Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 25 September 2017

Dilihat: 31726

Bandung - Dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Barat menandatangi MoU dengan KPU Jawa Barat dan Bawaslu Jabar.

Menurut keterangan yang dirilis dari Humas KPID Jabar, MoU tersebut sebagai bentuk komitmen stakeholder pemilu untuk mengawasi konten-konten yang disiarkan selama jalannya tahap Pilgub Jabar.

“Kita MoU dengan KPU dan Bawaslu gunanya untuk mengawasi konten-konten siaran. Di mana ada melanggar prinsip kepemiluan akan memberikan sanski. Sekarang apalagi kampanye lewat televisi dan radio," tutur Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah.

Menurut Dia, pada pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pula Pikada di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 16 Pilkada. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga kondusifitas dan mensukseskan Pilkada di Jabar.

Dedeh Fardiah juga berharap lembaga penyiaran yang ada agar tidak menjadi provokator dengan menyiarkan konten-konten yang meresahkan masyarakat. Lembaga penyiaran seperti televisi dan radio dinilainya memiliki peran penting untuk kesukseskan Pilkada Jabar.

“Kita ingin lembaga penyiaran di Jabar adem. Ayo kita sukseskan. Dinamikanya tetap harmoni, bukan menjadi kompor," tutupnya. Red dari Humas KPID Jabar

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 September 2017

Dilihat: 7261

Denpasar - Komisi I DPRD Bali menyayangkan penyiaran konten lokal televisi lebih banyak pada saat jam istirahat atau tidur sehingga belum efektif dalam upaya menyampaikan pesan-pesan infotmasi ke masyarakat. Untuk itu, dewan meminta lembaga penyiaran agar tidak menayangkan konten siaran lokal pada larut malam.

"Kita sayangkan penayangan siaran konten lokal kebanyakan sudah larut malam. Jangan ditayangkan pada jam hantu atau jam tidur," ujar Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya saat dikonfirmasi usai kunjungan kerja (Kunker) ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB dan Dinas Komumikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB di Mataram, Selasa (19/9/2017).

Kata Tenaya, persentase 10 persen siaran lokal yang wajib ditayangkan oleh lembaga penyiaran masih belum cukup. Pihaknya mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mengatur peningkatan persentasi konten siaran lokal dari sebelumnya 10 persen tersebut. Ia meminta KPID NTB untuk sama-sama memperjuangkan peningkatan konten siaran lokal tersebut.

Konten lokal atau daerah yang dibatasi 10 persen terlalu sedikit, sehingga ke depan bagaimana bersama-sama ditingkatkan lagi dan tercantum dalam UU Penyiaran.

"Minimal 10 persen, kalau bisa lebih," kata politikus PDI Perjuangan asal Kuta Selatan itu. Usulannya itu, juga mendapat dukungan dari KPID NTB.

Tenaya tak hanya mendorong peningkatan persentase konten siaran lokal, namun juga memperjuangkan agar penghentian siaran pada Hari Raya Nyepi diatur dalam revisi UU Penyiaran.

Selama ini, penghentian siaran pada Hari Raya Nyepi hanya berdasar pada Surat Edaran KPI Pusat. Ia menambahkan, revisi UU itu harus mengatur dengan tegas apakah KPID menjadi instasi vertikal atau daerah, sebab hal ini terkait dengan penganggaran.

Pihaknya juga menyoroti politisasi lembaga penyiaran oleh pemilik lembaga penyiaran yang berafiliasi dengan politik. Seringkali terjadi pemilik media mengintervensi siaran untuk kepentingan politik.

"Ini seharusnya tak boleh terjadi, sebab lembaga penyiaran menggunakan frekuensi publik," katanya mengingatkan. Red dari Kabar Nusa

Detail

Ditulis oleh SIP

Ditayangkan: 22 September 2017

Dilihat: 37548

Jakarta - Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) memasuki angkatan XXII. Setelah pendaftaran dibuka pada 4 September 2017,  lebih dari 35 orang yang mendaftarkan diri hingga ditutupnya masa pendaftaran pada 20 September 2017. 

Peserta Sekolah P3SPS adalah praktisi lembaga penyiaran, mahasiswa dan masyarakat umum. Pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan profesionalitas praktisi penyiaran ini tidak memungut biaya apapun. Penyelenggaraannya ditanggung oleh APBN. 

Panitia mengumumkan peserta Sekolah P3SPS angkatan XXII yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 26-28 September 2017. Karena terbatasnya kuota, tidak semua pendaftar menjadi peserta kegiatan ini.

Kepada peserta yang lolos, diharapkan kedatangannya di Ruang Rapat KPI Pusat pada pukul 08.30 dan membawa foto ukuran 3x4, dua lembar (satu lembar ditempel di sertifikat, 1 lembar untuk arsip). Adapun peserta Sekolah P3SPS angkatan XXII adalah:

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 September 2017

Dilihat: 11480

Vietnam – Stasiun TV Vietnam mengeluhkan adanya pembajakan dan juga pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan perusahaan mereka tidak dapat berkembang. Mereka mendesak Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada pelaku pembajakan. Demikian informasi tersebut diperoleh kpi.go.id dari vietnamnet.vn.

Akibatnya dari pembajakan itu ARPU (Average Revenue per User) atau dapat juga dikatakan pendapatan rata-rata per pengguna jaringan turun menjadi $ 3 jumlah tersebut merupakan tingkat terendah di kawasan ASEAN untuk perbandingan di Thailand pendapatan mencapai $ 12, Malaysia $ 16 dan Indonesia $ 14.

Meskipun harga berlangganan sudah diturunkan, namun perusahaan televisi masih kesulitan untuk berkembang karena mereka harus bersaing dengan OTT TV tanpa izin yang sekaligus melakukan pelanggaran hak cipta.

Menurut Le Quang Nguyen selaku Direktur Long Television kejadian paling umum dilakukan oleh pembajak adalah mereka mengunduh konten TV untuk diupload ulang di YouTube, Facebook dan situs web tanpa izin. Pelanggar dapat menipu sistem pengecekan hak cipta YouTube dan Facebook dengan mendistorsi suara dan mengurangi bingkai foto bahkan ada beberapa situs yang mendapatkan sinyal langsung dari saluran televisi stasiun tanpa izin dan mengemas tayangan tersebut untuk menarik pengiklan.

Guna menanggulangi hal itu Nguyen mengusulkan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggar untuk mencegah mereka. Denda saat ini dari VND50-500 juta terlalu rendah dibandingkan dengan keuntungan hingga ratusan miliar yang didapat pembajak.  Red dari vietnamnet.vn