Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 April 2017

Dilihat: 21644

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Yuliandre Darwis, meminta mahasiswa komunikasi dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui ilmu yang didapat saat kuliah. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Moestopo Beragama di Kantor KPI Pusat, Selasa (11/3/17).

Menurut Andre, panggilan akrabnya, kontribusi tersebut bisa berupa pemikiran-pemikiran yang membangun dan positif terhadap perkembangan dunia penyiaranya misalnya. “Sebagai mahasiswa komunikasi ketika nanti anda-anda semua menjadi sarjana manfaatkan ilmu yang anda dapat untuk kepentingan orang banyak,” katanya.

Persoalan kualitas konten siaran yang masih jauh dari harapan menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Solusi menciptakan konten yang berkualitas juga harus dipikirkan kalangan mahasiswa.

“Saat ini, konten siaran kita seperti sinetron dan program lainnya masih banyak yang kurang memberikan nilai yang positif dan mengedukasi. Hal itu menyebabkan banyak konten asing yang masuk ke dalam negeri dan justru disenangi masyarakat,” kata Yuliandre Darwis.

Masuknya konten asing yang justru jadi idola publik tanah air ini harusnya menjadi peringatan bagi industri penyiaran Indonesia. “Ini problem besar bagi kita jika kondisinya seperti itu. Harus dicarikan jalan keluarnya. Dan, kalangan akademisi seperti mahasiswa harus ikut berperan dalam mencari jalan keluar tersebut,” papar Yuliadre.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono, mengingatkan jika pada saat ini jumlah penonton televisi mulai mengalami penurunan. Di Amerika Serikat, penurunan tersebut diantisipasi pihak industri dengan mendorong kreativitas isi kontennya dengan menciptakan program-program baru. Upaya ini dilakukan agar penonton yang mulai menarik diri dari menonton televisi dapat kembali.

“Di Indonesia, penurunan tersebut sudah mulai kelihatan. Harusnya pihak televisi mulai memikirkan bagaimana upaya untuk menarik kembali penonton yang pergi tersebut. Upayanya dengan menciptkan tontonan yang menarik, bernilai positif dan edukatif,” paparnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 April 2017

Dilihat: 53139

Jakarta – Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berencana menghidupkan kembali siaran Radio Publik Lokal Langkisaw FM yang berhenti mengudara pada tahun 2012. Radio publik ini akan difungsikan sebagai media yang mempromosikan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terkenal dengan pariwisatanya.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus pembentukan LPPL Langkisaw FM, Efriyanto, kepada Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis dan Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono, di Kantor KPI Pusat, Kamis (6/3/17).

Menurut Efriyanto, LPPL Langkisaw FM sudah pernah melakukan permohonan izin penyelanggaraan penyiaran sebelumnya. Sayangnya, beberapa syarat yang mestinya dipenuhi sebagai kelengkapan izin belum ada sehingga pada tahun 2012 harus berhenti mengudara.

“Kami ingin kembali menghidupkan siaran radio ini. Kami akan melengkapi semua kelengkapan yang diperlukan dan juga pembentukan Perda tentang LPPL. Kami tidak ingin lagi radio ini tidak punya payung hukum yang melindunginya. Kita ingin mengikuti aturan yang ada,” kata Efriyanto.

Alasan dihidupkannya kembali Radio Langkisaw FM sejalan dengan perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. “Kami memerlukan radio ini untuk mempromosikan pariwisata daerah Pesisir Selatan. Promosi melalui radio akan sangat membantu perkembangan pariwisata ke depan,” tambah Efriyanto.

Menanggapi keinginan tersebut, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis menyatakan sangat mendukung langkah Pemerintah Daerah Pesisir Selatan yang akan kembali menghidupkan siaran radio Langkisaw FM. “Radio publik lokal merupakan media yang butuhkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan daerah dan program yang sedang dijalankan pemerintah setempat,” katanya.

Namun yang harus diingat, lanjut Andre, LPPL harus mengedepankan kepentingan publik karena lembaga penyiaran ini didirikan dengan menggunakan anggaran APBD. “LPPL itu berbeda dengan lembaga penyiaran swasta yang orientasi kepentingannya untuk  bisnis atau komersil. Sedangkan LPPL lebih mengutamakan kepentingan publik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Andre mengingatkan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan untuk mendukung penuh keberadaan LPPL dengan alokasi anggaran yang berkelanjutan. Hal ini demi keberlangsungan dan juga kualitas siaran dari LPPL. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 April 2017

Dilihat: 56186

Nama-nama Peserta Sekolah P3SPS KPI Angkatan XVIII :

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 06 April 2017

Dilihat: 22730

Bengkulu – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berlangsung di Bengkulu merekomendasikan implementasi konten lokal 10% sebagai bagian dari evaluasi tahunan bagi televisi swasta yang bersiaran jaringan secara nasional. Hal tersebut disampaikan Nuning Rodiyah, usai pelaksanaan sidang komisi pengawasan isi siaran dalam Rakornas KPI 2017. 

Menurut Nuning, seluruh KPI Daerah memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan laporan pengawasan atas implementasi konten lokal tersebut. “Secara umum konten lokal di daerah secara persentase terpenuhi. Namun, jam tayang konten lokal masih pada jam-jam malam,'' kata Nuning. Selain itu, tambahnya, produksi konten dilakukan di induk jaringan cenderung mengulang-ulang tayangan.

Selain implementasi konten lokal 10 %, Nuning menjelaskan bahwa terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye politik di Lembaga Penyiaran, KPI Pusat akan merumuskan peraturaan hal tersebut di Lembaga Penyiaran. KPI juga akan mengoptimalisasi gugus tugas dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Terkait dengan iklan rokok, kesehatan, dan obat-obatan tradisional, tambah Nuning, KPI Pusat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM, dan lembaga terkait lainnya di Jakarta. Sementara, kata dia, KPID melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah, Balai POM. Guna merealisasikan hal ini, KPI meminta pemerintah daerah memberikan fasilitasi atas ketersediaan tenaga pengawasan serta infrastruktur pengawasan isi siaran di KPID.