Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Maret 2018

Dilihat: 2611

Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, saat EUCS di Makassar.

Makassar - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio menghadiri Rapat Pleno Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) di Makassar, Rabu-Jumat (21-23/3/2018).

Dalam rapat pleno EUCS tersebut terdapat 14 Lembaga Penyiaran (LP) yang dibahas kelayakan diluluskan atau tidak proses perizinannya dari aspek administrasi, teknis, dan program siaran.

Agung Suprio mengatakan bahwa memberikan izin terhadap LP perlu kehati-hatian. "Perlu kehatian-hatian memberikan atau menolak izin Lembaga Penyiaran. Informasi yang diperoleh masyarakat harus dipastikan berasal dari  Lembaga Penyiaran yang sudah jelas administrasi, teknis, dan program siarannya," jelas pria yang disapa Agung ini.

Agung juga menyinggung E-Penyiaran yang sudah diputuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Komimfo baru saja menelurkan kebijakan yang bagus, yakni perizinan secara digital," lanjutnya.

Agung menjelaskan, bahwa E-Penyiaran ini akan disosialisasikan di sidang komisi Rakornas Bidang PS2P awal bulan April mendatang. "Kita sudah koordinasi dengan Kominfo, mereka akan hadir dan memberikan penjelasan tentang E-Penyiaran ke teman-teman KPI Daerah," ungkapnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Maret 2018

Dilihat: 4003

Jakarta -- DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (19/3/2018) di gedung DPRD DKI. RDP dipimpin Ketua Komisi A  Riano P. Ahmad dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dian Ekowati.

Di hadapan Komisi A DPRD DKI, Komisoner Bidang Infrastruktur dan Perizinan KPID DKI Tri Andri Suproadi melaporkan kondisi peralatan KPID yang sangat minim dan jumlah SDM yang jauh dari memadai, “Saat ini satu orang  tenaga pemantau harus mengawasi empat stasiun televisi sekaligus dalam satu monitor. Begitu juga dengan radio. Padahal idealnya satu orang pemantau mengawasi satu stasiun televisi,” ujar Tri Andri.

Selain keterbatasan SDM,  KPID DKI Jakarta yang harusnya bisa jadi  barometer KPID seluruh Indonesia juga menghadapi keterbatasan peralatan. Banyak peralatan yang sudah rusak ,bahkan tidak layak pakai terpaksa digunakan karena tidak adanya anggaran untuk itu.

Sementara itu. komisioner Bidang Kelembagaan  Muhammad Said memaparkan pentingnya KPID DKI Jakarta untuk segera membuat program terobosan dalam rangka literasi media kepada masyarakat. “70 persen warga Jakarta belum mengenal KPID DKI Jakarta. Padahal keberadaan KPID DKI Jakarta yang mendapat  amanat Undang-Undang harus dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta untuk mengedukasi masyarakat mendapatkan tayangan yang baik dan mendidik terutama dikalangan anak dan remaja,” ujar Said.

Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan menegaskan peranan KPID DKI  Jakarta untuk memastikan siaran dari lembaga penyiaran adalah milik publik. “Kami selalu tekankan frekuensi yang mereka siarkan adalah milik negara yang harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk menayangkan program berkualitas dan mendidik masyarakat,” tegas Kawiyan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad meminta  agar Pemprov DKI  Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung keberadaan KPID agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya. “Kalau program-program KPID bagus, tidak ada alas an bagi Pemprov untuk tidak mendukung KPID,” tandas Riano. Riano pun berjanji akan mendukung program-program yang dibuat KPID . “Kami di Komisi A akan mendukung melalui jalur politik,” tambah Riano.

Riano mengakui,  tugas pokok dan fungsi KPID DKI Jakarta sangat penting dalam mewujudkan siaran yang bermanfaat dan mencerdaskan warga Jakarta. Terutama melindungi masyarakat dari dampak negatif  tayangan program siaran televisi maupun radio.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menambahkan, dengan segala keterbatasan SDM, peralatan dan anggaran yang dimiliki KPID DKI Jakarta tahun 2018 saat ini,  pihaknya akan membantu dan memberikan dukungan penuh agar KPID DKI Jakarta mendapatkan anggaran tambahan di APBD perubahan.  “Kita akan kawal sekuat tenaga agar KPID DKI Jakarta dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kami akan berunding dengan Diskominfo untuk anggarannya,” ujar Syarif.

