Jakarta - Salah satu tujuan penyiaran nasional adalah sebagai alat integrasi bangsa. Dengan kata lain penyiaran sebagai medium penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional.

"Masalah terorisme adalah masalah krusial bagi bangsa Indonesia. Kami menyambut baik nota kesepahaman antara KPI dan Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT). Semoga ada tidak lanjut yang berbentuk standar operasional prosedur untuk lembaga penyiaran atau dalam bentuk pemikiran lainnya," kata Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam pidato penandatanganan nota kesepahaman KPI dan BNPT yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat, 18 September 2015.

Dalam sambutannya Judhariksawan menambahkan, dalam pengawasan isi siaran Lembaga Penyiaran, KPI akan mewaspadai bibit yang mengarah pada hal-hal yang mengarah pada terorisme. Selain itu, KPI juga mewaspadai tayangan yang menampilkan adegan kekerasan dalam program siaran televisi. "Jangan sampai kekerasan dibenarkan dalam sejumlah tayangan dalam program acara, ini berbahaya bagi generasi muda kita," ujar Judha.

Dalam menanggulangi, menurut Judha, KPI bersama lembaga penyiaran akan saling bekerja sama dalam pencegahannya. Menurut Judha, peserta yang hadir, terutama dari kalangan lembaga penyiaran memiliki niat yang sama dalam penanggulangannya. 

Selain itu Judha juga meminta dalam peliputan terorisme oleh lembaga penyiaran tidak terjebak pada Stereotipe tertentu. Ini mengingatkan kasus yang menimpa Ahmed Mohamed, siswa MacArthur High School, Texas, Amerika Serikat yang terjadi kemarin karena berdasarkan Stereotipe semata. 

"Kami minta kepada lembaga penyiaran, jangan terjebak pada Stereotipe, baik itu atas dasar ras, golongan, agama, atau unsur lainnya," kata Judha.

Jakarta - Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya mendorong perkembangan ilmu dan pengetahuan, juga berdampak pada pola pikir dan misi penyebaran informasi itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi juga melahirkan perang wacana melalui berbagai medium media untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan untuk tujuan dan aksi radikalisme sudah terang-terangan melalui teknologi informasi itu sendiri.

Media memiliki peran strategis dalam menentukan kemenangan perebutan wacana atau informasi. Selain memiliki kedekatan dengan publik, juga sebagai jembatan informasi terbuka akan sebuah kejadian atau peristiwa, serta pengawasan sistem pemerintahan. Kini media tidak hanya menjadi monopoli pemerintah, kemajuan teknologi ini juga menjadikan media bisa digunakan dan digerakkan oleh siapa saja untuk tujuan-tujuan tertentu. Termasuk untuk penyebaran paham-paham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, termasuk penyebaran paham radikalisme.

Televisi adalah sumber utama informasi dan edukasi masyarakat Indonesia. Dalam survei yang dilakukan oleh Center for the study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mayoritas masyarakat Indonesia menonton TV (94%), mendengarkan radio (30%) dan membaca koran (33%). Dengan jumlah penonton yang demikian besar, pengawasan konten televisi yang mengarah pada penyebaran paham-paham radikalisme patut untuk diwaspadai.

Sudah sewajarnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku badan penanggulangan terorisme yang mencakup pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional memiliki perhatian khusus atas hal itu. Demikian halnya dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai salah satu regulator penyiaran yang salah satu tugasnya mengawasi konten isi siaran Lembaga Penyiaran, termasuk televisi dan radio juga mewaspadai hal itu. Dengan  pengawasan konten televisi atas siaran yang mengandung fanatisme sudah sepantasnya menjadi perhatian bersama. Kerja sama kedua lembaga dalam penanggulangan dan meminimalisir penyebaran paham radikalisme melalui media penyiaran antara BNPT dan KPI sudah menjadi kebutuhan.

