Umum

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 11 Juli 2024

Dilihat: 442

Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, berkesempatan memberikan keynote speech dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan Demokratisasi Media Penyiaran di Indonesia," pada Kamis, (11/7/2024) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keterbukaan informasi dan demokratisasi media penyiaran di Indonesia menjadi poin utama sambutannya.

Selain mengapresiasi terselenggaranya seminar, Ubaidillah juga menekankan keterbukaan informasi dan media penyiaran berhubungan erat dengan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Keterbukaan informasi dan media penyiaran mempunyai hubungan yang saling berkaitan, bukan hanya karena KPI dan KI (Komisi Informasi) sering berkolaborasi, tetapi juga karena media penyiaran seringkali mengungkapkan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan transparansi dan keadilan," ujar Ubaidillah.

Dia juga menyampaikan tantangan dalam dunia penyiaran saat ini, termasuk dinamika revisi Undang-Undang Penyiaran. Salah satunya menyoroti kondisi kelembagaan KPID yang tidak baik pasca lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014. KPID di berbagai provinsi mengalami kesulitan anggaran, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengawasi penyiaran, terutama menjelang Pilkada serentak.

"Revisi Undang-Undang Penyiaran harus segera disahkan untuk memperkuat kelembagaan KPID dan memastikan bahwa pengawasan media penyiaran dapat berjalan dengan baik," tegas Ubaidillah.

Menutup sambutannya, Ubaidillah berharap kolaborasi antara KPI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berlanjut dan berdampak positif bagi dunia penyiaran dan informasi di Indonesia. Abidatu Lintang/Foto: Syahrullah

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Juli 2024

Dilihat: 416

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi dukungan yang diberikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), sivitas akademika UMJ dan seluruh pembicara seminar yang hadir terkait kelanjutan proses pembahasan Revisi UU (Undang-Undang) Penyiaran. 

Pernyataan ini disampaikan Anggota KPI Pusat, Amin Shabana, usai pelaksanaan Kick Off Konferensi Penyiaran Indonesia dan Seminar Nasional “Opportunnities and Challenges of Indonesian Broadcasting Industry in The Digital Transformation Era”di Auditorium Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) UMJ, Kamis (04/07/2024) kemarin.

Menurut Amin, dukung dari perguruan tinggi terhadap penguatan kelembagaan KPI menjadi faktor penting karena obyektifitas yang disampaikan melalui kajian akademisi yang ilmiah. “Kami sangat mengapresiasi dukungan ini. Dukungan ini sangat penting karena perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam cakupan akademis. Karena sudah sangat teruji terkait keakuratan masukannya,” katanya

Terkait hal itu, Amin berharap, perguruan tinggi lain yang menjadi mitra KPI ikut mendukung langkah UMJ mendorong keberlanjutan RUU Penyiaran. Revisi UU ini, katanya, menjadi pijakan KPI dalam menjalankan mandat publik. 

“Undang-undang Penyiaran saat ini yang dilahir pada tahun 2002 sudah berusia 22 tahun. Sudah begitu lama dan pada saat pembuatannya ketika itu belum dipikirkan soal disrupsi yang memengaruhi hajat dan kehidupan masyarakat,” jelas Amin. 

Dia menambahkan, ketika disrupsi makin membesar hal ini tidak diikuti dengan adanya pengawasan. Dinamika inilah yang mendorong perlu adanya pengawasan soal disrupsi dalam RUU Penyiaran. 

“Kami juga banyak mendapatkan masukan dari masyarakat termasuk perguruan tinggi soal perlakukan yang sama atau berimbang. Jika negara melakukan pengawasan terhadap media penyiaran meskinya media baru harus ikut diawasi. Negara harus hadir, negara tidak boleh kalah oleh penyelenggara platform media baru,” tegas Anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan ini.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menyampaikan, Konferensi Penyiaran ini adalah bagian dari keterbukaan ruang diskusi agar mendapatkan masukan dan pengayaan dari masyarakat terhadap penyiaran. “Penting melibatkan masyarakat. Kami juga melibatkan media dan masyarakat kampus,” katanya.

Melalui konferensi ini, Ubaidillah berharap, KPI Pusat mendapatkan saran dan masukan konstruktif dari masyarakat kampus untuk mengetahui pasal-pasal yang perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan.

Menurut Ubaidillah, penguatan kelembagaan merupakan salah satu hal penting karena kondisi KPI khususnya KPI Daerah tidak sehat. Hal itu disebabkan oleh adanya UU tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa urusan penyiaran bukan bagian dari urusan pemerintah daerah.

“Maka dari itu kami baik KPI Pusat maupun Daerah, mendorong agar dilanjutkan terus pembahasan RUU Penyiaran sehingga Undang-Undang yang sudah berusia 22 tahun ini bisa sesuai dengan perkembangan zaman,” tegas Ubaidillah.

Ia juga menerangkan, seminar ini merupakan bagian dari pembuka rangkaian Konferensi Penyiaran Indonesia. Acara ini menjadi tempat untuk masyarakat dan akademisi menyampaikan saran dan masukan.

Sebelumnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Ma’mun Murod, mendorong pemerintah, khususnya DPR RI, agar segera membahas RUU Penyiaran. Menurutnya, revisi ini penting dilakukan karena dunia penyiaran semakin berkembang.

“Amandemen UU Penyiaran sampai saat ini masih belum ada tanda berakhir, penyelesaian, atau wujud UU yang baru. Padahal usianya sudah lebih dari 22 tahun,” kata Ma’mun.

Selain itu, pentingnya RUU Penyiaran terkait dengan peneguhan ideologi kebangsaan. Hal ini dilandasi oleh kerisauan Ma’mun terhadap konten-konten negatif yang berasal dari media baru dan platform streaming yang tidak bisa dikontrol. 

“Sekarang orang bisa membuat apa saja, yang fitnah, yang adu domba termasuk di dalamnya LGBT dan lain sebagainya. Positioning Muhammadiyah jelas, LGBT tidak bisa dibenarkan. Tetapi dengan tidak adanya UU Penyiaran yang komprehensif, susah sekali kita menghadangnya. Seperti juga tayangan vulgar di platform media sosial lain,” tandasnya. ***/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Juli 2024

Dilihat: 310

Jakarta -- Selera masyarakat di setiap daerah terhadap program siaran tidak semuanya sama. Perbedaan ini mestinya dipotret menjadi referensi bagi lembaga penyiaran sebelum membuat TV dan radio di wilayah pendirian. Tujuan besarnya adalah publik mendapatkan hak atas informasi dan hiburannya sesuai minat dan kenyamanan.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, di sela-sela kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun atau FGD tentang "Teknis Pelaksanaan Kajian Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik di Kantor KPI Pusat, Selasa (9/7/2024).

Terkait hal itu, Reza menyampaikan, KPI telah mengantisipasi selera masyarakat atas program siaran yang diinginkan melalui kajian Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK). Program ini telah dijalankan beberapa waktu lalu meskipun dalam skala kecil di kota Bandung (Jawa Barat) dan kota Gorontalo (Gorontalo). Dua kegiatan ini bekerjasama dengan perguruan tinggi di dua kota tersebut.

Berdasarkan kajian di Bandung dan Gorontalo, KPI mendapatkan ada perbedaan mendasar atas minat dan kenyamanan publik terhadap kategori atau genre siaran khususnya pada tayangan TV. 

Atas dasar itu, lanjut Reza, dalam diskusi antara KPI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beberapa waktu lalu, telah disampaikan hasil dan maksud kajian ini. Pada saat itu, proses ASO (analog switch off) sedang berjalan dan perizinan TV digital sedang marak-maraknya. Namun begitu, di beberapa wilayah siaran masih terdapat MUX yang kosong. 

“Karenanya, jika peluang usaha bagi pendirian TV dibuka kembali, kita harus memastikan seperti apa lembaga penyiaran yang dibutuhkan. Maka hasil MKK publik ini jadi acuan. Ini jadi tujuan jangka pendeknya,” kata Reza dalam FGD tersebut.

Bahkan, lanjut Wakil Ketua KPI Pusat, kebutuhan MKK ini tidak melulu harus menyasar wilayah operasi lembaga rating Nielsen. Survey minat dan kenyamanan ini dapat dilakukan di wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan). “Kita ingin mengetahui apa minat masyarakat di daerah tersebut. Soal ini begitu luas. Karena kami merisaukan dampak dari tidak adanya siaran dari dalam negeri,” tegas Echa, panggilan akrabnya.

Dalam kesempatan ini, Mohamad Reza berharap agar kegiatan MKK ini dapat menjadi salah satu program prioritas nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Menanggapi harapan tersebut, Plt Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Nuzula Anggeraeni mengatakan, kajian MKK selaras dengan arah tujuan RPJMN bidang komunikasi yakni penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas media dan pers yang berkualitas. Pasalnya, media massa memiliki peran besar dalam menentukan persepsi masyarakat yang terpapar informasi. 

“Media bukan hanya sarana hiburan dan penyaji informasi, namun dapat memengaruhi masyarakat dan realitas sosial melalui konten, serta berperan dalam mengubah tingkah laku masyarakat,” jelas dalam diskusi tersebut.

Selain itu, lanjut Nuzula, media memiliki peran besar dalam membentuk ekosistem penyiaran yang sehat. Sejalan dengan itu, masyarakat juga memiliki peran yang besar untuk memilih dan memilah tontonan (literasi media).

“Saya lama di daerah Saumlaki (Maluku), di sana masih banyak masyarakat tidak bisa mengakses informasi. Karenanya ini menjadi prioritas untuk membentuk masyarakat kita tersebut,” ujarnya. 