Dalam kesempatan itu, Syarif mengingatkan pentingnya peranan KPID DKI Jakarta jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang. “Saya ingin KPID DKI Jakarta dapat menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang mampu mengawasi dan mewujudkan siaran pilpres dan pileg yang berkualitas,”  ujar Syarief.

Sementara Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi KPID DKI Jakarta.”Ibarat dalam perang, untuk mendapatkan kemenangan harus punya senjata yang canggih, KPID harus memiliki peralatan yang canggih untuk melakukan tugasnya mengawasi siaran di Ibukota. Apa yang menjadi kebutuhan KPID DKI Jakarta seperti masalah peralatan yang baik dan canggih harus disiapkan sarana penunjangnya. KPID memang sangat dibutuhkan masyarakat, kita akan perjuangkan segala kebutuhan yang diperlukan,” tandasnya.

Kepala Dinas Kominfotik DKI Ibu Dian Ekowati menanggapi baik hasil rapat dengar pendapat ini, pihaknya akan segera bersinergi dengan para komisioner KPID DKI untuk mengiventarisasi kebutuhan-kebutuhan mendesak yang akan dianggarkan di APBD perubahan dan anggaran tahun depan. Red dari KPID DKI Jakarta

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Maret 2018

Dilihat: 18958

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) meminta konfirmasi pihak Trans 7, Kamis (22/3/2018) di Kantor KPI Pusat, terkait tayangan program siaran “Slank in Love” dan program siaran “Anak Cerdas Indonesia” yang menampilkan salah satu calon Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo). KPI Pusat menilai penayangan salah satu calon peserta Pemilukada dalam dua program tersebut tidak mengedepankan asas keberimbangan dan proporsionalitas.

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengatakan hingga tanggal 22 Maret 2018, pemantauan KPI Pusat tidak menemukan penampilan calon Gubernur Jawa Tengah yang lain dalam dua program acara tersebut.

Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, program siaran “Slank in Love” tanggal 27 Februari 2017 pukul 20.29 menampilkan Ganjar Pranowo dengan keterangan gambar sebagai Gubernur Jawa Tengah yang menyampaikan kesan tentang lagu Slank.

Kemudian, pada program siaran “Anak Cerdas Indonesia” tanggal 11 Maret 2018 pukul 17.59 WIB, terdapat penampilan Ganjar Pranowo dengan keterangan sebagai Gubernur Jawa Tengah dan ikut berpartisipasi dalam kuis di acara tersebut.

“Karenanya, kami nilai tayangan tersebut tidak mengedepankan prinsip keberimbangan dan proposionalitas. Selain itu dalam tayangan tersebut terdapat keterangan gambar Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng. Padahal Petahana telah  mengajukan cuti untuk berkampanye per 15 februari 2018, sehingga tidak tepat jika dilabeli sebagai gubernur Jawa Tengah". jelas Nuning usai pertemuan dengan Trans 7.

Menurut Nuning, tayangan tersebut melanggar SPS pasal 71 ayat 2 dan ayat 5. Terkait pelanggaran itu, KPI Pusat langsung mengadakan rapat internal untuk memutuskan sanksi terhadap program siaran “Slank in Love” dan “Anak Cerdas Indonesia” di Trans 7.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Trans 7 menyampaikan permintaan maaf atas penayangan salah satu calon Gubernur Jateng di dua program siarannya. Menurut mereka, tidak ada tendensi lain atau maksud untuk memperkenal Ganjar Pranowo sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.

