Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 September 2018

Dilihat: 17279

Komisioner KPI Pusat Agung Suprio.

Jakarta - Komisioner KPI Pusat Agung Suprio menyinggung hasil survei indeks kualitas program siaran TV yang dilakukan KPI hingga penyiaran perbatasan dalam Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Rapat Aula DH 5, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Rabu (12/9/2018).

"Kita baru selesai menyelenggarakan survei indeks tahap II pada tahun 2018. Kita berharap agar survei ini menjadi data kritis terhadap tayangan siaran televisi," ucapnya.

Survei menjadi salah satu point dalam pembahasan Focus Group Discussion Penyusunan Study RPJMN 2020-2024 Bidang Politik dan Komunikasi. "Harapannya ke depan, survei yang dilakukan KPI bersama 12 Universitas menjadi acuan tayangan di televisi. Disitu kualitas televisi akan Berjaya," tuturnya.

Selain hasil survei, Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran ini juga menjelaskan tentang penyiaran perbatasan. "Penyiaran perbatasan mempunyai semangat nasionalisme," katanya.

Pasalnya, lanjut Agung, masyarakat yang berada di daerah perbatasan lebih mudah menerima informasi dari negara tetangga ketimbang informasi dari televisi nasional. "Penyiaran perbatasan bertugas memupuk nasionalisme dan integrasi nasional. Dan inilah yang kami kerjakan bersama pemerintah," tegasnya.

Selama ini, penyiaran perbatasan sudah terlaksana di beberapa daerah perbatasan. Rapat yang dimulai dari jam 14.00 juga dihadiri juga oleh Arya Mahendra Sinulingga, Heychal, dan beberapa narasumber lain. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 September 2018

Dilihat: 8533

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, saat mengisi kuliah perdana mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UNJ di Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Rabu (12/9/2018). 

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, meminta mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam memanfaatkan media. Mahasiswa komunikasi harus mengajarkan masyarakat bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi yang baik dan positif dan kemudian menyampaikannya.

“Mahasiswa harus menjadi duta komunikasi yang baik dalam bermedia. Di luar sana banyak orang-orang yang kurang baik dalam bermedia, baik berperilaku maupun ucapan. Anak-anak komunikasi harus lebih aktif dalam menyaring berita di media,” kata Yuliandre Darwis, saat mengisi kuliah perdana mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UNJ di Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Rabu (12/9/2018).

Menurut Yuliandre, untuk mencegah peredaran informasi yang tidak benar dan palsu alias hoax, mahasiswa sebagai perwakilan akademisi, harus aktif dalam melakukan literasi media dan informasi ke publik.

"Melalui mahasiswa, masyarakat harus cerdas memilih informasi yang beredar luas. Jangan sampai mereka salah memilih informasi atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Andre, panggilan akrabnya, menyampaikan tugas dan kewajiban KPI yakni menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. 

“KPI juga ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang,” jelas Andre.

Selai itu, KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. “Karena itu, jika keluhan ataupun kritisi terhadap siaran silahkan sampaikan ke kami,” tandas Andre. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 September 2018

Dilihat: 29774

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan adegan pria dan wanita berciuman bibir dalam program siaran “Bollywood Platinum: Main Prem Ki Diwani Hoon” yang ditayangkan MNC TV pada tanggal 27 Agustus 2018. 

Akibat adegan tersebut, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis untuk MNC, Senin (3/9/2018) pekan lalu.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan jenis pelanggaran yang ditemukan KPI masuk kategori pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan adegan ciuman bibir, serta penggolongan program siaran. 

“Adegan ciuman bibir dilarang dalam aturan P3 dan SPS KPI,” kata Andre, panggilan akrab Ketua KPI Pusat.  

Menurut Andre, tayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (1), Pasal 18 huruf g dan Pasal 37 Ayat (4) huruf f. 

“Berdasarkan pelanggaran tersebut, kami memutuskan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis,” tegasnya. 

KPI Pusat berharap teguran ini menjadi perhatian MNC TV untuk melakukan perbaikan segera agar tidak terulang pelanggaran yang sama. KPI Pusat juga meminta MNC TV menjadikan P3SPS KPI sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 September 2018

Dilihat: 58138

Jakarta - Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Ditanggal yang sama itu juga diperingati sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia (RRI) yang didirikan pada 11 September 1945, maka tak heran jika tanggal 11 September juga sering disebut sebagai Hari RRI.

Tapi, pernahkah anda tahu bagaimana sejarah diperingatinya Hari Radio atau Hari RRI. Begini ceritanya.

RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. 

Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan benama Netherlands Indie Civil Administration (NICA).

Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 

Wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta.

Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad Van Indje Pejambon dan diterima sekretaris negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdulrahman Saleh, Adang Kadarusman, Soehardi, Soetarji Hardjolukita, Soemarmadi, Sudomomarto, Harto dan Maladi. 

Abdulrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah mengimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran.

Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menutut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. 

Mendengar hal itu, sekretaris negara dan para menteri keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan risiko peperangan.

Pada akhir pertemuan, Abdulrachman Saleh membuat simpulan antara lain, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdulrachman Saleh. 

Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal.

Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Soetaryo dari Purwokerto, Soemarmad dan Soedomomarto dari Yogyakarta, Soehardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Soetardi Hardjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marahsutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya RRI dengan Abdulrachman Saleh sebagai pemimpinnya. Red dari berbagai sumber