Jakarta - Pernyataan bernuansa kritikan dari Presiden Joko Widodo tentang media yang mengutamakan mengejar rating relevan dengan temuan dan tindakan KPI. “Memang ada kecenderungan rating itu menjadi tuhannya media, sehingga penyajian konten seringkali meminggirkan aspek kualitas dan positive impact bagi public,” papar Idy Muzayyad, Wakil Ketua KPI Pusat, Selasa (25/8).

Idy kurang sependapat dengan bantahan yang menyebutkan bahwa kritikan presiden itu akan menjadi preseden ke arah pengekangan kebebasan pers. Karena menurut Idy, arah kritikan presiden sebenarnya lebih banyak kepada program media dan konten nonjurnalistik. 

“Kalau soal kebebasan pers, itu kan konteksnya untuk jurnalistik. Tidak compatible kalau untuk konten media nonjurnalistik memakai paradigma kebebasan pers. Jadi jangan dibiaskan hal ini,” papar Idy.

Temuan KPI berdasarkan survey indeks kualitas program siaran yang dilakukan di sembilan kota di Indonesia dengan melibatkan sembilan perguruan tinggi ternama, banyak program siaran khususnya televisi yang masih kurang berkualitas, misalnya sinetron, infotainment, variety show dan program anak. Untuk program berita, memang banyak juga kritikan dari masyarakat karena seringkali masih menyajikan kekerasan dan ada masalah dengan indepensi dan imparsialitas.

“Jadi saya kira, apa yang disampaikan presiden itu perlu menjadi bahan refleksi dan otokritik bagi media untuk meningkatkan kualitas dan pelayanannya bagi public. Dan rating yang bersifat kuantitatif itu jangan menjadi satu-satunya tujuan, karena perlu diimbangi dengan kualitas,” papar Idy.

Idy menduga pernyataan presiden itu juga dilatari pandangan bahwa media belum sepenuhnya sejalan dengan program revolusi mental yang dicanangkan. Sehingga presiden mengajak agar pekerja media melakukan revolusi mental untuk transformasi media sendiri dan sekaligus turut serta mengembangkan revolusi mental di tengah masyarakat melalui sajian konten media yang relevan.(*)  

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo yang menyebut soal rating di lembaga penyiaran dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR. Hal ini sejalan dengan pemikiran KPI bahwa menurunnya nilai-nilai budaya bangsa dalam siaran televisi berkaitan erat dengan penggunaan rating oleh lembaga penyiaran dalam menilai sebuah program siaran.

Ketua KPI Pusat Judhariksawan yang mendampingi Presiden Joko Widodo saat menemui pengelola media massa, (21/8), ikut menyampaikan secara khusus, beberapa hal penting pada Presiden tentang kualitas siaran televisi. Pada pertemuan dengan Presiden sebelum menemui pengelola media massa tersebut, Judha mengatakan bahwa rating telah menjadi momok terhadap kualitas isi siaran. Hal ini dikarenakan banyak program-program bermutu jelek namun memiliki rating tinggi, sehingga stasiun televisi memilih mempertahankannya. Sedangkan bagi program-program yang bermutu baik namun memiliki rating rendah, keberlangsungannya di televisi jadi ikut rendah.

Selanjutnya, tambah Judha, sering terjadi duplikasi program antar televisi pada program dengan rating tinggi, sekalipun kualitasnya jelek.  Selain itu, KPI juga memberikan contoh-contoh kepada Presiden, tentang program-program televisi yang sudah mendapat sanksi dari KPI namun pengelola televisi selalu menyatakan bahwa program tersebut memiliki rating yang tinggi.  “Ini juga yang menjadi alasan televisi untuk memilih mempertahankan program-program yang berulang kali mendapat sanksi KPI,” ujarnya. Karenanya Judha juga mengusulkan perlunya audit terhadap lembaga rating, agar kualitas siaran dapat lebih baik. 

Namun demikian, ujar Judha, KPI menyampaikan apresiasi pada beberapa lembaga penyiaran yang sudah berusaha membuat program yang baik.  “Kami sampaikan pada Presiden Joko Widodo, lembaga penyiaran mana saja yang  muatan siarannya aman bagi publik,” ujarnya.

Judha juga menyoroti tayangan sinetron yang bermuatan kekerasan serta penggunaan atribut sekolahan untuk sinetron, namun dengan adegan yang tidak pantas. Dalam kesempatan tersebut, Judha juga berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang ikut mendampingi Presiden, memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan atribut sekolah ini. Hal lain yang juga dilaporkan Judha pada kesempatan bersama Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah pelaksanaan survey indeks kualitas program siaran. “KPI telah menyampaikan pada Presiden Jokowi bahwa hasil survey yang dilakukan KPI terhadap program siaran televisi di 9 (sembilan) kota di Indonesia, masih belum memuaskan,” tambahnya. 

Tak lupa Judha yang juga Doktor Ilmu Hukum ini mengingatkan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat. Seharusnya, kalau televisi tahu program dengan rating bagus namun isinya banyak muatan negatif, misalnya kekerasan dan hedonisme, dengan teori hiper realitas seharusnya televisi dapat melihat masyarakat menyukai pula hal-hal negatif tersebut. “Kenapa justru televisi tidak membuat program yang meminimalisir nilai buruk dan mengedepankan nilai-nilai yang positif?”ujarnya.

Terakhir, dirinyamengingatkan penyelenggara media tentang tanggung jawab dunia akhirat yang mereka emban. “Dimana tanggung jawab sebagai manusia? Bagaimana peran dan kontribusi dalam membangun peradaban manusia, jika muatan siaran yang dihadirkan masih seperti ini?”pungkas Judha.  