Nuning juga meminta seluruh lembaga penyiaran untuk mentaati surat edaran yang dikeluarkan KPI dan berhati-hati dalam menayangkan khususnya tayangan yang menghadirkan peserta pemilihan kepala daerah di dalam program siaran. “Kita berharap lembaga penyiaran menghormati upaya regulator penyiaran dan penyelenggaran pemilukada untuk menciptakan proses demokrasi yang baik, adil dan proposional dalam penyiaran,” kata Nuning.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano dan Mayong Suryo Laksono. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 21 Maret 2018

Dilihat: 5101

Diskusi dan Bedah Buku "Hoax, Kita dan 9 Elemen Jurnalisme" di Palu, (20/3)

Palu - Diantara penyebab maraknya hoaks dalam pemberitaan di media massa dan media sosial, adalah munculnya “prinsip baru” di luar prinsip umum jurnalistik yang sudah ada. Prinsip 5 W (what, where, when, why, dan who) dan 1 H (who), pada masa kini ditambah dengan satu elemen W lainnya, yakni “Wow”. Hal ini menyebabkan jika satu informasi atau berita tidak punya nilai “wow” atau nilai sensasional, media cenderung tidak akan mempublikasikannya. “Karena dapat dipastikan bahwa masyarakat kurang tertarik”, ujar Masbait, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Tengah dalam diskusi dan bedah buku Bill Kovach dan Tom Resenstiel, “Sembilan Elemen Jurnalisme”, di Palu (20/3).

Ketidaktertarikan masyarakat ini, menurut Masbait, mungkin dikarenakan adanya perubahan selera akan informasi yang dikarenakan berbagai alasan dan kepentingan.  Namun ada juga kecenderungan masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu yang berbeda. MIsalnya, ada yang percaya pada suatu pemberitaan bila itu sesuai dengan pilihan politik, sekalipun akurasi berita masih meragukan.  Sejalan dengan itu, masyarakat pun cenderung menganggap sebuah informasi merupakan hoaks bila menyangkut pihak lawan. Dalam hal ini, nilai kebenaran di masyarakat menjadi tidak lagi bersifat mutlak, tapi tergantung pada kepentingan para pihak.

Diangkatnya tema jurnalisme dalam bedah buku tersebut dianggap penting mengingat pemberitaan yang diterima publik cenderung mengabaikan etika jurnalistik. Dalam diskusi tersebut, disepakati bahwa jurnalisme yang sehat haruslah berlandaskan kebenaran dan dibungkus hati nurani. “Kalau jurnalisme tidak tidak berlandaskan kedua hal itu, akan menjadi awal maraknya hoaks di berbagai media yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat.”, ujar Masbait

Diskusi dan bedah buku yang diselenggarakan KPID Sulawesi Tengah ini bekerjasama dengan Perpustakaan Nemu Buku, yang menghadirkan pimpinan organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta aktivis dari pers kampus. Kegiatan ini sendiri merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 yang berlangsung di Palu, pada 1 April mendatang.

Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Ubaidillah

Dengan mengusung tema “Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Dunia Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas”, diharapkan seluruh masyarakat ikut ambil bagian dalam peningkatan kualitas penyiaran di Indonesia. Komisioner KPI Pusat Ubaidilah mengatakan, diskusi dan bedah buku ini dapat menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalistik di televisi dan radio. “Kita berharap berita yang hadir di televisi dan radio selain mengutamakan akurasi, juga menjunjung tinggi hati nurani”, ujarnya. Dengan demikian, keutuhan bangsa ini dapat senantiasa terjaga.

Ubaidillah yang juga penanggungjawab peringatan Harsiarnas ke-85 mengingatkan tentang sejarah panjang penyiaran di Indonesia. Awalnya di tahun 1933 radio pertama milik pribumi hadir dengan membawa pesan persatuan, kemudian melalui medium radio juga proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan ke seluruh pelosok Nusantara. Bahkan pada momentum reformasi pula, dunia penyiaran meneguhkan perannya untuk menyongsong perubahan di Indonesia, ujarnya. Berangkat dari sejarah yang dilewati bangsa inilah, Ubaidillah berharap pada peringatan Harsiarnas ke-85 ini, dunia penyiaran kembali menunjukkan kiprahnya sebagai sarana pemersatu bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui muatan siaran yang sehat.