dipastikan bahwa masyarakat kurang tertarik”, ujar Masbait, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Tengah dalam diskusi dan bedah buku Bill Kovach dan Tom Resenstiel, “Sembilan Elemen Jurnalisme”, di Palu (20/3).

Ketidaktertarikan masyarakat ini, menurut Masbait, mungkin dikarenakan adanya perubahan selera akan informasi yang dikarenakan berbagai alasan dan kepentingan.  Namun ada juga kecenderungan masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu yang berbeda. MIsalnya, ada yang percaya pada suatu pemberitaan bila itu sesuai dengan pilihan politik, sekalipun akurasi berita masih meragukan.  Sejalan dengan itu, masyarakat pun cenderung menganggap sebuah informasi merupakan hoaks bila menyangkut pihak lawan. Dalam hal ini, nilai kebenaran di masyarakat menjadi tidak lagi bersifat mutlak, tapi tergantung pada kepentingan para pihak.

Diangkatnya tema jurnalisme dalam bedah buku tersebut dianggap penting mengingat pemberitaan yang diterima publik cenderung mengabaikan etika jurnalistik. Dalam diskusi tersebut, disepakati bahwa jurnalisme yang sehat haruslah berlandaskan kebenaran dan dibungkus hati nurani. “Kalau jurnalisme tidak tidak berlandaskan kedua hal itu, akan menjadi awal maraknya hoaks di berbagai media yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat.”, ujar Masbait

Diskusi dan bedah buku yang diselenggarakan KPID Sulawesi Tengah ini bekerjasama dengan Perpustakaan Nemu Buku, yang menghadirkan pimpinan organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta aktivis dari pers kampus. Kegiatan ini sendiri merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 yang berlangsung di Palu, pada 1 April mendatang.


Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Ubaidillah

Dengan mengusung tema “Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Dunia Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas”, diharapkan seluruh masyarakat ikut ambil bagian dalam peningkatan kualitas penyiaran di Indonesia. Komisioner KPI Pusat Ubaidilah mengatakan, diskusi dan bedah buku ini dapat menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalistik di televisi dan radio. “Kita berharap berita yang hadir di televisi dan radio selain mengutamakan akurasi, juga menjunjung tinggi hati nurani”, ujarnya. Dengan demikian, keutuhan bangsa ini dapat senantiasa terjaga.

Ubaidillah yang juga penanggungjawab peringatan Harsiarnas ke-85 mengingatkan tentang sejarah panjang penyiaran di Indonesia. Awalnya di tahun 1933 radio pertama milik pribumi hadir dengan membawa pesan persatuan, kemudian melalui medium radio juga proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan ke seluruh pelosok Nusantara. Bahkan pada momentum reformasi pula, dunia penyiaran meneguhkan perannya untuk menyongsong perubahan di Indonesia, ujarnya. Berangkat dari sejarah yang dilewati bangsa inilah, Ubaidillah berharap pada peringatan Harsiarnas ke-85 ini, dunia penyiaran kembali menunjukkan kiprahnya sebagai sarana pemersatu bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui muatan siaran yang sehat.

Detail
Dilihat: 4800

Sejumlah KPID yang hadir dalam Rakernis di KPI Pusat, Selasa (20/3/2018).

 

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo diharapkan dapat menghadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 yang berbarengan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2018 di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Harapan tersebut disampaikan sejumlah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang hadir dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Kantor KPI Pusat, Selasa (20/3/2018).

Menurut KPID, hadirnya Presiden akan memberi nuansa berbeda dan dinamika yang lebih terarah dalam menyikapi problematika penyiaran di tanah air. “Kehadiran beliau sangat kami harapkan agar kami dapat menyampaikan persoalan dan dinamika penyiaran secara langsung kepada beliau,” kata Ketua KPID Provinsi Banten, Ade Bujhaerimi.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPID Jateng, Budi Setyo Purnomo. Menurutnya, momentum kehadiran Presiden pada acara Harsiarnas ke-85 dan Rakornas KPI 2018 di Palu akan menguatkan legitimasi Harsiarnas dan juga kelembagaan KPI. “Kami sangat ingin bertemu beliau dan bicara secara langsung mengenai penyiaran,” tambahnya.

Selain KPID, masyarakat Sulteng khususnya Kota Palu sangat menanti kehadiran Presiden di tengah-tengah mereka. Masyarakat berharap Presiden dapat datang dan ikut dalam kemeriahan Peringatan Harsiarnas ke-85.

Menurut rencana, Presiden RI Joko Widodo akan hadir di Palu untuk memperingati Harsiarnas ke 85 sekaligus menandatangani Prasasti Penyiaran. Presiden Joko Widodo termasuk salah satu deklator Harsiarnas saat beliau menjabat sebagai Walikota Kota Solo pada 2010. Saat ini, Keppres tentang penetapan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional sudah masuk ke Sekretariat Negara (Setneg) dan menunggu tandatangan Presiden. ***

Detail
Dilihat: 9156

Pertemuan KPI Pusat dengan Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya di TVRI, beberapa waktu lalu.