Di sisi lain, Nuzula menyoroti hasil survey lembaga tertentu terhadap tontonan masyarakat yang menyatakan program sinteron sebagai program acara favoroit. Hasil ini memunculkan pertanyaan apakah benar tayangan ini memang diminati. “Kita ingin tahu sepeti apa yang menjadi favorit. Karena itu ini menjadi salah satu aspek kenapa survey MKK ini penting,” tegasnya. 

Aspek penting lain dari kajian MKK ini adalah KPI dapat mengetahui lebih dalam terkait keselarasan antara program yang ditayangkan dengan minat publik. “Kegiatan ini dapat menjadi salah satu dasar KPI dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga penyiaran untuk menayangkan suatu program pada provinsi atau daerah tertentu. Selain itu, hal ini juga akan lebih memudahkan KPI dalam pengawasan. KPI perlu menjaga dan menjamin prinsip diversity of content dan diversity of ownership lembaga penyiaran di Indonesia,” tutur Nuzula sekaligus menekankan agar kajian ini tidak hanya dilakukan oleh KPI Pusat, tapi juga menjadi program kegiatan KPID. 

Saat membuka FGD ini, Ketua KPI Pusat Ubaidilllah, menekankan aspek pendirian lembaga penyiaran harus terlebih dahulu mengacu pada hasil MKK. Hal ini masyarakat mendapatkan siaran yang sesuai dengan keinginan. 

“Ini dalam rangka menciptakan keragaman penyiaran khususnya di daerah-daerah. Jadi lembaga penyiaran tidak hanya meminta izin, tapi juga melihat kebutuhan dari masyarakat setempat,” jelas Ketua KPI Pusat dalam sambutannya.

Selain itu, lanjut Ubaidillah, hasil MKK ini untuk memperbaruhi target pemirsa lembaga penyiaran yang mungkin telah berubah. “Banyak lembaga penyiaran yang masih mencantumkan profil pemirsanya yang sudah mereka potret 20 tahun lalu. Mereka lupa jika pendengarnya makin tua dan pemirsanya makin bertumbuh. Sehingga terkadang program yang dibuat jadi tidak relevan,” pungkasnya.

Dalam diskusi ini, turut hadir Anggota KPI Pusat, Aliyah, Muhammad Hasrul Hasan, I Made Sunarsa dan Tulus Santoso. Hadir pula secara daring sejumlah Anggota KPID sebagai peserta diskusi. ***/Foto: Syahrullah

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Juli 2024

Dilihat: 3557

Jakarta -- Penguatan lembaga KPI dan penyiaran di era disrupsi media sekarang butuh penyesuaian regulasi. Oleh karenanya, revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran tahun 2002 mesti dilanjutkan agar masalah-masalah kelembagaan dan penyiaran saat ini dapat tertangani.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, I Made Sunarsa, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di AONE Hotel Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat ini menyampaikan, secara historis sosiologis revisi UU Penyiaran adalah sebuah keniscayaan. Selain itu, dari sisi yuridis, ada masalah serius yang mendesak adanya revisi, terkait dengan keberlangsungan hidup KPID di 33 Provinsi.

"Ada Undang-Undang No 23 tahun 2014. Atas UU ini muncul PP 18/2016, isinya tahu nggak? Tidak menjadikan KPI di daerah itu sebagai kongruen urusan daerah. Bayangkan UU ini sangat melemahkan KPID," ucap Sunarsa.

I Made Sunarsa juga bercerita, bahwa ada 9 pasal di UU Penyiaran tahun 2002 yang dikoreksi oleh UU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya diungkapkan, seperti pengapusan dan koreksi pasal 33 dan 34.

Hal itu mengakibatkan hilangnya  beberapa kewenangan KPI berkaitan dengan perizinan penyiaran. Dibutuhkan formulasi baru dalam RUU terkait kewenangan KPI.

Sunarsa mengungkapkan, kalau dulu, sebelum TV punya program siaran baru, harus melalui proses evaluasi. "Sekarang atas dasar Undang Undang Ciptaker, TV dan Radio tanpa kita tahu siarannya dulu. Kalau dulu nggak boleh," jelas I Made Sunarsa.

Lalu kebijakan ASO juga berpengaruh terhadap industri penyiaran yang menuntut peran lembaga pengawas siaran semakin komplek. “Nggak bisa lembaga mengawasi lembaga penyiaran yang bertumbuh pesat akibat ASO tanpa penguatan lembaga," tambahnya.

Menanggapi dinamika yang panas terkait pasal-pasal RUU yang dikritik oleh beberapa pihak, Sunarsa menyampaikan, "Kami belum bisa menanggapi lebih dalam soal itu, karena kami belum menerima draft resmi dari Komisi 1. Namun kami meyakini bahwa draft yang nantinya dibuat pasti didasarkan kebutuhan negara dan sudah berdasarkan aspirasi semua komponen masyarakat". 

Dalam diskusi ini, hadir narasumber dari Dewan Pers, masyarakat siber Indonesia dan praktisi penyiaran lainnya. Sebelum acara ini dimulai, Wakil Menteri Komifo, Nezar Patria berkesempatan memberikan sambutan kunci. **