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Indosiar lakukan dialog membahas tiga program acara yakni D’Terong, Bintang Pantura, dan Fokus Sore, Jumat, 21 Agustus 2015. Dialog yang dipimpin langsung Koordinator bidang Isi Siaran yang juga Komisioner KPI Pusat Agatha Lily serta Komisioner bidang Isi Siaran Sujarwanto Rahmat Arifin dihadiri perwakilan bidang redaksi dan program Indosiar.

Di awal pertemuan, Lily menjelaskan model dialog ini bertujuan memperbaiki kualitas isi konten dari program yang dinilai KPI Pusat melanggar aturan. Harapannya usai pertemuan, pihak TV dapat segera mungkin melakukan perbaikan terhadap acara-acara yang mendapat sorotan tersebut.

Hal penting yang diangap perlu diterapkan setiap lembaga penyiaran khususnya Indosiar adalah bagaimana menerapkan sistem pengawasan berlapis. Pengawasan ini bisa diwujudkan dengan memfungsikan dua produser dalam program acara yang memiliki potensi melanggar seperti program siaran langsung baik itu program hiburan, komedi atau program lainnya. “Ini untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang fatal disiarkan atau lepas control dan scrip,” katanya.

Lily juga meminta Indosiar tidak masuk ke dalam wilayah SARA yang ditakutkan dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. “Kami bisa memberi contoh-contoh adegan yang tidak pantas dan tidak boleh tayang. Contoh-contoh tayangan ini mungkin bisa lebih mudah dipahami pihak TV,” tambah Lily.

Adapun Komisioner KPI Pusat S. Rahmat Arifin meminta Indosiar menjaga candaan-candaan yang sifat menjurus menghina fisik atau juga profesi seseorang. Penghinaan ini terhadap fisik, kelainan penyakit dan profesi dinilai melecehkan martabat oranglain dan menyinggung perasaan. “Saya harap hal-hal yang sampaikan tadi jangan jadi jualan obyek. Saat ini, masyarakat kita sudah sangat kritis terhadap hal-hal yang dianggap sensitif. Hal ini mestinya ditindaklanjuti pihak TV dengan kehati-hatian,” katanya kepada perwakilan Indosiar.

Rahmat juga mengingatkan Indosiar tak pernah henti melakukan briefing sebelum pentas berlangsung terutama dengan artis-artis yang terlibat. Briefing ini menjadi pengingat para artis untuk berhati-hati dan lebih teliti ketika berkreasi spontanitas di depan kamera. “Saya juga mengingatkan para produser untuk fokus dan jangan sampai lengah,” pintanya. ***

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pemantauan siaran lagu kebangsaan dan lagu nasional lainnya di semua stasiun televisi yang bersiaran berjaringan secara nasional. Hasil pemantauan ini menunjukkan adanya stasiun televisi yang tidak menyiarkan setiap hari dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI tahun 2012.

Berdasarkan P3 & SPS KPI tahun 2012 telah diatur mengenai ketentuan penayangan lagu kebangsaan dan lagu nasional tersebut. Bagi lembaga penyiaran yang tidak bersiaran selama 24 (dua puluh empat) jam penuh, lagu kebangsaan Indonesia Raya disiarkan pada waktu awal pembukaan siaran setiap harinya dan lagu wajib nasional disiarkan pada waktu akhir siaran setiap harinya. Sedangkan untuk lembaga penyiaran yang bersiaran selama 24 (dua puluh empat) jam penuh, maka lagu kebangsaan Indonesia Raya disiarkan pada pukul 06.00 waktu setempat setiap harinya dan lagu wajib nasional disiarkan pada pukul 24.00 waktu setempat setiap harinya.

KPI telah mengirimkan surat edaran kepada 15 (lima belas) stasiun televisi, yaitu: TVRI, RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, Metro TV, ANTV, TV One, Kompas TV, RTV, NET TV, dan I News TV, agar menjalankan P3 & SPS secara konsisten, salah satunya dengan menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan sesuai ketentuan. Selain itu, KPI mengingatkan bahwa lembaga penyiaran wajib menjalankan fungsinya sebagai perekat sosial serta sarana pemersatu bangsa dan memperkukuh integrasi nasional.

Untuk itu terhitung sejak surat edaran ini dikeluarkan, KPI Pusat akan melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh lembaga penyiaran mengenai kepatuhan mereka dalam menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Apabila lembaga penyiaran tidak melaksanakan kewajiban tersebut, KPI akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan sanksi teguran tertulis kepada program siaran INBOX yang ditayangkan SCTV, (14/8). Sanksi tersebut dijatuhkan karena ditemukan tayangan sekelompok penari yang melakukan goyang gojigo dengan mengenakan seragam pramuka yang dimodifikasi secara tidak pantas.

KPI menilai tayangan ini sangat tidak layak untuk ditayangkan karena melecehkan organisasi gerakan pramuka. Menurut KPI, pelanggaran pada tayangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak dan remaja serta perilaku tidak pantas. Untuk itu, rapat pleno KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.

Sanksi ini merupakan kali kedua bagi Inbox, setelah pada 28 Mei 2015 mendapatkan teguran tertulis pertama. KPI mengingatkan, jika terjadi pelanggaran lagi pada program ini, maka akan ada peningkatan sanksi sesuai dengan pasal 75 SPS KPI tahun 2012.

Secara khusus KPI meminta pihak SCTV melakukan evaluasi internal agar kesalahan seperti ini tidak berulang. Untuk tayangan INBOX yang tayang di hari ultang tahun gerakan pramuka ini, KPI menerima aduan dari masyarakat yang keberatan dengan tayangan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap gerakan pramuka.

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.