Kerja sama antara BNPT dan KPI diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan untuk lembaga penyiaran, rumah produksi (production house) dan stakeholder penyiaran lainnya untuk berpartisipasi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme melalui media penyiaran. Kerja sama dua lembaga ini bukan hanya seremonial, namun juga telah merancang ke depan bahwa kualitas konten televisi harus terus ditingkatkan. Termasuk peningkatan kualitas program televisi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Penandatangan nota kesepahaman kedua lembaga berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat, 18 September 2015 yang dihadiri kedua pimpinan lembaga, perwakilan lembaga penyiaran, sejumlah media, serta tamu undangan dari sejumlah lembaga.

Usai penandatangan nota kesepahaman kedua lembaga, acara dilanjutkan dengan talk show, "Peningkatan Peran Media Penyiaran dalam Pencegahan Paham ISIS" yang dipandu oleh Fifi Aleyda Yahya dengan narasumber Kepala BNPT Saud Usman Nasution, Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad, Gun Gun Heryanto, dan Ikang Fawzi.

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang Global TV dalam forum pembinaan dan klarifikasi terhadap tiga tayangan di TV tersebut yakni film kartun Dragon Ball, Buletin Indonesia Siang, dan Fokus Selebriti, Selasa, 15 September 2015. Komisioner KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, dalam forum ini meminta Global TV untuk lebih memperhatikan aspek-aspek perlindungan terhadap anak dan remaja dalam setiap program acara khususnya di tiga program acara di atas.

Menurut Rahmat, tayangan yang banyak adegan kekerasaan sebaiknya dikurangi seperti yang terdapat dalam film Dragon Ball. Meskipun secara prosedur Global TV sudah benar menetapkan film tersebut pada kategori remaja (R) namun unsur kekerasaan yang terdapat dalam film tersebut terlalu berlebihan. Ini dikhawatirkan Rahmat menimbulkan efek peniruan oleh anak.

Tidak hanya itu, tayangan kekerasaan yang terdapat pada program berita di Buletin Indonesia Siang Global TV dianggap Rahmat perlu dihilangkan dengan tidak menghilangkan unsur faktualnya. “Dengan hanya menayangkan mobil yang rusak, pecahan kaca, atau juga sisa-sisa kerusakan, Global TV tidak akan kehilangan fakta jurnalistiknya. Rasanya tidak etis apabila proses perusakannya atau tindakan kekerasaan lain ditayangkan. Ini akan menimbulkan efek bagi penonton dan membentuk anggapan mereka jika hal-hal demikian sebagai perilaku sehari-hari dan lumrah dilakukan,” jelasnya kepada perwakilan Global TV dari tiga program acara tersebut.

Terkait pemberitaan pelecehan seksual dan tindak kekerasan, baik untuk korban anak maupun dewasa, Rahmat meminta Global TV untuk lebih ketat menjaga identitas korban, keluarganya dan juga lingkungan. Perlindungan identitas ini untuk menjaga harapan mereka di masa depan. Wawancara terhadap korban pun harus penuh pertimbangan jangan sampai menimbulkan perasaan trauma para korban,  “Mereka harus kita lindungi jangan sampai perasaan traumatik ini timbul,” kata Rahmat.

Sementara itu, Yaumi Suhayatmi dari Head Departemen Production dan Infotainmen Global TV menyampaikan pihaknya akan berhati-hati terkait etis atau tidaknya sebuah adegan ditayangkan. “Kami berterimakasih kepada KPI sudah diingatkan mengenai hal ini. Kami sudah berupaya untuk berhati-hati tapi dalam pelaksanaan ada yang keselip,” katanya pada forum tersebut.

Selain Yaumi, hadir pula Dina wakil dari Corporate Secretary Globatl TV, Heru Budi Excekutif  Produser  Buletin Indonesia Siang, Menik Widianti Excekutif Produser Fokus Selebriti, Zwesty Produser Buletin Indonesia Siang, Andhar S Divisi Program Global TV, dan Bambang P juga dari Divisi Program. ***

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang Trans TV untuk mendiskusikan dua program tayangannya “Pinky and Friends” dan “Everbody Superstar” dalam forum Pembinaan dan Klarifikasi, Rabu, 16 September 2015. Dalam forum yang berlangsung tidak lebih dari satu jam itu, Komisioner KPI Pusat yang juga Koordinator bidang Isi Siaran, Agatha Lily meminta agar segala bentuk candaan kasar dalam acara sebaiknya jangan ditampilkan apalagi dalam acara tersebut melibatkan anak-anak.