Jakarta – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) memastikan menayangkan siaran langsung acara puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 yang berlangsung di Palu pada 1 April 2018. Kepastian tersebut didapatkan setelah Ketua KPI Pusat, Yuliandre dan Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah, bertemu dengan Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya, di Kantornya di Studio TVRI, pekan ini.

Selain menayangkan siaran langsung acara puncak Peringatan Harsiarnas ke-85 di Palu, TVRI juga menyiarkan acara Talkshow dengan tema terkait Peringatan Harsiarnas pada 27 Maret 2018. Acara talkshow tersebut akan dihadiri Ketua KPI Pusat da juga narasumber kompeten.

“Kita sudah bertemu dengan Direktur Utama TVRI, Bapak Helmy Yahya dan Beliau siap membantu menyiarkan sekaligus meliput semua kegiatan sebelum Harsiarnas di Palu,” kata Ubaidillah kepada kpi.go.id.

Ubaid juga menyampaikan, untuk lebih memeriahkan Peringatan Harsiarnas ke 85 di Palu, TVRI akan memboyong rombongan Ria Jenaka untuk menghibur masyarakat Palu pada saat puncak Peringatan Harsiarnas yang rencananya dihadiri Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. ***

Detail
Dilihat: 31131

Para Ketua KPID menyampaikan pandangan dan masukan di Rakernis jelang Rakornas KPI 2018.

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mulai membahas agenda Rapat Koordinasi Nasionas (Rakornas) KPI 2018 yang akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), mulai 2-3 April mendatang. Pembahasan berlangsung dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang berlangsung di KPI Pusat, Selasa (20/3/2018).

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat membuka acara Rakernis di kantor KPI Pusat di bilangan Jalan Djuanda mengatakan, Rakernis ini untuk mendapatkan masukan dari KPID terkait isu-isu yang nantinya dibahas dalam Rakornas KPI 2018 di Palu. “Kami mengharapkan masukan dari KPID. Isu apa yang harus kita bahas dan selesaikan di Rakornas nanti,” katanya pada perwakilan KPID yang hadir di Rakernis tersebut.

Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Ubaidillah menyampaikan, salah satu isu yang perlu dibahas dalam Rakornas nanti selain soal kelembagaan KPID yakni soal sumber daya manusia atau SDM bidang penyiaran. Menurutnya, pengembangan SDM penyiaran menjadi tanggungjawab KPI untuk meningkatkan kualitas dan mutu penyiaran, baik di KPI maupun lembaga penyiaran.

Di bidang Isi Siaran, Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono mengatakan, ada tiga hal yang menjadi catatan untuk dibahas dalam Rakornas. Pertama, pengawasan siaran dan iklan politik Pemilukada 2018 dan Pemilu serta Pilpres 2019. Kedua, pengawasan iklan kesehatan tradisional. Ketiga, tayangan ramah terhadap anak dan perempuan. “Namun ada satu hal lagi yang patut dibahas yakni kewajiban penyediaan konten lokal 10%. Hal ini terkait dengan evaluasi tahunan terhadap lembaga penyiaran,” kata Mayong.

Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan, bidang PS2P (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyairan) akan membahas persoalan e-penyiaran dan peluang usaha penyiaran yang diterbitkan Kemenkominfo.

Sementara itu, Ketua KPID Jateng, Budi Setyo Purnomo berharap pembahas isu dalam Rakornas nanti lebih detail dan terarah. Salah satu hal yang menurutnya penting dibahas secara konkrit  perihal kelembagaan dan penganggaran hibah untuk KPID. “Kami sangat prihatin dengan kondisi KPID terutama kelembagaannya,” katanya.

Adapun Ketua KPID Kalimantan Barat, Muhammad Syarifudin dan Ketua KPID Riau, Falzan Surahman menyampaikan problematika televisi kabel di daerah harus dibahas dalam Rakornas. Salah satunya terkait masalah antara konten provider dengan LPB (lembaga penyiaran berlanggaran).

Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre mengharapkan KPID mendukung penyelenggaraan Hari Penyiaran Nasional dengan melakukan sosialisasi di daerahnya. “Cukup banyak agenda kegiatan yang berlangsung di Palu menyambut Harsiarnas tersebut,” katanya. ***

  1. Jelang Peringatan Harsiarnas ke 85 di Palu, Persiapan Panitia 80 Persen
  2. Mesjid dan Gereja di Palu Kampanyekan “Indonesia Bicara Baik”
  3. KPI Ajak Lembaga Penyiaran Semarakkan Peringatan Harsiarnas ke 85
  4. Dari Jalanan Kota Palu “Indonesia Bicara Baik”

Halaman 393 dari 679

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.