“Takutnya anak-anak mencontoh hal itu dan menganggap candaan kasar jadi hal yang biasa. Apalagi acara everybody  superstar banyak melibatkan anak-anak,” kata Lily pada perwakilan Trans TV yang hadir antara lain Ichwan M, Yudho, Aris Ananda, Nofaliany, Andhika J, Rowina, Ridwan dan Andre MR..

Selain itu, lanjut Lily, Trans TV harus memperhatikan batasan jam bagi anak-anak tampil dalam siaran televisi. Sesuai dengan aturan dalam P3SPS KPI tahun 2012, anak-anak hanya boleh tampil atau terlibat dalam siaran di bawah pukul 21.00.

Hal lain yang diingatkan Lily yakni pentingnya briefing awal sebelum acara siaran live atau langsung dimulai. Briefing ini dimaksudnya untuk mewanti-wanti kejadian buruk yang diluar kontrol baik tindakan maupun secara verbal.

Menanggapi masukan KPI, Trans TV menyatakan akan segera melakukan perbaikan dan evaluasi terutama untuk acara-acara live atau langsung khususnya yang melibatkan anak. ***

Jakarta – Tema-tema bertemakan kekhilafiyahan sebaiknya dihindari guna meminimalisir perpecahan atau konflik apalagi yg bermuatan mempertentangkan antar pemahaman keagamaan dalam atau antar agama. Penyiaran itu harus bertujuan memperkukuh integrasi nasional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, pada forum pembinaan dan klarifikasi program tayangan Trans TV “Berita Islami Masa Kini dan Happy Show” di kantor KPI Pusat, Selasa, 8 September 2015.

Dalam forum itu, Trans TV diwakili Vivi, A Hadiansyah, Evi Yuliani, A Vera Wijaya, Andhika, dan Eko S. Sementara itu, hadir pula Komisioner KPI Pusat, Agatha Lily, S. Rahmat Arifin, Danang Sangga Buana, dan Amirudin.

Menurut Idy, Trans TV sebaiknya lebih mengutamakan ide-ide yang bernilai universal dalam acara yang bertemakan keagamaan. “Saya pikir, tema-tema yang universal cukup banyak,” tambah Idy.

Lebih lanjut, Idy menguraikan, tema-tema acara yang mengandung potensi perpecahan harus disikapi dengan serius dan jangan sampai tayang. Jika nilai-nilai yang mempertentangkan perbedaan ini terus diangkat dikhawatirkan akan menimbulkan embrio konflik seperti yang terjadi di Suriah. “Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak sama sekali. Janganlah NKRI yang damai ini rusak oleh pemahaman dan perilaku keagamaan yang saling memusuhi dan menyalahkan,” tanya Idy kepada pihak Trans TV.

Idy juga menyorot kebijakan Trans TV terkait pelibatan dan penentuan pihak atau tokoh tertentu dalam penyusunan program dan materi keagamaan yang seharusnya diambil dari kalangan yang clear dan clean dalam artian tidak memiliki pemahaman dan perilaku keagamaan yang suka menyalah-nyalahkan.

Menurut Idy, orang-orang yang menjadi konsultan untuk acara-acara yang sensitif seperti soal agama haruslah yang tepat dan kompeten. “Jangan memilih orang yang sarannya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa,” katanya.

Sementara itu, Vivi berjanji akan mengikuti saran KPI dan akan serius melakukan perbaikan internal terhadap program acara terkait.

Menurut data KPI, program “Berita Islami Masa Kini” telah mendapatkan dua kali teguran dari KPI Pusat. Teguran yang terakhir, dilayangkan KPI Pusat terkait pelanggaran acara “Berita Islami Masa Kini” yang dibawakan oleh Teuku Wisnu di Trans TV yang tayang pada, 1 September 2015 pukul 17.01 WIB. Program acara tersebut menyinggung soal amalan surat Al-Fatihah yang dianggap salah. ***

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.